Sleman – Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI, didampingi Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan, Kapolres, BNN Kabupaten Sleman, Satpol PP, serta disaksikan peserta upacara 17 an di lapangan Pemkab Sleman, ikut memusnahan minuman berakhohol atau miras dari berbagai jenis.

Miras yang dimusnahkan itu dari yang harganya mahal sampai kemasan oplosan sebanyak botol/kemasan minuman keras (miras) yang terdiri dari botol, 701 kaleng, 85 plastik/kemasan.

Pemusnahan miras tersebut berlangsung di komplek lapangan Pemda Sleman, Senin (17/6), usai dilaksanakan upacara 17 an dengan cara dihancurkan menggunakan stom/alat berat. Miras yang dimusnahkan itu sebagai hasil operasi yustisi selama 5 bulan/semsester I tahun 2014 yang telah mendapat putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

Sementara Bupati Sri Purnomo dalam sambutannya ketika menjadi inspektur upacara mengatakan upacara di pertengahan tahun anggaran 2014 ini sudah seharusnya merefleksikan tugas-tugas dan kewajiban pada semester awal tahun ini, sehingga pada semester dua nanti dapat lebih giat dan lebih bertanggungjawab untuk mengerjakan tugas dan kewajiban dengan kualitas yang semakin baik.

Menurut Sri Purnomo pada akhir bulan Mei 2014 yang lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memberikan opini terhadap hasil audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013, dengan predikat WTP untuk ketiga kalinya.

Capaian prestasi kinerja tersebut merupakan tantangan yang semakin berat, kita harus membuktikan bahwa opini tersebut merupakan cerminan birokrasi yang tertib dan bebas dari korupsi.

“Kita harus bisa menunjukkan bahwa Pemkab Sleman memang layak memperoleh WTP atas laporan keuangan pemerintahan daerah, karena itu, ke depan, kita harus terus meningkatkan kinerja, serta semakin tertib dalam administrasi,” kata Sri Purnomo.

Saat ini, telah memasuki masa kampanye untuk Pemilihan Presiden RI periode 2014-2019, maka sebagai warga negara yang bertanggungjawab harus menggunakan hak pilih untuk menyuseskan proses demokrasi dalam menentukan pemimpin negeri.

Sebagai aparat birokrasi, Bupati mengingatkan, harus netral dalam mensikapi proses Pemilihan presiden sesuai dengan surat Edaran Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara No.7 Tahun 2009.

Terlebih lagi sebagai aparat pemerintah harus memberikan tauladan yang baik bagi masyarakat, serta mengingatkan pula bahwa akhir bulan Juni memasuki bulan Ramadhan dan masa penerimaan mahasiswa /siswa baru, sebagai daerah tujuan pendidikan, tentunya akan banyak masyarakat yang akan datang dan bertempat tinggal di Sleman untuk melanjutkan pendidikannya, baik di berbagai sekolah maupun perguruan tinggi di Sleman ini.

“Kita harus mampu menciptakan situasi Sleman yang kondusif, nyaman dan aman, sehingga citra Sleman serta DIY sebagai daerah tujuan pendidikan, tetap terjaga,” tutur Sri Purnomo.

Sleman – Anda suka mencoba wisata kuliner?  Kini, di Sleman ada tempat yang bisa dijadikan tempat untuk menikmati kuliner. Ya, di Godean Sleman kini telah memiliki tempat khusus untuk wisata kuliner aneka masakan belut mulai dari belut goreng hingga menu masakan belut lainnya.

Ke depannya Pusat Kuliner Belut Godean, diharapkan dapat menjadi ikon wisata makanan khas baru di Kabupaten Sleman dan di DIY.

 “Pusat Kuliner Belut Godean ini diharap dapat menjadi ikon baru wisata kuliner di Sleman,” kata Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI, pekan lalu.

Menurut Sri Purnomo, Pusat Kuliner Belut Godean ini memberi kemudahan, baik bagi para pedagang dan konsumen bertransaksi hasil olahan kripik belut secara nyaman dan aman. “Ini juga akan menjadi ikon pusat oleh oleh khas Godean,” katanya.

Dengan tersentralnya penjualan hasil olahan keripik belut ini tentunya memberikan nilai estetika yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Sentralisasi penjualan hasil olahan kripik belut ini mengembalikan fungsi areal halaman pasar Godean yang selama ini digunakan untuk lapak para penjual kripik belut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Bahkan  akan memperlancar arus lalu lintas yang sudah cukup padat di area Pasar Godean dan mengurangi kemacetan di area pasar, sehingga akan lebih menertibkan dan memberikan kenyamanan pengunjung Pasar Godean.

