Sleman – Pemerintah Kecamatan Prambanan, mengupayakan jumlah bantuan air bersih yang masuk ke Prambanan bisa semakin berkurang. Jika tahun lalu ada tangki air bersih baik dari pemerintah maupun swasta yang masuk, tahun ini diharapkan tidak lebih dari  tanki. Terlebih menurut Camat Prambanan, Drs Abu Bakar, ketiga sistem pengatur air yang dikelola Organisasi Pengatur Air (OPA) sudah berjalan dan mampu menyuplay kebutuhan air bersih bagi warganya.

Abu menuturkan, hingga kini sudah ada pihak swasta baik dari sektor perbankan maupun lembaga pendidikan telah lapor ke kecamatan untuk memberikan bantuan air bersih. “Tercatat ada KK di Kecamatan Prambanan yang butuh air bersih. Setiap tahun, mereka mendapat suplay air bersih. Baik dari pemerintah maupun swasta. Ada juga yang membeli sendiri. Tahun ini kami berupaya, agar droping air bisa berkurang hingga tidak lebih dari tangki. Usaha terus kami lakukan demi mewujudkan hal ini. Salah satunya dengan memaksimalkan fungsi dari OPA,” kata Abu Bakar, kemarin.

Pihaknya yakin jika OPA mampu bekerja maksimal, maka masyarakat akan mandiri dengan sendirinya. Terutama untuk memenuhi air bersih. Apalagi dengan membeli air dari OPA, harganya jauh lebih rendah. Selama ini tarif air bersih di OPA, berkisar Rp  –  permeter3. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan membeli air dengan tangki.

“Pada dasarnya bukan masalah di harga. Sebab uang tersebut juga digunakan untuk operasional pengurus di masing-masing sistem,” ujarnya.

Langkah Pemerintah Kecamatan Prambanan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pengurus baru di sistem Prambanan tiga yang baru saja dibentuk juga langsung bekerja. Hasilnya air sudah sampai di atas, sehingga kebutuhan air bersih bagi warga di Desa Gayamharjo sudah bisa terpenuhi. Apalagi disana ada enam dusun yang mendapat suplay air bersih dari BPBD dan itu terbanyak di Kecamatan Prambanan.

“Sekarang petugas di sistem prambanan 3 masih terus menelusuri titik mana saya yang rusak dan langsung diperbaiki. Ketika diuji coba ternyata airnya juga sudah sampai atas. Jika semua sistem dapat berfungsi maksimal, tidak menutup kemungkinan Kecamatan Prambanan bisa zero droping,” ujarnya Kepala BPBD Sleman, Juli Setiono Dwiwasito.

Sleman – Sebanyak 441 kelompok tani di Kabupaten Sleman mendapat bantuan sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan senilai Rp 2,27 miliar. Penyerahan dilaksanakan oleh Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI didampingi Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Sleman, Ir Widi Sutikno MSi di halaman kantor  Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Sleman, Rabu, (24/9).

Menurut penjelasan Widi Sutikno bantuan yang diserahkan terdiri dari pompa air 100 buah untuk 75 kelompok, timbangan, angkong 20 buah dan kranjang panen salak pondoh 180 buah untuk 10 kelompok,  cultivator 3 buah untuk 3 kelompok, transplanter (alat tanam) 2 buah untuk 2 kelompok, copper 3 buah untuk 3 kelompok, pompa air 115 buah untuk 115 kelompok, timbangan ikan 115 buah untuk 115 kelompok, alat ukur kadar air 35 buah untuk 35 kelompok, mesin pengolah bambu 4 buah untuk 4 kelompok dan traktor 37 buah untuk 37 kelompok.

Usai menyerahkan bantuan Sri Purnomo berpesan kepada kelompok tani penerima bantuan untuk dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pertanian ini seoptimal mungkin. Pemkab Sleman memiliki komitmen yang kuat untuk memperkuat kondisi perekonomian warga, sebagai upaya dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera baik lahir maupun bathin.

Salah satu upaya penguatan tersebut dilakukan melalui fasilitasi pemerintah kepada kelompok petani yang mengajukan proposal bantuan sarana prasarana pertanian. Dengan saranaprasarana pertanian yang diberikan, diharapkan agar kelompok petani penerima dapat menjadi lebih produktif dalam menjalankan usaha pertaniannya.  Lebih lanjut Sri Purnomo mengatakan sektor pertanian di Kabupaten Sleman masih menjadi salah satu unggulan perekonomian.

