Sleman – Komisi VIII DPR RI berkunjung ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk mencari fakta tentang pelaksanaan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan juga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi 2010.

“Pelaksanaan BLSM yang sudah memasuki tahap akhir ini, tentunya membutuhkan evaluasi dalam pelaksanaan program tersebut,” kata Gondo Radityo, sebagai pimpinan rombongan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dan BNPB, di ball room Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Selasa (17/9)

Menurutnya, banyak terdapat laporan-laporan yang menyebabkan terhambatnya program BLSM tersebut, misalnya penyimpangan dana BLSM, penyampaian BLSM yang tidak tepat sasaran, daerah yang tidak menyalurkan dan lain-lain.

Fakta-fakta permasalahan yang terjadi di masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi bagi Komisi VIII DPRRI, sehingga dapat dilakukan pengukuran keberhasilan program tersebut.

Untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi, rombongan Komisi VIII ingin memperoleh informasi tentang kemajuan dan permasalahan langsung dari masyarakat yang menjadi korban erupsi Merapi 2010, terutama yang sudah direlokasi di hunian tetap di berbagai wilayah, yaitu di Jawa Tengah dan DIY.

Relokasi pasca bencana hingga saat ini sering kali menjadi permasalahan yang sensitif. Merelokasi penduduk itu, artinya juga harus memikirkan nasib ekonominya, kehidupan sosialnya, pendidikannya dan lain-lain.

Menurut Gondo Radityo, faktor-faktor non teknis yang mengikuti relokasi penduduk sangat banyak, sehingga pemerintah perlu memikirkannya.

Dalam sambutannya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyambut baik kunjungan Komisi VIII DPR RI tersebut, karena untuk mencari informasi dan fakta tentang program-program yang dilaksanakan oleh daerah, DPRRI perlu turun ke daerah tersebut.

Gubernur juga memberikan paparannya tentang pelaksanaan BLSM di DIY. Ada beberapa permasalahan yang hampir sama di daerah lain, yaitu pemberian BLSM yang salah sasaran.

Sementara, untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang saat ini menjadi kendala adalah masih adanya 656 KK yang masih mendiami kawasan KRB III, juga pasokan air bersih di wilayah hunian tetap, jalur evakuasi yang belum selesai karena pendanaan yang dibutuhkan belum dikucurkan dari pemerintah pusat, dan pengisian kandang ternak komunal masyarakat.

Pemerintah Daerah berharap agar segera ada solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Setelah dilakukan tanya jawab oleh Komisi VIII DPR RI dan pemerintah daerah dan jajarannya, dilanjutkan dengan peninjauan di hunian tetap di Karangkendal dan Pagerjurang.

Sleman – Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo mengatakan, sektor  pertanian  masih  menjadi  salah  satu unggulan perekonomian daerahnya, oleh karena itu untuk rencana  pembangunan  daerah ke  depan pihaknya telah  menempatkan pembangunan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas.

“Sebagai bagian dari upaya kami dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan,” kata Bupati  saat menyerahkan bantuan sarana prasarana pertanian di Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kabupaten Sleman, Rabu (18/9).

Berdasarkan struktur mperekonomian daerah, pertanian memberikan kontribusi sebesar 12,99% dalam PDRB atas harga berlaku Tahun 2012, dan berdasarkanstruktur mata pencaharian penduduk terdapat sekitar  28%  masyarakat  Sleman  yang bergerak  pada sektor tersebut.

Lebih lanjut disampaikan bahwa peningkatan produksi tanaman pangan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, sementara pertumbuhan jumlah penduduk terus meningkat, sehingga kebutuhan pangan pun menjadi terus meningkat dari waktu ke waktu.

Mungkin belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Sleman, bahwa padi adalah produksi andalan di Sleman. Hal ini terlihat dari surplus beras dari ke tahun yang selalu meningkat, sehingga Sleman menjadi penyangga produksi beras di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada tahun 2012 Kabupaten Sleman masih mampu mempertahankan predikat sebagai lumbung beras di Provinsi DIY . Surplus  beras  tahun  2012  sebanyak    ton mengalami  peningkatan  41,79%  dibandingkan  dengansurplus  beras  tahun  2011 sebanyak  ton.

Sedangkan pada tahun 2013 ini diharapkan produksi padi Sleman sebesar ton dapat tercapai. Selain itu bupati juga mengimbau kepada dinas instansi terkait agar terus berusaha menggairahkan swasembada perikanan dan daging, terlebih lagi di Kabupaten Sleman  pada  sektor  perikanan  mengembangkan  produk  unggulan perikanan khususnya Ikan Nila.

Jumlah produksi ikan konsumsi padatahun 2012 sebesar 19,25%, produksi ikan hias meningkat sebesar 11,00%, dan produksi benih ikan meningkatsebesar 7,44%. Tingkatketersediaan  ikan  konsumsi  pada  tahun  2012  meningkat  3,13%  menjadi  28,65kg/kapita/tahun dari 27,78 kg/kapita/tahun pada tahun 2011.

Demikian juga pada sektor peternakan terjadiperkembangan populasi ternak, yang diikuti  dengan  peningkatan  produksi  telur  sebesar  5,99%,  susu  sebesar12,19%  dan  daging sebesar 2,51%.

Upaya tersebut harus terus dijaga oleh dinas instansi terkait dengan melakukanpendampingan secara berkesinambungan dan juga menjaga kestabilan harga.  Sehingga para petani dan peternakdapat terus menjaga ketersediaan dan kontinuitas komoditas masing-masing.

Sedangkan kepala dinas Pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten Sleman Ir. Widi Sutikno, Msi pada kesempatan tersebut melaporkan bahwa bantuan sarana prasarana pertanian diberikan pada 106 kelompok tani dan 4 Gapoktan, bantuan tersebut senilai .

Secara rinci bantuaan tersebut berupa, pompa air 60 unit, traktor 29 Unit, genset 5 unit, kendaraan viar 6 unit, power  tresher 4 paket, paket terpal 5 paket dan perajang tembakau 1 paket.

Dilaporkan pula bantuan sarana prasarana tersebut sebagai pendampingan untuk meningkatkan kegiataan dan produksi pertanian bagia kelompok. Penyerahan secara simbolis oleh bupati Sleman.