“Kepada seluruh pedagang pasar belut di pusat kuliner belut ini, yang menggunakan model pasar tradisional ini untuk konsisten berjualan di sini dan ikut memelihara sarana Pusat Kuliner Belut ini dengan menjaga kebersihan serta keamanannya,” kata Sri Purnomo.

Untuk menjadikan pusat kuliner ini ramai pengunjung, pengelola dan para pedagang memang harus dapat bersinergi, melaksanakan beberapa kegiatan yang menarik pengunjung.  Kepala Dinas Pasar memang harus bisa  bersinergi dengan Kepala Dinas Pariwisata di dalam mempromosikan keberdaan pusat kuliner ini, sehingga pusat kuliner ini menjadi jujugan para wisatawan.

Sebab, salah satu tujuan pembangunan Pasar Kuliner Belut Godean ini untuk menunjang penataan kawasan Kecamatan Godean. Dengan dibangunnya Sentra Kuliner Belut ini tentunya semakin menguatkan citra belut sebagai komoditas unggulan Sleman yang bahkan banyak diminati para wisatawan sebagai oleh-oleh khas Sleman.

Sentralisasi pemasaran komoditas ini diharapkan dapat meningkatkan promosi aneka produk olahan belut sebagai komoditas unggulan Kecamatan Godean, yang akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Inovasi diharapkan dapat terus dilakukan untuk memberikan beragam pilihan bagi konsumen. Tidak hanya terbatas pada keripik, belut juga menarik untuk disajikan dalam bentuk lain seperti diantaranya dendeng belut, abon belut, sambel belut kemasan dan lain sebagainya.

Sementara Kepala Dinas Pasar, Dra Tri Endah Yitnani mengatakan, pusat kuliner belut tidak sekadar menata para pedagang. Lebih dari itu untuk menumbuhkan perekonomian pelaku industri kecil. Serta menunjang kawasan perkotaan Sleman agar lebih menarik bagi wisatawan.

Lokasi yang luas dan tempat parkir yang memadahi membuat wisatawan santai berbelanja oleh-oleh kripik belut.

Endah mengatakan, Pusat Kuliner Belut Godean saat ini sudah ditempati sebanyak 30 pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Keripik Belut Wilayah Sleman Barat, Godean, Seyegan, Minggir, dan Moyudan.

Sleman – Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di desa sangat diperlukan, karenanya Kepala Desa agar mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di tingkat desa dengan melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran melalui APBDes.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Indonesia telah mencapai 237,6 juta jiwa dan penduduk DIY berjumlah 3,5 juta jiwa dengan TFR 1,9 LPP 1,04% dan IMR 17.

Satu juta lebih atau 31,2% penduduk DIY berada di Kabupaten Sleman. Sedang hasil pendataan penduduk tahun 2013, jumlah penduduk laki-laki , perempuan jumlah . Sementara jumlah KK mencapai , sedang tahapan KS, untuk pra KS , KS I ,KS II , KS III dan KS III+ .

Hal tersebut disampaikan Kepala perwakilan BKKBN DIY Dra. Tjondro Rini, saat pelaksanaan Lokakarya program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga, di RM Pring Sewu, Selasa (17/6).

Lebih lanjut disampaikan bahwa pencapaian peserta KB aktif terhadap kontrak kinerja Provinsi (KKP) peserta baru sampai dengan bulan April 2014 KKP pencapaian  (34,39%). Pencapaian peserta KB baru terhadap Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) peserta aktif sampai dengan April 2014 KKP pencapaian  (100,22%).

Tujuan penyelenggaraan lokakarya adalah untuk mendukung kepala desa agar mampu merencanakan, mengusulkan dan melaksanakan kegiatan dan anggaran melalui APBDes dalam mendukung terlaksananya program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di tingkat desa.

Peserta dalam lokakarya tersebut para kepala desa baru sebanyak 39 orang, materi dalam lokakarya tersebut peran kepala desa dalam optimalisasi perencanaan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga dan penyusunan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dalam RPJMDes, dengan nara sumber BPPM DIY dan Kepala Bagian Pemdes Kabupaten Sleman.

