Sleman – Jumlah pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi (Sarjana/Diploma) semakin meningkat setiap tahun. Lulusan sekolah menengah ternyata justru lebih banyak terserap di berbagai lapangan pekerjaan. Berdasarkan data jumlah pencari kerja pada 2013, angka pengangguran di Kabupaten Sleman mencapai orang.

“Mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi cukup mendominasi, yaitu orang,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Sleman, Drs Untoro Budiharjo, kemarin. Untoro menambahkan, lulusan sarjana lebih banyak terserap di bagian manajemen. “Namun, kebutuhannya tidak seimbang dengan jumlah lulusan sarjana. Apalagi, tidak banyak perusahaan di sini karena Sleman bukan wilayah industri,” kata Untoro.

Sementara itu, Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakersos Sleman, Sutiasih menambahkan, pencari kerja dari kalangan lulusan S2 juga cenderung mengalami peningkatan. Pada 2011 ada 31 orang, 2012 ada 162 orang, sementara pada 2013 menjadi 156 orang,” paparnya.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan pemahaman kalangan remaja terhadap kesehatan reproduksi harus dimulai dengan penanaman nilai-nilai positif persoalan tersebut terhadap mereka. “Pembentukan kembali pola pikir sebagian remaja yang telah keliru juga menjadi bagian penting dari upaya kita. Banyak dari remaja yang tidak tahu harus mencari informasi ke mana berkaitan dengan reproduksi,” kata Sri Purnomo, kemarin.

Menurut Sri Purnomo, pengenalan kesehatan reproduksi pada remaja menjadi bekal penting generasi penerus tersebut, untuk mengarungi masa depannya. “Pencarian jati diri dan rasa ingin tahu yang meluap-luap harus didampingi dengan bekal pengetahuan yang cukup.

Hal ini dikarenakan keinginan mencoba-coba oleh remaja tidak berlandaskan informasi yang tepat. Persoalan itu, katanya, sebagai hal yang menyebabkan pacaran kebablasan hingga kehamilan di luar nikah, menjadi akibat yang banyak terjadi di masyarakat, bahkan hal tersebut akhir-akhir menjadi peristiwa yang biasa terjadi.

“Karenanya orangtua perlu memberikan pengetahuan pada anak-anak mereka sejak dini, khususnya saat usia remaja karena selama ini pengetahuan mengenai reproduksi di kalangan remaja masih rendah,” kata Sri Purnomo.

Sri Purnomo juga mengatakan banyak hal yang menyebabkannya, di antaranya, remaja tidak tahu harus bertanya kepada siapa dan di mana tentang kesehatan produksi. Akses pada informasi yang baik dan benar tentang kesehatan reproduksi, katanya, juga sangat terbatas.

“Di sini peran guru, orangtua, teman sebaya, PIK, dan media massa diperlukan kehadirannya. Selain itu, komunikasi efektif antara orangtua dan remaja tentang kesehatan produksi juga harus diimplementasikan sehingga orangtua juga dituntut untuk memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai kesehatan produksi,” kata Sri Purnomo.

Orangtua lanjutnya juga harus mendampingi anak-anaknya saat mengakses informasi melalui berbagai informasi di media. Banyak informasi di media yang menyesatkan, menyebabkan kehidupan seksualitas remaja tak sehat dan tak bertanggung jawab.

Sleman – Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Sleman mencatat, setidaknya ada 627 koperasi yang beroperasi. Sedang total aset dari koperasi tersebut mencapai Rp 1,58 trilyun dengan lebih dari 240 ribu anggota.

“Dari jumlah tersebut, ternyata tidak semua koperasi dalam keadaan aktif. Setidaknya ada 50 koperasi atau delapan persen diantaranya dinyatakan pasif atau tidak ada terus melakukan upaya agar koperasi yang pasif tersebut dapat kembali hidup,” kata Kabid Koperasi Disperindakop Sleman, Teguh Budiyanto kepada wartawan di Sleman, kemarin.

Menurut Teguh, hingga akhir bulan Oktober 2014 ini, Disperindakop telah mencatat delapan persen koperasi dinyatakan pasif. Namun hanya sebagian kecil yang mampu dibina hingga aktif kembali.  “Dalam setahun hanya dua atau tiga koperasi yang dibina dan aktif kembali. Keterbatasan dana menjadi alasan kami tidak bisa membina mereka secara serentak,” kata Teguh. Ditambahkan Teguh, tahun ini pemerintah menganggarkan dana Rp 696 juta untuk pengembangan SDM.

Sedangkan Sementara anggaran penguatan modal koperasi yang telah digelontorkan mencapai Rp 4,5 miliar. Dan guna mengaktifkan kembali koperasi-koperasi tersebutdibutuhkan pendampingan intensif sebab tidak bisa jika hanya sebatas pelatihan satu atau dua kali saja. Diakui Teguh tidak mudah menumbuhkan kegiatan usaha di koperasi pasif.

Harus ada pembinaan beberapa kali sehingga tidak sebatas pelatihan saja melainkan pendampingan langsung di koperasi. Koperasi jika ingin bertahan lanjut Tegug idealnya menjalankan usaha tertentu. Seperti simpan pinjam. Kegiatan tersebut ternyata tidak dilakukan pada beberapa koperasi, sehingga membuatnya menjadi pasif. “Tahun ini ada lima koperasi pasif yang kita tangani. Mudah-mudahan semuanya berhasil,” ujarnya.

Mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pendukung koperasi, dikatakan Teguh tidak dibatasi. Kepada pengurus yang memang membutuhkan dana dapat mengajukan ke Pemda. Nantinya akan diverifikasi, untuk menentukan berapa dana yang akan dibantukan.