Sleman– Pemerintah Kabupaten Sleman, melalui Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan (KBPMPP), akan menghidupkan kembali permainan anak tradisional dengan penyediaan sarana dan fasilitas tempat bermain.

Permainan tradisional tersebut dihidupkan kembali untuk mendukung Kabupaten Sleman menuju kabupaten layak anak.

Kepala Badan KBPMPP Sleman Nurul Hayah pada hari Minggu (6/4) mengatakan bahwa permainan tradisional akan diangkat kembali karena memberi pelajaran gotong-royong, kebersamaan, dan tenggang rasa pada anak.

Nurul Hayah mengakui bahwa sarana taman bermain anak di Sleman masih kurang. Salah satu taman bermain anak yang telah disiapkan Pemkab Sleman berada di Lapangan Denggung.

“Taman Denggung akan dikembangkan sebagai sarana ruang publik yang terpadu, baik untuk tempat bermain anak, taman anggrek dan taman lalu lintas, sehingga anak-anak dapat bermain dan belajar sekaligus,” ujar Nurul.

Penyediaan fasilitas dan kegiatan bermain anak tersebut untuk memenuhi syarat Sleman sebagai kabupaten layak anak. Nurul mengatakan kabupaten harus mampu memenuhi hak anak pada pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan seni budaya.

Selain sarana, Pemkab Sleman juga akan membuat program kegiatan yang memicu kreativitas untuk mengisi waktu luang anak. Salah satu kegiatan tersebut dapat diwadahi dalam sanggar kesenian.

Sementara untuk mewujudkan program ini, maka Badan KBPMPP akan bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Dikpora.

Sleman – Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Sleman, bekerjasama dengan Pemkab Sleman, akan menyelenggarakan Pameran Potensi Daerah dan Gelar Ragam  Budaya Kabupaten Sleman tahun 2014 pada  tanggal 25 April sampai dengan 4 Mei 2014.

Pameran Potensi Daerah dan Gelar  Ragam Budaya  secara rutin diselenggarakan di kompleks lapangan Denggung, untuk  memperingati Hari jadi Kabupaten Sleman pada tanggal 15 Mei mendatang, dan juga Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei.

Ketua BPPS Jono Lesmana SE, Sabtu (5/4) kemarin mengatakan bahwa, Pameran Potensi Daerah dan Gelar Ragam Budaya Kabupaten Sleman, yang dari tahun ke tahun  jumlah pengunjungnya terus meningkat, akan dikemas sebagai salah satu event  wisata keluarga.

“Tidak sekedar untuk sarana promosi potensi daerah dan sarana informasi dan komunikasi hasil pembangunan daerah kabupaten Sleman. Terlebih waktu  pelaksanaan pameran dan gelar budaya tersebut bersamaan dengan penyelenggaraan MTQ tingkat DIY  yang akan dipusatkan di Masjid Agung,” katanya,

Disisi lain, event tersebut diharapkan sebagai ruang bagi masyarakat Kabupaten Sleman untuk berkompetisi  menyiapkan diri menghadapi pasar bebas ASEAN pada tahun 2015 nanti.

Berkenaan dengan hal tersebut, PPD dan Gelar Ragam Budaya Kabupaten Sleman th 2014 akan mengambil tema,  memanfaatkan produk lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Stand yang disiapkan ada sekitar 300 stand yang diperuntukkan bagi  instansi pemerintah di lingkungan Pemkab Sleman dan binaanya, BUMD, Instansi Mitra Pemkab Sleman, lembaga pendidikan SD sampai dengan Perguruan tinggi, pengelola wisata, UKM, produk pertanian dan kuliner. Selain itu juga  diberikan ruang untuk permainan anak dan sektor informal.

Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 7 April sampai tanggal 21 April. Tempat pendaftaran di Sekretarian Panitia PPD dan Gelar Ragam Budaya Kabupaten Sleman 2014 di Bagian Humas sekretariat  daerah Kabupaten Sleman.