Bupati Sleman dalam sambutan tertulis yang dibacakan staf Ahli bupati bidang ekonomi dan keuangan Dra. Sudarningsih, Msi antara lain menyampaikan bahwa sebagai kepala desa diharapkan mampu mendukung terlaksananya program-program yang telah dicanangkan pemerintah pusat.

Termasuk di antaranya dengan menyusun anggaran pendapatan  dan belanja desa yang  mendukung suksesnya program KB di wilayahnya.

Keterlibatan perangkat desa dalam pengusulan perencanaan kegiatan dan anggaran desa yang mengusung program kependudukan tentunya dapat membantu percepatan program kependudukan dan KB dan pembangunan keluarga KKBPK. Program KB yang dicanangkan oleh pemerintah kabupataen bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir mencapai 1,23%. Saat ini Pemkab Sleman masih berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Keberadaan badan KB, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman sejak taahun 2010 ini, diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja dalam penganggaran program KB di Sleman dengan lebijh baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya.

Sleman – Badan Promosi Pariwisata Sleman (BPPS)  menjalin kerjasama dengan Riau Tourism Board (RTB). Kerjasama ini didasarkan pertemanan (Tourism Friendship) untuk mengembangkan pariwisata di daerah masing masing.

Salah satu realisasi kegiatan tersebut adalah peresmian  rumah wisata Sleman di obyek wisata Alam Mayang, yang ditandai dengan pembukaan selubung Prasasti oleh Bupati Sleman Sri Purnomo dengan Sekda Kota Pekanbaru.

Acara peresmian rumah pariwisata di alam Mayang Pakanbaru dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014, yang dihadiri oleh Sekda Kota PakanBaru, Wakil Ketua Riau Tourism Board, Pemilik Alam Mayang Suparmi  Badiyun, Paguyuban Kawula Ngayogjakarta, Kadinas pariwisata Kota Pekanbaru,  Kadinas Pariwisata  Dinas Pariwisata Siak dan Kadinas Pariwisata  Palalawan dan pemilik Bono Surving. Acara pembukaan juga dimeriahkan dengan tarian dari Didi Nini Thowok.

Kerjasama yang  diawali oleh  BPPS dan RTB dalam promosi wisata perlu ditindak lanjuti kerjasama  antar Pemerintah Daerah agar  kerjasama langgeng dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Malam sebelumnya, ketika jamuan makan malam Bupati Sleman Sri Purnomo  bertemu langsung dengan walikota Pekanbaru, Firdaus, ST, MT membahas lebih lanjut  kelanjutan kerjasama tersebut.

Walikota Pekanbaru H. Firdaus ST, MT menyampaikan bahwa Kota Pekanbaru dan Kabupaten Sleman memiliki potensi serupa. Sumber utama perekonomian daerah sama sama berasal dari sektor jasa, demikian juga latar belakang masyarakat yang juga sama-sama heterogin, yang membedakan adalah potensi sumber daya alam.

Selama 2 tahun terakhir , investasi Kota Pekanbaru yang berkembang adalah sector Pariwisata dan pertumbuhan perekonomian daerah 6 tahun terakhir di atas 9 persen. Bahkan Walikota Pekanbaru, juga langsung  memerintahkan  kepala Dinas Pariwisata Pekanbaru untuk melakukan penjajagan lingkup kerjasama.

Jika Pekanbaru memiliki sumber daya alam yang luas, Pemkab Sleman memiliki sumber daya manusia yang besar dan juga keanekaragaman obyek wisata dan infrastuktur  kepariwisataan.

Ketika bertemu Walikota Pekanbaru Sri Purnama menyampaikan bahwa kerjasama pariwisata yang terjalin dalam bentuk pertemanan (friendship of Tourism) diharapkan sarana untuk saling mengenal potensi wilayah dan saling mengisi, saling mengnjungi dan saling memperoleh manfaat d idalam mengembangkan kepariwisataan.  Bahkan kerjasama yang dijalin mampu mengajak masyarakat  berkunjung ke obyek obyek wisata nusantara, sebelum berwista ke Negara tetangga. Obyek obyek wisata Nusantara tidak  kalah menariknya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sleman meyampaikan bahwa  dengan terdapatnya 35 desa wisata, yang 8 di antaranya dalam stastus desa wisata mandiri dan terdapatnya berbagai infrastruktur wisata   siap bekerjasama  menerima mahasiswa maupun masyarakat  yang  ingin magang di desa wisata maupun institusi perhotelan. Mengingat  Pakanbaru  memiliki potensi untuk pengembanan desa wisata.

