Pemkab Sleman Atur Pembangunan Menara Telekomunikasi

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus mengantisipasi dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan telah menetapkan Perda No 4 tahun 2006 tentang izin Pembangunan Menara Seluler, Perda No 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Selain itu Perda No 6 tahun 2011 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan dan Perbup No 49 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Mengenai persyaratan administrasi dan teknis untuk mendirikan menara telekomunikasi seliler tercantum pada peraturan tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Sleman, Ir Dwike Wijayanti kepada wartawan di Sleman, Jumat (5/12). Dijelaskan Dwike, dari hasil identifikasi dan pendataan atas menara telekomunikasi seluler dan BTS (Base Transceiver System)yang sudah berdiri diwilayah Kabnupaten Sleman sejumlah 322 buah, yang terdiri dari green dield (berdiri diatas tanah) dan rof top (diatas gedung) baik dengan konstruksi rangka baja maupun monopole.

“Dari jumlah tersebut yang belum berizin dan yang harus memperbaharui izin diawal tahun 2014 sejumlah 147 buah dan diakhir tahun 2014 sebagian sudah memperbarui izin sejumlah 49 buah,” kata Dwike.

Sehingga lanjutnya sisanya diharapkan dapat menyelesaikan perizinan di tahun 2015. Sudah banyak permohonan memperbarui perizinan tower, karena apabila tidak segera menyelesaikan perizinan tentu akan dikenakan penertiban oleh Pemkab Sleman.




Fanri Collection Berhasil Berdayakan Karyawan Defabel

0512 SLEMAN DEFABEL (1024 x 768)Sleman – Keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk berkarya dan mandiri. Seperti yang dilakukan Sulaeman yang tinggal di Jl Kaliurang Km 13,5 Sukoharjo Ngaglik Sleman. Meski memiliki kekurangan dikakinya namun pria asal Jawa Barat ini berhasil memberdayakan kaum difabel disekitarnya dengan menjadikannya sebagai karyawan untuk mendukung usaha kerajinan kulit yang dirintisnya sejak tahun 1994.

Ya kini Sulaeman dengan usaha yang diberi nama Fanri collection berhasil memberdayakan 12 orang defabel bahkan ada pula mantan karyawannya yang juga defabel telah berhasil mandiri membuka usaha sendiri.

“Kami memang ingin membantu para defabel untuk bisa bekerja sehingga bisa mendapatkan penghasilan sendiri,” kata Sulaeman ketika menerima kunjungan prestour Humas Sleman dan Wartawan, kemarin.

Dikatakan Sulaeman bahwa dirinya memiliki ide membuat usaha kerajinan dari kulit ikan pari dan kulit sapi setelah menjadi instruktur di Dian Manggala dan di Yakkum. Dengan bekal kemampuannya menjadi instruktur pada defabel tersebut Sulaeman memberanikan diri membuat berbagai macam kerajinan dari kulit ikan pari dan kulit sapi dan ternyata bisa berkembang hingga sekarang.

Adapun produk yang dibuat antara lain dompet pria maupun wanita, sabuk/ikat pinggang, tempat HP, tas, gantungan kunci dan lainnya. Menurut Sulaeman untuk pemasaran masih di pasaran lokal di Indonesia namun yang membeli banyak juga orang asing. Sementara omset penjualan per bulannya bisa mencapai antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Sedang harga jualnya untuk dompet antara Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta, dan untuk tas antara Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta.

“Kami juga mengirim untuk pesanan dari Bandung, Jakarta dan kota-kota besar lainnya,” kata Sulaeman yang dalam menjalankan usahanya dibantu istrinya.

Selain membuat produk untuk stok, Sulaeman juga menerima pesanan yaitu pemesan membawa bahannya sendiri. Untuk kebutuhan bahan kulitnya, Sulaeman mengaku tidak kesulitan karena ada suplayer dari Godean yang menyediakannya. Dan dalam sebulan kulit pari yang dibutuhkan antara 500 sampai 1000 lembar.

Ketika ditanya soal kenaikan harga BBM apa mempengaruhi produknya dikatakan Sulaeman hingga saat ini belum terdampak akibat kenaikan BBM.




