Sleman – Hujan yang mengguyur wilayah DIY beberapa hari terakhir ini berdampak pada merebaknya penyakit Demam Derdarah Dengue (DBD). Terkhusus untuk wilayah Sleman bagian timur, RSUD Prambanan setidaknya menangani 27 pasien yang mengidap DBD. Data tersebut diperoleh terhitung dari 1 Januari hingga 25 Januari 2015 lalu.Maryadi selaku Kasi Pelayanan Medis RSUD Prambanan menuturkan kendati data pasien DBD terbilang tinggi, hal itu juga merupakan suatu indikasi bahwa kesadaran masyarakat tentang bahaya DBD juga meningkat. Dia menilai saat ini masyarakat lebih cepat tanggap dalam mendeteksi gejala DBD.

“Bila penanganan dilakukan secara cepat, tingkat kesembuhan pasien juga akan meningkat,” jelas Maryadi, kemarin.

Ditambahkannya, dari data yang didapat  bahwa DBD di tahun 2015 ini akan diprediksi meningkat secara jumlah. Dijelaskannya, penyakit yang disebarkan nyamuk Aedes Aegepty dan mengakibatkan menurunnya trombosit darah merah pada penderita adalah penyakit langganan ketika datanya musim penghujan.

Meskipun dalam kurun waktu dua tahun, rumah sakit mendata ada penurunan kasus DBD, yaitu tahun 2013 sebanyak 280 kasus, sedang tahun 2014 ada 250 kasus, Maryadi menuturkan untuk tahun 2015 trennya justru akan mengalami peningkatan.

“Hal ini dilihat dari awal tahun ini saja sudah tercatat 27 orang yang dirawat,” jelasnya.

Sleman – Belasan warga Desa Balecatur Kecamatan Gamping Sleman bersama Aliansi masyarakat peduli hukum (Ampuh) Jogja mengadakan aksi demo di kantor Bupati Sleman, Selasa (27/1). Aksi selain membawa poster dan orasi juga disampaikan melalui teatrikal yang menuntut Kepala Desa Balecatur Gamping, Sebrat Haryanti untuk dinonaktifkan dari jabatannya Kades karena tersangkut kasus hukum sebagai terdakwa kasus penggelapan dan penipuan petani.

Selain menyampaikan orasinya secara bergantian, warga Balecatur juga ingin menemui Bupati untuk menyampaikan aspirasinya. Setelah dilakukan pembicaraan antara koordinator aksi dengan petugas Satpol PP, warga bisa diterima Bupati Sleman tetapi hanya 3 perwakilan. Namun dari warga minta 6 orang ditambah pendamping, akhirnya disepakati untuk melakukan dialog bersama Bupati sebanyak 10 orang, 7 orang diantaranya adalah warga Balecatur dan 3 orang lainnya adalah pendamping.

Selanjutnya perwakilan warga diterima Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI di ruang Sekda B bersama Asisten I Sunaryo, Kabag Hukum Hery Dwi Kuryanto SH dan Camat Gamping. Pada kesempatan tersebut beberapa warga menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi terkait kepemimpinan Kades Balecatur yang dinilai sudah meresahkan warga Balecatur, bahkan hingga saat ini status Kades Balecatur sudah menjadi terdakwa dan kasusnya sedang disindangkan tetapi yang bersangkutan masih aktif menjalankan tugas sebagai Kades.

Untuk itu warga minta ketegasan Pemkab Sleman untuk menonaktifkan Kades Balecatur. Menanggapi masalah ini Bupati Sri Purnomo menyampaikan Pemkab Sleman menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak ingin mencampuri persoalan hukum yang dihadapi Kades Balecatur. Dan terhadap berbagai permasalahan yang disampaikan warga, Bupati menyatakan menampung dan akan mengkoordinasikan dengan instansi terkait.

Sri Purnomo juga menyatakan tidak pernah memberikan tandatangan terhadap surat permohonan penangguhan penahanan Kades Balecatur. Sedang Kabag Hukum Sleman, Hery membenarkan Kades Balecatur belum dinonaktifkan atau diberhentikan sementara dari jabatannya hal ini karena lebih diutamakan pada posisi pelayanan masyarakat. Apalagi dengan pertimbangan saat ini posisi Sekdes Balecatur juga kosong. Sehingga kalau dinonaktifkan akan terjadi kekosongan jabatan dan dikhawatirkan pelayanan masyarakat tidak bisaberlangsung.

