Pemberangkatan Transmigran Dibatasi

Sleman – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengatakan minat masyarakat untuk berangkat transmigrasi masih tetap tinggi.

“Rata-rata setiap tahun animo mencapai tetapi yang kita berangkatkan tidak besar. Hanya sekitar saja,” kata Muhaimin kepada wartawan di Balai Latihan Transmigrasi (Balatrans) Kabupaten Sleman, Senin (2/6).

Kedatangan Muhaimin di Balatrans Sleman untuk mengunjungi peserta pelatihan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Muhaimin mengakui rendahnya jumlah transmigran yang bisa diberangkatkan itu terkait dengan keterbatasan anggaran.

Di sisi lain, menurut Muhaimim, juga harus menyiagakan infrastruktur di kawasan transmigrasi sehingga hasil pertanian para transmigran bisa cepat dipasarkan ke luar kawasan.

Calon transmigran yang akan diberangkatkan, tambahnya, juga harus mendapatkan pelatihan sehingga mereka akan mampu mengolah lahan lebih baik dan akan bisa menjadi transmigran yang handal.




Bulan Dana PMI 2014 Dimulai, Ditargetkan Capai Rp500 Juta

Sleman – Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu SS MHum telah melakukan pencanangan Bulan Dana PMI tahun 2014 yang berlangsung di Aula Lantai III Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Senin (2/6).

Ketua panitia bulan dana PMI, R Djoko Handoyo SH menyampaikan bahwa tujuan diadakannya bulan dana PMI Kabupaten Sleman tahun 2014 ini adalah sebagai pengumpulan dana kemanusiaan dari masyarakat untuk mendukung pelayanan kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI Kabupaten Sleman serta untuk memupuk jiwa kesetiakawanan masyarakat Kebupaten Sleman.

Sasaran Bulan Dana PMI Kabupaten Sleman tahun 2014 ini adalah pemohon perpanjangan STNK yang di koordinir Samsat Sleman, pemohon balik nama atas sertifikat tanah dikoordinir oleh Dipenda, pemohon perizinan dikoordinir oleh Kantor perizinan Sleman, pemohon SIM dikoordinir oleh Polres Sleman, PNS serta pegawai swasta dikoordinir oleh masing-masing instansi/lembaga, anggota DPRD dikoordinir oleh Ketua DPRD Sleman, perangkat desa dikoordinir oleh BKD Sleman, pemohon uji KIR kendaraan dikoordinir oleh Dishubkominfo.

Selain itu, sasaran lain adalah pengunjung tempat wisata dikoordinir oleh Dinas Budpar,Pengunjung wisata volkano tour dikoordinir oleh Kepala Desa Umbulharjo, Rumah Makan dan Restoran dikoordinir oleh Budpar, hotel dan penginapan dikoordinir oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, perusahaan-perusahaan dikoordinir oleh Nakersos dan Transmigrasi, pengguna jembaatan timbang dikoordinir oleh Dis Hub Kominfo DIY, perbankkan dan lembaga keuangan non bank di wilayah Kabupaten Sleman  dan masyarakat umum.

“Target yang akan dicapai Rp 500 juta,” kata Djoko Handoyo.

Sedangkan Ketua PMI yang disampaikan oleh Agoes Soesila Endiarto Ka Dinas DisHubKominfo Kabupaten Sleman mengatakan bahwa PMI Kabupaten Sleman sebagai organisasi kemanusiaan senantiasa akan menjadi mitra bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

Sebagai mana visi PMI untuk mewujudkan PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang profesional, tanggap dan dicintai masyarakat, maka PMI Kabupaten Sleman akan berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan kegiatan untuk masyarakat baik yang berupa  pelayanan donor darah, pelayanan ambulance emergency 24 jam, pelayanan/ Respon saat terjadi bencana, Kegiatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dan penguatan kapasitas relawan dan organisasi.

Sementara Wakil Bupati Sleman Yuni Satiya Rahayu mengatakan bahwa  kegiatan bulan dana PMI secara rutin tiap tahun dimaksudkan untuk menggali dana dan sekaligus untuk  meningkatkan kepedulian masyarakat kepada sesama.