Upacara Saparan Bekakak Jadi Unggulan Sleman

Sleman – Upacara saparan Bekakak yang diadakan di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Jumat (5/12) sore menjadi pariwisata unggulan di Kabupaten Sleman. Hal ini lantaran keunikan dari upacara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Sleman, AA Ayu Laksmidewi, mengatakan upacara budaya saparan Bekakak merupakan salah satu event besar yang diselenggarakan setiap tahun.

Upacara tersebut sudah masuk dalam kalender event Kabupaten Sleman yang mengundang anime warga, baik dari Yogyakarta maupun luar daerah. “Keunikan upacara ini selalu mengundang antusiasme masyarakat. Ini merupakan hal baik yang harus dipertahankan,” paparnya usai melepas rombongan kirab.

Ayu berharap selain terus dilestarikan, even ini juga dapat meningkatkan ekonomi warga di Kecamatan Gamping terutama di Desa Ambarketawang. Di sisi lain, even ini merupakan aset besar Kabupaten Sleman. “Kami berharap, warga secara aktif ikut dalam pelestarian budaya. Karena budaya dibangun oleh masyarakat dan pelestariannya merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua panitia, Frans Haryono, mengatakan upacara ini dilatarbelakangi ritual tolak bala yang dilakukan warga Gamping. Upacara tersebut kemudian terus dilestarikan sebagai even budaya tahunan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari pelestarian budaya leluhur. Upacara tahunan ini disambut antusias oleh warga, baik warga Gamping sendiri maupun dari wilayah lain,” paparnya.




Keberhasilan Reformasi Birokrasi Ditentukan Profesionalisme PNS

DSC_0039 (1024 x 680)Sleman – Sekda Sleman, dr Sunartono MKes mengatakan keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh profesionalisme, komitmen dan kekompakan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Karena itu seluruh anggota Korpri dituntut untuk mampu menjawab tantangan serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Sunartono ketika menghadiri Puncak acara HUT Korpri Ke 43, Hari PGRI Dan Hari Guru Nasional bersama di Gedung Serbaguna Sleman, Jumat (5/12).

Dikatakan Sunartono momen puncak acara Korpri dan HUT PGRI ini juga merupakan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja di masing-masing lembaga baik Korpri  maupun PGRI.  “Bahwa sebagian besar anggota Korpri  adalah para guru yang sangat dituntut profesionalismenya,” tutur Sunartono.

Demikian juga para guru yang belum menjadi anggota KORPRI, sebagai pendidik saat ini juga  dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerja mengingat Korpri dengan berbagai formasi jabatannya serta PGRI dengan guru sebagai anggotanya merupakan profesi yang dipilih sendiri. Dengan demikian juga harus  memahami bahwa konsekuensinya adalah dengan senantiasa mengikuti tuntutan jaman.

Dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis dan cerdas, peningkatan profesionalisme dan peningkatan kapasitas pribadi adalah dua hal mutlak yang harus dipenuhi. Terlebih lagi guna menyongsong era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015, profesi apapun akan sangat dituntut kinerjanya. Hal ini dikarenakan tuntutan akan standarisasi kinerja juga menjadi poin utama dalam kualitas kinerja.

“Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajak baik guru maupun anggota Korpri lainnya sebagai pamong projo harus mampu menyiapkan dan mendampingi masyarakat menghadapi MEA 2015 yang sarat dengan kompetisi sebagai konsekuensi berlakunya kesepakatan internasional,” katanya.

Banyak permasalahan mendasar yang masih harus dibenahi bersama seperti tingkat pengangguran yang masih merupakan nomor satu di tingkat ASEAN, pekerja  yang masih didominasi tenaga kerja tak terdidik sehingga berpengaruh pada tingkat produktifitas.

“Terkait dengan hal tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi  persaingan yang ketat.

Bagaimana menyiapkan generasi yang berkarakter serta berbudi pekerti tidak dapat dilepaskan dari pendidikan di tingkat keluarga sebagai komunitas masyarakat terkecil,” tambahnya.