Sleman  – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan syawalan tahun 2014 ini terasa istimewa karena bertepatan dengan perayaan kemerdekaan RI. Dalam konteks DIY kemenangan itu ditandai telah dikukuhkan dan disyahkannya keistimewaan DIY dan bonusnya adalah dianggarkannya Dana Keistimewaan (danais) DIY. 

“Alokasi dana terbesar adalah untuk kegiatan kebudayaan masyarakat melalui hibah dan bantuan sosial, selain untuk pengaturan tata ruang dan menata peruntukan pertanahan,” kata Sultan ketika menghadiri syawalan jajaran Pejabat SKPD DIY di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Rabu (20/8).

Mendampingi Sultan dalam syawalan tersebut adalah Wakil Gubernur Paku Alam IX.  Sedangkan dari Jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI beserta istri, Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu SS MHum, Pimpinan DPRD Sleman, Kapolres Sleman, Sekda, Assekda, Pimpinan SKPD sampai dengan Eselon III, mantan pejabat Sleman, Camat, Kades, Kepala Sekolah dan tokoh masyarakat.

Selanjutnya Sultan menyampaikan bahwa Pemkab Sleman juga dapat memanfaatkan dana ini untuk pengembangan kawasan cagar budaya misalnya akses jalan keluar masuk ke kawasan cagar budaya yang masih sempit bisa diperlebar dan diperbaiki dengan danais, juga kegiatan merti dusun yang dilakukan masyarakat.

Gubernur juga mendorong Pemkab Sleman untuk segera memisahkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman menjadi 2 dinas yakni Dinas Pariwisata sendiri dan Dinas Kebudayaan juga sendiri sehingga akan dapat melaksanakan tugas masing-masing baik dalam pengembangan kepariwisataan maupun dalam tugas pengembangan dan pelestarian budaya untuk menunjang keistimewaan DIY.

Sehingga dapat pula menjabarkan kegiatan untuk menyerap dan memanfaatkan danais yang saat ini alokasinya belum bisa dimanfaatkan maksimal. Bahkan Sultan juga menyampaikan danais ini bisa juga digunakan untuk pengembangan wilayah seperti wilayah Prambanan yang memiliki candi Prambanan bisa memanfaatkan danais ini untuk pengembangan kawasan budaya Prambanan.

“Untuk membangun jalan yang menunjang akses ke lokasi kawasan candi juga boleh menggunakan danais, yang penting program yang dilaksanakan bisa dipahami oleh Departemen Keuangan,” tutur Sultan.

Sementara Sri Purnomo menyampaikan ikrar syawalan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, selain itu juga menyampaikan bahwa anggota DPRD Kabupaten Sleman periode 2014-2019 telah dilantik  pada tanggal 12 Agustus, telah melakukan proses pembentukan fraksi dan direncanakan 21 Agustus sudah dapat ditetapkan.

Keberadaaan anggota DPRD yang sebagian besar kaum muda mampu mewujudkan kinerja  yang lebih dinamis, sehingga mampu mempercepat pencapaian visi, mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin, berdaya saing dan berkeadilan gender di tahun 2015.

Sri Purnomo juga menyampaikan berkaitan dengan kegiatan yang bersumber dari danais, diupayakan agar danais tersebut benar-benar mampu mengaktualisasikan aktivitas masyarakat  untuk memantapkan keistimewaan Jogja. Melalui danais ini, masyarakat semakin aktif menggiatkan seni dan budaya, baik di desa desa  untuk melestarikan budaya maupun untuk mendukung keberadaan obyek wisata di Sleman.

Implementasi dana keistimewaan tersebut lebih disinergikan dengan program daerah, sehingga dana danais tersebut juga mampu memotivasi masyarakat untuk secara mandiri dan berkesinambungan berkreasi menumbuh-kembangkan seni dan budaya.***

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sleman Tahun 2013, secara umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya.

“Penyusunan LAKIP yang telah kami lakukan sebagai salah satu konsekuensi dari komitmen kami untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik,” kata Sri Purnomo ketika menerima Tim Evaluasi LAKIP di Pemkab Sleman, kemarin.

Menurut Sri Purnomo, bagi aparat Pemkab Sleman, penyusunan LAKIP merupakan salah satu upaya untuk mengukur komitmen penerapan manajemen sektor publik yang berbasis kinerja dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, mengukur akuntabilitas kinerja, mengkomunikasikan capaian kinerja untuk perbaikan dan penguatan akuntabilitas Pemkab Sleman.

Dijelaskan Sri Purnomo 29 sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013, sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan 77  indikator kinerja yang sebagian besar yaitu 83,12%-nya sangat berhasil dan hanya 2 indikator kinerja atau 2,60% belum diketahui hasilnya.

Sri Purnomo berharap Tim Evaluasi dapat memberikan bimbingan, pembinaan dan perbaikan bagi aparat dan perangkat Pemkab Sleman, dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemkab Sleman. Hasil evaluasi akan menjadi perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemkab Sleman, dengan muara pelayanan prima bagi masyarakat Sleman.

Tim Eavaluasi yang diwakili oleh Shokif Khoirul Amam dari Kemenpan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa sekarang ini permasalahan yang banyak dijumpai adalah masalah capaian kinerja, dan tim evaluasi akan memberlakukan over view dalam perkembangan sekarang dibandingkan tahun yang lalu secara obyektif.

Yang diharapkan adalah akan terlihat perubahan yg mengarah perbaikan dari B menjadi A. Sleman sudah masuk 4 besar dan kalau A, itu sudah bisa sampai masuk ke manajemen budaya kinerjanya.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI berharap pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk bersatu padu dalam mengantisipasi paham radikalisme ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) karena paham radikalisme ISIS ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang menjadi dasar NKRI.  

