Sleman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman terancam kekurangan anggaran terkait Pelaksanaan Pilkada 2015. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman hanya menyetujui anggaran Pilkada Rp 24 miliar dari pengajuan Rp 28 miliar. Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi mengatakan hal tersebut ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Menurutnya, KPU masih terus melakukan koordinasi dengan Pemda terutama soal dana tersebut. Dana Rp 24 miliar tersebut dianggap belum mampu mengakomodir tahapan baru Pilkada sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pemilu kepala daerah oleh rakyat.

“Dalam Perppu tersebut, tertulis jika setiap bakal calon kepala daerah harus mengikuti uji publik yang difasilitasi oleh KPU. Dalam uji publik tersebut akan menghadirkan akademisi dan toko masyarakat. Anggaran Rp 24 miliar yang disetujui tersebut kami nilai belum mengakomodir uji publik. Melainkan masih berdasarkan sistem Pilkada langsung sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilu,” katanya.

Berapa biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan uji publik dan KPU akan mengupayakan dari mana, Ahmad Shidqi masih belum bisa menjelaskan dengan rinci. Sebab hingga sekarang pihaknya masih menunggu petunjuk teknisnya sepeti apa, sehingga bisa dapat mereka-reka kebutuhannya berapa.

Lebih lanjut Ahmad Shidqi menuturkan, KPU Sleman bersama KPU DIY dan kabupaten lainnya sepekan sekali terus melakukan pengkajian terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tersebut. Beberapa hal yang menjadi materi diskusi seperti inventarisis kemungkinan masalah yang muncul jika Perppu itu diberlakukan.

“Apalagi dalam Perppu tersebut juga menyebutkan jika sengketa hasil pemilu bukan lagi di Mahkamah Konstitusi (MK). Melainkan Mahkamah Agung (MA). MA juga akan menunjuk empat Pengadilan Tinggi (PT) di Indonesia untuk jika ada yang kurang puas dengan hasil Pilkada. Jika belum puas lagi, bisa mengajukan kasasi ke MA. Di Yogyakarta akan menjadi satu daerah yang ditunjuk MA, kita masih belum tahu,” ujarnya.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI menempelkan stiker jajanan tidak mengandung bahan berbahaya dan sehat untuk dikonsumsi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Sleman. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2014 Dinas Kesehatan Sleman yang berlangsung di gedungSerbaguna dan lapangan Denggung Tridadi Sleman, Jumat (21/11).

Selain itu Dinas Kesehatan Sleman juga menggelar berbagai acara yang dipusatkan di gedung serbaguna Sleman dan lingkungan lapangan Denggung diantaranya Pameran jajanan anak sekolah, pencanganan stop BABS bagi 25 desa, pemeriksaan kesehatan, donor darah, lomba yel-yel anti demam berdarah oleh TABO (tanggap bocah). Sebelumnya diadakan senam masal ini dibarengkan dengan kegiatan HUT KORPRI, HKN dan HUT PGRI 2014, yang diikuti Bupati, dan pejabat Sleman serta Camat dan karyawaqn/karyawati Pemkab Sleman.

Senam yang dilakukan yakni Senam Sehat Bugar Insan dari Kementrian Kesehatan tahun 2014, dan senam aerobic. Senam diikuti sekitar 2000 peserta dan dibagikan ratusan door price dan hadiah utama Suzuki Nex yang berhasil diraih oleh Mujiati Guru SD Turi I. Pada kesempatan tersebut Sri Purnomo juga sempat mencicipi jajanan dan merasakan jajanan sehat yang diikuti oleh Sekda Sleman, Assekda, Kepala Dinas dan pejabat lain yang disediakan gratis untuk peserta yang mengikuti senam.

“Dengan stiker ini jajanan yang dimakan oleh sebagian anak-anak sekolah aman dan higienis. Untuk di Sleman stiker ini wajib dimiliki oleh para pedagang jajanan dan bagi yang belum akan terus dilakukan pembinaan oleh petugas dari Dinas Kesehatan Sleman,” kata Sri Purnomo.

Sementara untuk kegiatan senam masal dikatakan Sri Purnomo dilakukan  untuk meningkatkan derajat kesehataan masyarakat.

Sleman, InfoPublik – Di bidang pembangunan sektor pariwisata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman  di tahun 2014 menorehkan prestasi yang sungguh menggembirakan. Hal ini terlihat dari berhasilnya kembali Kabupaten Sleman menyandang penghargaan sebagai “Best Performance” untuk kategori Kabupaten dalam ajang “Travel Club Tourism Award2014”.

Ini merupakan penghargaan yang ketiga kalinya bagi Kabupaten Sleman sebagai “Best Performance” setelah penghargaan serupa tahun 2011 dan 2013. Penyerahan penghargaan sebagai Best Performance dilakukan oleh Dirjen Pengembangan Destinasi Kementerian Pariwisata Dadang Rizki Ratman, dan penghargaan sebagai Best of the Best kepada Kabupaten Gianyar dilakukan oleh Menteri Pariwisata RI Arief Yahya di Sasana Kriya TMII Jakarta, Kamis (20/11) malam.

