Sleman – Dana Penguatan Modal (DPM) dari Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Perikanan Sembada Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Sleman bisa dimanfaatkan anggota tanpa dibebani agunan sama sekali. Meski demikian, tunggakan DPM tetap bisa dikendalikan hingga maksimal hanya 5%.“Kami berani tanpa agunan dan hanya mengandalkan rasa tanggungjawab dan saling percaya,” kata Saptono, Ketua II UPP Perikanan Sembada, saat penilaian kinerja kelembagaan UPP tingkat nasional 2014 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan di halaman kantor UPP Perikanan Sembada, kemarin.

Saptono memaparkan, selama 12 tahun terakhir, nilai DPM yang sudah dimanfaatkan mencapai Rp 21,63 miliar, sementara tunggakan yang masih tersisa sekitar Rp475 juta.“Data terakhir menunjukkan tunggakan kami hanya 2,2 persen,” ujarnya.

Demi menjaga stabilitas lembaga dan kualitas pelayanan, DPM hanya diberikan kepada anggota yang telah melalui proses pembelajaran pengelolaan DPM dan berprestasi baik. Jangka waktu pinjaman 13 bulan dengan dua kali angsuran, yaitu pada bulan ketujuh dan ke-13.

Saptono menegaskan, hanya anggota UPP Perikanan Sembada yang bisa mengakses bantuan DPM. Namun, tidak semua Kelompok Pembudidaya Ikan (KPI) otomatis menjadi anggota. Setidaknya, kata dia, harus punya piagam pengukuhan kelompok, jadi bukan KPI sembarangan.***

Sleman – Sejumlah warga di Sleman mengeluhkan rusaknya sejumlahsarana irigasi khususnya dimusim kemarau ini. Oleh karena itu,warga minta agar perbaikan sarana irigasi ini menjadi prioritasutama pembangunan. Demkian antara lain diungkapkan anggota Fraksi PKB DPRD SlemanH Wawan Prasetia kepada kepada wartawan di Sleman, kemarin usaimelakukan penjaringan aspirasi di wilayah Kecamatan Turi, Slemandan Tempel.

“Dari ketiga lokasi kecamatan yang kami kunjungi selama reses,masalah kerusakan irigasi mendominasi permasalahan dan memerlukantindakan cepat dalam penanganannya,” kata Wawan.

Diungkapkan Wawan, sesungguhnya tiga wilayah tersebutmerupakan daerah subur dan setiap saat lahan sawahnya bisa diolahsebagai lahan pertanian yang menghasilkan. Namun karena saranairigasi banyak rusak, di saat kemarau ini tidak bisa dilakukanpenanaman secara maksimal. “Pemkab punya kewajiban untuk melakukanpembenahan dan perbaikan saluran irigasi yang rusak tersebut,”tegasnya.

Masalah lain yang dikeluhkan warga adalah infrastruktur jalanyang masih kurang memadai. Padahal jalan merupakan salah satusarana vital yang mampu menghubungkan daerah satu ke lainnya. Sedang kenyataannya, masih ada beberapa titik yang sangatmemerlukan pengerasan atau perbaikan jalan.

“Sebagai wakil rakyat di Dewan, kami akan berusahamemperjuangkan agar perbaikan jalan bisa segera dilakukan,” tambahWawan.