BKB Kabupaten Sleman Dievaluasi Tim DIY

upload120-300x267

Sleman – Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di Kabupaten Sleman, dilakukan melalui Program Ketahanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Anak, yang diwadahi dalam kelompok kegiatan BKB.

“Selain itu, pengembangan BKB di Sleman juga merupakan salah satu bagian untuk wujudkan Kabupaten Sleman menuju layak anak,” kata Kepala Badan KBPMPP Kabupaten Sleman Hayah , ketika menerima tim evaluasi BKB Tingkat DIY, di Balai Umbul Dusun Degolan, Kecamatan Ngemplak, Selasa (18/3).

Tim evaluasi BKB Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipimpin oleh Kepala Bidang KS-PK BKKBN DIY Rohdiana Sumaryati,, dan  mereka diterima oleh Kepala Badan KBPMPP Kabupaten Sleman Hayah .

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo, Muspika Kecamatan Ngemplak, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahlaga serta Kepala Desa dan perangkat Desa Umbulmartani beserta masyarakat Degolan dan sekitarnya.

Nurul Hayah menyampaikan bahwa untuk meningkatkan peran keluarga dalam membina Balita, Pemkab Sleman saat ini tengah melaksanakan pembinaan kegiatan 236 kelompok Bina Keluarga Balita. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu, yaitu sebanyak 209 kelompok.

Jumlah keluarga yang menjadi sasaran BKB yaitu orang, atau meningkat dari tahun lalu sebanyak orang, dan sebanyak orang mengikuti program KB. Pada tahun 2013 jumlah Balita (usia 0-5 tahun) di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak orang anak.

Pendidikan untuk anak-anak di Kabupaten Sleman didukung oleh 224 taman bermain, 573 PAUD, dan 534 sekolah taman kanak kanak. Selain pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sleman juga terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan.

Pembangunan bidang kesehatan mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat, sehingga rata-rata usia harapan hidup 76,01 tahun atau di atas rata-rata provinsi 74 tahun dan nasional 70,6 tahun.

Selain itu, angka kematian bayi per kelahiran hidup sebesar 4,60, atau lebih baik dibandingkan dengan angka provinsi sebesar 16 dan nasional 34 per KH.

Pada tahun 2013 angka kematian ibu melahirkan 63,70 orang per kelahiran hidup, dibawah angka provinsi yaitu 124 per kelahiran hidup dan angka nasional 226 per kelahiran hidup.

Kondisi persentase gizi buruk balita 0,37% masih lebih baik dibanding provinsi (0,68%) dan nasional (4,9%),  dan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan pada tahun 2013 sebesar 99,90% lebih baik dari angka nasional yaitu 95%.

Sementara itu Ketua BKB Rias Padukuhan Degolan, Dian , melaporkan bahwa BKB Degolan ini berdiri sejak tahun 2005  tetapi banyak kendala sehingga belum begitu kelihatan hasilny.

Namun pada tahun 2013 yang lalu, BKB Rias ini dipusatkan di Balai Umbul yang dibangun di atas tanah Kas Desa Umbul Martani dan hingga sekarang juga perkembangannya sangat luar biasa.




Pemkab Sleman Dan OJK Yogyakarta Akan Lakukan Pembinaan BPR

Sleman –  Kepala kantor OJK DIY Dani Surya Sinaga melakukan audensi ke Pemkab Sleman untuk memperkenalkan diri bahwa di Yogyakarta sudah ada OJK. Rombongan audiensi dari OJK diterima oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Dra. Sudarningsih, Msi, Selasa (18/3).

Dalam audensi yang berlangsung di kantor Bupati Sleman tersebut, Dani Surya Sinaga menyampaikan bahwa keberadaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di Yogyakarta tergolong masih baru.

Tugas OJK yaitu  pengawasan perbankan, pengawaasan pasar modal, pengawasan industri keuangan dan Bank, serta edukasi perlindungan konsumen. Selama ini kantornya masih menempati salah satu ruangan di Bank Indonesia (BI) Yogyakarta dan personilnya semua dari BI dan sebagian tenaga outsourcing.

Lebih lanjut disampaikan Dani Surya Sinaga bahwa OJK Yogyakarta baru diresmikan tanggal 6 Januari 2014 lalu. Keberadaan OJK di Yogyakarta diharapkan bisa membangun kerjasama dan sinergi dengan pemerintah daerah. OJK juga diharapkan dapat mengawasi dan mencegah agar jangan sampai ada lembaga keuangan/bank yang bermasalah.

“Fungsi OJK disamping unsur pengawasan juga diberi hak penyidikan oleh BI terhadap bank yang bermasalah. Hak penyidikan tersebut bisa langsung ke pengadilan tidak harus melalui kepolisian maupun kejaksaan,” tambah Dani. Namun demikian, untuk pengawasan terhadap BMT masih menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Saat ini terdapat lebih dari  65 BPR (Bank Perkrediatan Rakyat) di Yogyakarta, dan 34 di antaranya berada  di wilayah Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa iklim perekonomian dan perbankan di Sleman sangat baik. Termasuk Bank Sleman sampai saat ini merupakan BPR yang sehat, baik dari sisi aset maupun menejemennya.

