Sleman – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman, hari ini Rabu (16/4), menyelenggarakan sosialisasi jabatan fungsional perencana di Aula Lt 3 BKD Sleman, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang jabatan fungsional perencana.

Kepala BKD Sleman Drs. Iswoyo Hadiwarno mengatakan bahwa selain untuk menambah pengetahuan dan wawasan, juga untuk meningkatkan pengetahuan tentang diklat perencana yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren.

Acara sosialisasi yang dibuka oleh Sekretaris Daerah, dr. Sunartono, ini diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari semua instaansi di lingkungan Pemkab Sleman. Bertindak sebagai nara sumber sosialisasi, yaitu  Wignyo Adiyoso, , MA,PhD Kepala Bidang Pengkajian program Informasi dan layanan perencana Bappenas.

Sunartono menyampaikan bahwa  Jabatan Fungsional merupakan salah satu jalur karier yang dapat ditempuh oleh PNS selain jabatan struktural. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional perencana (JFP) maupun Jabatan Struktural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kerja di Instansi/lembaga Pemerintahan.  Masing-masing memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang sendiri untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi organisi.

Sunartono menambahkan bahwa untuk mewujudkan jabatan fungsional perencana yang profesional, maka diperlukan pegawai yang profesional dalam bidang perencanaan yang diikuti dengan ketentuan hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.

Idealnya semua fungsional perencana melaksanakan tugas perencanaan mulai dari identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian dan penilaian hasil pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menpan No. 16/Kep/

Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sleman telah memberangkatkan 3 orang PNS dari Bappeda Kabupaten Sleman untuk mengikuti diklat perencana tingkat pertama dan saat ini sedang dalam proses pengangkatan sebagai pejabat fungsional perencana.

Selain itu, Pemkab. Sleman juga mengirimkan peserta diklat perencanaan sebanyak 6 orang, untuk mengikuti diklat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) dan diklat Green Economy yang diselenggarakan oleh Pusdiklatren.

Pada tahun ini Kabupaten Sleman mengirimkan 32 PNS calon peserta diklat non gelar substantif 2014 untuk diseleksi Pusdiklatren untuk mengikuti 7 jenis diklat dari 8 jenis yang ditawarkan, dan juga mengirimkan 4 PNS, calon peserta diklat Jabatan Fungsional Perencana yang diselenggarakan Pusdiklatren.

Sleman – Dari sekitar 40 bangku peserta Ujian Nasional Paket C di PKBM Panca Usaha Kecamatan Gamping, Sleman, sekitar 10 orang di antaranya tidak datang. Kebanyakan dari peserta UN Paket C ini adalah karyawan, buruh atau pedagang yang ingin meraih derajat pendidikan yang lebih tinggi.

Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panca Usaha, Gamping, Komaruddin, saat ditemui di kantornya, Selasa (15/4), menjelasan bahwa mereka yang ikut UNPC (Ujian Nasional Paket C) ini berusia antara 21 – 50 tahun. “Meski di PKBM, mereka juga sudah mempersiapkan diri untuk ikut UN,” katanya.

Ditambahkan Komaruddin bahwa sejak tiga bulan lalu mereka mempersiapkan diri dengan latihan soal dan penyiapan mental. Komaruddin mengemukakan banyaknya peserta yang tidak datang kebanyakan karena tidak ada izin dari tempat mereka bekerja.

“Ada perusahaan yang berorientasi produktivitas, sehingga menganggap ketidak-hadiran apalagi sampai tiga hari akan mengganggu produktivitas,” katanya.

Menurut dia, jauh sebelum UNPC, PKBM sudah membuatkan surat permohonan dispensasi tidak masuk kerja. Hanya saja ada perusahaan yang tetap tidak memberi izin UN.

Sementara salah satu peserta UNPC, Sarjana (46), mengatakan, ikut UNPC ini diharapkan akan membantu kenaikan pangkat. PNS di salah satu UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ini diikutkan ke Paket C oleh pimpinannya.

Melalui kepesertaannya itu, Sarjana berharap nantinya bisa menembus jenjang kepangkatan Golongan III saat pensiun.

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan sosialisasi Pelayanan Publik di pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (15/4), dan kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Sleman dr. Sunartono, Mkes.

Acara yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi ini, menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sementara peserta sosialisasi meliputi seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Sleman.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada aparatur negara tentang hak dan kewajiban mereka dalam memperoleh pelayanan. Sosialisasi ini juga sejalan dengan komitmen Pemkab Sleman dalam mewujudkan good governance.

“Sementara kualitas pelayanan publik juga ditentukan oleh kualitas aparaturnya. Upaya peningkatan SDM aparatur dilakukan melalui diklat, bimtek, kursus maupun pelatihan-pelatihan khusus,” kata Sekda.

Kinerja pelayanan publik Kabupaten Sleman mendapat apresiasi dengan diraihnya Piala Citra Bhakti Abdi Negara Tahun 2011 dengan kategori A serta diraihnya Peringkat II pada Peneringkatan Kinerja Pelayanan Publik Tingkat DIY berdasar PermenPANRB No. 66 Tahun 201, dan juga tahun 2014 ini program Pasar Kerja Keliling juga menjadi salah satu Inovasi Pelayanan Publik harus lebih  dikembangkan.

Dalam pandangan masyarakat seringkali kinerja birokrasi dinilai dari seberapa baik pelayanan publik yang  diberikan kepada masyarakat. Jika pelayanan publiknya baik maka kinerja birokrasi dianggap baik pula begitupun sebaliknya.

Untuk menghindari penilaian buruk kinerja birokrasi maka perlu senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat. Pelayanan prima yang dimaksud adalah pelayanan  yang terbaik yang mampu diberikan kepada masyarakat.