Deklarasi Kampanye Berintegritas Dan Damai

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaSleman – Deklarasi kampanye berintegritas dan damai yang berlangsung di KPU Sleman, Jumat (6/6),  dihadiri Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI, Kapolres Sleman AKBP Iksan Amin, Dandim 0732 Sleman Letkol Inf Bambang Yudi, Ketua KPU Sleman dan instansi terkait.

Deklarasi ditandai dengan penandatanganan oleh Tim kampanye pasangan calon Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa yang diwakili Sadar Narimo, tim kampanye pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diwakili Wisnu Aji dan Ketua KPU Sleman serta Kapolres Sleman Iksan Amin.

Sedang isi deklarasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang berintegritas dan damai tersebut berisi tujuh butir, yaitu menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.

Kemudian, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kesadaran hokum, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik, dan menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Materi kampanye disampaikan dengan cara sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab dan tidak bersifat provokatif, dan tidak melakukan kampanye hitam dalam bentuk apapun.

Sedangkan baik Bupati Sleman, Kapolres Sleman, maupun Dandim 0732 Sleman pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dalam masa kampanye yang berlangsung mulai tanggal 4 Juni 2014 sampai 5 Juli 2014 tersebut masyarakat maupun masing-masing tim kampanye kedua calon Presiden harus mampu menjaga dan menciptaakan situasi yang kondusif  di Kabupaten Sleman.

Lebih lanjut ketiganya menyampaikan bahwa  semua berharap agar deklarasi kampanye damai ini bukan sekedar deklarasi namun benar-benar menjadi komitmen bersama dan dilaksanakan baik oleh para pasangan calon, tim kampanye dan seluruh pendukungnya.

“Kita berharap agar pelaksanaan kampanye nanti dapat berjalan lancar, aman, tertib dan damai,” kata Sri Purnomo.

Tentu saja ini memerlukan dukungan semua pihak baik aparat keamanan, tim kampanye dan pendukung pasangan capres cawapres serta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu kali ini.

Sri Purnomo juga  berharap khususnya kepada para peserta dan tim kampanye agar dapat mengendalikan masanya, jangan sampai terjadi konflik dan permusuhan di antara para pendukung. Masing-masing harus mampu menahan diri dan memegang komitmen untuk melakukan kampanye damai ini.

“Apabila kita menyadari bahwa politik pada dasarnya adalah sebuah upaya mengantarkan manusia ke kehidupan yang lebih dekat dengan perbaikan dan jauh dari kerusakan,” tambah Sri Purnomo.

Guna kesuksesan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam penyelenggaraan kampanye, masa tenang, maupun pada saat pelaksanaan Pemilu 9 Juli, dan juga pasca Pemilu nanti, dalam menjaga kondusifitas wilayah dan pelaksanaan demokrasi yang bermartabat. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, diperlukan simpati dan empati para kandidat beserta tim suksesnya, tentunya dengan tetap berpedoman pada aturan main yang berlaku.

Suasana kompetisi memperebutkan suara terbanyak ini, sudah barang tentu berpontensi menimbulkan kerawanan sosial. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan sikap ”legowo” dari para kandidat dan pendukungnya atas hasil yang dicapai. Jangan sampai hasil Pilpres nanyinya menimbulkan konflik berkepanjangan yang merugikan masyarakat.




Puskesmas Ngemplak I Simulasi Kebakaran Ruang Rawat Inap

Sleman – Belasan tenaga medis dan karyawan di lingkungan Puskesmas Ngemplak I Sleman mengikuti simulasi penanganan kebakaran. Tim dipandu petugas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Sleman.

Sebelum simulasi, mereka terlebih dahulu dilatih cara memadamkan api menggunakan karung goni yang diberi air. Beberapa karyawan tampak canggung dan takut-takut karena baru pertama kali mengikuti simulasi.
Salah satunya dirasakan Sri Aminah, salah seorang karyawan di Puskesmas Ngemplak I mengaku merasakan deg-degan ketika mencoba memadamkan api dalam tong. Kepanikan dikarenakan melihat api yang cukup besar.
“Takut terkena api. Tapi cukup membantu. Setidaknya ketika nanti ada kejadian sesungguhnya sudah ada bayangan harus bagaimana,” katanya.
Simulasi penanganan kebakaran di rawat inap akibat hubungan arus pendek listrik dan simulasi berjalan lancar.



