Sleman – Selama libur Natal 2014 dan tahun baru 2015 berbagai destinasi wisata di Kabupaten Sleman dikunjungi sebanyak wisatawan. Jumlah tersebut melampaui target sebesar 122,64% dari angka yang ditetapkan sebanyak wisatawan. Demikian dinyatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Ir AA  Ayu Laksmidewi TP MM dikantornya, Rabu (7/1).

Menurut Ayu pencapaian tersebut dicatat selama 15 hari sejak tanggal 21 Desember 2014 hingga 4 Januari 2015. Hal ini cukup menggembirakan meskipun ternyata selama liburan tersebut banyak terjadi turun hujan. Ini tentu memberikan pengaruh yang positif terhadap angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman. Akumulasi angka kunjungan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru 2015 silam dihitung selama 15 hari sejak tanggal 21 Desember 2014 – 4 Januari 2015 di berbagai destinasi wisata.

Penyebaran kunjungan wisatawan tersebut meliputi kunjungan ke obyek wisata Kaliurang sebanyak wisatawan (diantaranya Taman Nasional Gunung Merapi/ TNGM , Taman Rekreasi Anak , Jeep Wisata Kaliurang , Museum Ullen Sentalu ).

Kemudian kunjungan Volcano Tour Cangkringan (pengguna Jeep Wisata Cangkringan , kendaraan roda dua , roda empat , dan roda enam/ bus 151), Candi Prambanan  ( wisnus/wisatawan nusantara dan wisman/wisatawan mancanegara), Candi Ratu Boko  ( wisnus dan 171 wisman), Monumen Jogja Kembali , Museum Gunungapi Merapi (MGM) , Museum Affandi  ( wisnus 136 wisman), dan ke desa wisata sebanyak wisatawan, yang diantaranya berkunjung ke desa wisata Pulesari (termasuk pengunjung dalam agenda pentas seni dalam upacara adat Pager Bumi), Pentingsari 433, Tanjung 287, Gamplong 150, dan Grogol 300 wisatawan.

“Dari data kunjungan tersebut Candi Prambanan, Kaliurang dan Volcano Tour Cangkringan, masih menjadi destinasi unggulan, disusul Monjali, Museum Gunungapi Merapi (MGM) dan desa wisata,” kata Ayu.

Pada tahun ini lanjutnya beberapa desa wisata sudah menjadi alternatif pilihan yang cukup menakjubkan angkanya. Kedepan diharapkan desa wisata akan lebih banyak lagi menarik wisatawan baik untuk aktivitas live-in, outbond maupun aktivitas belajar seni dan budaya lokal setempat.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI, meminta warga untuk mengedepankan dialog dalam menyikapi adanya pembangunan apartemen. Hal tersebut disampaikan pasca munculnya penolakan pembangunan apartemen yang dilakukan oleh warga Gadingan, Desa Sinduharjo Ngaglik.

Sri Purnomo mengatakan perlu adanya pemahaman bersama antara warga dengan pengembang apartemen sehingga dicapai titik temu. Sehingga masyarakat bisa memahami pertumbuhan perekonomian akan membawa dampak hal positif untuk kesejahteraan masyarakat.

“Ada investasi jangan dihambat. Harus bisa dipahami lebih jernih dan luas, sehingga ada titik pemahaman bersama,” kata Sri Purnomo, kemarin.

Kendati demikian, menurutnya Pemkab tetap mengedepankan kontrol dalam pertumbuhan apartemen dengan peraturan yang ada, yaitu melalui penerapan peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Karena itu untuk pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dengan ketentuan tersebut.

“Sehingga bila dari sisi tata ruang terpenuhi, maka diperbolehkan. Termasuk harus dikomunikasikan dengan baik. Untuk itu, pengembang harus menaati regulasi perizinan tersebut,” katanya.

Sri Purnomo menjelaskan untuk perizinan juga hanya akan memproses bagi yang lengkap persyaratan dan sesuai dengan prosedur yang ada. Bila hal itu tidak terpenuhi, pengajuan izinnya tidak akan memprosesnya.

“Sebaliknya jika aturan sudah dipenuhi dan tidak bertentangan dengan Perda tata ruang dan wilayah, maka tidak bisa menolaknya. Sehingga, dengan langkah ini diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya menjelaskan.

Sleman – Sebanyak 62 sekolah yang ada di Kabupaten Sleman tidak melanjutkan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 (K13). Sebagian besar sekolah yang tidak melanjutkan K13 lantaran tidak siap dalam penerapannya. 

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Sleman, Arif Haryono SH mengatakan kendala yang dihadapi oleh sekolah cukup bervariasi. Namun secara garis besar, masalah yang dihadapi oleh sekolah terjadi pada pendekatan pembelajaran dan penilaian siswa.

“Sebelumnya sudah kami sampaikan, bagi sekolah yang baru menerapkan K13 selama satu semester, diperbolehkan untuk melanjutkan ataupun kembali ke kurikulum lama (2006). Hingga saat ini berbagai keberatan dari sekolah yang tidak melanjutkan sudah kami tampung dan akan dievaluasi,” kata Arif, Rabu (7/1).