“Untuk pengisian Sekdes saat ini sedang dalam masa transisi pengaturannya sehingga Pemkab Sleman belum bisa melakukan pengisian Sekdes,” kata Hery.

Jika sebelumnya Sekdes diisi PNS maka Pemkab Sleman bisa menunjuk PNS untuk jadi Sekdes. Namun karena ada peraturan baru pengisian Sekdes melalui seleksi dan pemilihan sehingga butuh waktu untuk melaksanakannya.

Sleman – Sebanyak 48 orang telah dilantik menjadi pejabat eselon III, IV dan Kepala Sekolah, 1 orang dilantik menjadi pejabat eselon III b yaitu Sri Adi Marsanto ST MA sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sarana dan prasarana Pendidikan Dikpora, 8 orang sebagai pejabat eselon IV a, 5 orang sebagai pejabat eselon IV b, 34 orang sebagai Kepala Sekolah Dasar. Pelantikan dilakukan oleh Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman, Selasa (27/1).

Ke 48 terlantik tersebut kebanyakan rotasi jabatan dan sebagian kecil yang promosi. Hadir pada kesempatan tersebut antara lain Sekda Sleman dr Sunartono MKes, semua Asekda dan Kepala SKPD. Usai pelantikan Sri Purnomo menyampaikan bahwa Kepala sekolah, merupakan figur yang menjadi contoh dan panutan bagi para guru dan para siswa dalam hal pembentukan karakter baik dalam hal disiplin, maupun dalam hal etika dan moral.

Terlebih lagi pendidikan merupakan hal yang penting, karena memberikan pengetahuan dan juga memberikan pendidikan tentang etika pergaulan, penanaman nilai – nilai agama, moral, budi pekerti bagi anak didik. Disamping itu diperlukan juga kesiapan mental dan ketangguhan karakter untuk mereduksi dampak negatif dari keterbukaan informasi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Kepala Sekolah memiliki tugas yang komplek yaitu sebagai pemimpin dari organisasi sekolah, manajer, motivator, pendidik, administrator, dan sekaligus sebagai supervisor dari seluruh perangkat organisasi sekolah dalam mencapai tujuan bersama yang tertuang dalam visi misi sekolah. Terlebih lagi pada tingkat sekolah dasar, tidak terdapat petugas urusan tata usaha untuk membantu seorang kepala sekolah dalam pengadministrasian dokumen-dokumen sekolah.

Selain itu lanjut Sri Purnomo, Kepala Sekolah juga bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS. Kepala Sekolah memiliki peranan strategis yaitu mengatur pembiayaan operasional sekolah melalui dana BOS. Selain dana BOS, kepala sekolah juga memiliki peranan yang tidak kalah penting yaitu dalam manajemen pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan aset. Diharapkan pada tahun depan kinerja para kepala sekolah yang baru dilantik ini, dapat meningkatkan kualitas kelulusan siswa di lingkungan Kabupaten Sleman.

Sementara untuk pelantikan Kepala Puskesmas dikatakan Sri Purnomo, memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Tugas ini merupakan tugas yang penting, karena saudara-saudara harus terus mendorong peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat Sleman,” kata Sri Purnomo.

Kepala Puskesmas memiliki ketugasan yang cukup berat, selain memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Kesehatan, Kepala Puskesmas juga melakukan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi terhadap pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga serta promosi dan kesehatan lingkungan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja Puskesmas kepada pimpinan.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Dinas Kesehatan, telah menyusun kebijakan pembangunan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kebijakan tersebut meliputi perubahan paradigma, pembenahan organisasi, peningkatan profesionalisme SDM Kesehatan, pembenahan sistem pembiayaan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pembenahan sistem informasi.

