Sleman – Kapolres Sleman AKBP Ihsan Amin, SiK, MH. menyerahkan santunan kepada anak yatim keluarga besar Polri di aula Mapolres Sleman, Senin (17/3), dengan didampingi Waka Polres Sleman Kompol Angling Guntoro, SiK dan pengurus yayasan Brata Bhakti DIY.

Santunan yang diberikan kepada 32 anak yatim dan piatu keluarga besar Polri Polres Sleman itu, bersumber dari dana yayasan Brata Bhakti D.I. Yogyakarta dan Kapolres Sleman, sebagai salah satu wujud bentuk kepedulian dari pimpinan terhadap anak yatim dan piatu keluarga besar Polri.

Anak yatim dan piatu yang menerima santunan tersebut merupakan anak kandung anggota Polri aktif yang bertugas di jajaran Polres Sleman yang telah meninggal dunia.

Santunan ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada anak yatim keluarga besar Polri Polres Sleman dan dapat berguna dalam menunjang pendidikannya.

Sleman – Pencanangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)  dapat dimaknai secara mendalam oleh seluruh kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan seluruh anggota PPKS Harmoni, sebagai momen untuk menunjukkan bahwa PPKS Harmoni dan IMP dengan segala kegiatannya.

PPKS dan Balai Penyuluhan KB yang dicanangkan Bupati Sleman tersebut untuk tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sleman, Depok, dan Kecamatan Ngemplak, yang dipusatkan di kecamatan Depok.

Balai penyuluhan KB tingkat kecamatan ini difungsikan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi petugas lapangan KB (PLKB) dalam program pembangunan kependudukan dan KB di tingkat kecamatan. Bupati menyampaikan bahwa Balai Penyuluhan KB ini merupakan salah satu bentuk perhatian serius dari Pemkab Sleman.

Disampaikan pula bahwa pembangunan balai penyuluhan KB ini menggunakan dana alokasi khusus tahun 2013 dan pendampingan APBD Sleman tahun 2013 dengan total biaya sebesar Rp1,355 miliar.

Diharapkan oleh Bupati Sleman bahwa keberadaan Balai Penyuluhan KB ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi mengenai keluarga berencana.

Keberadaan balai penyuluhan ini harus dioptimalkan untuk pembinaan dan penyuluhan, sehingga berdampak pada pemenuhan KB Baru dan KB Aktif serta meningkatkan pengembangan dan ketahanan keluarga seperti BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-Remaja.

Untuk mengoptimalkan penggunaan gedung penyuluhan KB Kecamatan Depok agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas maka telah direalisasikan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Harmoni Kabupaten Sleman.  Sesuai dengan namanya PPKS Harmoni diharapkan  dapat memberikan pelayanan yang Humanis, Agamis, Raharja, Mandiri, Optimal, Nyaman dan Integrasi.

Kehadiran PPKS bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan konseling keluarga yang meliputi pelayanan komunikasi informasi dan edukasi kependudukan dan keluarga, layanan konseling terhadap keluarga balita, pasangan pranikah, keluarga remaja dan remaja, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Selain itu, juga keluarga harmonis, keluarga lansia dan lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga serta pelayanan kontrasepsi yang memungkinkan sehingga dapat mempercepat terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Kehadiran PPKS diharapkan mampu semakin menggelorakan program Kependudukan dan KB di Kabupaten Sleman serta dapat dimanfaatkan keluarga-keluarga dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera di tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2013 BKBPMPP Kabupaten Sleman telah memiliki 219 Kelompok BKB, 149 Kelompok BKR, 190 Kelompok BKL dan 861 Kelompok UPPKS serta 80 kelompok PIK-R. Saya harap jumlah ini dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Dalam rangka mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sleman telah dibentuk Paguyuban Institusi Masyarakat Pedesaan Kabupaten Sleman dengan masa bhakti 2014-2017.

Pembentukan kader IMP ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran IMP  dalam melakukan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi serta penyuluhan KB kepada masyarakat pedesaan.

Pada kesempatan tersebut dilantik pula Paguyuban IMP  Kab Sleman . Semoga dengan pelantikan ini Kabupaten Sleman mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan saat ini dan dimasa yang akan datang.

Pengurus Paguyuban IMP yang baru ini diharapkan juga mampu mewujudkan kekompakan dan kebersamaan dalam setiap kegiatannya, dan melakukan pelayanan KB dengan optimal.

Kepala Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dr. Nurulhayah, melaporkan bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan program KB dan Keluarga Sejahtera di kabupaten Sleman telah dibentuk paguyuban Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) kabupaten Sleman, dengan mengoptimalkan 6 peran bhakti IMP yaitu pengorganisasian, pertemuan, KIE dan penyuluhan, pencatatan dan pendataan, pelayanan kegiatan dan upaya kemandirian.