Lebih lanjut Jono Lesmana mengemukakan bahwa untuk gelar ragam  budaya akan dilaksanakan setiap malam selama pameran berlangsung dengan pementasan potensi seni dari 17 kecamatan yang ada di kabupaten Sleman.

Pada tahun ini akan dilakukan penataan stand dan alur pengunjung yang lebih baik dan lebih nyaman. Alur pengunjung akan melewati semua stand. Bahkan Panitia juga akan memberikan hadiah bagi penunjung yang akan diundi setiap akhir Gelar Ragam Budaya.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman tak mau gegabah menandatangani pemindahalihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp162 miliar, dari pengelola sebelumnya KPP Pratama. Hal itu terkait tunggakan sejak tahun 1994 hingga 2012.

“Tunggakan tersebut merupakan warisan dari Kantor Pajak Pratama. Kemudian semenjak tahun 2013, berdasarkan UU 28/2009 tentang pajak dan retribusi, kemudian kewenangan dialihkan kepada daerah masing-masing,” kata Plt Kepala Dispenda Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya, Jumat (4/4).

Menurutnya, mengenai pemindahtanggungjawaban memerlukan validasi data yang jelas. Perlu ada cleansing dan betul-betul didukung dengan data valid. “Seharusnya pada saat akan diserahkan ke pemda, sudah di cleansing,” katanya .

Dijelaskan Harda, data tak valid tersebut meliputi akumulasi piutang dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) ganda salah alamat, nama, dan sebagainya. Menurutnya pada rentang tahun tersebut rentan terjadi pemindahan tanah.

Oleh karenanya, Pemkab Sleman meminta agar data-data tersebut disesuaikan terlebih dahulu. Karena bila tidak, akan menimbulkan kekacauan, karena untuk menghapus data ganda tidaklah mudah.

Jalan tengahnya, adalah dengan melakukan cleansing dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang. Dengan demikian, secara otomatis data diatas tahun tersebut kewajiban WP akan dihapuskan.

Sementara itu, semenjak pengalihan tanggung jawab penagihan kepada Kabupaten Sleman di tahun 2013, sisa tunggakan PBB senilai Rp19,229 miliar. Sedangkan realisasi penagihan mencapai Rp51,985 miliar, dari jumlah tagihan Rp71,005 miliar.

Guna memenuhi realisasi tersebut, Dispenda Kabupaten Sleman berusaha mengintensifkan penagihan dengan melayangkan surat serta pemanggilan kepada wajib pajak.

Sleman – Masyarakat Kabupaten Sleman sudah mulai berubah dalam memperlakukan sampah di wilayahnya. Kalau dulu sampah hanya dipandang sebagai kotoran, tapi sekarang sudah dilihat sebagai barang yang bernilai ekonomis.

“Sekarang sudah ada perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dari yang selama ini melihat sampah sebagai sesuatu yang tidak berharga menjadi seperti melihat uang,” kata Camat Kalasan Drs Samsul Bachri, di kantornya, Jumat (4/4).

Setidaknya di Kecamatan Kalasan telah memiliki 12 Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) mandiri. “Itu justru berawal dari kesadaran masyarakat. Pemerintah lalu memfasilitasi bantuan alatnya,” kata Samsul Bachri.

Katena itu, lanjut Samsul, keberadaan TPS 3R “Purwo Berhati” di Purwomartani Kalasan, yang baru dilaunching Bupati Sleman, Jumat (4/4) lalu, mampu menambah motivasi pengelolaan sampah secara mandiri.

 “Secara bertahap nantinya diharapkan setiap dukuh bisa memiliki pengelolaan sampahnya sendiri,” katanya.

TPS 3R “Purwo Berhati” mampu menampung sampah rumah tangga dari 600 kepala keluarga (KK). Bangunannya merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp 275 juta.

Pengolahan sampah daun menjadi pupuk organik, nantinya bukan hanya dimanfaatkan warga sekitar, melainkan juga dipasarkan. Namun demikian pemasaran pupuk hasil olahan sampah ini baru dilakukan menunggu hasil uji laboratorium.