Berdasarkan struktur perekonomian daerah, pertanian memberikan kontribusi sebesar 12,84% dalam PDRB atas harga berlaku tahun 2013, dan berdasar struktur mata pencaharian penduduk terdapat sekitar 28% masyarakat Sleman bergerak pada sektor tersebut.

“Oleh karena itu, untuk rencana pembangunan daerah ke depan, kami telah menetapkan pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas, sebagai bagian dari upaya kami menjaga stabilitas ketahanan pangan,” kata Sri Purnomo.

Sebagai wilayah penyangga kebutuhan pangan DIY, Kabupaten Sleman berupaya menjaga keswasembadaan pangan yang merupakan prioritas penting. Untuk itu, Pemkab Sleman melakukan berbagai upaya, seperti pada aspek kebijakan, pelaksanaan teknis di lapangan baik sektor tanaman pangan, pertanian dan perkebunan, serta perikanan. Upaya stabilisasi ketahanan dan ketersediaan pangan dilakukan dari aspek peningkatan SDM, kelembagaan, sarana prasarana maupun pemanfaatan lahan.

Sri Purnomo juga mengharapkan agar Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, melalui para petugas penyuluh lapangan dapat terus memotivasi petani untuk dapat memanfaatkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan produktifitas pertanian. Para penyuluh lapangan juga perlu membekali diri dengan peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang pertanian yang modern tanpa meninggalkan pengembangan pertanian yang telah berhasil guna dalam meningkatkan kesejahteraan para petani.

Sleman– Sebagai kabupaten yang terletak cukup strategis, Sleman memiliki berbagai potensi kewilayahan yang sangat menarik di berbagai sektor usaha, yang didukung dengan ketersediaan tenaga kerja terampil dan terdidik, aksesibilitas yang memadahi, serta ketersediaan prasarana dan sarana yang mendukung tumbuh kembangnya investasi.

Selain hal tersebut, Kabupaten Sleman juga memiliki keunggulan komparatif yang strategis, terletak pada jalur ekonomi regional dengan daya tarik jalur wisata utama di DIY yaitu Candi Prambanan, Borobudur, dan Kraton Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Dra Sudarningsih MSi ketika membuka Forum Komunikasi investasi di Hotel Cakra Kembang, Selasa (23/9).

Lebih lanjut disampaikan Sudarningsih bahwa Kabupaten Sleman menyimpan beragam potensi yang masih belum banyak digali dan dikembangkan. Oleh karena itu, Sleman sangat terbuka dan berpotensi bagi pengembangan usaha-usaha ekonomi kreatif, baik sebagai pendukung kepariwisataan maupun untuk pemenuhan permintaan pasar dalam negeri.

Dikatakan Sudarningsih, jumlah perusahaan yang berizin pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat 5,03% menjadi perusahaan mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), meningkat 5,10% menjadi perusahaan mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan meningkat 9, 48% atau menjadi 127 perusahaan mempunyai TDG, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai orang.

Program dan kegiatan di sektor pariwisata juga mampu meningkatkan jumlah wisatawan di Kabupaten Sleman pada tahun 2013 sebesar 5,71%. Penambahan jumlah wisatawan tersebut juga didukung adanya peningkatan jumlah sarana wisata di tahun 2013, seperti hotel berbintang meningkat 13,04%, hotel melati meningkat 2,13%, dan sarana wisata lainnya.

Sementara, berdasarkan perhitungan angka sementara pertumbuhan pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan dari Rp 7,069 juta perkapita/tahun menjadi Rp 7,471 juta perkapita/tahun dan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,69% dibanding 5,45% pada tahun 2012. Sedangkan kepala KP3M Kabupaten Sleman, Retno Susiati SH MM menyampaikan  bahwa tujuan forkom tersebut untuk menjalin, memelihara dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Pemkab Sleman dengan para pengusaha yang menanamkan modalnya di Sleman.

Juga untuk menjaring permasalahan permasalahan yang dihadapi sekaligus mengupayakan solusi pemecahan permasaalahan di bidang penanaman modal.  Bertindak sebagai nara sumber pada Forkom tersebut Suhartono dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat Jakarta dengan materi Kebijakan penanaman modal dalam mendorong realisasi investasi di daerah.

