Sleman – Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat DIY, yang berlangsung di Kabupaten Sleman,  dibuka oleh Wakil Gubernur DIY Sri  Paku Alam IX, Kamis (1/5) malam,  di Masjid Agung Sleman. MTQ berlangsung selama 3 hari melibatkan 4 Kabupaten dan Kota.

Menurut Kepala Kanwil Kementrian Agama DIY Dr H Maskul Haji Mpdi, kafilah yang ikut dalam kegiatan ini sejumlah 188 orang yakni untuk Kabupaten Bantul 42 Kafilah dan 16 pelatih/pendamping.

Kabupaten Gunungkidul 32 Kafilah dan 7 pelatih/pendamping, Kabupaten Sleman 42 Kafilah dan 8 pelatih/pendamping, Kabupaten Kulonprogo 30 Kafilah dan 10 pelatih/pendamping serta Kota Yogyakarta mengirimkan 42 Kafilah.

Sebelum acara pembukaan, juga diadakan jamuan makan malam bersama Wakil Gubernur, Bupati dan Pejabat lain dengan para Kafilah dan pelatih/pendamping di rumah Dinas Bupati Sleman.

Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan Tema MTQ “Dengan MTQ Kita Wujudkan Masyarakat DIY yang Beragama, Rukun, Sejahtera Lahir dan Batin” merupakan tema yang tepat.

Tema ini sejalan dengan upaya bersama untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sekaligus untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sri Purnomo  kaum muslimin meyakini bahwa Al Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tak habis-habisnya untuk digali dan dikaji. Untuk itu kajian-kajian Al Quran perlu digiatkan di lingkungan masyarakat menuju pada pemahaman yang utuh dan benar, serta memerlukan bimbingan dari para ulama yang berkompeten di bidangnya.

Sri Purnomo  juga mengajak semua Perguruan Tinggi Islam, baik Negeri maupun Swasta, lebih meningkatkan peranannya membina disiplin ilmu yang berkaitan dengan Al Quran.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendukung pembinaan dan pembangunan di bidang keagamaan, seperti memberikan bantuan pada pembangunan tempat peribadatan, bantuan kepada kegiatan kelompok keagamaan dan lain-lain.

Saat ini jumlah penduduk muslim di wilayah Sleman adalah sebanyak jiwa dari jiwa penduduk Sleman atau 87,1%, jumlah sarana peribadatan yang terdiri dari masjid, musholla dan langgar sebanyak 3604 buah, jumlah pondok pesantren di wilayah Sleman sebanyak 127 pondok, jumlah TPA sebanyak TPA, dan Madrasah Diniah berjumlah 81 madrasah.

Sementara itu, Wakil Gubernur DIY  mengatakan kegiatan MTQ ini merupakan upaya khusus untuik mencintai Al Quran, mendorong untuk memahami isinya dan merealisasikan pemahaman tersebut dalam kehidupan.

Kegiatan ini juga merupakan momentum yang baik dalam melaksanakan upaya mendekatkan dan mendidik masyarakat ke arah kehidupan yang mulia. Dan juga harapannya masyarakat senantiasa bangga akan nilai-nilai dalam aAl Quran yang dipahaminya, baik seindahannya maupun nilai-nilai ajarannya.

Pembukaan MTQ didahului dengan pelantikan Dewan Hakim dan pembukaan ditandai dengan pemukulan Bedug oleh Wakil Gubernur DIY serta dimeriahkan dengan penampilan Kesenian Badui Al Mu’in dari Kemiri Margorejo Tempel.

Sleman – Bupati Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, MSI, berpesan agar masyarakat tetap tenang dan aktivitas ekonomi tetap berjalan. Pesan itu disampakan bupati pada saat memberi pengarahan pada rapat koordinasi terbatas antar SKPD terkait kenaikan status Gunung Merapi dari normal ke waspada atau level II, Rabu (30/4) di Ruang Rapat Setda B Kabupaten Sleman. “Masyarakat perlu tenang dan tetap meningkatkan kesiapsiagaan. Dalam ketenangan kesiapsiagaan bisa lebih baik,” jelas bupati. Bupati juga berpesan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan karena belum ada kejelasan apakah aktivitas Gunung Merapi terus akan meningkat, sehingga perlu dilihat perkembangannya. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang kadang simpang siur. Untuk informasi terkait aktivitas Gunung Merapi masyarakat bisa mencari ke sumber yang resmi baik dari BPPTKG ataupun dari Pemkab Sleman, sehingga tidak menimbulkan dampak kecemasan. Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah, dr. H. Sunartono, M. Kes selaku Kepala BPBD Sleman tersebut dihadiri pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Sleman, Camat Turi, Camat Pakem dan Camat Cangkringan, Kodim Sleman, Polres Sleman dan PMI. Dalam kesempatan tersebut ditanyakan kesiapan masing-masing SKPD, kecamatan, Kodim, Polres dan PMI Sunartono juga berpesan walaupun Sleman sudah memiliki pengalaman penanganan bencana erupsi Merapi, jajaran SKPD untuk tetap mengecek kesiapan masing-masing sesuai dengan ketugasannya. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Drs H. Julisetiono Dwi Wasito, SH, MM menyampaikan bahwa BPBD Sleman telah menyiapkan aparat yang siaga 24 jam di Posko Bayu Induk BPBD Sleman dan di Posko Utama Pakem. Barak, logistik pangan, masker juga telah dicek kesiapannya sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu. Julisetiono juga mengingatkan pengalaman tahun 2006 ketika semua siap dengan Merapi, tetapi kemudian terjadi gempa. “Jangan terlalu fokus pada Merapi saja, karena saat ini memasuki pancaroba, sehingga potensi puting beliung juga perlu diwaspadai,” jelasnya. Meskipun demikian, Julisetino tetap meminta masyarakat untuk tenang dan jangan panik.