Menurut Arif, data Disdikpora Sleman, dari 716 sekolah, sebanyak 654 sekolah yang tetap melanjutkan K13. Jumlah tersebut terdiri dari 463 SD, 99 SMP, 36 SMA, dan 56 SMK. K13 sendiri diterapkan bagi siswa kelas I,II,IV dan V di tingkat SD, kelas VII dan VIII di tingkat SMP, serta kelas X dan XI di tingkat SMA dan SMK.

Selanjutnya, kata dia, Disdikpora akan melakukan pendampingan terhadap sekolah terkait kelanjutan penerapan kurikulum ini. Khusus bagi sekolah yang tidak melanjutkan K13, pihaknya akan mengintensifkan pendampingan terutama pada pemecahan permasalahan yang menjadi kendala penerapan kurikulum ini.

“Untuk itu, kami kami pilah permasalahan yang dihadapi sekolah dan guru, apakah kesulitan dalam pendekatan pembelajarannya, atau pada penilaian siswa, bahkan bisa jadi keduanya,” tutur Arif.

Sleman – Jalan beraspal mulus sepanjang 600 meter dengan lebar 3 meter telah berhasil dibangun warga di dusun Kledokan Selomartani Kalasan dengan biaya Rp 111,700 juta . Biaya sebesar tersebut berkat swadaya masyarakat dusun Kledokan, yang kebetulan sebagai domisili Kepala Desa Selomartani Dra Nur Hidayati. Peresmian jalan tersebut telah dilakukan Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI yang ditandai dengan pengguntingan pita yang dilajutkan peninjauan dengan naik kereta kencana yang dikusiri Kepala Desa Selomartani, dengan diringi Bregodo dari warga setempat berjumlah 40 orang. Ikut  dalam kereta tersebut Muspika kecamatan Kalasan antara lain Camat Kalasan Drs Samsul Bachri MM dan tokoh masyarakat  Syafarudin Alwi yang juga donatur pembangunan Masjid Al-Islam.

Disamping meresmikan jalan Sri Purnomo juga menandatangani prasasti dimulainya pemugaran Masjid Al-Islam . Masjid dengan anggaran biaya Rp 800 juta  sampai saat ini sudah menghabiskan biaya Rp184 juta  dengan kondisi baru lantai satu dan dua, sementara untuk dinding dan atas belum dimulai. Pada kesempatan tersebut bupati sleman minta agar jalan yang telah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit tersebut dirawat dengan baik agar mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan tahan lama, dan apabila ada kerusakan agar segera diperbaiki tidak perlu ditunda bahkan menunggu lebih lama, hal tersebut agar tidak lebih parah lagi.

Menyinggung kondisi Masjid yang belum selesai dipugar, seandainya bisa digunakan untuk ibadah sebaiknya digunakan . Karena bedanya Masjid dan bangunan yang lain, kalau Masjid meskipun belum jadi tetapi bisa digunakan atau ditempati untuk ibadah, tetapi kalau bangunan yang lain sebelum jadi belum bisa digunakan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dengan telah selesainya pembangunan jalan ini bukan berarti tugas dan tanggung jawab warga telah selesai. Justru tugas dan tanggungjawab yang lebih berat telah menanti, yakni menjaga dan memelihara sarana jalan yang telah dibangun. Apabila ada kerusakan yang ditemui, sekecil apapun hendak­nya segera diperbaiki, jangan sampai kerusakan yang terjadi semakin parah. Dengan pemeliharaan yang baik maka sarana jalan ini akan dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu yang cukup lama.

“Mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah, pembangunan jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan inisiatif dan dukungan dari seluruh masyarakat,” kata Sri Purnomo.

Dengan demikian lanjutnya inisiatif masyarakat secara mandiri dalam pembangunan jalan sangat diperlukan. Semakin tingginya kepedulian dan kemandirian masyarakat akan semakin mempercepat dan memperlancar pembangunan jalan di wilayah Sleman.

Sleman – Sekda Sleman, dr Sunartono MKes mengatakan keberadaan lembaga promosi wisata atau yang disebut Badan Promosi Pariwisata Sleman (BPPS) pada tahun 2015 ini masih tetap dibutuhkan keberadaannya untuk membantu mempromosikan pariwisata di Kabupaten Sleman.

“Sebagai lembaga yang membantu mempromosikan pariwisata di Sleman keberadaan Badan Promosi Pariwisata Sleman masih tetap dibutuhkan sebab untuk menarik kunjungan wisatawan ke Sleman tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman saja. Karena itu butuh kerjasama pemerintah dan para pelaku pariwisata,” kata Sunartono kepada wartawan di Sleman, Selasa (6/1).

Dikatakan Sunartono, selama tahun 2014 berkat kerjasama para pelaku pariwisata dan stakeholder memang berhasil menaikkan kunjungan wisata di Kabupaten Sleman termasuk juga didalamnya BPPS.

BPPS sendiri lanjut Sunartono ditangani para pelaku wisata atau travel agen sebagai pengurusnya dan BPPS mendapat bantuan  Pemkab Sleman dari pengembalian pajak hotel sebesar 5 persennya. “Pada bulan Mei 2015 kepengurusan BPPS akan berakhir dan kami persilahkan para pelaku pariwisata di Sleman memilih sendiri pengurusnya yang baru,” kata Sunartono. ***