Panwaslu Tegaskan PNS Harus Netral

Sleman – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sleman menegaskan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang. Sebab hal itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dan Pemilihan Wakil Presiden.Demikian antara lain disampaikan Ketua Panwaslu Sleman, Sutoto Jatmiko kepada wartawan di kantornya, Jumat (6/6). Menurut Satoto, selain mengatur tentang netralitas PNS, dalam UU tersebut juga diatur larangan bagi pejabat yang menjadi Tim Sukses (Timses) untuk tidak menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas. Jika sampai ada pejabat negara yang terbukti melanggar akan langsung diproses sesuai UU yang berlaku.

“Di dalam UU tersebut jelas diatur larangan bagi pejabat negara untuk menggunakan fasilitas negara selama kampanye. Meskipun sanksinya ringan, kami tetap menghimbau kepada seluruh pejabat guna mematuhi hal tersebut,” katanya.
Terkait aturan larangan pejabat menggunakan fasilitas negara dan netralitas PNS diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44. Larangan juga berlaku untuk kepala desa, seperti yang tertuang dalam Pasal 43 yakni pejabat negara, pejabat structural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang memuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.
“Bagi mereka yang melanggar akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan. Selain itu juga berupa penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain. Mengenai tata cara pengenaan sanksi sudah diatur dalam peraturan KPU,” jelasnya.
Hal tersebut disambut baik oleh Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI yang juga ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta Kabupaten Sleman memastikan jika pihaknya tidak akan menggunakan fasilitas negara selama kampanye.
“Kalau pas kampanye tentunya tidak akan menggunakan fasilitas negara. Termasuk soal pelayanan ke masyarakat juga tidak akan terganggu,” jelasnya.



FKUB Berupaya Pihak Bersengketa Dapat Saling Memaafkan

Sleman – Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sleman, tengah merancang agar pihak yang berkonflik dapat saling memaafkan. Langkah tersebut dinilai lebih bagus dibandingkan harus ada pihak yang memaafkan dan dimaafkan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua FKUB Suwarso kepada wartawan di Sleman, kemarin. Menurut Suwarso pasca kejadian yang terjadi di Sleman, dibutuhkan proses rehabilitasi. Terutama untuk menghilangkan rasa trauma. Pihak yang bersengketa akan ditemukan guna agar dapat berbicara dari hati ke hati untuk kepentingan yang lebih besar. Inti dari pertemuan tersebut diharapkan mereka dapat saling memaafkan. “Bukannya memaafkan dan dimaafkan,” kata Suwarso.
Suwarso juga mengharapkan peran serta dari pemerintah terkait hal ini. Sebab untuk rehabilitasi sosial juga dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Selama ini untuk kegiatan yang bersifat sosial cenderung kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama dari segi pendanaan. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran lebih fokuskan untuk rehabilitasi pasca erupsi Gunung Merapi.
FKUB juga tengah berupaya mengajukan anggaran yang lebih besar di tahun 2015 nanti. Tahun lalu, FKUB hanya memberikan dana Rp 50-60 juta. Ditambah dari Kemenag Rp 25 juta dan itu tidak cukup untuk proses verifikasi tempat ibadah dan rehabilitasi sosial.
Minimnya anggaran untuk kegiatan sosial karena selama ini dinilai kurang penting. Berbeda dengan pembangunan fisik yang dapat langsung dilihat saat itu juga.
“Untuk kejadian yang terjadi di Sleman dalam beberapa waktu terakhir, kami tegaskan bukan konflik agama karena bersifat spontan. Kami juga menghimbau kepada semua masyarakat jika mau melakukan kegiatan keagamaan di tempat tinggal dapat berkoordinasi dengan tetangga sekitar guna menghindari kesalahpahaman,” jelasnya