Sleman – Kabupaten Sleman kembali menerima penghargaan dari Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri  Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi di Balai Kartini, Senin (8/12).

Penghargaan tersebut berkat keberhasilan  Kabupaten Sleman sesuai hasil evaluasi untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mendorong terwujutnya pemerintahan yang berorientasi kaepada hasil (result oriented government).

Keberhasilan tersebut juga diikuti 10 kabupaten/kota se Indonesia, yang menarik dari sebelas kabupaten/kota yang mendapat penghargaan tersebut empat diantaranya dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk Kabupataen Sleman dalam penghargaan tersebut mendapat nilai 70,64 atau dengan predikat penilaian “ B “. Dibandingkan dengan tahun 2013 Sleman juga mendapatkan penghargaan serupa tetapi dengan nilai 66,35 dan pada tahun 2014 ini  mengalami kenaikan menjadi 70,64.

Dari nilai tersebut terdiri dari lima konponen penilaian, yaitu Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Disamping tahun 2013, 2014, pada tahun 2012 Kabupaten juga menerima penghargaan serupa. Secara umum berdasarkan hasil penilaian dari Kemenkumham RI bahwa perencaanaan kinerja kabupataen slemaan secara umum dapat disimpulkan baik, pengukuran kinerja secara umum kualitas indikator kinerja utama pemerintah kabupaten sleman sudah baik.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi  mengajak semua aparatur negara untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, dengan meningkatkan efektivitas daan efisiensi kerja. Disamping itu revolusi mental juga dilakukan agar semangat bekerja dengan iklas dalam mengabdi kepada masyarakat, daengan selalu meningkatkan kinerja. Revolosi mental yang dimaksud adalan agar semua aparat memapu menjadi tauladan bagi masyarakat.

Sleman – Musyawarah Daerah Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) merupakan salah satu momen strategis untuk menyusun langkah dan rencana untuk lebih mengoptimalkan peran LGN-OTA Kabupaten Sleman dan memberikan kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja di masa lalu serta menyusun program-program ke depan.

Untuk itu, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Sleman menggelar Musda LGN-OTA dengan pengurus L-OTA DIY dan sejumlah perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Selasa (9/12). Hadir pada acara ini Asisten Sekda Bidang pembangunan, Dra Suyamsih MPd, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Dra Sudarningsih MSi dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Drs H Hery Sutopo MM MSc.

Sudarningsih menyampaikan bahwa dalam rangka memberikan pemenuhan kebutuhan mendasar anak-anak usia sekolah melalui bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu. Pada tahun 2013 yang lalu sejumlah siswa SMK dan 425 siswa SMA telah menerima bantuan pendidikan ini. Sedangkan pada tahun 2014 pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah  bagi siswa miskin dan rawan miskin telah dialokasikan kurang lebih Rp 12,3 miliar, untuk siswa SMA/SMK/MA.

Pada tahun 2014 jumlah bantuan anak asuh yang disalurkan sebesar Rp 33 juta untuk 270 siswa dengan rincian 260 orang siswa SD/ MI dengan alokasi bantuan per anak Rp 120 ribu dan 10 orang siswa MTs dengan alokasi bantuan per anak Rp 180 ribu. Kedepannya diharapkan pemberian jaminan pendidikan melalui beasiswa pendidikan dapat lebih ditingkatkan lagi dengan sinergi dan keterpaduan program agar dapat dicapai hasil yang lebih optimal.

Terlebih lagi menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015 nanti, Pemkab Sleman memiliki kebijakan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam proses belajar mengajar dan mutu lulusan serta relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta LGN-OTA untuk turut serta menuntaskan pendidikan bagi siswa-siswi Sleman yang kurang memiliki dana untuk sekolah.

Sleman – Hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 pukul WIB Kepala Desa Girikerto Turi, Sumaryanto di halaman gedung Barak Tempat Evakuasi Akhir memberi arahan kepada Desa tanggap bencana (Destana) yang terdiri Kepala Dukuh, PKK, Karangtaruna dan tokoh masyarakat agar warga waspada dengan meningkatnya status Merapi.

Diperintahkan Dukuh segera mengumumkan kepada warga tentang naiknya status gunung Merapi. Warga diminta tidak panik dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun demikian warga diharapkan untuk menyiapkan surat-surat dan dokumen penting serta menyiapkan kelengkapan yang diperlukan jika kondisi sewaktu-waktu meningkat dan perlu untuk mengungsi.

Sekitar pukul WIB status Merapi meningkat, dan sejumlah mobil tagana kendaraan truck, mobil pickup dan ambulan melaju dengan kencang ke arah utara untuk mengevakuasi pengungsi untuk ungsikan ke Barak Tempat Evakuasi Akhir Desa Girikerto. Sejumlah relawan dan tenaga medis menerima arus pengungsi yang masuk, beberapa korban terluka akibat kepanikan yang terjadi segera mendapat pertolongan.

Lansia dan anak-anak secara sigap mendapat perhatian khusus dari relawan. Satu orang dinyatakan hilang, dan setelah beberapa waktu dilakukan pencarian ditemukan dalam keadaan selamat. Kondisi tersebut merupakan simulasi dari gladi lapang evakuasi korban bencana alam Gunung Merapi yang dilaksanakan berpusat di gedung Barak Tempat Evakuasi Akhir Girikerto Turi.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Sleman, Hj Yuni Satia Rahayu SS MHum, Kepala BPBD DIY Gatot Saptadi, Kepala BPBD Sleman DrsJulisetiyono DW, Camat Turi Siti Wahyu Purwaningsih dan Muspika, Kepala Desa Pandowoharjo Catur Sarju Miharta, dan Kepala Desa Trimulyo Suharjono.