Sleman – Terkait dengan status Gunung Merapi yang telah dinaikkan dari status normal ke waspada pada hari Selasa (29/4) malam lalu, Badan Penanggulangan  Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Sleman telah menyiapkan 35 titik pengungsian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengungsi apabila sewaktu-waktu Gunung Merapi erupsi.

“Sudah ada 35 titik pengungsian, bisa berupa barak, balai desa atau fasilitas umum lainnya. Tempat-tempat pengungsian itu perlu disiapkan sehingga bisa digunakan sewaktu-waktu apabila Gunung Merapi erupsi,” kata Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Drs Julisetiono SH MHum, kemarin.

Menurut Julisetiono di setiap dusun yang berada di kawasan rawan bencana juga sudah memiliki lokasi yang dituju untuk menjadi titik kumpul. Selain menyiapkan lokasi yang menjadi titik kumpul, BPBD Kabupaten Sleman juga sudah menyiapkan skenario khusus apabila Gunung Merapi meletus, yaitu membagi wilayah menjadi lima sektor. Skenario tersebut, dijelaskan Julisetiono akan menjadi pedoman penanggulangan bencana.

“Warga di masing-masing sektor diharapkan sudah mengetahui harus menuju kemana saat evakuasi. Yang paling penting tidak boleh menyeberang sungai,” katanya.

Julisetiono juga mengingatkan warga yang berada di kawasan rawan bencana untuk memiliki “tas siaga” yang berisi surat-surat berharga, obat-obatan dan pakaian secukupnya. Tas tersebut bisa langsung dibawa saat keadaan darurat bencana.

“Jalur evakuasi yang rusak juga akan segera diperbaiki,” tuturnya.

Perbaikan jalur evakuasi dilakukan menggunakan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada pertengahan bulan Mei ini sudah mulai dilelangkan. Jalur yang diperbaiki sepanjang 10 kilometer. Aktivitas penambangan pun diharapkan menggunakan jalur yang sudah ditentukan agar tidak merusak jalur evakuasi.

Sleman – BPBD Kabupaten  Sleman telah membuat skema alur evakuasi penduduk bencana Gunung Merapi dan juga  tempat pengungsiannya.

Kepala BPBD Sleman DRs. H. Julisetiono Dwi Wasito, SH, MM mengatakan, selain membuat alur, juga telah membuat skenario penangganan bencana Gunung Merapi, yaitu skenario 10 km  dan  15 km. Dalam skenario ini zonasi sudah jelas, terutama untuk evakuasi yang tidak boleh menyeberangi sungai.

“Pada skema alur tersebut juga telah dimasukkan zona  tempat pengungsian, termasuk jumlah penduduk dan kapasitasnya,” kata Julisetiono di ruang kerjanya.

Untuk zonasi ini, sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat desa setempat. Dari hasil koordinasi tersebut,  konsep yang disodorkan BPBD bisa diterima. Namun begitu,  untuk konsep tetap mengikuti perkembangan yang ada. Terutama untuk barak dan jumlah pengungsian.

“Untuk tempat dan jumlah pengungsian bisa berubah, tergantung dengan situasi di lapangan. Untuk barak ada 19, balai desa 10, dan non barak dan non balai desa ada 6, sehingga total ada 35 tempat pengungsian. Untuk barak kapasitas antara 300-400 orang per barak,”  paparnya.

Selain itu, juga sudah menyiapkan early warning system (EWS) di beberapa titik dan membentuk  forum penanggulangan bencana di tingkat kecamatan. forum tersebut merupakan embrio, yaitu sebagai  unit operasional  bencana dan untuk pelaksanana penanggulangan bencana ada di tingkat desa