Sleman – Ketua KONI Kabupaten Sleman, Ir Pramana mengatakan Pada tahun 2015 ini akan berlangsung Porda DIY yang dilaksanakan di Kulonprogo.

“Untuk itu Kabupaten Sleman sudah mentargetkan menjadi Juara Umum di Porda Kulonprogo 2015. Dan target juara umum tersebut sudah dibahas dalam rapat anggota perdana pada hari Sabtu (7/2) lalu di Bappeda Sleman,” kata Pramana, Senin (9/2).

Menurut Pramana dalam rapat anggota tersebut telah dibahas rencana serta evaluasi persiapan masing – masing cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Daerah (Porda) Kulonprogo 2015. Pramana menyatakan bahwa KONI Sleman sudah memasang target juara umum dalam ajang Porda 2015 tersebut. Ia menjelaskan bahwa rapat anggota KONI Sleman merupakan rapat anggota paling cepat pada tahun ini dibandingkan KONI di wilayah lain yang ada di DIY.

“Kami memang rencanakan secepat mungkin untuk rapat anggota. Agar kita bisa membuat rencana kerja dan rencana anggaran yang matang. Salah satunya supaya target kita menjadi juara umum di Porda bisa tercapai,” ujar Pramana.

Pramana juga menegaskan bahwa kemenangan di ajang Porda amat prestisius bagi KONI Sleman. Karena menurutnya ajang Porda menjadi tolok ukur untuk melihat keberhasilan program kerja yang dibuat oleh KONI di suatu daerah.

“Target juara umum menjadi keharusan bagi kita di setiap penyelenggaraan Porda. Sekali pun kita selalu diunggulkan kita tidak boleh meremehkan kontingen dari daerah lain. Oleh karena itu kami adakan rapat anggota secepat mungkin agar persiapan lebih matang,” pungkasnya.

Sleman – Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, Ir Widi Sutikno MSi mengatakan Kabupaten Sleman sebenarnya banyak memiliki potensi pangan lokal yang dapat dikembangkan di wilayah sekitar sebagai upaya menciptakan ketahanan pangan.

“Hanya saja masalah dan tantangan yang kita hadapi untuk mencapai status ketahanan pangan yang mantap masih cukup berat, sehingga harus diupayakan melalui pengembangan berbagai potensi yang ada,” kata Widi Sutikno, Senin (9/2).

Dikatakan Widi, bagi Kabupaten Sleman upaya yang harus ditempuh untuk memantapkan ketahanan pangan mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif. Termasuk pola konsumsi pangan penduduk masih terdominasi beras, padahal ketergantungan yang berlebihan terhadap satu jenis komoditas sangatlah rawan.

Menurut Widi, sebagai daerah yang berada di wilayah gunung berapi, Kabupaten Sleman dianugerahi tanah pertanian yang subur dan keaneka ragaman hayati yang sangat kaya.

“Di daratan tersedia berbagai macam spesies tumbuhan yang potensial untuk didayagunakan sebagai bahan pangan,” kata Widi.

Widi menambahkan bahwa upaya pendayagunaan diversifikasi pangan telah dilakukan namun perkembangannya masih sangat lambat sehingga jauh dari harapan.

“Diversifikasi adalah salah satu cara adaptasi yang efektif untuk mengurangi risiko produksi akibat perubahan iklim dan kondusif mendukung perkembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal,” tuturnya.

Pada sisi konsumsi lanjutnya, diversifikasi pangan memperluas alternatif pilihan pangan dan kondusif untuk mendukung terwujudnya pola pangan harapan. Pendek kata, diversifikasi pangan dapat meningkatkan ketahanan pangan sehingga dapat dipandang sebagai salah satu pilar pemantapan ketahanan pangan.

Pada sisi lain, katanya, pemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman memerlukan kesatuan kerja multisektor dalam satu pemahaman yang sama. Masalah pangan memerlukan penanganan yang tepat dan bersifat holistik. Keterlibatan seluruh `stakeholder` merupakan salah satu cara efektif untuk mengelola peluang/risiko yang dihadapi, meminimalkan biaya, sekaligus optimalisasi pencapaian tujuan.

Diungkapkan Widi bahwa kerja sama multipihak sangat diperlukan mengingat kondisi yang dihadapi semakin komplek dan tidak akan terselesaikan hanya oleh satu sektor saja.

“Kami tekankan kepada pemilik hotel dan restoran di Kabupaten Sleman untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan produk pangan lokal serta memperluas jaringan penggunaan pangan lokal tersebut,” katanya.

Sleman – Alat pengolahan sampah untuk dijadikan pupuk organik dari Kementerian Perindustrian yang berada di Dusun Tamanan Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Sleman ternyata belum beroperasi. Belum siapnya Sumber Daya Manusia (SDM) diduga menjadi kendala, sehingga alat senilai Rp 1,4 miliar tersebut terkesan mangkrak.

Menurut salah satu staf Desa Tamanmartani Kalasan, Senin (9/2) sebenarnya mesin yang terdiri dari penggiling kotoranm blanding, oven dan pengolah jadi pupuk butiran direncanakan sudah bisa beroperasi akhir November 2014.

Namun sejumlah komponen mesin ternyata baru sampai di bulan Desember 2014. Termasuk atap dan lantai yang baru selesai pengerjaannya di bulan Januari 2014. Selain itu, pihak desa juga belum mendapat Bimbingan Teknis (Bimtek). Tanpa adanya Bimtek, pihak desa tidak berani mengoperasikan alat sebesar ini.

Dikatakan Ujang, informasi terakhir di bulan Fabruari ini akan diadakan Bimtek oleh Kementerian Perindustrian.

“Tapi tepatnya kapan Bimtek akan dilaksanakan kita juga masih belum tahu. Sebenarnya awal Januari lalu pernah diujicobakan. Namun finishingnya belum maksimal,” kata Ujang.

Sementara itu Wakil Ketua Pengelola Unit Pengelola Pupuk, Widodo menuturkan, ujicoba telah dilakukan dua kali. Bahkan melibatkan tim dari kabupaten juga. Ketika diuji coba tersebut diketahui ada salah satu roda gigi yang rusak. Tapi tidak terlalu signifikan. Mungkin penyetelannya saja yang belum pas. Pihak desa sendiri pada dasarnya juga berharap agar mesin dapat segera beroperasi. Namun memang belum bisa langsungkan karena belum adanya Bimtek tersebut.

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan studi banding ke Semarang yang sudah terlebih dahulu sukses mengolah sampah menjadi pupuk organik. Termasuk managemennya,” ujarnya.

Alat pengolahan pupuk organik ini berada di lahan seluas 500 meter persegi di tanah kas desa. Di sekitar lokasi memang sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Sejak tahun 2000-an mulai diperuntukkan untuk pengolah pupuk kompos. Ketika itu sempat berhenti beroperasi karena ada kendala pemasaran. Nantinya alat ini akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan secara struktur organisasi sudah terbentuk.