Setelah dilakukan gladi lapang, Gatot Saptadi mengingatkan kepada masyarakat bahwa pada jam-jam pertama dalam tanggap darurat masyarakat jangan mengharapkan adanya bantuan dari orang lain. Yang utama dalam tanggap bencana adalah kesiapan masyarakat itu sendiri dalam menghadapi situasi tanggap darurat.

Dengan simulasi yang telah dilakukan seperti hari ini masyarakat dan Tim Destana diharapkan mendapat gambaran sekenario evakuasi  yang harusdilakukan sesuai dengan standart operasional prosedur untuk menghindari korban dalam situasi bencana. Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Yuni Satia Rahayu melantik Pengurus Desa Tangguh Bencana (Destana) yang beranggotakan perangkat desa, PKK, Karangtaruna dan tokoh masyarakat Desa Girikerto. Yuni juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan gladi lapang.

Dari simulasi yang dilakukan terlihat keseriusan dan kesigapan masyarakat yang menunjukan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat kebencanaan. Yuni juga meminta masyarakat untuk ikut memelihara jalur-jalur evakuasi, serta meminta pemerintah desa untuk berkoordinasi dengan BPBD Sleman untuk melebarkan akses masuk kendaraan evakuasi ke lapangan sebelah utara gedung Barak Tempat Evakuasi Akhir Desa Girikerto.

Usai pelantikan pengurus Destana Desa Girikerto, dilakukan penandatanganan MOU antara Kepala Desa Girikerto dengan Kepala Desa Pandowoharjo dan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Sleman. MOU berisikan kesepakatan bersama untuk bekerjasama dalam penanganan evakuasi korban bencana. Ketika terjadi kejadian bencana dan dibutuhkan evakuasi lebih lanjut Desa Pandowoharjo dan Trimulyo Kecamatan Sleman siap untuk menampung pengungsi dari Desa Girikerto.

MOU selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama yg memuat program dan kegiatan utk mendukung penanggulangan bencana yang merupakan bagian dari standar operasional prosedur tanggap dadrurat bencana. Acara ditutup dengan pembukaan selubung papan nama Desa Tangguh Bencana Desa Girikerto oleh Wakil Bupati Sleman.

Sleman – Sebanyak 39 peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sleman 2014 yang dinyatakan lolos Tes Kemampuan Dasar (TKD) mengikuti pembekalan persiapan pemberkasan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman, Senin (8/12).

Mereka mendapatkan pengarahan terkait berkas apa saja yang harus dilengkapi sebagai syarat administrasi. Beberapa berkas yang harus dilengkapi antara lain surat lamaran kepada Bupati Sleman yang tertanggal 15 Desember 2014, fotocopy ijazah dan transkrip nilai serta akta mengajar bagi peserta yang melamar sebagai guru kelas, daftar riwayat hidup dan surat pernyataan bermaterai.

“Peserta wajib membuat pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri setelah pemberkasan CPNS,” kata Kepala BKD Sleman, Drs Iswoyo Hadiwarno dikantornya, Selasa (9/12).

Menurut Iswoyo selain itu, perlu dilampirkan juga Kartu Pencari Kerja atau AK-1, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Sleman, surat keterangan bebas Napza, dan surat keterangan sehat. “Untuk memudahkan peserta, kami sudah koordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman dan mereka sudah menyiapkan keperluan tes kesehatan,” papar Iswoyo.

Tes kesehatan sendiri akan dilakukan di RSUD Sleman pada Rabu (10/12). Sementara hasil tes kesehatan bisa diambil pada hari berikutnya, Kamis (11/12) di RSUD Sleman.

Sleman – Selain berfungsi memperlancar arus lalu-lintas, underpass Jombor ternyata juga turut mendukung keistimewaan DIY. Hal itu dibuktikan dengan hiasan berornamen khas Jogja di sepanjang dinding underpass tersebut.

“Karena itu, bagi siapapun yang sengaja merusak atau mencorat-coret dinding underpass ini akan diberikan sanksi. Sebab didalam regulasi Kementerian PU ada sanksinya. Nanti? akan kami mantabkan lagi dalam Perda Keistimewaan dalam sisi tata ruang,” ungkap Kepala Dinas PUP-ESDM DIY, Rani Sjamsinarsi, kemarin.

Didalam memasuki keistimewaan DIY, lanjut Rani, semua masyarakat didorong untuk turut membudayakan hidup bersih serta mencintai keindahan. Terlebih, mulai tahun ini infrastruktur yang dibangun oleh PU harus dibuat indah sekaligus jadi tempat edukasi bagi masyarakat. Ditanya soal masalah pembebasan lahan disekitar fly over Jombor, Rani menyatakan masih ada 19 bidang tanah yang belum dibebaskan.

“Diharapkan, 2015 nanti Satker PJN Wilayah DIY akan kembali menganggarkan dana untuk melakukan appraisal ulang. Jika harga appraisal itu masih juga tidak disetujui warga, maka jalan terakhir akan kita bawa ke pengadilan,” tandasnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fly Over dan Underpass Jombor, Santoso mengatakan, uji coba ini hanya dilakukan sehari saja. “Beberapa kekurangan seperti rambu-rambu petunjuk akan kami lengkapi. Setelah lengkap, seminggu jelang Natal underpass ini akan difungsikan total,” jelas Santoso.