Sleman – Petani tembakau di Kabupaten Sleman kini mulai memasuki masa panen. Rata-rata petik pertama daun tembakau dilakukan akhir Agustus dan awal September. Diprediksi untuk harga lebih baik dibanding tahun lalu.

Seperti yang diungkapkan Priyo Sumarto (70), petani tembakau di Dusun Ngasem Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Sleman yang sedang memanen tanaman tembakaunya. Dibantu sejumlah tenaga dan anak, Priyo tampak serius dalam memilih daun tembakau yang akan dipetik.

“Dilahan ini baru panen perdana. Kalau dilahan lainnya, panen perdana Kamis (4/9) lalu dengan hasil 7 kuintal daun dan sekarang sudah panen kedua. Kebetulan saya menjualnya dalam bentuk kering dan kemarin laku antara Rp 20-25 ribu perkilogram. Untuk panen kedua belum tahu karena masih proses penjemuran,” katanya, kemarin.

Priyo memprediksi untuk panen kedua, hasilnya lebih bagus dan pastinya harganya juga lebih tinggi. Diperkirakan untuk satu kilogram tembakau kering akan laku Rp 35 ribu pengalaman tahun-tahun sebelumnya, harga daun hasil petik pertama memang cenderung rendah. Nantinya di petikan terakhir, harga akan naik.

Ketika disinggung terkait harga sekarang dibandingkan tahun lalu, menurut Priyo cenderung stabil. Namun diprediksi lebih baik. Apalagi sekarang ini ada tiga perusahaan rokok besar yang siap menerima tembakau petani. Berbeda dengan tahun lalu yang hanya ada satu pabrik yang buka, sehingga harga tembakau anjlok.

“Selain itu tahun lalu musim hujannya juga mundur, sehingga kualitas daunnya juga kurang maksimal. Tapi untuk tahun ini turunnya hujan pas masa pengolahan lahan. Mudah-mudahan selama proses penjemuran tidak turun hujan. Sebab tingginya kadar air akan membuat kualitas tembakau turun dan harganya juga ikutan anjlok,” katanya.

Bagusnya kualitas tembakau sekarang, dapat dilihat dari daun lengket atau misrinya sangat bagus. Priyo yang memiliki lahan tembakau seluas meter2 ini mengaku telah mengeluarkan Rp 20 juta sebagai modal awal. Apalagi dari luas lahan tersebut, tidak semuanya milik dia sendiri  tetapi ada yang dengan sistem sewa.

Sleman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman mengajukan anggaran Rp 28 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan. Dana tersebut diajukan melalui Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) dan tinggal menunggu persetujuan dari DPRD.

Anggota KPU Sleman Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Imanda Yulianto mengatakan dana tersebut sudah diperhitungkan untuk dua putaran langsung. Hanya saja masih belum diketahui anggaran terbesar di bagian apa. Namun berdasarkan beberapa variabel yang dihitung, ditemukan angka tersebut.

“Nantinya dana tersebut akan kami gunakan untuk membayar lembaga ad hock, operasional penyusunan DPT hingga penyediaan logistik. Sampai sekarang kami masih menunggu keputusan apakah pengajuannya disetujui atau tidak karena tergantung dari anggota dewan. Termasuk anggarannya dengan sistem swakelola atau hibah juga belum diketahui secara pasti,” katanya.

Hingga sekarang, KPU Sleman juga baru memulai persiapan pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan hasil rakor di tingkat propinsi, ada wacana pelaksanaan Pilkada dilakukan serentak antara Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunungkidul, yakni 10 Mei 2015. Sampai sekarang persiapan Pilkada baru sampai ke penyusunan simulasi tahapan Pilkada. Dalam simulasi tersebut akan disusun tahapan secara pasti yang disesuaikan denga masa akhir jabatan bupati.

“Kami masih menunggu surat pemberitahuan masa akhir jabatan bupati dari DPRD. Begitu tahu, nanti akan ditarik ke belakang guna menentukan kapan tahapan Pilkada dapat dilakukan. Namun kami targetkan setidaknya akhir Desember semua tahapan sudah dapat dimulai,” katanya.

Terkait logistik sisa Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) lalu menurut Imanda tidak dapat dimanfaafkan kembali untuk Pilkada. Sebab sudah dimusnahkan. Apalagi untuk Pileg dan Pilpres anggarannya menggunakan APBN. Sedangkan Pilkada dari APBD. Kecuali untuk bilik dan kotak suara karena berupa barang tidak habis pakai, maka dapat dipergunakan kembali dengan sistem pinjam.

Lebih lanjut Imanda mengungkapkan, berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pileg dan Pilpres ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Terutama dari segi regulasi. Sebab pada Pileg danPilpres lalu banyak regulasi yang belum fiks. KPU Sleman berencana mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait penyelenggaraan Pilkada secara detail. Namun hingga kini, KPU masih terus mendalami aturan terkait Pilkada. Baik dari Undang-undang Pilkada maupun berdasarkan Peraturan KPU.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI meminta warga yang saat ini masih tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi untuk mempertimbangkan mencari tempat yang aman atau relokasi.