Demikian disampaika Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Ir AA Ayu Laksmidewi TP MM usai menghadiri acara Malam Penganugerahan Travel Club Tourism Awards 2014 di Sasana Kriya TMII Jakarta, kemarin.

Penghargaan Travel Club Tourism Award (TCTA) 2014 merupakan penghargaan yang diselenggarakan Majalah Travel Club bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata Ayu pelaksanaan pada tahun 2014 merupakan pelaksanaan yang keempat kalinya. Tujuan diselenggarakannya Penghargaan TCTA 2014 adalah untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten) yang memiliki komitmen tinggi untuk membina kepariwisataan daerah masing-masing.

Adapun aspek penilaian TCTA 2014 meliputi Tata Pamong, Lingkungan Pariwisata, Industri Kreatif, Pemberdayaan Masyarakat, dan  Ekonomi Daerah. Sedangkan kategori penghargaan yang diberikan secara berurutan meliputi Best Performance, Most Improvement, Most Creativity dan Best Achievement, The Most Promising dan The Most Favorite.

Menurut Ayu bahwa perolehan penghargaan sebagai Best Performance hingga 3 kali tersebut membuktikan bahwa pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Sleman selama ini menunjukkan konsistensi yang tinggi. Oleh karenanya hal ini merupakan suatu kebanggaan dan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dimasa mendatang.

“Keberhasilan Sleman dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata tidak terlepas dari dukungan, konsolidasi dan partisipasi aktif para pelaku dan stake holder pariwisata daerah diantaranya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Sleman Travel Agent Forum (STAF), Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI), PT Taman Wisata, Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), PT Anindya, dan para pengelola destinasi wisata,” tutur Ayu.

Sleman – Selama ini Rekompak telah berhasil membangun hunian tetap (huntap) sebanyak 476 unit di Kabupaten Magelang dan di Kabupaten Sleman. Huntap tersebut dilengkapi dengan 312 titik kegiatan infrastruktur dasar permukiman dan prasarana untuk kebutuhan pengurangan resiko bencana (PRB).

Rekompak juga memfasilitasi pembangunan titik kegiatan  insfrastruktur dasar yang taersebar di 106 desa terdampak erupsi di Kabupaten Sleman, Klaten, Magelang dan Boyolali. Demikian  disampaikan Direktur Penataan Banagunan dan Lingkungan Kementerian PU RI, Adjar Prajudi saat kenduri budaya Gunung Omah di gedung pertemuan Huntap Pager Jurang, Kamis (20/11).

Hadir pada kesempatan tersebut antara lain Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX, Kepala BPBD DIY Ir Gatot Saptadi, Wakil Bupati Sleman Yunu Satia Rahayu SS MHum, Asekda Bidang Pembangunan Dra Suyamsih, Kepala BPBD Sleman Drs Julisetiono Dwi Wasito, Sekcam Cangkringan Mustadi, Kepala Desa Kepuharjo Heri Suprapto dan lainnya.

Lebih lanjut disampaikan Adjar Prajudi bahwa pembangunan huntap tersebut merujuk kepada kegiataan rehabilitasi dan rekuntruksi sektor rumah dan permukiman yang dilaksanakan melalui pendekatan relokasi permukinan dari kawasan Rawan Bencana III ke area yang lebih aman.  Relokasi tersebut dilakukan  di lahan milik warga sendiri atau relokasi mandiri dan atau ti tanah yang disiapkan pemerintah daerah atau relokasi kolektif.

Disampaikan pula bahwa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan rekompak adalah pertama, besarnya jumlah korban dan kerugian erupsi Merapi yang mencapai 386 korban tewas dan lebih dari 500 orang terluka. Sejumlah rumah di DIY dan Jawa Tengah hancur daan rusak berat. Sebanyak orang lebih harus pergi meninggalkan kampung halaman untuk menyelamatkan diri.

Totak kerugian mencapai Rp 3,62 trilyun. Tanatangan kedua adalah harapan yang sangat besar dari masyarakat untuk segera menmdapatkan penanganan secara menyeluruh, cept dan tepat. Tantangan berikutnya adalah baagaimana permukiman yang telkah dibangun tersebut  bisa menjadi permukiman yang lestari. Untuk itu perlu melakukan berbagai upaya yang bisa memberikan dasar dan landasan keberlanjutan bagi terbangunnya kawasan permukiman masyarakat berbasis ekologi dan pengurangan resiko bencana, tambah Adjar Prajudi.

Sedangkan Gubernur DIY dalam sambutan tertyulis yang dibacakan wakil Gubernur Sri Paku Alam IX antara lain menyampaikan bahwa untuk tetap melanjutkan kelnagsungan hidup para warga korban erupsi Merapi bulan oktoner 2010 silam, diperlukan program rehabilitasi dan rekontruksi maasyarakat dan permukiman berbasis Komunitas (Rekompak).