“Kegiatan PMI perlu kita dukung bersama dan kesuksesan bulan dana PMI merupakan tanggung jawab kita semua sebagai mahluk sosial, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama,” kata Yuni.

PMI Kabupaten Sleman memiliki peran dan tantangan yang tidak ringan, terkait dengan wilayah Sleman merupakan daerah rawan bencana alam, baik bencana gunung api, gempa, angin puting beliung, tanah longsor, maupun kekeringan.

Hal tersebut sudah barang tentu memerlukan antisipasi penanganan pra maupun pasca bencana secara komprehensif. Peran dan kontribusi PMI, sangatlah besar sehingga sangat wajar jika masyarakat dapat menyisihkan sedikit dari hartanya untuk disumbangkan guna membantu warga masyarakat yang membutuhkan.

Yuni juga berpesan masyarakat yang menjadi sasaran penggalangan dana perlu diberi pemahaman dan pelayanan yang baik, sehingga dapat lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kinerja PMI. Dengan demikian, komunikasi seluruh jajaran pengurus PMI Sleman dengan para pelaku usaha untuk menjadikannya sebagai mitra PMI akan menjadi lebih efektif.

Selain itu, Yuni juga menambahkan bahwa sistem kemitraan perlu ditingkatkan untuk menghindari adanya mispersepsi dalam menciptakan kepedulian dan kepercayaan. Para pemberi layanan di tempat-tempat sasaran penggalangan dana juga hendaknya dapat bersikap lebih bijaksana dalam menjelaskan penggalangan dana ini kepada pelanggannya.




Wilayah Luas, Sleman Butuh Pos Damkar Pembantu

Sleman – Saat ini, UPT Damkar Sleman hanya memiliki satu pos induk yang letaknya di lingkungan gedung Pemkab Sleman. Belum ada satu pun pos pembantu. Padahal melihat wilayah Sleman yang begitu luas, setidaknya perlu ada 5 pos pembantu.

“Idealnya, Sleman paling tidak punya 6 pos damkar. Selain pos induk di Sleman, ada juga pos di Depok, Godean, Pakem, Seyegan, dan Kalasan atau Prambanan,” ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sleman, Ismu Achmad Widodo,   Senin (2/6) kemarin.

Fasilitas pos damkar pembantu, katanya, sangat membantu mempersingkat waktu tempuh mobil damkar. Dia mengakui, keadaan itu membuat waktu respon dari mobil damkar cenderung lambat.

Ia menjelaskan, dalam standar teknisnya setiap pos damkar memiliki radius jelajah sepanjang 7,5 kilometer. Dengan kenyataan Sleman yang hanya punya 1 pos induk, mobil damkar bisa menempuh waktu hingga lebih dari 15 menit jika terjadi kebakaran di luar jangkauan.

“Begitu mendapat laporan, kami harus bergerak cepat. Maksimal 15 menit harus sudah sampai lokasi,” tutur  Ismu.

Dia menambahkan kebutuhan akan pos damkar dirasa mendesak. “Tapi kita harus menunggu tahun 2015 nanti,” ucapnya kemudian.

UPT Damkar Sleman memiliki 5 mobil damkar dan 2 mobil tangki air. Sementara jumlah personil tim damkar sebanyak 32 orang. “Jumlah itu tetap masih kurang. Tugas kita kan tidak hanya menunggu kebakaran, tapi juga upaya pencegahan,” tuturnya.

Karena kepadatan penduduknya, Kecamatan Depok di Kabupaten Sleman disebut sebagai wilayah yang paling rawan bencana kebakaran.

“Kebakaran biasanya berpotensi di wilayah padat penduduk,” kata Ismu.

Kondisi demikian membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berencana mendirikan sebuah pos damkar pembantu di Depok.

“Kami sudah observasi tanah di sekitar Kecamatan depok. Rencananya di sana akan dibuat pos damkar,” pungkasnya.




Layanan RSUD Prambanan Terkendala Kurangnya Pegawai

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prambanan mengeluhkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk menunjang pelayanan. Padahal, rumah sakit hasil peningkatan status Puskesmas Prambanan 1 pada 2009 lalu tersebut, juga melayani pasien dari luar Kabupaten Sleman.  “Saat ini RSUD Sleman memiliki sekitar 200 karyawan. Pegawai kami 55 persen di antaranya bukan pegawai negeri sipil (PNS),” kata Direktur RSUD Prambanan drg Isa Dharmawidjaja MKes, Senin (2/6).

