Sleman – Sebanyak 117 sertifikat tanah huntap kurban erupsi Merapi tahun 2010 lalu  telah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI di Pendopo Kecamatan Cangkringan, kemarin. Hadir pada penyerahan sertifikat tersebut antara lain, Kepala BPN Sleman Drs Suwito SH MKn, Plt Camat Cangkringan Edi Harmana SH, Kepala Desa Argomulyo Darjono , Kepala Desa Kepuharjo Heri Suprapto.

Sri Purnomo pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sebanyak 117 Sertifikat untuk warga huntap kurban erupsi Merapi 2010 telah diserahkan tersebut berarti tanah tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum.

“Dengan diserah-terimakannya sertifikat tanah ini, warga masyarakat memiliki kepastian hukum akan hak-hak atas kepemilikan tanah yang dimilikinya.  Dengan dimilikinya dokumen sertifikat tanah, maka status kepemilikan tanah menjadi jelas karena memiliki kekuatan yuridis dalam perlindungan hak kepemilikannya,” kata Sri Purnomo.

Selain itu program pensertifikatan ini juga merupakan upaya untuk menertibkan administrasi pemerintahan khususnya dibidang pertanahan serta  mengendalikan laju perubahan peruntukan lahan, khususnya lahan pertanian.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan tanah, sebagai rumah tempat tinggal, tempat usaha dan dan jasa, penataan kepemilikan dan pengelolaan tanah  merupakan suatu keharusan. Selama ini, Pemkab Sleman telah berusaha mengendalikan perubahan lahan pertanian, salah satunya dengan memasang papan pengumuman tentang pelarangan pengalihan fungsi lahan.

Sedangkan  Kepala BPN Sleman, Suwito menyampaikan bahwa sertifikat untuk Kecamatan Cangkringan yang sudah jadi terdiri Desa Kepuharjo ada 516, Umbulharjo 185, Glagaharjo 310, Wukirsari 331 dan Argomulyo ada 260.

“Sementara yang belum jadi untuk seluruh Kecamatan Cangkringan ada 413 sertifikat,” katanta.

Ditambahkan pula bahwa sertifikat konsolidasi yang sudah jadi untuk Desa Umbulharjo dan Kepuharjo ada yang terdiri Pangukrejo 486, Pelemsari 167,Kopeng 2015, Jambu 230, Kaliadem 292 dan Petung 325.

Sleman – Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PBB P2, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus berupaya menyempurnakan mekanisme pelayanan PBB dengan upaya mempercepat proses penerbitan dan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Pemerintah Desa untuk diteruskan kepada masyarakat.  Penyampaian SPPT PBB pada bulan Januari 2015 ini diharapkan masyarakat segera menerima SPPT PBB dan segera membayarnya tanpa menunggu batas jatuh tempo 30 September 2015.

Demikian disampaikan Kepala Dipenda Sleman, Drs Suhardo dalam acara penyerahan SPPT PBB P2  di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Kamis (15/1). Acara juga dihadiri oleh Ketua DPRD Sleman, Pimpinan BPD Cabang Sleman, Pimpinan BRI Syariah DIY, Pimpinan BRI Sleman, Pimpinan BNI 46 Bulaksumur, Assek III, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Sleman. Dalam acara ini juga diundang pimpinan perusahaan di Sleman untuk menerima SPPT PBB dari Bupati Sleman secara langsung.

Suhardo menambahkan untuk tahun 2015 tidak ada kenaikan NJOP dan untuk pokok ketetapan PBB P2 sejumlah lembar dengan nilai nominal Rp 74,21 miliar. Untuk pembayaran Pemkab Sleman telah menjalin kerjasama dengan BPD dan BRI Syariah dan sedang dalam penjajagan dengan BNI 46 dan BRI.

Penyerahan SPPT PBB P2 diawali dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala desa dan Bupati Sleman serta penyerahan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak bagi perusahaan dan swasta oleh Bupati Sleman secara simbolis diserahkan kepada pengelola Hyaat Hotel, Hotel Ambarukmo, Rich Hotel, Amplaz, Jogja City Mall, Angkasa Pura, UPN,UII, Mustika Princes Hotel, STIE, dan Indoland.

Sementara Sri Purnomo menyampaikan bahwa kesadaran dan ketaatan seluruh warga masyarakat Sleman dalam membayar pajak, merupakan bentuk kepedulian masyarakat yang sangat besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman. Namun demikian kesadaran masyarakat terhadap penunaian kewajiban membayar PBB masih perlu ditingkatkan.

Untuk mendukung kesuksesan pembayaran PBB oleh masyarakat, perlu diimbangi dengan peningkatan profesionalisme aparatur pajak termasuk kecepatan penyampaian SPPT PBB kepada para wajib pajak.

Dengan penyampaian SPPT PBB lebih awal, diharapkan lebih mendorong para wajib pajak untuk sesegera mungkin membayar pajak. Oleh karena itu Sri Purnomo minta kepada seluruh Kepala Desa untuk segera mendistribusikan SPPT PBB ini kepada para Dukuh, dan turut serta memantau pembayaran PBB masyarakat sehingga dapat selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sleman – Produksi bahan bangunan berupa genteng di sentra industri genteng Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Sleman mengalami penurunan drastis seiring dengan musim hujan.

“Pada musim hujan ini produksi genteng turun hingga 50 persen.

Selain itu produksi genteng juga terkendala semakin sulitnya mencari bahan baku tanah liat,” kata perajin genteng di Sidoluhur, Tugiono, Kamis.