“Pancasila, sebagai pandangan hidup dan falsafah bangsa harus terus kita angkat ke permukaan sebagai identitas NKRI seperti yang dicitakan oleh proklamator kita Ir. Soekarno. Radikalisme agama adalah pemahaman terhadap doktrin agama secara tekstual, berlebihan, dan memaksakan ideologinya,” kata Sri Purnomo membuka Forum Komunikasi antar Partaai Politik, tokoh masyarakat dan organisaasi masyarakat di lantai III Pemkab Sleman, kemarin.

Menurut Sri Purnomo, radikalisme agama erat kaitannya dengan fundamentalisme, yaitu paham yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas (fondasi), yaitu doktrin agama mereka. Namun harus disadari bahwa agama juga mengajarkan spirit yang senada dengan cita-cita bangsa seperti ajaran tentang kemerdekaan, keadilan, musyawarah, egalitarianisme, dan keberagaman.

“Nilai-nilai keagamaan itu sangat relevan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, berkeadilan, dan berkedudukan yang sama dengan bangsa lain,” tambah Sri Purnomo.

Di Sleman sendiri lanjut Sri Purnomo, gerak nadi pembangunan dan roda perekonomian masyarakat, sangat tergantung dari situasi Kantibmas yang melingkupinya. Jika situasi tidak kondusif, maka jelas akan berpengaruh negatif terhadap aktivitas pembangunan dan perekonomian masyarakat. Hal ini mengingat sebagian besar warga Sleman menggantungkan hidupnya pada sektor jasa, yang menuntut kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya usaha masyarakat.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban semua pihak, bahkan seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga dan menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif. Dikatakan Sri Purnomo munculnya organisasi radikal ISIS  di Indonesia memberikan peringatan pada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

Pemerintah melalui BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) dan kepolisian RI mengindikasi berkembangnya paham ISIS ini di Indonesia, walaupun saat ini keberadaan organisasi ini di Indonesia disinyalir masih berupa kelompok-kelompok simpatisan namun kelompok-kelompok tersebut sudah memberikan dukungan secara terang-terangan.

Sedangkan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Drs Ardani melaporkan bahwa maksud dan tujuan Forkom tersebut untuk memberikan pemahaman tentang paham radikal serta menyamakan persepsi dan kesatuan langkah dalam upaya mencegah berkembangnya penyebaran paham dan ideologi ISIS di Kabupaten Sleman. Dan bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara Pemda Sleman dengan seluruh elemen yang terkait, disamping itu agar tercipta stabilitas keamanaan di Kabupaten Sleman.

Sleman – Tahap perbaikan 7 jembatan di Kabupaten Sleman masing-masing telah melampaui 50 %. Jika proses berjalan lancar, beberapa diantaranya akan bisa dilalui kembali dalam dua bulan mendatang. Ketujuh jembatan tersebut antara lain Jembatan Cebongan di Mlati, Jembatan Jaban di Minggir, Jembatan Pendulan di Moyudan, Jembatan Kendangan di Sleman, Jembatan Turen di Ngaglik, Jembatan Glondong di Kalasan, dan Underdam Grogolan di Ngemplak.

“Jaban itu malah sudah 80 persen. Targetnya selesai 20 September nanti. Grogolan juga sudah 95 persen,” kata Suwarsono, Kasie Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman, Rabu (20/8).

Suwarsono memaparkan proyek perbaikan jembatan dimulai pertengahan Juni 2014. Selain Jaban dan Grogolan, perbaikan Jembatan Glondong, Turen, dan Cebongan diperkirakan selesai pada 15 Oktober 2014, sementara untuk Jembatan Kendangan dan Pendulan dijadwalkan tuntas pada 4 November 2014. Jembatan-jembatan tersebut dinilai sudah tidak layak karena usia dan tidak memenuhi spesifikasi standar kualitas jembatan kabupaten. Idealnya, jembatan permanen memiliki lebar 6 meter dan bisa digunakan hingga usia 50 tahun.

“Beberapa jembatan mungkin sudah sejak jaman belanda karena konstruksinya masih dengan batu bata. Ukurannya juga hanya 3-4 meter,” terang Suwarsono.

Sementara Kepala Bidang Bina Marga DPUP Sleman, Mirza Anfansury menambahkan ukuran standar jembatan kabupaten sekitar 7 meter atau lebih. Ukuran yang terlalu sempit dinilai mengurangi kenyaman pengguna jalan karena harus antre untuk melewati jembatan. Setiap jembatan pun setidaknya harus memiliki setengah meter pada masing-masing sisi kanan dan kiri sebagai trotoar bagi pejalan kaki.

Lebih dari Rp 5 miliar digelontorkan untuk proyek perbaikan jembatan. Jembatan Turen dan Cebongan masing-masing membutuhkan Rp 759 juta,  Jembatan Jaban Rp 542 juta, Jembatan Pendulan Rp 979 juta, Jembatan Kendangan Rp 1,303 miliar, Jembatan Glondong Rp 804 juta, dan Rp 177 juta untuk Underdam Grogolan.

Seluruh dana yang dibutuhkan tersebut masuk dalam APBD murni 2014. Besar anggaran dipengaruhi perbedaan volume pengerjaan.  Enam jembatan yang diperbaiki saat ini membuat jalan di sekitarnya tutup sementara, meski sudah ada yang bisa dilalui kendaraan roda dua.

“Kalau underdam Grogolan tidak mengganggu lalu lintas karena perbaikannya di bawah jembatan,” ucap Mirza. Karena tak bisa melakukan pengawasan 24 jam, Mirza pun meminta masyarakat mematuhi rambu demi keselamatan bersama.