Menurutnya, setiap hari RSUD Prambanan melayani 200 pasien rawat jalan. Tidak hanya dari Kabupaten Sleman, melainkan juga Klaten, Bantul, dan Gunungkidul. Diakuinya, kendala peningkatan kualitas layanan di RSUD Prambanan adalah SDM.

“Untuk pelayanan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan) juga sebenarnya siap, hanya dukungan SDM yang masih kurang,” kata Isa Dharmawidjaja.

Setiap bangsal, idealnya memiliki 12 tenaga medis dan paramedis. Namun, empat bangsal di RSUD Prambanan masing-masing baru dilayani 10 tenaga. Sebanyak 18 dokter umum dan spesialis yang sudah ada pun dinilai belum mencukupi.

“Kami belum ada dokter spesialis mata. Untuk anastesi juga baru satu, itu pun kita berbagi dengan rumah sakit lain,” tutur Isa.

Kekurangan tenaga juga terjadi pada posisi asisten apoteker. Apotek sudah ideal karena ada tiga orang. Kalau asisten apotekernya belum ideal karena baru ada enam, padahal seharusnya sembilan orang. Untuk menutup kekurangan, sementara ini RSUD Prambanan memberdayakan tenaga siswa SMK jurusan farmasi.

Rekrutmen karyawan di RSUD Prambanan memang harus tetap berdasarkan persetujuan dan remokendasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman. “Tetap tergantung lampu hijau BKD, saya boleh menerima berapa,” kata Isa Dharmawijaya.




FKUB Minta Pemkab Sleman Memfasilitasi Dialog

Sleman – Berkaitan dengan 2 kasus/peristiwa di wilayah Kabupaten Sleman yang baru saja terjadi yaitu pada tanggal 28 Mei dan 1 Juni 2014, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sleman memandang perlu menyampaikan pernyataan sikapnya yang ditandatangani Ketua Suwarso dan Sekretaris Ignas Suryadi. 

Isi pernyataan sikap tersebut antara lain untuk kasus Tanjungsari Kecamatan Ngaglik (28/5) bahwa FKUB mendukung proses hukum yang tegas dan tuntas yang dilakukan oleh aparat keamanan (Polri). FKUB juga akan berusaha datang mendekati para korban dan pelaku. FKUB merekomendasikan kepada Kelompok-kelompok Keagamaan untuk meredam suasana (melakukan cooling down), dan melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas keagamaannya. FKUB memandang perlu adanya program rehabilitasi sosial pasca kejadian tersebut.
Sedang untuk kasus Pangukan, Kecamatan Sleman (1/6) FKUB melihat bahwa pelanggaran hukum, baik pelepasan segel bangunan dan penggunaannya maupun perusakan bangunan tersebut adalah merupakan ranah dan wilayah aparat penegak hukum.
FKUB berusaha mendengarkan (lagi) aspirasi dari pihak-pihak terkait. FKUB merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memfasilitasi dialog para pihak terkait, dan memberikan kebijakan solutif terkait dengan masalah tempat ibadah, sesuai Undang Undang (termasuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah) yang berlaku.
Dalam pandangan FKUB Kabupaten Sleman, kedua kasus/peristiwa tersebut sesungguhnya bukanlah konflik antar Umat Beragama an sich, melainkan masalah miskomunikasi dan (yang berdampak) pelanggaran hukum.
Demikianlah pernyataan kami, semoga dapat membantu mewujudkan kerukunan Umat Beragama yang otentik, baik di wilayah Kabupaten Sleman pada khususnya maupun di wilayah DIY dan Indonesia pada umumnya.

Menanggapi rekomendasi ini Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI menyambut positif rekomendasi FKUB dan akan segera melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak untuk mencari solusi yang terbaik. Bupati juga menghimbau kepada pimpinan umat beragama agar umatnya coling down untuk mendinginkan suasana dan tidak terpancing isu-isu negatif yang dapat mengeruhkan suasana.