Menurutnya, hujan sangat memengaruhi aktivitas pengeringan hasil cetakan genteng, baik yang pres maupun tradisional. Jika biasanya dalam sehari mampu memproduksi sekitar 400 biji genteng, saat kondisi hujan seperti ini hanya bisa memproduksi sekitar 200 biji saja.

Tugiono menambahkan dengan kondisi hujan ini waktu pengeringan jauh lebih lama, yakni bisa mencapai satu minggu baru kering.

“Proses pengeringan hampir satu minggu itupun kadang pengeringan tidak maksimal,” katanya.

Tugiono mengatakan, selain terkendala masalah pengeringan, perajin genteng saat ini juga dihadapkan semakin sulitnya mencari bahan baku berupa tanah liat.

“Harga tanah liat saat ini juga semakin naik setelah kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Meskipun harga BBM sudah turun sedikit, harga tanah liat tidak otomatis ikut turun,” katanya.

Ia mengatakan, untuk harga tanah liat per satu rit mobil pick up saat ini bisa mencapai Rp 400 ribu, sementara untuk satu truk mencapai Rp 700 ribu. Harga tanah liat tersebut naik sekitar Rp100 ribu dari harga sebelumnya. Sedangkan perajin genteng lainnya Widodo mengatakan, musim hujan ini tidak hanya menyebabkan sulitnya proses pengeringan, tetapi juga naiknya harga genteng di pasaran. Sebelumnya dari setiap genteng dijual Rp 1,3 juta, melonjak menjadi Rp 1,7 juta.

Menurut Widodo masyarakat Sidoluhur Godean ini, mayoritas menggantungkan hidup dari membuat genteng tanah liat serta batu bata. Selama ini produksi genteng dan batu bata dipasarkan di sejumlah daerah seperti Wonosari, Gunungkidul, Bantul hingga Klaten, Jawa Tengah.

Sleman – Aliran Sungai Pete di Dusun Carikan Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Sleman meluap setelah wilayah tersebut dilanda hujan deras selama lebih dari tiga jam, Senin (12/1) malam lalu.

Akibatnya, luapan air beserta sampah dan material lain sempat menerjang permukiman warga serta lahan pertanian di sekitarnya. Camat Kalasan, Drs Samsul Bachri mengatakan setidaknya terdapat tiga dusun di Tamanmartani yang terdampak banjir, yaitu Klurak Kembar, Candimulyo, dan Karangmojo Kalasan.

“Ada puluhan rumah yang sempat tergenang banjir. Sekitar tiga hektare lahan pertanian, baik tanaman padi maupun cabai juga ikut terendam,” kata Samsul, kemarin.

Samsul menjelaskan Dusun Klurak menjadi wilayah terdampak paling parah. Sebab di Klurak ada satu keluarga yang mengungsi ke rumah tetangga.  Pada saat banjir ketinggian air mencapai sekitar 20 sampai 30 sentimeter. Banyak sampah yang menyumbat gorongan di Dusun Carikan sehingga airnya meluap ke mana-mana.

Sementara itu, sekitar 50 orang relawan dan warga setempat langsung kerja bakti berusaha mengurai sampah yang menyumbat gorongan di Carikan. Demi kelancaran proses, aliran listrik di sekitarnya dipadamkan sementara dan sebuah pohon di tengah sungai pun ditebang tim relawan.

Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman telah memasang dua Early Warning System (EWS) di Dusun Gunungharjo Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan. Lokasi tersebut diprioritaskan karena pada awal Desember 2014 lalu, ada sebuah batu besar longsor menimpa rumah penduduk setempat. Selain warga setempat, BPBD Sleman juga didukung tim dari Teknik Fisika UGM.

“Sebenarnya ada enam lokasi yang rawan longsor di Prambanan. Tapi kami masih memetakan titik mana saja yang perlu dipasang EWS,” kata Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Sleman, Heru Saptono, kemarin.

Heru menambahkan, pihaknya telah mensosialisasikan pemasangan EWS kepada warga sekitar pada tiga pekan lalu. Selain memberikan pemahaman soal cara kerja EWS, warga pun diminta untuk menjaga EWS agar tidak dirusak oleh oknum tidak bertanggungjawab.

Satu paket EWS terdiri dari dua macam komponen, yaitu alat pengendali sistem dan tiga sirine. Rony Wijaya, anggota tim dari Teknik Fisika UGM juga mengatakan, EWS dirancang tahan iklim tropis sehingga alat tersebut tidak akan rusak meski terkena hujan dan sengatan sinar matahari. Pembangkit daya berupa baterai juga mampu bertahan hingga satu tahun. Sebab, ketika dipasang dalam posisi standby, EWS tidak membutuhkan listrik dari pembangkit daya.

Meski demikian, lanjut Rony, idealnya kondisi baterai perlu dicek pada enam bulan setelah pemasangan. “Jika saat dibunyikan ternyata suara sirine masih kencang, berarti masih aman. Tapi setelah satu tahun harus dicek semua dan sebaiknya bateri diisi ulang,” jelas Rony.

Dalam kondisi lingkungan terbuka, sirine EWS sebenarnya bisa terdengar pada radius tiga sampai empat kilometer. Namun, hal itu tidak berlaku di perbukitan Prambanan. Tim bahkan harus berkali-kali memastikan anggota tim yang bersiaga di rumah penduduk yang berjarak sekitar 100 meter dari pemasangan EWS mampu mendengar bunyi sirine dengan jelas.

“Khusus di Prambanan, ternyata banyak peredamnya, terutama berupa pepohonan. Di depan rumah penduduk juga jalan raya sehingga suara sirine kemungkinan kalah dengan suara kendaraan yang melintas. Jadi kami mengarahkan ketiga sirine hanya ke satu sisi agar suaranya lebih nyaring, yaitu ke bawah,” papar Rony.