Sudarningsih pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dengan keberadaan  OJK diharapkan mampu mendorong operasional BPR di Sleman menjadi lebih baik lagi, terutama dalam memberikan pelayanan pada nasabah.

Keberadaan  OJK Yogyakarta diharapkan akan mampu meningkatkan daya saing BPS dan bank-bank umum karena adanya pembinaan dan pengawasan dari OJK.




Sleman Lakukan Konservasi Dan Revitalisasi Sumber Air

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI direncanakan akan mencanangkan Hari Air Dunia bersamaan dengan puncak peringatan Hari Air Dunia tingkat DIY yang akan dilaksanakan di embung Kaliaji Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, pada tanggal 22 Maret 2014 mendatang.

“Untuk mengawali peringatan hari air dunia ini sudah dilakukan beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti bersih-bersih sungai dan irigasi,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral (SDAEM) Sleman, Sapto Winarno  di Pres Room Pemkab Sleman, Rabu (19/3).

Dikatakan Sapto, peringatan hari air dunia ini juga diharapkan partisipasi masyarakat Sleman dalam melakukan konservasi air. Apalagi keberadaan Kabupaten Sleman yang berada di lereng Merapi dan menjadi daerah hulu di DIY ini sangat diharapkan konservasi airnya agar kebutuhan air di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul masih bisa dicukupi dari Kabupaten Sleman.

Menurut Sapto,  saat ini kondisi dan kualitas air di Sleman masih tergolong bagus dibanding daerah lain di DIY. Sebab, air di Sleman diambil dari sumber mata air langsung. Hanya saja, lanjutnya, yang perlu diantisipasi adalah kondisi air di tahun-tahun mendatang.

“Kalau saat ini tidak dilakukan konservasi, maka di masa mendatang tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi kualitas air, apalagi di atas kena erupsi Merapi dan hutan-hutan kering maka hal ini perlu diantisipasi,” tambah Sapto.

Sapto juga menghimbau agar hotel-hotel di Sleman menggunakan air dari PDAM sebagai salah satu upaya mendukung konservasi air di Sleman.




KLH Sleman Selenggarakan Lomba Pembuatan Film Dokumenter

Sleman – Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menyelenggarakan lomba pembuatan film dokumenter bidang lingkungan hidup, untuk menumbuhkan rasa kecintaan dan kepedulian pada lingkungan bagi generasi muda khususnya pelajar SMA, SMK dan MA di Kabupaten Sleman.

Lomba yang pendaftarannya dimulai tanggal 17 Februari sampai dengan 21 MAret 2014 itu, juga sekaligus untuk memberikan  wadah  berekspresi bagi para pelajar dan unjuk kemampuan pembuatan film dokumenter di bidang lingkungan hidup, demikian Media Center Kab Sleman melaporkan, Rabu (29/3).

Pendaftaran lomba ini tidak dipungut biaya. Bagi peserta yang mendaftar harus disertai dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Namun setiap sekolah hanya diperbolehkan mengirimkan 1(satu) karya, dan karya yang dikirimkan merupakan karya original dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sejenis.

Pembuatan film dilakukan di lokasi Kabupaten Sleman, dan materi film mengandung nilai pendidikan dan budaya serta tidak mengandung unsur SARA. Durasi karya 7-10 menit tidak termasuk credit title. Aspek rasio dan kamera yang digunakan dalam pembuatan film tidak ditentukan/bebas.

Kriteria penilaian lomba meliputi aspek kontens atau materi cerita, kualitas gambar, kualitas suara, editing, artistik dan presentasi karya finalis. Lomba ini berhadiah total , dan keputusan juri bersifat mutlak dan seluruh karya yang sudah masuk menjadi milik panitia.




KPU Sleman Datangkan 4.000 Template Braille DPD

211_20140317114039

Sleman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman telah mendatangkan template braille untuk surat suara Daerah Perwakilan Daerah (DPD). Template braille tersebut dimaksudkan agar tepat sasaran dan penggunaannya.

“Sebanyak template braille tersebut nantinya akan didistribusikan ke PPK dan PPS untuk diteruskan ke TPS,” demikian antara lain disampaikan Anggota KPU Divisi Logistik, Keuangan, Rumah Tangga dan Umum KPU Sleman, Aswino Wardhana SIP di KPU Sleman, Selasa (18/3).

Menurut Aswino, template braille itu agar tepat sasaran dan penggunaannya, maka KPU Sleman terus melakukan koordinasi untuk mengetahui TPS mana saja yang ada difabelnya.

“Semua akan didata, tidak hanya tuna netra. Tapi juga tuna rungu, daksa, wicara dan lainnya. Mereka kami berikan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak suaranya. Semua kami beri kebebasan untuk memilih minta ditemani siapa, ketika berada di bilik suara. Apakah petugas atau saudara,” kata Aswino.

Berdasarkan data yang diperoleh KPU, di Kabupaten Sleman sendiri terdapat 119 pemilih tuna netra, 112 tuna daksa, 125 tuna grahita, 72 tuna rungu, dan penyandang disabilitas lainnya ada 46 pemilih.

“Mereka juga sebagai warga negara sehingga juga memiliki hak yang sama untuk menyalurkan suaranya pada Pemilu 9 April nanti,” tutur Aswino.