Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan secara teknis pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Sleman diorientasikan pada 3 pola pengembangan. Wilayah Sleman Barat dominan untuk pembesaran khususnya jenis ikan lele, gurami dan udang galah karena kondisi tanahnya yang berlumpur.

“Wilayah ini menjadi penghasil utama ikan konsumsi untuk Kabupaten Sleman. Sebagian wilayah Sleman Tengah dan Timur, dengan air  jernih dan jumlah yang cukup, memberikan banyak variasi jenis ikan yang dikembangkan seperti ikan karper, grass carp, nila dan bahkan juga ikan hias seperti ikan koi,” kata Sri Purnomo, kemarin.

Menurut Sri Purnomo pesatnya perkembangan usaha perikanan di Sleman juga mengakibatkan meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Sleman. Ketersediaan ikan konsumsi pada tahun 2013 meningkat 3,98% menjadi 29,79 kg/kapita/tahun dari 28,65 kg/kapita/tahun pada tahun 2012.

“Ketersediaan ikan konsumsi  ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan ketersediaan ikan konsumsi ikan DIY sebesar 24,59 kg/kapita/tahun,” tutur Sri Purnomo.

Minapolitan di wilayah Kabupaten Sleman lanjutnya merupakan sebuah potensi yang terus dikembangkan secara terintegrasi dan berkesinambungan.  Disatu sisi Pemerintah Kabupaten Sleman harus mampu memberikan arah dan kerangka dalam pengembangan minapolitan. Disisi lain masyarakat mampu merespon peluang usaha budidaya perikanan yang besar ini.

Wilayah Sleman diungkapkan Sri Purnomo cocok untuk budidaya ikan air tawar. Berdasarkan data yang ada perkembangan perikanan di Sleman ini sampai sekarang  menunjukan prospek yang bagus. Pada tahun 2013 produksi ikan konsumsi mencapai 25, ton (meningkat 4 ton lebih dibandingkan tahun sebelumnya), benih ikan 947 jutaekor lebih. Untuk ikan hias meningkat menjadi 14 juta ekor dibanding tahun sebelumnya  yang hanya mencapai 13 juta ekor.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman pada awal 2015 ini  melakukan penyempurnaan organisasi perangkat daerah untuk lebih mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah, yang sangat menentukan kinerja pemerintah daerah yang pada gilirannya menentukan kinerja aerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Demikian antara lain dikatakan Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI di Sleman, kemarin. Menurut reorganisasi terhadap beberapa OPD selain untuk menindaklanjuti regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat juga dilakukan seiring tuntutan kebutuhan untuk memperlancar, mengefisienkan dan mengefektifkan fungsi pelayanan masyarakat.

Dikatakan Sri Purnomo pembentukan tiga lembaga baru yaitu Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, serta Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah, serta penyempurnaan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) direalisasikan pada awal 2015 ini.

“Tidak dapat dipungkiri, masih banyak kritikan dan keluhan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman terutama terkait dengan pelayanan publik dan penegakan regulasi,” kata Sri Purnomo.

Oleh karena itu penataan kelembagaan ini, merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkab Sleman untuk pelayanan publik yang lebih baik.

“Keberhasilan Reformasi Birokrasi salah satunya diukur dari kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu keberadaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu harus mampu mengeliminir keluhan, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan,” tambahnya.

Untuk itu dijelaskan Sri Purnomo bahwa di dalam operasionalnya harus berkoordinasi secara intensif dengan SKPD terkait lainnya. Demikian juga kepada SKPD yang beberapa kewenangannya harus dialihkan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu juga harus legowo dan mensupport kelancarannya, terutama dalam masa-masa transisi.

Dengan disatukannya pengelolaan urusan penanaman modal dengan pelayanan perizinan ini, Sri Purnomo berharap mampu meningkatkan iklim dan penataan investasi di Kabupaten Sleman.