Sleman – Ratusan warga di Kabupaten Sleman diduga terkena cikungunya. Mereka tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Gamping, Mlati dan Godean.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dr Mafilinda Nuraini, mengatakan sejak Januari hingga Maret 2014 lebih dari 100 warga terkena penyakit yang sering membuat ngilu di persendian tersebut.

Selain ketiga kecamatan tersebut, Depok dan Kalasan juga diwaspadai serangan cikungunya karena padatnya populasi penduduk.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat akan terus meninggalkan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Langkah tersebut merupakan cara efektif guna memutus rantai perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti. Sebab hanya butuh waktu tiga hari bagi jentik untuk tumbuh menjadi nyamuk dewasa,” kata Linda, kemarin.

Linda mengungkapkan, masih munculnya kasus cikungunya diduga karena penanganan dalam pencegahan penyebaran nyamuk kurang maksimal dan tidak tepat sasaran. Selain itu, masih banyak masyarakat yang meminta dilakukannya fogging. Padahal langkah tersebut justru kurang efektif karena penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi tubuh.

Sleman – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman, Drs Iswoyo Hadiwarno mengharapkan kelompok kerja Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 bekerja dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para calon pelamar.

“Proses penerimaan formasi CPNS Kabupaten Sleman telah dimulai dengan pendaftaran online ke portal panselnas yakni mulai tanggal 5 sampai 17 September 2014,” kata Iswoyo dikantornya, Jumat (5/9).

Dikatakan Iswoyo, penyerahan berkas akan dimulai tanggal 8 September dan ditutup tanggal 22 September 2014 bertempat di lower ground Gedung BKD dengan jam pelayanan – WIB untuk hari Senin hingga Kamis, dan untuk hari Jumat pukul – WIB. Untuk fasilitasi penerimaan berkas akan disiapkan 4 loket untuk petugas barcode yang akan mencocokan apakah calon pelamar telah mendaftarkan diri secara online.

Formasi CPNS pelamar umum yang disediaan adalah 39 formasi yang terdiri dari 37 formasi guru kelas SD Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 PGSD , dan 2 formasi penyuluh Keluarga Berencana Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 semua jurusan kecuali pendidikan.

Untuk proses seleksi, Pemkab Sleman memberlakukan persyaratan khusus yakni IPK minimal (dalam skala 4), dengan akreditasi program studi B. Jika akreditasi belum tercantum dalam ijazah maka wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi yg bersangkutan atau foto copy surat keputusan yang dikeluarkan BAN Perguruan tinggi sesuai ijazah yang dikeluarkan. Sedangkan ijazah yg diperoleh dari perguruan tinggi swasta sebelum berlakunya akrefitasi BAN PT, program studinya berstatus disamakan atau diakui.

Bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah instansi dari Pemkab Sleman sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang kurangnya 8 tahun sejak diangkat CPNS. Bagi Pelamar yang telah menerima nomer test, akan mengikuti ujian dengan sistem Computer Assisted test ( CAT) di Badan Kepegawaian Negara Regional 1 Jogja.

Jadwal test untuk pelamar Pemkab Sleman pada tanggal 8-11 Oktober 2014. Sampai dengan pukul WIB tanggal 5 September 2014 jumlah pelamar 39 dengan perincian 24 pelamar guru kelas dan 15 pelamar penyuluh KB.

Sleman – Launching Film Mahaguru Merapi sebagai pelengkap Dokumantasi Museum Gunung Merapi secara resmi telah dilaunching oleh Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM Dr Surono pada Rabu (3/9)  di Museum Gunungapi Merapi (MGM) yang ditandai dengan pemotongan Tumpeng dan penyerahan Film Mahaguru Merapi oleh Dr Surono yang diserahkan kepada Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI.

Disamping itu juga dilakukan pemutaran Film Mahaguru Merapi untuk yang pertama kalinya. Hadir pada kesempatan tersebut antara lain Plt Kepala BPBD DIY Gatot Saptadi, Kepala BPPTKG Drs. Subandriyo, Kepala PVMBG Ir M Hendrasto MSc, Kepala BPBD kabupaten Sleman Drs Julisetiono Dwi Wasito, Kepala Dinas Budpar Ir AA Ayu Laksmidewi dan lainnya.

Sedangkan Kepala PVMBG  Ir M Hendrasto pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Film Mahaguru Merapi dibuat oleh Pusat Vulkaonolgi dan Mitigasi Bencana Geologi, yang bertujuan sebagai sarana sosialisaasi tentang kebencanaan gunungapi pada umumnya, dan Gunung Merapi khususnya, sebagai salah satu wujud daari upaya mitigasi bencana gunungapi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa melalui Film Mahaguru Merapi masyarakat bisa belajaar mengenai lebih dalam karakteristik Gunung Merapi dan bagaimana  melakukan upaya mitigasi yang lebih efektif dimasa mendatang, agar bisa meminimalisir kerugian akibat bencana yang ditimbulkan dan tentu jangan sampai ada korban akibat letusan.

Sementara Sri Purnomo menyampaikan bahwa launching film dokumenter ini merupakan langkah yang penting bagi Museum Gunung Merapi tidak hanya untuk menambah koleksi tetapi juga media edukasi bagi masyarakat terutama di kawasan Gunung Merapi baik yang di wilayah Daerah Istimewa , Jawa tengah khususnya dan pengunjung museum secara umum.

