Sleman – Sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyalahgunaan narkoba, Badan Narkoba Nasional (BNN) Sleman menyelenggarakan Advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi penanggungjawab program KB Kes Kecamatan se Kabupaten Sleman 17 orang dan 30 orang Guru TK.Acara dilaksanakan, Kamis (28/8)  di Rumah Makan Pringsewu, dengan  narra sumber Ane Permatasari Ketua Pusat Study Wanita UMY dan Drs Budiharso, MSC Kepala BNNP DIY.

Dalam kesempatan ini Kepala BNN Sleman Drs H Kuntadi menyampaikan peserta yang diundang saat ini para  guru TK, karena mereka sangat dekat dengan anak-anak sehingga  pesan dan nasehat yang disampaikan kepada anak-anak akan mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh anak-anak tentang bahaya narkoba. Sementara dari institusi KB Kes di Kecamatan mempunyai banyak jaringan kepada ibu-ibu, kader maupun kelompok PKK di tingkat desa dan padukuhan.

Lebih lanjut Kuntadi mengatakan pecandu narkoba di DIY saat ini kecenderungannya meningkat bukan menurun ini menjadi masalah serius untuk mencegahnya dan bagi pecandu bisa diobati dan direhabilitasi bukan dipenjara karena penjara bukanlah jalan keluar yang baik.

Sementara itu dalam makalahnya Ane Permatasari menyampaikan bahaya narkoba dan teknik penyampaian kepada anak-anak. Disampaikan juga data dari BNN, 80 % dari 5 juta pengguna narkoba adalah remaja dalam rentang usia 14 – 19 tahun, dan rokok adalah salah satu jalan masuk pada anak mengenal narkoba dan rokok mudah didapat sehingga menjadi salah satu penyebab mudahnya anak-anak menjadi perokok.

Untuk itulah peran orang tua sebagai modal, oarng tua merupakan panutan dalam kehidupan anak. Segala hal yang dikatakan dan dilakukan orang tua berkaitan dengan narkoba akan mempengaruhi sikap dan keputusan yang akan mereka ambil mengenai narkoba.

Sleman – Swasembada perikanan dan daging di Kabupaten Sleman pada sektor perikanan dan peternakan merupakan tantangan tersendiri baik bagi Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Sleman maupun bagi masyarakat petani peternak. Penyiapan ketersediaan pangan yang dilakukan Pemkab Sleman juga tidak hanya terfokus pada kebutuhan karbohidrat, tetapi juga pada kebutuhan protein hewani dan nabati.“Akses masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan juga terus diupayakan. Dengan peningkatan kesejahteraan, masyarakat Sleman memiliki kesempatan untuk memperoleh pangan yang lebih sempurna secara kualitas dan kecukupan gizi,” kata Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI, kemarin.

Menurut Sri Purnomo, jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2013 meningkat sebesar ,34 ton atau 18,20% dari produksi tahun 2012. Ketersediaan ikan konsumsi pada tahun 2013 meningkat 3,98% menjadi 29,79 kg/kapita/tahun dari 28,65 kg/kapita/tahun pada tahun 2012.

“Ketersediaan ikan konsumsi tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan ketersediaan ikan konsumsi DIY sebesar 24,59kg/kapita/tahun,” kata Sri Purnomo.

Demikian juga lanjutnya, pada sektor peternakan terjadi perkembangan populasi ternak, yang diikuti dengan peningkatan produksi telur sebesar 3,51%, susu sebesar 14,08%. Sedangkan produksi daging pada tahun 2013 menurun kg atau 2,09% dibanding tahun 2012. Hal ini dikarenakan oleh terjadinya penurunan jumlah populasi sapi, kambing/domba di Sleman.

Selain itu diharapkan agar Dinas Pertanian, Perikanan  dan Kehutanan, melalui para petugas penyuluh lapangan dapat terus memotivasi petani untuk dapat memanfaatkan teknologi serta peralatan tepat guna dalam upaya meningkatkan produktifitas pertanian.

SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melimpahkan kewenangan dan penerbitan izin gangguan/usaha atau HO ke masing-masing kecamatan.“Pemkab Sleman pada Agustus ini mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat, dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 59/Kep. KDH/A/2014 tentang Pelimpahan kewenanangan Bupati kepada Camat,” kata Bupati Sleman Sri Purnomo, kemarin.

Menurut dia, berkenaan dengan hal tersebut, mau tidak mau camat dan aparat kecamatan harus segera menyiapkan diri dalam melaksanakan implementasi Perbup Nomor 13 Tahun 2014 itu.

“Camat juga diberikan kewenangan untuk mengelola pelayanan perizinan dan izin gangguan [izin HO],” katanya.

Ia mengatakan berkenaan dengan pelimpahan kewenangan tersebut Pemkab Sleman juga akan memberikan bimbingan teknis terkait dengan pelaksanaan dan aturannya.

“Implementasi regulasi itu tentu harus didukung kesiapan pemerintah desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dampak positif dan negatif yang harus diantisipasi pemerintah desa dan masyarakatnya,” katanya.

Sri Purnomo mengatakan dengan dana yang besar dari pemerintah pusat, maka pemerintah desa tidak perlu lagi kesulitan menunggu dana dari pemerintah daerah, bisa langsung merealisasikan usulan pembangunan infrastruktur dan peningkatan perekonomian masyarakatnya.

“Namun, dampak negatif yang harus diwaspadai adalah pengelolaan dana yang besar ini tidak mendatangkan masalah di kemudian hari,” katanya.

Selain itu, kata dia, yang harus diperhatikan dalam perbaikan tata kelola desa adalah soal aset desa, dimana semua infrastruktur yang berada di desa berupa jalan, jembatan, bangunan bahkan kekayaan alam yang ada di desa harus diinventarisasi dan didaftar sebagai aset desa.

“Desa dengan demikian tidak hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des), tetapi juga menyusun Neraca Desa yang di antaranya berisi daftar aset dan nilainya yang dimiliki desa.,” katanya.

Mengingat segala potensi dan tantangan, kata dia, maka sudah selayaknya pemerintah desa bersiap diri menghadapi perubahan tersebut.

Sleman – Rencana seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) terus dimantapkan dengan dilaksanakannya Simulasi CAT kerjasama Pemkab Sleman dengan BKN Regional I Jogja. Simulasi dilaksanakan di BKN Jogja, Rabu (27/8)  yang dikuti oleh 500 peserta dan dibagi dalam 5 angkatan. Dalam simulasi ini Bupati Sleman Drs Sri Purnomo MSI berkenan meninjau pelaksanaan CAT didampingi Kepala BKN DIY Dr Purwanto, dan Kepala BKD Sleman Drs H Iswoyo Hadiwarno.

Sri Purnomo  menyampaikan bahwa Pemkab Sleman mendukung kebijakan pemerintah pusat yang akan menerapkan sistem CAT dalam penerimaan CPNS 2014.

“ini adalah sistem baru dengan mendasarkan proses penerimaan menggunakan IT, oleh karena itu, Saya menyambut baik simulasi ini, karena disamping media sosialisasi, juga dapat menjadikan masyarakat lebih siap mengikuti seleksi CPNS”, kata Sri Purnomo.

Dengan sistem ini pelaksanaan rekruitmen CPNS benar-benar mandiri, transparan dan singkat waktu karena begitu selesai test langsung dapat diketuhui hasilnya. Dengan sistem ini juga akan dapat memperoleh putra putri terbaik yang akan lolos test.

Sementara itu Kepala BKN DIY, Purwanto juga mengatakan kesiapannya apabila tahun 2014 dilaksanakan sistem CAT. Sistem ini akan mengeliminir isu KKN yang selama ini sering muncul dalam proses Penerimaan CPNS. BKN siap memfasilitasi pelaksanaan CAT dengan menyediakan 100 komputer dan dalam sehari bisa 500 peserta dapat mengikuti test. BKN memperkirakan jumlah peserta seleksi CPNS mendatang berjumlah kurang lebih 5000 orang.

Jika jumlah peserta test CPNS melebihi kapasitas sarana yang dimiliki BKN, BKN akan menggandeng pihak perguruan tinggi untuk menyelnggarakan test CPNS, tentunya dengan kendali dan supervisi dari BKN. Sementara itu Pemda juga diharapkan bisa menyiapkan komputer untuk menambah kapasitas peserta.

Dalam simulasi kali ini, peserta diberi alokasi waktu 30 menit untuk mengerjakan 30 soal yang tiap peserta tidak sama soal yang dikerjakan, namun untuk test sesungguhnya 100 soal yang diberikan. Dalam kesempatan tesebut, Sri Purnomo juga menyerahkan kenang-kenangan atau bingkisan bagi peserta simulai yang meraih nilai tertinggi.

Sementara itu, untuk pelaksanaan penerimaan cpns Tahun 2014 ini, Pemkab Sleman memperoleh 39 formasi. Dari 39 formasi ini, 37 formasi untuk guru kelas dan 2 formasi untuk penyuluh KB. Sedangkan pelaksanaan ujian masuk, dengan menggunakan system Computer Assisted Test atau CAT.

Dalam pelaksanaan CAT ini, Pemkab Sleman bekerjasama dengan BKN sesuai dengan regulasi Kemenpan.

Sleman – Kawasan Kaliadem memilik daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain bisa menyaksikan bunker wisatawan juga dapat menikmati perjalanan lokasi menuju Kaliadem yang terkenal ekstrim.

Para wisatawan biasanya melalui kawasan wisata Kinahrejo terlbih daulu. Disana mereka dapat menyewa mobil jip milik komunitas. Jalan yang ekstrim akibat erupsi merapi 2010 membuat wisatawan harus berpikir ulang jika akan membawa mobil pribadi menuju Kaliadem.

Salahsatu sopir mobil Jip wisata, Aristianto menjelaskan dalam sehari ia mengantar dua hingga tiga kali rombongan wisata dari kawasan Kinahrejo. Salahsatu tujuannya yakni di bunker Kaliadem.

“Biasanya digilir secara bergantian antar pemilik jip, kalau pahit-pahitnya hari ini tidak dapat maka esok harinya kejatah mengantar lebih awal. Tapi rata-rata bisa mengantar tiap hari, minimal satu rombongan,” terangnya saat ditemui pekan lalu.

Remaja yang tinggal huntap Pagerjurang, Kepuharjo ini menambahkan Kaliadem termasuk tujuan favorit yang masih membuat penasaran wisatawan terutama manca negara. Meski kondisi jalan yang ekstrim dan berdebu saat kemarau atau berlumpur saat musim hujan tapi wisatawan justru menikmatinya. Jika kemarau pihaknya menyediakan masker untuk dipakai selama perjalanan.

“Mereka menikmati selama perjalanan karena memang rata-rata ingin menjawab rasa penasaran. Saya berupaya memberikan penjelasan. Kalau turis asing ya sedikit-sedikit bisa kami jelaskan sebisanya,” ujarnya.

Salahsatu wisatawan asal Palembang, Rofandi, 56, mengaku awal keinginan mengunjungi kawasan lereng merapi karena banyak membaca informasi dari internet. Bunker Kaliadem termasuk yang membuatnya penasaran sehingga memutuskan untuk datang berkunjung.

“Kebetulan baru pertama kali datang berkunjung ke sini. Cuma debunya sedikit ekstrim, kalau memungkinkan disiram sebaiknya. Kalau jalannya bergelombang itu tantangan tersendiri,” ujarnya.