Lebih lanjut  Sri Purnomo menjelaskan bahwa didalam penembangan desa wisata, pemkab Sleman memiliki kebijakan bahwa pengembangan dan pengelolaan desa wisata harus dilakukan oleh masyarakat  Sleman sendiri. Investor dari luar Kabupaten Sleman apalagi Asing tidak diperbolehkan mengelola dan mengembangkan  desa wisata.

Kerjasama  BPPS dengan tourism Board Riau yang diawali dengan  peresmian rumah wisata Sleman di obyek wisata Alam Mayang, yang juga merupakan embrional untuk pendirian rumah-rumah wisata daerah lain, diharapkan mampu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Pakanbaru dan Riau tentang  Kabupaten  Sleman secara khusus dan Daerah Istimewa Jogjakarta secara umum, bahkan juga mengenalkan berbaai produk ukm Sleman. Alam Mayang  adalah obyek wisata alam yang menjadi destinasi utama masyarakat  Kota Pekanbaru. Setiap hari dikunjungi lebih dari orang dan ketika hari libur lebih dari penunjung .

Terkait dengan dilaksanakan kerjasama yang dilandaskan pertemanan,  Ketua BPPS Jono Lesmana mengemukakan bahwa  dengan landasan pertemanan kerjasama  tidak didasarkan pertimbangan untung dan rugi, tetapi pertimbangan untung  semua pihak. Pariwisata akan berkembang jika ada pertemanan yang saling memberikan manfaat. Rumah Pariwisata merupakan langkah nyata wujudkan kerjasama didalam membangun pariwisata nasional yang lebih baik.

Sementara itu Wakil Ketua Tourism Board Riau, Riyono Badiun mengatakan bahwa  DIY dengan Riau memiliki hubungan yang istimewa,  peresmian rumah pariwisata hanya sebuah moment  untuk kembangkan program pariwisata bersama.

Dengan kerjasama ini  Riau dapat membantu menjual  Sleman dan diharapkan  kedepan Sleman juga dapat menjual potensi Riau. Dengan kebersamaan didalam mempromosikan potensi wisata diharapkan  masyarakat  Riau dan DIY dapat saling mengunjungi.

Sleman – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 Kabupaten Sleman terancam tidak bisa dicairkan karena rapat pembahasan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD 2013 masih belum tuntas.

Ir Rohman Agus Sukamta, Wakil Ketua Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, kepada wartawan, Selasa (17/6), menjelaskan, pembahasan laporan pertanggung-jawaban realisasi APBD 2013 belum tuntas lantaran rapat yang digelar Senin (16/6) tidak memenuhi kuorum.

Menurut Rohman, ketidakhadiran anggota dewan disebabkan adanya perbedaan pendapat dengan eksekutif mengenai realisasi anggaran. Agus mengaku pihaknya sudah meminta kepada pimpinan fraksi agar anggotanya mau membahas pertanggungjawaban APBD 2013. Hal itu tidak lain agar pembahasan APBD-Perubahan 2014 bisa dipercepat.

Jika pengesahan mundur hingga September mendatang, Rohman mengatakan pembahasan APBD Perubahan 2014 bisa mundur hingga bulan November. Hal itu akibat anggota dewan periode berikutnya yang baru dilantik pada 12 Agustus nanti harus menyusun tata tertib dan menentukan pimpinan definitif sebelum bertugas.

Waktu yang dibutuhkan untuk kedua proses awal bagi anggota dewan baru tersebut setidaknya adalah satu bulan. Hal itu dikhawatirkan membuat APDB Perubahan 2014 terancam tidak bisa dicairkan.

“Kalau pengesahan APBD-Perubahan jadi November, tidak mungkin ada serapan anggaran di akhir tahun,” kata Agus.

Jika APBD-Perubahan gagal dicairkan, belanja daerah akan macet. “Tunggakan pembayaran bisa mencapai 10 bulan. Sertifikasi guru dan tarif listrik tidak bisa dibayar,” tambah Agus.

Sementara itu, Pimpinan Bamus DPRD Sleman, Agus Mas’udi mengaku mundurnya pembahasan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD-Perubahan akan mempengaruhi jadwal lain. Sebelumnya dalam jadwal yang telah disusun, pengesahan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD 2013 akan dilakukan pada Senin pekan depan.