Film Dokumenter yang bersumber pada kejadian erupsi Merapi tahun 2010 yang menimbulkan korban jiwa dan materi yang cukup besar, sangat strategis sebagai bahan pembelajaran para stakeholder dalam melakukan mitigasi bencana, mengingat dalam film ini juga dimaksudkan sebagai upaya pengurangan resiko bencana. film ini harus dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran bersama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gunung api. Hal ini sangat diperlukan terlebih masyarakat Sleman mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan Gunung Merapi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa untuk menyiapkan masyarakat khususnya anak-anak sekolah dalam menghadapi bencana, hingga saat ini, di Sleman telah terbentuk 6 sekolah siaga bencana yang terdiri dari 2 sekolah dasar, 1 SMP dan 3 SMK. Jumlah tersebut akan bertambah satu sekolah lagi yang akan menjadi SSB yaitu SDN Umbulharjo II. Selain itu juga telah terbentuk desa tanggap dan tangguh bencana di Sindumartani, Ngemplak dan Wukirsari, Cangkringan.

“Kami berharap dari upaya tersebut kami dapat secara bertahap menyiapkan masyarakat Sleman khususnya di daerah rawan bencana dapat melakukan mitigasi bencana apabila sewaktu-waktu terjadi erupsi,” kata Sri Purnomo.

Ditambahkan pula bahwa Film dokumenter tersebut juga merupakan salah satu upaya strategis untuk menarik masyarakat mengunjungi museum Gunung Merapi ini. Kami laporkan bahwa pengunjung Museum Gunung Merapi dari tahun ke tahun terus meningkat. Terlebih sejak erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Pada tahun 2010 pengunjung MGM sebanyak orang, pada tahun 2013 sebanyak orang., meningkat 330% . Pengunjung Museum sampai bulan Agustus 2014  sebanyak orang.

Usai lounching Film Mahaguru Merapai dan pemutaran film perdana bupati sleman juga menyempatkan diri meninjau pelaksanaan renovasi Museum Gunung Merapi yang masih berjalan. Kepada pelaksana renovasi Sri Purnomo minta agar pelaksanaan renovasi berjalan lancar dan baik, tentu harus menjaga standar kualitas agar tidak mudah rusak lagi.

Sementara itu  Surono  menyampaikan bahwa Merapi adalah Mahaguru yang arif dan masyarakat hendaknya mengetahui hal tersebut.  “Yang tidak boleh dilupakan bahwa Merapi punya hak untuk meletus dan masyarakat tidak bisa memusuhi namun bisa menjadikan sahabat, hanya saja kita harus bisa menyiasatinya,” kata Surono.

Lebih lanjut disampaikan bahwa alam adalah guru  dan jangan memaksakan kehendak pada alam, kalau  memaksakan kehendak sama saja menyemai bibit dan bencana. Ditambahkan Surono bahwa masyarakat Indonesia saat ini ada 4 juta yang berada pada Zona rawan bencana gunung berapi.

Sleman – Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal (KP3PM) Kabupaten Sleman telah melakukan penjaringan permasalahan terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang menerima bantuan penguatan modal.

“Penjaringan masalah yang dihadapi penerima bantuan modal ini sekaligus mengupayakan solusi pemecahan permasalahn di bidang penguatan modal, serta meningkatkan kerjasama antara Pemkab Sleman dengan para penerima dana penguatan modal,” kata Kepala KP3M Kabupaten Sleman, Retno Susiati SH, kemarin.

Menurut Retno, perkembangan pengelolaaan dana penguatan modal di Kabupaten Sleman sampai dengan semester I (Januari-Juni 2014), akumulasi jumlah dana penguatan modal yang telah disalurkan kepada masyarakaat mencapaai sebesar Rp 197,68 miliar dengan jumlah penerima dana penguatan modal sebanyak orang/kelompok/koperasi.

“Dari akumulasi jumlah yang telah disalurkan tersebut, dana penguatan modal yang masih beredar di masyarakat posisi per 30 Juni 2014 sebesar Rp 37,781 miliar dengan jumlah penerima dana penguatan modal sebanyak ,” katanya.

Dikatakan Retno, untuk aset dana penguatan modal yang dikelola Kantor P3PM posisi per 30 Juni 2014 sebesar Rp 54,575 miliar.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan, tidak serta merta semua permohonan bantuan dana penguatan modal dapat memperoleh bantuan. Hal ini dikarenakan telah ada aturan peruntukan dan penggunaannya bahkan waktunya pun tidak bisa ditentukan sesukanya.

“Karena pada prinsipnya, dana bantuan yang berasal dari APBD ini juga harus mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku,” kata Sri Purnomo.

Untuk itu Sri Purnomo berharap agar kelompok usaha penerima dana benar-benar memanfaatkannya untuk usaha ekonomi produktif.

“Dana penguatan modal ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan cermat serta penuh kehati-hatian. Manfaatkanlah seluruh dana yang diterima untuk mengembangkan usaha yang ditekuni, sehingga pengembangan usaha tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota kelompok,” kata Sri Purnomo.

Diharapkan pula oleh Sri Purnomo bahwa kelompok usaha untuk gigih dan tidak mudah menyerah. Jangan mencontoh kelompok usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga menjadi penghambat penyaluran modal kepada kelompok usaha lainnya.

“Selama ini masih banyak tantangan dan kendala yang terjadi dilapangan. Selain kelompok usaha yang macet, juga disadari bahwadana cadangan masih cukup tinggi dan belum ada kewenangan untuk Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal dalam memanfaatkan dana cadangan tersebut,” katanya.

Sri Purnomo mengatakan, hal tersebut dikarenakan hingga saat ini Kantor P3PM masih berstatus BLUD bertahap dan berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah BLUD dengan status bertahap tidak diperbolehkan untuk melakukan investasi sehingga dana cadangan yang ada belum termanfaatkan secara optimal.