Sleman – Setelah sukses melakukan ekspor ke Singapura dan Cina, produk salak pondok Sleman mengincar pasar internasional lainnya. Untuk tahun 2015 ini, pasar Eropa dan Amerika Serikat (AS) menjadi target ekspor salak pondoh Sleman.

Demikian antara lain diungkapkan Musrin dari Asosiasi Petani Salak Pondoh Sleman kepada wartawan di pusat sortir salak Dusun Trumpon Tempel, kemarin. Menurutnya, target ekspor ke negara-negara Eropa dan AS tersebut semakin dimantapkan setelah salak pondok Sleman mendapat sertifikat organik internasional.

“Sertifikat ini merupakan salah satu persyaratan agar produk pertanian dapat masuk pasar internasional. Sertifikat ini pulalah yang membuat salak pondoh Sleman bisa masuk pasar Singapura dan Cina,” kata Musrin.

Untuk ekspor ke Singapura sampai saat ini masih terus berjalan. Setiap minggu, sekitar 800 kg salak pondoh masuk Singapura dengan harga Rp per kg. Sementara untuk Cina, sebenarnya pasarnya sangat bagus. Setiap minggunya sekitar 2 ton salak pondoh bisa masuk pasar Cina. Namun ekspor ke Cina sempat terganggu dengan isu lalat buah.

Dijelaskan Musrin untuk bisa diekspor, salak pondoh ini harus melalui seleksi ketat. Dimulai dengan sertifikasi kebun salah pondoh untuk menjamin produk yang dihasilkan cukup bagus. Kemudian salak hasil panen dikirim ke pusat sortir untuk diseleksi yang memenuhi standard ekspor. Setelah diseleksi, salak pondoh yang akan diekspor ini mulai ditimbang untuk dikemas. Untuk penimbangan juga harus tepat, rata-rata sekitar 500 gram dimasukkan dalam bungkus plastik.

“Diharapkan dengan penyortiran yang ketat, produk salah pondoh Sleman bisa diterima pasar internasional,” tambah Musrin.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan potensi perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sleman, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Jika pada 2012, realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai Rp 48,189 miliar atau 104,04 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada 2013 penerimaan PBB-P2 mencapai Rp 57,6 miliar atau 128 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 45 miliar.

“Untuk tahun 2014, realisasi penerimaan PBB sebesar sebesar Rp 59,5 miliar atau 112 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp 53 miliar,” kata Sri Purnomo, Senin (19/1).

Menurutnya pada 2015 ini target yang ditetapkan adalah Rp 58 miliar. Target yang telah ditetapkan ini harus dapat tercapai bahkan terlampui, mengingat saat ini PBB telah menjadi bagian dari pajak daerah, yang sangat dibutuhkan sebagai modal pembangunan daerah mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” katanya.

Disampaikan Sri Purnomo bahwa bagi desa yang masih menerima penitipan pembayaran PBB dan kolektif dari masyarakat, mohon agar amanah tersebut dilaksanakan dan disampaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat dapat dengan senang hati membayar pajak tepat pada waktunya.

Namun demikian kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bukan sesuatu yang berdiri sendiri, perlu diimbangi dengan profesionalisme aparatur pajak, transparansi, akuntabilitas termasuk kecepatan penyampaian SPPT kepada masyarakat.***

Sleman – Sebanyak 15 Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kecamatan, Desa dan  Padukuhan menerima TPK Award tahun 2014 usai upacara 17 an di lapangan Pemda, Senin (19/1) 2015. Ke 15 TPK yang menerimaa TPK award 2014 tersebut  TPK Kecamatan Berbah sebagai terbaik I mendapat piala tetap dan uang pembinaan sebesar Rp 8 juta, TPK Kecamtan Depok terbaik II mendapat piala tetap  dan uang pembinaan sebesar Rp 6,5 juta, TPK Kecamatan  Kalasan  sebagai terbaik III mendapat piala tetap dan uang pembinaan Rp 5 juta, TPK Kecamatan Sleman terbaik IV mendapat piala tetap dan uang pembinaan sebesar Rp 3 juta dan TPK Kecamatan Tempel terbaik V mendapat piala tetap dan uang pembinaan sebesar Rp 2,5 juta.

Sedangkan TPK award tingkat Desa juara I TPK Desa Merdikorejo Tempel sebagai terbaik I mendapat piala tetap dan uang pembinaan Rp 9 juta, juara II TPK Desa Sendangtirto Berbah mendapat piala tetap dan uang pembinaan Rp 7,5 juta, juara III TPK Desa Trimulyo Sleman mendapat piala tetap dan uang pembinaan Rp 6 juta, juara IV TPK Desa Caturtunggal Depok mendapat piala tetap dan uang pembinaan Rp 3 juta dan TPK desa Wukirharjo Prambanan mendapat piala tetap dan uang pembinaan Rp 2,5 juta.

Sementara untuk TPK Award tingkat Padukuhan sebagai juara I TPK Padukuhan Gowok Caturtunggal Depok mendapat piala tetap dan uang pembinaan Rp 6 juta, juara II TPK Padukuhan Sokomartani Merdikorejo Tempal mendapat piala tetap dan uang pembinaan Rp 5,5 juta, juara III TPK padukuhan Klelen Trimulyo Sleman mendapat piala tetap dan uang pembinaan Rp 4 juta, juara IV padukuhan Karanggeneng  Purwobinangun Pakem mendapat piala tetap dan uang pembinaan Rp 3 juta, juara V padukuhan Kemasan Sendangtirto Berbah mendapat piala tetap dan uang pembinaan Rp 2,5 juta.

Piala dan uang pembinaan diserahkan Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI dan didampingi Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu SS MHum, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Kepala Badan KBPMPP dr Nurulhayah MKes.

Sri Purnomo pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa tahun 2015 ini merupakan akhir dari pencapaian target RPJMD, oleh karena itu Sri Purnomo kembali mengingatkan agar setiap instansi mempunyai langkah strategis dalam mencapai kinerja yang ditetapkan.

“Kunci keberhasilan dalam mewujutkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, salah satunya adalah melaksanakan kegiatan dengan proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, secara tepat waktu,” kata Sri Purnomo.

Karena itu Sri Purnomo berharap bulan Januari ini dapat memulai melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk mengoptimalkan output dari kinerja yang telah ditetapkan. Disampaikan pula oleh Sri Purnomo bahwa tahun 2014 yang lalu Pemkab Sleman berhasil meraih sejumlah penghargaan dan sejumlah apresiasi lain tingkat nasional. Prestasi tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus berinovasi yang muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman.

Sebagai salah satu bentuk inovasi dilihat melalui pembentukan OPD baru yakni Badan Perizinan Terpadu dan Badan Lingkungan Hidup. Upaya tersebut tentunya harus diikuti dengan perubahan pola pikir dan culture set dari seluruh birokrasi sebagai subyek untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi.