Gotong Royong Gabungan Bersihkan Taman Perdamaian Prambanan

DSC_1431bernasSleman – Sekitar 200 orang personil dari Pegawai Kecamatan Prambanan, Kodim Sleman, Kodim Klaten, PT Taman Wisata Prambanan, Desa Bokoharjo, Paguyuban PKL Prambanan, Tukang Ojek Prambanan, Koramil Prambanan, Polsek Prambanan Paguyuban Bandung Bondowoso serta masyarakat, melakukan gotong royong massal dilingkungan Taman Perdamaian Depan Kantor Kecamatan Prambanan. Gotong royong dilaksanakan Jumat (30/1) dalam rangka kegiatan Jumat bersih.

Menurut Camat Prambanan, Abu Bakar SSos MSI kegiatan gotong royong ini difokuskan untuk membersihkan Taman Perdamaian Prambanan yang selama ini kondisinya terbengkelai, banyak rumput, sampah, pohon tidak terawat dan lampu-lampu penerangan yang cukup banyak sebagian mati dan rusak.

Taman ini dikatakan Abu Bakar sebenarnya sudah dibangun dengan cukup bagus dan bila difungsikan dengan semestinya akan mendukung keindahan lingkungan dan dapat dijadikan tempat istirahat dan santai mengingat lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Sleman dan Klaten.

Namun karena kewenangan pemeliharaan belum jelas karena pembangunan oleh Dinas PU DIY dan selama ini Kecamatan juga belum menerima pelimpahan untuk depan dikatakan Abu Bakar akan dikelola dengan sebaik-baiknya dan untuk keberadaan PKL akan ditata untuk mendukung keindahan kota Kecamatan Prambanan.

Kegiatan ini juga didukung oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman dengan menurunkan 1 buah armada truk serta 1 buah truk dari PT Taman Wisata dan 2 buah armada dari bantuan masyarakat.




Komitmen PNS Dalam Membayar Zakat Perlu Dipupuk

Sleman – Meningkatkan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim dalam membayar zakat kepada yang berhak menerima bantuan pelru ditingkatkan. Komitmen PNS di Kabupaten Sleman dalam membayar zakat juga perlu terus dipupuk, meskipun pekan zakat telah ditutup tetapi zakat harus tetap jalan dan itu bisa dilakukan PNS Pemkab Sleman. Demikian disampaikan Ketua Baznas Kabupaten Sleman, dr Sunartono MKes ketika menutup Pekan Panutan Zakat di Aula Bappeda Sleman, Jumat (30/1).

Lebih lanjut disampaikan Sunartono bahwa Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) bertugas menyalurkan zakat dari PNS Kabupaten Sleman supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak menerima untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Bantuan dari Baaznas tersebut diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi produktif dan pendidikan, bukan untuk konsumtif, karena kalau untuk konsumtif hari ini diberikan besok sudah tidak ada bekasnya,” kata Sunartono.

Yang jelas lanjutnya, kalau untuk ekonomi produktif penerima zakat bisa menghasilkan sesuatu baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain dan diharapkan besok bisa, meningkat menjadi wajib zakat dengan peningkatan taraf hidupnya. Untuk meningkatkan dan penyampaikan bantuan zakat tersebut tidak hanya bantuan stimulan, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq.

Ada yang butuh bantuan modal, tetapi juga ada yang butuh bantuan pelatihan, butuh alat kerja, bahkan butuh bantuan untuk biaya pendidikan seperti yang telah dilakukan Baznas Sleman dengan melunasi biaya pengambilan ijazah.

“Yang jelas pemberian bantuan tersebut harus teliti dan cermat apakah sesuai dengan permohonan dalam proposal atau tidak dan harus dicek, termasuk sudah pernah menerima bantuan atau belum,” tambah Sunartono. 

Kalau sudah pernah menerima dijelaskan Sunartono, akan dialihkan pada yang lain yang belum pernah menerima dan sangat membutuhkan. Karena target pemberian bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan mustahiq. Sedangkan Ketua Panitia Pekan Zakat Kabupaten Sleman H Nurhuda SAg MSi melaporkan bahwa tujuan diselenggarakannya pekan zakat panutan adalah untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban seorang PNS muslim dalam membayar Zakat profesi, karena zakat merupakan perintah Allah SWT untuk orang©orang yang berhak.

Lebih lanjut dilapokan bahwa pekan zakat panutan dilaksanakan selama lima hari, mulai Senin 26 Januari 2015 sampai hari Jumat 30 Januari 2015. Sementara saat penutupan zakat panitia juga menghadirkan beberapa perwakilan penerima zakat dibidang pendidikan, bantuan ekonomi produktif dan kelompok mualaf. Salah satu penerima manfaat Paulus Giyatno menyampaikan bahwa yang semula menerima bantuan Rp 27 juta dan sekarang masih berjalan dan berkembang dengan baik.




Pemkab Upayakan Derajat Kesehatan Masyarakat Optimal

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman telah menyusun kebijakan pembangunan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

“Kebijakan tersebut meliputi perubahan paradigma, pembenahan organisasi, peningkatan profesionalisme SDM kesehatan, pembenahan sistem pembiayaan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pembenahan sistem informasi,” kata Bupati Sleman. Drs H Sri Purnomo MSI di Sleman, Jumat (30/1).

Dikatakan Sri Purnomo bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan pada sarana kesehatan milik pemerintah, menjadi prioritas utama pemerintah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan merupakan substansi dasar kebutuhan masyarakat.

Pemkab Sleman lanjut Sri Purnomo telah berupaya untuk melakukan pembenahan terhadap Puskesmas agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

“Dengan diterapkannya sertifikat ISO 9001 versi 2000 dan 2008 pada 23 puskesmas serta lima puskesmas dengan pelayanan rawat inap, diharapkan nantinya seluruh puskesmas di Kabupaten Sleman memiliki sertifikat ISO, sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman,” tutur Sri Purnomo.

Sri Purnomo menambahkan, para Kepala Puskesmas diharapkan untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Tugas kepala puskesmas ini merupakan tugas yang penting, karena harus terus mendorong peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat Sleman,” katanya.

Kepala Puskesmas juga memiliki tugas yang cukup berat, selain memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Kesehatan, Kepala Puskesmas juga melakukan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi terhadap pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga serta promosi dan kesehatan lingkungan.

“Kepala Puskesmas juga harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja puskesmas kepada pimpinan,” kata Sri Purnomo.