Sleman – Pemerintah Kabupaten Subang melakukan studi banding terkait pelaksanaan BPJS di Kabupaten Sleman, belum lama ini, dan mereka ingin mengetahui sejauhmana pelaksanaan program BPJS di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebab di Kabupaten Subang masyarakat  masih bingung dengan pelaksanaan di lapangan dalam perawatan di rumah sakit, terkait dengan perubahan pindah ke BPJS mulai Januari yang di canangkan presiden RI.

Menanggapi hal ini, Ir. H. Rohman Agus Sukamto yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  mengatakan bahwa di Kabupaten Sleman masih memberlakukan Jamkesmas, Jamkesda, maupun Askes.

Untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan di RSU ada pelayanan dari BPJS namun yang paling repot pengguna jamkesmas harus antri untuk  klarifikasi  dan pendataan kembali di BPJS bahkan sehari bisa ada 600 pemohon. Sedangkan pelaksanaan pelayanan kesehatan Puskesmas menginduk ke RSUD.

Untuk pengelolaan pajak PBB baru tahun ini  dilaksanakan dan masih ada tunggakan sekitar Rp108 miliar hal ini terdi karena proses transisi  pengelolaan,  disamping pemilik tanah yang banyak dari luar Jogja untuk validasi data dilakukan Pemda dan pajak pratama.

Sedangkan BPHTB telah dilaksanakan tahun lalu.  Hal inilah yang banyak mendongkrak PAD Kabupaten Sleman dan  target tahun 2014 ini sebesar Rp64 miliar.

Sementara untuk honorer K2 di Sleman berjumlah orang yang dominan  terdiri GTT dan PTT yang lolos ujian 486 orang  dan  masih tersisa sekitar 700 orang yang belum lolos. Kemudian para honorer yang belum lolos meminta dewan mengantar ke Kemenpan untuk menyampaikan aspirasinya.

Sleman – Pasar kuliner belut Godean Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, siap menjadi tujuan wisata kuliner, menyusul diresmikannya penggunaan pasar kuliner tersebut oleh Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, MSI, Selasa (11/3).

Dalam kesempatan ini hadir Ketua DPRD Sleman, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pasar, Camat Gamping.

Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sleman Dra. Tri Endah Yitnani, Msi mengatakan pasar kuliner belut ini merupakan upaya penataan pedagang kripik belut di lingkungan pasar Godean yang dirasakan sudah mendesak untuk dipindah, karena lokasi dipinggir jalan yang padat lalu lintasnya sehingga rawan menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Pasar kuliner ini berdiri di atas tanah kas desa Sidoagung bekas Kantor Kecamatan Godean seluas m2 dengan luas bangunan   m2 .

Saat ini sudah ditempati 30 pedagang yang tergabung dalam paguyuban pedagang kripik belut wilayah Sleman Barat, Godean, Seyegan, Minggir dan Moyudan.  Nantinya jjuga akan dibangun sentral pasar klitikan dan sentral pasar hewan di lingkungan pasar Godean.

Bupati Sleman dalam sambutannya mengatakan Pusat Kuliner Belut Godean ini diharap memberi kemudahan, baik bagi para pedagang dan konsumen bertransaksi hasil olahan kripik belut secara nyaman dan aman., dan menjadi icon pusat oleh oleh khas Godean.

Lebih dari itu dengan tersentralnya penjualan hasil olahan keripik belut ini tentunya memberikan nilai estetika yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Sentralisasi penjualan hasil olahan kripik belut ini  mengembalikan fungsi areal halaman pasar Godean yang  selama ini digunakan untuk lapak para penjual kripik belut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Bahkan akan memperlancar arus lalu lintas yang sudah cukup padat di area Pasar Godean dan mengurangi kemacetan di area pasar, sehingga akan lebih menertibkan dan memberikan kenyamanan pengunjung Pasar Godean.

Kepada seluruh pedagang pasar  belut di pusat kuliner belut ini, yang menggunakan model pasar tradisional ini untuk konsisten berjualan disini  dan ikut memelihara sarana Pusat Kuliner Belut ini dengan menjaga kebersihan serta keamanannya.

Endah menyatakan keinginannya untuk menggemakan kembali tentang slogan Pasare Resik Rejekine Apik. Jika para pedagang dan pembeli sama-sama menerapkan prinsip ini. “Maka saya yakin keberadaan pasar belut ini akan memberikan keuntungan lebih bagi penggunanya,” katanya.

Untuk menjadikan pusat kuliner ini ramai pengunjung, pengelola dan para pedagang dapat bersinergi, melaksanakan beberapa kegiatan yang menarik pengunjung.

