Zakat PNS untuk Bantu Penanganan Kemiskinan

Sleman – Zakat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman yang dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sleman lebih banyak diarahkan untuk penanganan masalah sosial terutama untuk penanganan kemiskinan di Kabupaten Sleman.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Baznas Sleman, dr Sunartono Mkes kepada wartawan, Senin (26/1). Dikatakan Sunartono, zakat yang dikumpulkan dari kalangan PNS itu sangat membantu dalam penganan kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan besarnya zakat penghasilan PNS yang dapat dikumpulkan cukup besar, yakni mencapai Rp 1,6 miliar pada 2014.

Dalam penyalurannya dijelaskan Sunartono, bahwa Baznas Sleman tidak begitu saja memberikan bantuan kepada warga miskin. Namun dilakukan melalui program pengembangan ekonomi. Untuk pendidikan, dananya memang tidak disampaikan secara langsung tetapi disampaikan kepada penyelenggara pendidikan agar siswa dari keluarga miskin tetap dapat melanjutkan pendidikan. Apalagi menurut Sunartono yang juga Sekda Sleman, Pemkab Sleman memiliki kebijakan semua anak di Sleman harus lulus minimal SMK.

“Dengan lulus SMK diharapkan siap bekerja,” kata Sunartono. Seraya menambahkan Baznas telah mensuport siswa SMK kelas III sebanyak 200 an siswa pada tahun 2014,” tutur Sunartono.

Dalam penyampaian zakat tersebut, Baznas Sleman bekerja sama dengan pemerintah setempat agar tidak terjadi tumpang tindih penyaluran bantuan. Pemkab Sleman juga memiliki program penanganan kemiskinan, sehingga perlu disinkronkan dengan penyaluran zakat Baznas.




Potensi Zakat PNS Sleman Bisa Capai Rp 7 Miliar

2601 SLEMAN BAZNAS (1024 x 678)Sleman – Potensi zakat dari sekitar 12 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim Kabupaten Sleman bisa mencapai sebesar Rp 7 miliar namu baru tergali sekitar Rp 1,6 miliar.  Untuk itu tahun 2015 ini Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sleman meningkatkan target penerimaan dana Baznas 50 % atau sekitar Rp 3,5 miliar.  

Hal itu disampaikan Kabag Kesra Sleman, Drs H Hery Sutopo MM MSc dalam acara Pekan Zakat Panutan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Senin (26/1). Heri menyampaikan untuk tahun 2014 telah ditasyarufkan dana Baznas sebesar Rp 1,6 miliar yakni untuk Fakir dan Miskin Rp 1,2 M, Sabililah Rp 343,8 Juta, Ibnusabill Rp 350 Ribu, dan mualaf Rp 35,6 Juta. Dengan kegiatan pekan zakat panutan diharapkan meningkatkan kesadaran akan kewajiban seorang PNS muslim dalam membayar Zakat profesi.

“Pekan zakat akan dilaksanakan 5 hari mulai 26 hingga 30 Januari 2015,” kata Heri.

Sementara itu Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan dengan kegiatan pekan zakat panutan ini diharapkan akan dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran umat Islam dalam menyalurkan zakatnya kepada Baznas Kabupaten Sleman. Oleh karena itu diharapkan kegiatan pekan zakat panutan ini dapat dioptimalkan diseluruh wilayah Kabupaten Sleman.

Kepada Baznas Sleman, Sri Purnomo berharap lebih mampu mentasyarufkan zakat dengan lebih baik dan tepat sasaran agar para penerima zakat khususnya fakir miskin benar-benar terbantu dan  terentaskan dari kemiskinannya. Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman masih cukup tinggi, pada tahun 2014 prosentase penduduk miskin Sleman adalah 11,85%, meskipun demikian angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,89%.

Sinergi dan keterpaduan semua pihak, pemerintah secara lintas sektor, swasta dan masyarakat masih harus terus dilakukan dalam menangani kemiskinan, harus diarahkan pada 2 aspek yakni upaya pengentasan masyarakat miskin dan upaya penanggulangan masyarakat agar tidak miskin serta harus integratif.




Olah Susu Kambing Etawa Omset Capai Ratusan Juta Tiap Bulan

PRODUK SUSU  ETAWA AGRO PRIMA (1024 x 680)Sleman – Kelompok Etawa Agro Prima, sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dusun Kemirikebo Desa Girikerto Kecamatan Turi, Sleman mengolah susu kambing peranakan etawa menjadi aneka olahan, seperti susu bubuk, permen karamel dan sabun. UMKM Etawa Agro Prima berdiri sejak 1999. Sebelumnya, beberapa warga setempat memang memiliki ternak kambing.

“Pada awalnya ternak biasa saja, tidak ada pemanfaatan. Lalu waktu itu ada 7 orang yang dapat pembinaan dari BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jogja). Usaha terus berkembang hingga sekarang sudah punya 35 karyawan,” kata Poniman, koordinator Kelompok Etawa Agro Prima, dirumahnya, Senin (26/1).

Diceritakan Poniman, setidaknya sekarang ada 150 orang peternak yang menyuplai susu kambing untuk diolah Etawa Agro Prima. Sekali suplai, masing-masing peternak yang berasal dan sekitar Turi dan Kaliurang tersebut umumnya menyuplai 2-5 liter.