“Hingga saat ini memang masih ada ratusan Kepala Keluarga (KK) dan sekitar warga yang menghuni kawasan bahaya atau KRB III Gunung Merapi,” kata Sri Purnomo, kemarin.

Dikatakan Sri Purnomo, KRB III Gunung Merapi sangat berbahaya untuk hunian, karena jaraknya hanya sekitar lima kilometer dari puncak Merapi. “Sudah ada aturan dan undang-undang tentang bencana alam yang jelas melarang KRB III dijadikan hunian tetap,” kata Sri Purnomo.

Sri Purnomo juga mengingatkan kepada warga di KRB III Gunung Merapi yang masih bertahan belum mau pindah ke tempat yang aman tentang karekteristik Gunung Merapi yang telah berubah. Kalau sebelum letusan 2010, sebelum meletus ditandai dengan aktivitas yang bisa dideteksi, namun saat ini aktivitas Gunung Merapi tidak dapat dideteksi sebelumnya, dan langsung terjadiaktivitas.

Untuk itu Sri Purnomo meminta warga selalu waspada, dan siap mengungsi kalau memang kondisi Gunung Merapi meningkat aktivitasnya. Diharapkan warga memikirkan tempat yang aman untuk dihuni seperti warga lain yang telah pindah ke tempat aman dalam hunian tetap yang disediakan pemerintah untuk menghindari risiko bahaya akibat letusan Merapi.

Sleman – Pelayanan akta kelahiran dengan program fasilitas kesehatan (faskes) bekerja sama dengan rumah sakit negeri dan Puskesmas di Kabupaten Sleman pada prinsipnya berjalan lancar. Data terakhir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sleman mencatat, sudah sekitar akta kelahiran yang diterbitkan sejak kebijakan tersebut berlaku awal tahun ini.

Demi kelancaran program ini, Pemkab Sleman menugaskan 29 petugas di tiga rumah sakit negeri dan 24 puskesmas di wilayah Sleman. Sementara bagi rumah sakit swasta, balai pengobatan swasta, dan bidan swasta dilakukan secara mandiri. Selama ini program berjalan baik dan masyarakat bisa menerima akta kelahiran dalam kurun waktu tiga hari.

“Kami akui memang ada satu atau dua petugas kami yang tidak disiplin, namun kami sudah adakan pembinaan secara rutin, kata Kepala Disdukcapil Sleman, Supardi SH, kemarin.

Keterangan itu sekaligus menjawab munculnya keluhan masyarakat Sleman yang mengungkapkan masih ada rumah sakit di Sleman yang meminta orangtua bayi mengurus segala keperluan administrasi layaknya mengurus akta kelahiran secara reguler. Diterangkan Supardi, begitu bayi lahir petugas faskes langsung mengirimkan email nama bayi data-data keterangan lainnya. Email yang dikirimkan ke Disdukcapil Sleman tersebut juga dilengkapi scan buku nikah, kartu keluarga, kartu tanda penduduk orangtua bayi, dan surat kelahiran dari rumah sakit.

Akta kelahiran diterbitkan Disdukcapil Sleman sesaat setelah petugas faskes mengirimkan data melalui email. Petugas kemudian diberi waktu maksimal pada hari ketiga untuk mengambil akta kelahiran yang sudah jadi. Dengan begitu, akta kelahiran anak bisa segera disampaikan kepada orangtua bayi. Setelah menerima akte kelahiran, orangtua baru diminta untuk mengurus kelengkapan administrasi ke pemerintah desa.

“Yang penting orangtua pulang dari rumah sakit pada hari ketiga dengan membawa bayi dan akta. Syarat fisik lainnya ditunggu sampai sebulan,” ungkap Supardi.

Pemkab Sleman tidak mengelak bahwa pihaknya menerima beberapa pengaduan dan keluhan dari masyarakat. Namun, pembinaan rutin bagi para petugas faskes terus dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan.***

Sleman – Peringatan Puncak  Hari Anak Nasional tahun 2014 diselenggarakan di lapangan Pemkab Sleman dimeriahkan dengan berbagai lomba dan atraksi oleh anak anak sekolah di . Tema peringatan kali ini yaitu Ciptakan Lingkungan Kondusif Perlindungan dan Tumbuh Kembang anak . Peringatan dimeriahkan dengan berbagai lomba mewarnai untuk TK, dan SD klas I s/d III dengan jumlah peserta 700 anak TK/SD.  Juga diselenggarakan pameran yang diisi oleh BNN mengenai contoh Narkoba dan Bahanya, Konseling Bimbingan Bagi Remaja, Pembinaan Bagi anak-anak Kebutuhan khusus (SLB ).

Pameran ditinjau langsung oleh Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Sleman, Ketua Tim Penggerak PKK dan KBPMPP dilanjutkan dengan acara Pembukaan  oleh Bupati Sleman dengan Pemotongan dan Pelepasan Balon.  Dalam laporannnya, Kepala Badan KBPMPP Ibu dr. Nurulhayah, menyampaikan bahwa peringatan hari anak Nasional tersebut dapat meningkatkan semangat anak-anak Sleman untuk terus belajar menjadi putera-puteri terbaik bangsa.