Program Rekompak tahun 2014 tersebut telah memasuki tahun ke 4. Melalui Rekompak telah dibangun kembali atau rehabilitasi ribuan rumah dan prasarana masyarakat, yang terkena dampak bencana dalam waktu yang relatif singkat. Dengan Rekompak juga telah terintegrasi elemen-eleman pemastian mutu yang ketat, pengurangan resiko bencana, pelestarian lingkungan dan konservasi warisan budaya. Karena dengan pendekatan berbasis masyarakat jauh lebih ekonomis, ketimbang penggunaan kontraktor untuk rekontruksi perumahan dan prasarana yang berskala besar.

Lebih lanjut disampaikaan bahwa dengan berakirnya program Rekompak tersebut, asset yang sudah selesai terbangun tersebut sudah menjadi milik masyarakat, harus dikelola, dioperasionalkan dan dirawat oleh masyarakat, tentu saja dibantu oleh Pemerintah Kabupaten. Pada kesempatan tersebut juga dideklerasikan permukiman layak huni berkelanjutan yang dibacakan perwakilan Huntas Kuwang Eko yang juga dukuh ex dusun Bakalan dan diikuti perwakilan penghuni Huntap se kabupaten Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali, dan dilajutkan penandatangan deklarasi.

Sedangkan isi deklarasi tersebut  antara lain waarga terdampak erupsi merapi tahun 2010 merasa senang dan bahagia atas perhatian dan kepedulian pemerintah yang telah memberikan bantuan dan stimulan kepada penghuni huntap untuk membangun kembali huntap yang telah dilengkapi dengan insfrastruktur permukiman dan sarana untuk prengurangan risiko bencana di kawasan yang lebih aman.

Penghuni huntap juga merasa bangga menmdapatkan pendampingan pemerintah dan para fasilitator dalam upaya membangun kembali kehidupan dan penghidupan di permukiman yang baru. Dan sebaga rasa syukur tersebut penghuni huntap bertekad untuk merawat dan memelihara huntap dan lingkungannya agar tetap bisa menjadi permukiman layak huni, aman dan lestari.

Sleman – Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI melantik Pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sleman dan 7 pejabat diantaranya adalah Camat. Pelantikan berlangsung di Pendopo Parasamya Pemkab Sleman, Jumat (21/11) siang. Selain Bupati, pelantikan juga dihadiri  jajaran forum komunikasi pimpinan daerah. Secara rinci pejabat yang dilantik sebanyak 22 pejabat struktural eselon III dan IV,  yang terdiri dari 7 orang camat, 2 orang Kepala Bagian, 4 orang sekretaris kecamatan, 2 orang kepala bidang, 2 orang kepala sub bidang, 4 orang kepala sub bagian dan 1 orang kepala seksi.

Adapun 7 orang camat yang dilantik adalah, Joni Suhartana Camat Pakem, Subagya Camat Ngemplak, Musta’in Aminun Camat Moyudan, Suyudi Camat Mlati, Anggoro Aji Sunaryono Camat Ngaglik, Edi Harmana Camat Cangkringan, dan Siti Wahyu Purwaningsih Camat Turi.  Sementara itu di lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sukarno SH dan Kepala Bagian Umum Drs Mardiyana, bertukar tempat.

Dalam sambutannya Sri Purnomo menyampaikan bahwa mutasi dan promosi adalah sesuatu yang wajar dalam sistem birokrasi dan kepegawaian. Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier pegawai maka pergeseran ataupun promosi di suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau di OPD yang berbeda merupakan bagian dari proses regenerasi, penataan, dan penyegaran pada organisasi perangkat daerah.

Bupati berpesan kepada camat, yang telah dilantik hari ini agar selalu memperbaiki diri. Terlebih kedepan  camat lebih dituntut untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Camat memiliki ketugasan yang cukup strategis diantaranya melakukan pengangkatan dan pemberhentian calon perangkat desa, mengevaluasi pelaksanaan tugas jabatan kepala desa, mengevaluasi APBDes, memfasilitasi kerjasama antar desa, mengkoordinasi pembinaan masyarakat desa serta melakukan pembinaan umum lainnya.

Terkait dengan pelimpahan wewenang kepada camat, bupati menekankan bahwa implikasi pelimpahan kewenangan tersebut, Camat harus memacu peningkatan kualitas pelayanan, meningkatkan koordinasi lintas SKPD dan lebih bersinergi dengan masyarakat sehingga tercipta kondisi masyarakat yang kondusif dan meningkatkan partisipasinya.

Sri Purnomo juga berpesan kepada Kabag-kabag yang baru dilantik agar alih tugas ini mampu meningkatkan fungsi Sekretariat Daerah didalam memformulasikan kebijakan, pengkoordinasian dan fasilitasi. Terlebih untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, diperlukan kecepatan pengambilan kebijakan daerah didalam mengatasi dan mengantisipasi permasalah di lapangan.