Upaya peningkatan mutu pelayanan pada sarana kesehatan milik pemerintah, menjadi prioritas utama pemerintah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan merupakan substansi dasar kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, Pemkab Sleman telah berupaya untuk melakukan pembenahan terhadap Puskesmas agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan diterapkannya sertifikat ISO 9001 versi 2000 dan 2008 pada 23 Puskesmas serta 5 Puskesmas dengan pelayanan rawat inap, Sri Purnomo berharap nantinya seluruh Puskesmas di Kabupaten Sleman memiliki sertifikat ISO, sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman.

Sleman – Zakat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman yang dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sleman lebih banyak diarahkan untuk penanganan masalah sosial terutama untuk penanganan kemiskinan di Kabupaten Sleman.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Baznas Sleman, dr Sunartono Mkes kepada wartawan, Senin (26/1). Dikatakan Sunartono, zakat yang dikumpulkan dari kalangan PNS itu sangat membantu dalam penganan kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan besarnya zakat penghasilan PNS yang dapat dikumpulkan cukup besar, yakni mencapai Rp 1,6 miliar pada 2014.

Dalam penyalurannya dijelaskan Sunartono, bahwa Baznas Sleman tidak begitu saja memberikan bantuan kepada warga miskin. Namun dilakukan melalui program pengembangan ekonomi. Untuk pendidikan, dananya memang tidak disampaikan secara langsung tetapi disampaikan kepada penyelenggara pendidikan agar siswa dari keluarga miskin tetap dapat melanjutkan pendidikan. Apalagi menurut Sunartono yang juga Sekda Sleman, Pemkab Sleman memiliki kebijakan semua anak di Sleman harus lulus minimal SMK.

“Dengan lulus SMK diharapkan siap bekerja,” kata Sunartono. Seraya menambahkan Baznas telah mensuport siswa SMK kelas III sebanyak 200 an siswa pada tahun 2014,” tutur Sunartono.

Dalam penyampaian zakat tersebut, Baznas Sleman bekerja sama dengan pemerintah setempat agar tidak terjadi tumpang tindih penyaluran bantuan. Pemkab Sleman juga memiliki program penanganan kemiskinan, sehingga perlu disinkronkan dengan penyaluran zakat Baznas.

Sleman – Potensi zakat dari sekitar 12 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim Kabupaten Sleman bisa mencapai sebesar Rp 7 miliar namu baru tergali sekitar Rp 1,6 miliar.  Untuk itu tahun 2015 ini Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sleman meningkatkan target penerimaan dana Baznas 50 % atau sekitar Rp 3,5 miliar.  

Hal itu disampaikan Kabag Kesra Sleman, Drs H Hery Sutopo MM MSc dalam acara Pekan Zakat Panutan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Senin (26/1). Heri menyampaikan untuk tahun 2014 telah ditasyarufkan dana Baznas sebesar Rp 1,6 miliar yakni untuk Fakir dan Miskin Rp 1,2 M, Sabililah Rp 343,8 Juta, Ibnusabill Rp 350 Ribu, dan mualaf Rp 35,6 Juta. Dengan kegiatan pekan zakat panutan diharapkan meningkatkan kesadaran akan kewajiban seorang PNS muslim dalam membayar Zakat profesi.

“Pekan zakat akan dilaksanakan 5 hari mulai 26 hingga 30 Januari 2015,” kata Heri.

Sementara itu Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan dengan kegiatan pekan zakat panutan ini diharapkan akan dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran umat Islam dalam menyalurkan zakatnya kepada Baznas Kabupaten Sleman. Oleh karena itu diharapkan kegiatan pekan zakat panutan ini dapat dioptimalkan diseluruh wilayah Kabupaten Sleman.

Kepada Baznas Sleman, Sri Purnomo berharap lebih mampu mentasyarufkan zakat dengan lebih baik dan tepat sasaran agar para penerima zakat khususnya fakir miskin benar-benar terbantu dan  terentaskan dari kemiskinannya. Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman masih cukup tinggi, pada tahun 2014 prosentase penduduk miskin Sleman adalah 11,85%, meskipun demikian angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,89%.

Sinergi dan keterpaduan semua pihak, pemerintah secara lintas sektor, swasta dan masyarakat masih harus terus dilakukan dalam menangani kemiskinan, harus diarahkan pada 2 aspek yakni upaya pengentasan masyarakat miskin dan upaya penanggulangan masyarakat agar tidak miskin serta harus integratif.