“Setiap kali menyuplai, susunya akan kami tampung dan diakumulasikan jumlahnya. Nanti di awal bulan, baru kami berikan gajinya sesuai jumlah susu yang disuplai,” kata Poniman.

Setiap hari lanjutnya, Etawa Agro Prima mampu mengolah hingga 300 liter susu cair menjadi 200 kemasan susu bubuk. Varian rasa yang ditawarkan ada lima, yaitu rasa original, cokelat, strowberi, vanila, dan jahe. Satu kemasan berisi 250 gram susu bubuk kemudian dijual seharga Rp . Sekarang ini fokus Etawa Agro Prima adalah produksi susububuk. Kalau permen dan yang lainnya itu tergantung permintaan yang diutamakan susu bubuk dulu untuk diproduksi rutin.

Meski demikian, Poniman mengaku, pihaknya masih terkendala dalam perizinan produk. Hal itu membuat produk susu bubuk belum bisa dipasarkan melalui toko-toko moderen.

“Masih ada yang belum lolos. Sertifikasi produk organik dan P-IRT sudah, tapi sertifikat MD (Merek Dagang) belum. Susah karena biayanya terlalu banyak karena ada standar khusus,” katanya.

Kendati demikian pemasaran susu kambing bubuk milik Etawa Agro Prima sudah menjangkau wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya.

“Kami jual secara online dan masih sering diajak ikut pameran oleh pemeritah. Walau kapasitasnya masih kecil, tapi ini sudah sampai luar Jawa,” tutur Poniman.

Melihat luasnya pemasaran, tidak heran jika omset bulanan Etawa Agro Prima bisa mencapai Rp 100 juta hingga  Rp 150 juta. Sebelum lebaran tahun lalu malah sampai Rp 200 juta.

“Tapi itu omset kotor, bersihnya sekitar Rp 30 juta,” ungkap Poniman.




Sleman Terkendala Moratorium Penambahan Guru PAI

Sleman – Kepala Bidang Pelaksana Pendidikan Agama Islam (PAI) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sleman, Samsul Alam mengatakan untuk penambahan guru PAI, pihaknya terkendala moratorium yang diberlakukan Pemerintah Pusat. Padahal, setiap tahunnya banyak guru PAI yang masuk usia pensiun sehingga jumlahnya semakin berkurang.“Beberapa guru harus merangkap mengajar di sekolah yang berbeda. Hal ini terpaksa dilakukan untuk meminimalisasi dampak kekurangan guru. Jika tidak, pembejarannya tidak optimal,” kata Samsul, kemarin.

Kondisi dipersulit dengan jumlah guru PAI yang semakin berkurang lantaran pensiun.

“Misalnya, pada tahun ini akan ada 35 guru PAI yang akan pensiun. Kami tidak dapat berbuat banyak karena adanya kebijakan moratorium,” papar Samsul.

Sementara itu, kekurangan guru juga terjadi pada pendidikan agama Katholik. Menurut Pengawas Pendidikan Agama Katholik Kemenag Sleman, Dimin, kekurangan tersebut sudah lama terjadi. Guna mengatasi hal itu, di sekolah yang membutuhkan guru agama Katholik akan diperbantukan dengan guru dari sekolah lain.

“Kekurangan ini bahkan sebelum ada kebijakan moratorium dari pusat. Namun hingga saat ini belum ada penambahan,” tambahnya.




Pembangunan Pasar Sleman Molor Setahun

Sleman – Pembangunan Pasar Sleman  dipastikan tidak dapat selesai pada 2015. Hal ini lantaran kelanjutan pembangunan gagal dilakukan pasca rekanan yang menangani pembangunannya tidak dapat menyelesaikan target. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman, Nurbandi mengatakan dari target yang ditentukan dalam pembangunan tahap I, pengembang hanya dapat menyelesaikan 60 persennya saja.

Padahal, proyek pasar terpadu tersebut akan dibangun dalam dua tahap yaitu tahap I yang diselaisakan pada 2014 dan tahap II pada 2015.

“Dengan adanya pekerjaan yang belum selesai pada tahap I, otomatis kami harus menyesaikannya terlebih dahulu baru kemudian melanjutkan tahap berikutnya. Namun, pengerjaannya terkendala teknis yakni dengan adanya lelang,” kata Nurbandi, Senin (26/1).

Menurutnya, lelang tidak dapat dilakukan lantaran sisa anggaran tahap I sudah menjadi Sisa Lebih Pengunaan Anggaran (SILPA) dan hanya bisa digunakan pada APBD Perubahan saja. Sementara, APBD Perubahan baru disahkan pada September dan dapat digunakan pada Oktober.

“Bagaimana akan menyelesaikan tahap II, tahap I saja belum dapat diselesaikan. Sehingga paling mungkin proyek dapat diselesaikan pada 2016,” paparnya.

Kemoloran pembangunan tersebut akan berdampak pada mangkraknya bangunan pasar dalam jangka waktu yang panjang.

“Pasti akan diselesaikan, hanya mengalami kemoloran. Namun meskin belum dapat diteruskan pembangunannya, kami berupaya bangunan yang sudah ada tidak terbengkalai,” kata Nurbandi.