RSUD Prambanan Layani Masyarakat Dua Provinsi

Category: Kesehatan,KIM
28/05/2014
Sleman – Direktur RSUD Prambanan, drg. Isa Dharmawidjaja, , di hadapan wartawan menyampaikan bahwa RSUD prambanan adalah RSUD ke 2 yang didirikan di Kabupaten Sleman yang letaknya di berbatasan dengan 3 kabupaten lain yaitu, Kabupaten Klaten, Bantul dan Gunungkidul.  Hal ini disampaikan Isa saat jumpa pers di ruang pers Bagian Humas Sleman, Rabu (28/5).
Menurut Isa, awalnya RSUD Prambanan didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat Sleman yang ada di wilayah Sleman bagian timur dan selatan.  RSUD Prambanan merupakan RS penyangga di wilayah Kabupaten Klaten terutama di wilayah bagian barat Klaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Sleman, RSUD Prambanan merupakan Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK tingkat II) yang menerima rujukan dari PPK tk I yaitu Puskesmas dan Dokter Keluarga.
Ditambahkan Isa, RSUD Prambanan terus meningkatkan pelayanannya, maupun sarana dan prasarananya.  Saat ini RSUD Prambanan memiliki 103 tempat tidur dan 4 bangsal utama dan pelayanan IGD 24 jam.  Instalasi rawat jalan RSUD Prambanan terdiri dari Poli Penyakit Dalam, Poli Anak, Poli Kandungan, Poli Saraf, dan Poli Gigi.  Instalasi penyakit dalam RSUD Prambanan memiliki tingkat kunjungan yang tertinggi.  Pada tahun 2013 jumlah kunjungan di RSUD Prambanan adalah 9985 pasien, meningkat 25%  dari tahun 2012.  Jumlah pasien rawat jalan di RSUD Prambanan pada tahun 2013 juga tergolong cukup tinggi.
Peningkatan jumlah pasien ini juga menuntut kesiapan pelayanan prima bagi pegawai RSUD Prambanan, saat ini 55% pegawai RSUD Prambanan adalah pegawai BLUD non PNS.  Pada tanggal 1 April 2014, RSUD Prambanan telah menerapkan ISO 9001 versi 2008 untuk semua pelayanan yang ada di RSUD Prambanan.  RSUD Prambanan mempunyai visi untuk menjadi mitra kesehatan pilihan masyarakat.  RSUD Prambanan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap RSUD Prambanan saat ini mencapai 77%.
Isa juga mengakui memang masih banyak kendala untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat, terlebih lagi saat ini RSUD Prambanan masih mengalami permasalahan dalam kecepatan terhadap pelayanannya, seperti pada pelayanan obat, idealnya 1 pasien dilayani 30 menit selesai, namun saat ini 1 pasien masih dilayani dalam waktu kurang lebih 1 jam.  Saat ini kendala terbesar adalah dalam hal verifikasi data pasien, karena RSUD Prambanan menerima pasien dari anggota BPJS, Jamkesda, dan Jamkesmas.
Selain itu, Isa juga menambahkan bahwa RSUD Prambanan juga mencoba membuat inovasi dengan memutarkan film di ruang tunggu, taman, dan juga kafetaria agar para pasien lebih nyaman untuk menunggu. Selain itu jumlah pegawai juga jadi permasalahan dalam pelayanan RSUD Prambanan, menurut Isa idealnya dalam 1 bangsal minimal ada 12 perawat, namun saat ini baru ada 10 orang perawat, Isa juga menambahkan idealnya ada 2 dokter spesialis dalam 1 unit.  Saat ini RSUD Prambanan sangat membutuhkan, dokter spesialis mata dan anestesi.***


Bupati Sayangkan Penundaan Penetapan Perda tentang Perubahan OPD

Category: KIM
28/05/2014

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI menyayangkan, sikap DPRD Sleman yang belum menetapkan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada rapat paripurna DPRD pada hari Rabu (28/5).

Hal ini dikarenakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang menjadi salah satu materi perubahan organisasi perangkat daerah tersebut, merupakan langkah Pemkab Sleman merespon program nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Pembentukan PTSP juga didasarkan pada surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 356/2648/SJ tentang petunjuk teknis pemantauan dan pelaporan aksi pencegahan. Bahkan menurut Sri Purnomo, Instruksi Mentri tersebut mengamanatkan tahun 2014 merupakan batas akhir pembentukan PTSP.  Amanat tersebut, senantiasa memantau setiap bulan perkembangannya. Pembentukan PTSP juga didasarkan pada Surat Menteri Dalam negeri No. 500/5961/SJ tentang kebijakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Belum dibentuknya PTSP secara langsung  menghambat program reformasi birokrasi yang telah menjadi komitmen Pemkab Sleman.

Reperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan wujud penataan kelembagan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ditambahkan Sri Purnomo, dengan belum ditetapkannya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, berarti  DPRD Kabupaten Sleman belum sepenuhnya mendukung Pemkab Sleman dalam melaksanakan Inpres pencegahan dan pemberantasan korupsi.***