Sleman, InfoPublik – Rombongan Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan berkunjung ke Kabupaten Sleman untuk belajar tentang penerapan pelayanan retribusi kesehatan di Sleman. Rombongan yang dipimpin oleh Drs. Sukiman Sadike ini juga ingin mengetahui lebih jauh tentang pelakanaan program Jamkesda di Kabupaten Sleman. Penerapan pelayanan retribusi kesehatan di Kabupaten Sleman  dinilai mereka lebih baik bila dibandingkan dengan di daerahnya.

Rombongan yang berjumlah 17 orang tersebut diterima oleh staf ahli bupati, Drs. Hardjito, didampingi oleh Kepala Bappeda drg. Intriyati Yudatiningsih, dan Direktur RSUD dr. Joko Hastaryo, . Hardjito mengungkapkan bahwa  dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, Pemkab Sleman menerapkan jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Penyelenggaraan Jamkesda di Kabupaten Sleman berdasarkan atas usaha bersama dan kekeluargaan, untuk menggabungkan risiko seseorang kedalam suatu kelompok masyarakat yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya serta mutu terjamin. Kepesertaan Jamkesda terbuka bagi seluruh masyarakat Sleman. Kepesertaan dibedakan menjadi 2, yaitu kepesertaan dengan iuran jamkesda dibiayai oleh Pemkab. Sleman untuk penduduk miskin dan rentan miskin, dan kepesertaan dengan iuran yang dibiayai secara mandiri oleh peserta untuk masyarakat diluar kategori tersebut.

Sampai saat ini, peserta Jamkesda dari penduduk miskin berjumlah orang, dan penduduk rentan miskin berjumlah . Pemkab. Sleman juga  membiayai iuran kepesertaan Jamkesda bagi para perangkat desa dan pegawai honorer atau pegawai tidak tetap, yang jumlahnya 3223 orang. Sementara itu,sampai saat ini,jumlah peserta Jamkesda mandiri telah mencapai 23,042 orang. Hasil pembangunan dan pelayanan kesehatan mewujudkan capaian kesehatan masyarakat yang diindikatorkan pada rata-rata usia harapan hidup mencapai 76,08 tahun, di atas rata-rata provinsi 74 tahun dan nasional 70,6 tahun. Angka kematian bayi per kelahiran hidup sebesar 5,22. Angka ini jauh lebih baik bila  dibandingkan dengan angka provinsi sebesar 16 dan angka nasional sebesar 34 per kelahiran hidup. Sedangkan persentase gizi buruk balita sebesar 0,45% masih lebih baik dibanding provinsi sebesar 0,68% dan nasional sebesar 4,9%.

Sleman, InfoPublik – Program bedah rumah tahap 3 bantuan dari BNI 46 Yogyakarta di dusun Pendeman Trimulyo, Kabupaten  Sleman, Rabu (22/5), dimulai menyusul peletakan batu pertama rehab rumah tersebut oleh Bupati Sleman Sri Purnomo. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman terus dilakukan di berbagai bidang. Untuk merealisasikan misi tersebut, kebijakan Pemkab Sleman adalah lebih pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Kepedulian para donatur seperti halnya yang telah dilakukan oleh BNI 46 merupakan bentuk sinergi yang tepat untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Melalui pemberdayaan masyarakat ini, Pemkab Sleman berupaya memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu mandiri, berkarya, berusaha serta dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal dan berkesinambungan.

“Melalui program-program pemberdayaan ini pula, masyarakat diharapkan turut aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan bersama-sama pemerintah mewujudkan kesejahteraan,” kata Bupati saat pelaksanaan peletakan batu pertama bedah rumah tahap 3 bantuan dari BNI 46 Yogyakarta di dusun Pendeman Trimulyo Sleman. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, Pemkab Sleman menekankan pada program penjaminan masyarakat terutama bagi warga tidak mampu terhadap pelayanan dasar, distribusi aset dan peningkatan kemandirian masyarakat.

Agar program pemberdayaan masyarakat ini benar-benar dapat meningkatkan kapasitas dan menimbulkan efek yang positif, maka program pemberdayaan dilakukan melalui kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif. Pemkab Sleman berupaya agar kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif ini, tumbuh menjadi usaha yang mandiri dan berdaya saing. Hal ini selain mampu menciptakan lapangan kerja juga dapat memutuskan mata rantai kemiskinan struktural yang banyak terjadi dalam masyarakat kita.

Setelah bedah rumah selesai, maka penerima bantuan dapat menikmati rumah yang sudah layak huni, dan diharapkan akan menggunakaan dan menempati dengan baik. Upaya pemberdayaan ini sekaligus merupakan strategi yang kami jalankan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Strategi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diorientasikan pada keterpaduan dan sinergisme antar sektor.

Dengan harapan masyarakat miskin memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya dan meningkatkan kondisi sosial keluarga. Disampaikan pula bahwa untuk pelaksanaaan bedah rumah di Kabupaten Sleman setiap tahunnya hanya 133 rumah sedangkan rumah yang tidak layak huni masih ada unit.

Sedangkan CEO BNI wilayah Semarang Iwan Abdi dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sebagai bentuk kepedulian BNI terhadap lingkungan sosial, khususnya hunian warga miskin di wilayah Kabupaten Sleman, BNI dan pemkab telah menyelenggarakan acara program bedah rumah tidak layak huni yang disalurkan pada 10 rumah warga miskin.

Tujuan dari program bedah rumah tersebut untuk meningkatkan kualitas hunian bagi warga miskin di wilayah Kabupaten Sleman. Lebih lanjut disampaikan bahwa program bantuan bedah rumah tidak layak huni diharapkan menjadi inspirasi bagi semua untuk terbiasa peduli dengan lingkungan sosial masyarakat. Harapan kedepan komitmen BNI untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam layanan dan kinerja di dalam hidup bermasyarakat yang sehat, sejahtera dan dinamis dapat diwujutkan. Sedang total bantuan yang diberikan Rp106,3 juta.