Kepala Kantor Peridakop Drs Pustopo dengan materi Kemitraan dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup dengan materi  pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka investasi. Disampaikan Retno Susiati, peserta forkom dari pengusaha yang berada di Kabupaten Sleman sebanyak 50 perusahaan dan instansi terkait sebanyak 5 instansi.

Sedang perkembangan investasi di Kabupaten Sleman dari tahun ketahun mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2014 jumlah investasi, jumlah PMA 43 unit menyerap tenagaa kerja orang, jumlah PMDN 42 unit menyerap tenaga kerja orang Non PMA/PMDN unit menyerap tenagaa kerja orang, Nilai investasi PMA U$ ,71 dan nilai investasi PMDN dan non PMA/PMDN sebesar Rp 5,8 trilyun.

Sleman – Agar pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman dilakukan seusai dengan perencataan yang sudah ditetapkan, maka Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI minta adanya pengawasan kualitas konstruksi bangunan dalam proyek pembangunan RSUD tersebut sesuai standar yang sudah ditentukan.

Menurut Sri Purnomo, pembangunan RSUD Sleman tersebut harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. “Kualitas juga harus jadi yang utama,” kata Sri Purnomo, Selasa (23/9).

Jika kualitas sesuai standar yang ditentukan lanjut Sri Purnomo maka hasil pembangunannya juga akan baik. Dan sampai saat ini tahap pembangunan RSUD Sleman telah mencapai 36 persen. Capaian tersebut, sudah melebihi target yang sudah ditentukan.

Sri Purnomo juga optimis, target pembanguan pada 2014 ini dapat terpenuhi menjelang akhir tahun 2014 nanti. Prosesnya sudah sesuai standar karena itu diharapkan hingga akhir pembanguan kualitas pekerjaannya tetap dipertahankan.

Pembangunan RSUD Sleman pada tahun ini mendapatkan alokasi Rp 67,448 miliar dari APBD Sleman 2014. Rencananya, untuk pembangunan tahun berikutnya, pihak RSUD Sleman akan mengajukan anggaran sebesar Rp 52 miliar.

Sleman – Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sleman, Drs Krido Suprayitno Msi mengatakan di wilayah Sleman terdapat 180 warnet yang sudah berizin. Diakui pertumbuhan warnet dan game online di Sleman tergolong pesat namun belum seluruhnya memiliki kelengkapan legalitas yang diperlukan.

“Salah satu usaha Pemkab Sleman dalam mewujudkan warnet sehat, Pemkab Sleman saat ini sedang memformulasikan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet (warnet) dan Game Online. Tujuannya agar keberadaan warnet mampu menjadi bagian infrastruktur pendidikan yang ikut bertanggungjawab terhadap kualitas SDM dalam mengantisipasi meningkatnya kejahatan dan permasalahan sosial yang bersumber dari penggunaan warnet,” kata Krido, Selasa (23/9).

Menurut Krido cara untuk mewujudkan warnet yang sehat diantaranya melalui penertiban lokasi jasa usaha warnet dan game online agar tidak lagi diperbolehkan dengan penyekat yang tertutup, yang memungkinkan untuk disalahgubakan. Demikian pula disarankan dengan pemasangan filter-filter untuk membatasi akses pada situs-situs yang dilarang dan berbahaya.  Selain itu, pengusaha warnet diharapkan untuk membatasi anak-anak mengakses internet selama jam sekolah.

“Apabila ada siswa berkunjung pada jam sekolah, diharuskan untuk menunjukkan surat izin atau pemberitahuan dari sekolah untuk keperluan tugas sekolah, tambah Krido.

Sementara Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu SS Mhum menyampaikan keprihatinannya dengan banyaknya anak-anak yang selama ini telah menjadi korban dari penggunaan internet. Secara khusus Yuni Satia Rahayu meminta kepada para pengusaha dan pengelola warnet dan game online untuk lebih memperhatikan anak-anak dan memberikan perlindungan dari penggunaan internet yang tidak sehat.

Yuni berharap agar anak-anak di wilayah Sleman mendapatkan keamanan secara fisik dan psikis. Untuk itu dirinya juga mengajak kepada para orangtua dan masyarakat, khususnya pengelola warnet dan game online untuk turut serta dalam menjaga anak-anak saat mengakses internet. Ditegaskan oleh Wakil Bupati bahwa anak-anak adalah aset bangsa di masa depan.