Selain itu  Kepala Dinas Pasar untuk bersinergi dengan Kepala Dinas Pariwisata di dalam mempromosikan keberdaan pusat kuliner ini, sehingga pusat kuliner ini menjadi jujugan para wisatawan.

Salah satu tujuan pembangunan Pasar Kuliner Belut Godean ini dilakukan untuk menunjang penataan kawasan Kecamatan Godean. Dengan dibangunnya Sentra Kuliner Belut ini tentunya semakin menguatkan citra belut sebagai komoditas unggulan Sleman yang bahkan banyak diminati para wisatawan sebagai oleh-oleh khas Sleman.

Sentralisasi pemasaran komoditas ini diharapkan dapat meningkatkan promosi aneka produk olahan belut sebagai komoditas unggulan Kecamatan Godean, yang akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pada kesempatan tersebut, Endah juga berharap agar inovasi dapat terus dilakukan untuk memberikan beragam pilihan bagi konsumen. Tidak hanya terbatas pada keripik, belut juga menarik untuk disajikan dalam bentuk lain seperti di antaranya dendeng belut, abon belut, sambel belut kemasan dan lain sebagainya.

“Penganekaragaman pangan ini menggarisbawahi upaya kita untuk meningkatkan porsi produk olahan buatan dalam negeri,” katanya.

Pemkab Sleman terus berupaya mempertahankan dan mengembangkan keberadaan pasar tradisional. Pada saat ini jumlah pasar di Kabupaten Sleman mencapai 39 pasar kabupaten tersebar di 17 kecamatan, serta 36 pasar desa.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para konsumen, dan menciptakan kondisi pasar yang bersih dan nyaman, Pemkab Sleman juga telah merehabilitasi dan merevitalisasi 9 pasar tradisional, pembinaan bagi pedagang pasar untuk penataan pasar desa.

Selain itu, fasilitasi pembentukan dan pembinaan pengurus paguyuban pasar, penataan tempat dagangan dan jenis mata dagangan di 7 UPT Pelayanan Pasar dan peningkatan pelayanan pedagang pasar di 40 pasar dan Taman Kuliner.

Acara peresmian ditandai dengan pemukulan gong oleh  Bupati Sleman dan pemotongan tumpeng yang diserahkan kepada perwakilan pedagang. Dan untuk memeriahkan acara dihibur dengan Grup Hadroh Gayuh Swargo serta bintang tamu Mbokde Beruk dan Dalijo.

Sleman – Tim gabungan Satpol PP, DPUP, Dishubkominfo, Kantor Kesbang, KPU, Panwaslu, Polres Sleman dan Bag Humas, Rabu (12/3), kembali menyisir ruas-ruas jalan protokol di wilayah Kabupaten Sleman untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan.

Hari ini adalah hari terakhir dari tiga hari operasi alat peraga kampanye. Petugas gabungan bersama-sama melakukan penertiban ratusan alat peraga kampanye di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Sleman.

Pada operasi penertiban APK kali ini, tim dilengkapi 2 mobil skyline, 8 orang pemanjat dari DPUP, 7 orang pengatur lalu lintas dari Dishubkominfo, 4 personil Sabhara Polres Sleman, Total keseluruhan personil yang terlibat sejumlah 50 orang.

Tim gabungan dibagi menjadi dua regu. Untuk regu I Wilayah Sleman Timur di pimpin Kabid Trantib Satpol PP kabupaten Sleman menyisir perempatan Beran, Denggung, Jombor, Ringrod Utara Maguwoharjo, Jalan Solo Prambanan Amplaz, Demangan, Gejayan dan Jalan Kaliurang.

Sedangkan untuk wilayah barat atau Regu II dipimpin oleh Kasie Trantib pada Satpol PP Kabupaten Sleman menyisir: perempatan Beran, Pasar Sleman, Tempel, Denggung,Jombor kekanan Kronggahan, Demak ijo,Gamping, Jalan Wates Godean, Seyegan.

Kabid Trantib Satpol PP Kabupaten Sleman, Fatoni Budi Prabowo, mengatakan, operasi kali ini berhasil menurunkan lebih dari 70 materi Baliho di sepanjang jalan protokol, juga alat peraga kampanye lain yang pemasangannya melanggar aturan.

Dalam penertiban alat peraga kampanye tersebut sudah disosialisasikan terkait pemasangan alat peraga kampanye oleh para caleg. Dalam sosialisasi itu para caleg tidak diperbolehkan memperagakan alat peraga kampanye tersebut melalui alat peraga seperti foto calon caleg di baliho, umbul-umbul dan rontek.

“Tetapi kalau menggunakan alat peraga seperti sepanduk sesuai aturan diperbolehkan,” ujar Fatoni.