Sleman – Tanah longsor yang terjadi di bukit setinggi 70 meter dengan lebar 100 meter di Dusun Lemahbang RT 3 RW 9 Desa Gayamharjo Kecamatan Prambanan Sleman pada hari Senin (9/2) mendapat perhatian dari Bupati Sleman yang langsung melakukan peninjauan dan penanganan, kemarin.

Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman Drs Julisetiono, Kepala Dinas Nakersos Drs Untoro Budiarjo dan Kepala Dinas PU Sleman disertai Kabag Administrasi Pembangunan dan Camat Prambanan mengadakan peninjauan dilokasi longsor dan kemudian melakukan koordinasi penanganan lebih lanjut.

Bukit yang longsor Senin (9/2) pukul WIB yang mengancam rumah milik Wakiran (46), ternyata berada dilokasi yang terpencil masuk dari jalan besar sekitar 600 meter dan hanya dapat dijangkau dengan jalan setapak. Wakiran satu-satunya pemilik rumah dibawah tebing kepada Bupati Sri Purnomo menceriterakan bahwa rumahnya sempat kebanjiran air beserta tanah. Sebelum tebing longsor didahului dengan hujan lebat selama 2 jam berturut – turut dan suara gemuruh.

Sementara Julisetiono yang mendampingi kunjungan Bupati ini membenarkan derasnya hujan membuat lapisan tanah tidak kuat menahan air, sehingga mengakibatkan tanahnya labil dan menyebabkan longsor yang disertai beberapa pohon tumbang. 

Dengan kejadian ini tim dari BPBD dibantu dengan masyarakat dan Tim Sar serta Paguyuban Bandung Bondowoso Prambanan langsung mengadakan kerja bakti untuk menyingkirkan tanah, bebatuan dan pepohonan dan mengalirkan air ketempat yang aman agar tidak menimpa rumah Wakiran. 

Disela – sela melihat lokasi longsor, Sri Purnomo langsung mengintruksikan segera membantu logistik untuk keperluan kerja bakti warga dan berharap kepada warga, Kepala Desa, Camat dan BPBD selalu waspada dan tanggap mengingat masih banyak tebing di wilayah Prambanan yang potensial tanah longsor.

“Mitigasi selalu harus dilakukan bila terjadi tanda-tanda keretakan tanah segera dilaporkan untuk diambil langkah yang diperlukan,” kata Sri Purnomo.

Sri Purnomo dan tim dalam kesempatan tersebut juga meninjau tanah longsor di dusun Losari II Wukirharjo Prambanan diatas rumah milik Ngadiyono dan Yamto. Tebing yang longsor setinggi 2 meter sehingga tidak terlalu mengancam namun perlu penanganan serius agartidak meluas mengingat hujan lebat masih terus terjadi.

Sleman – Kesulitan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sleman dalam memberantas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar makin bertambah lantaran sikap antipati warga terhadap lingkungannya tinggal. Bahkan tak jarang warga lebih memilih membuang sampah rumah tangganya dengan memanfaatkan jasa pengangkut sampah.

“Memang lebih praktis, tapi belum menjamin kebersihan lingkungan. Padahal solusi untuk memberantas keberadaan TPS liar adalah dengan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat”, ungkap Kabid Kebersihan dan Pertamanan BLH, Indra Darmawan, Rabu (11/2).

Kendati demikian lanjut Indra, hal tersebut berlaku pada kasus TPS liar yang dibuat oleh warga sendiri. Indra mengatakan BLH tinggal mendorong warga untuk menginisiasi pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM).

“Seperti TPS liar di Tridadi, masyarakat didorong untuk membentuk KPSM. Setelah diberi pembinaan, sedikit demi sedikit TPS liar tidak digunakan lagi,” katanya menjelaskan.

Hal tersebut berbeda dengan TPS liar yang muncul di wilayah tertentu namun pembuangnya bukan dari warga setempat. Untuk menutupnya, pihaknya harus melibatkan masyarakat di sekitar TPS liar tersebut.

“Ini yang sulit, karena warga tidak merasa ikut menggunakan sehingga muncul rasa enggan dari warga. Padahal dalam menanggulanginya harus melibatkan KPSM juga. Sehingga kami merangkul pengurus Dusun, Desa, hingga Kecamatan untuk membentuk,” ujarnya.

Indra menyebutkan KPSM di bawah binaan BLH terdapat sekitar 130 kelompok di 17 kecamatan. Jumlah tersebut tidak seimbang dengan okupasi sampah di wilayah Sleman yang terus mengalami penambahan setiap tahunnya.

“Per orang menghasilkan 2,65 liter per hari. Jumlah ini dikalikan dengan sekitar 1,1 juta penduduk Sleman, belum lagi jika ditambahkan pendatang. Jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya,” paparnya.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menganggarkan Rp 6,089 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Rencananya pilkades akan digelar secara serentak pada Mei 2015 mendatang. Kepala Pemerintahan Desa (Pemdes) Sleman, Drs Mardiyana mengatakan teknis pelaksanaan Pilkades di periode ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Hanya saja penyelengaranya dipusatkan di Pemkab, bukan lagi masing-masing desa.

“Perubahan ini sesuai dengan UU Desa yang dijabarkan dalam PP Nomer 43/2014 tentang pelaksanaan UU Desa dan Permendagri Nomer 112 tentang Pilkades. Untuk kepentingan ini, sekarang tim eksekutif sedang menyusun draf Perda tentang Pilkades,” kata Mardiyana, Rabu (11/2).

Menurut Mardiyana dengan adanya perubahan tersebut, semua sarana dan prasarana penyelenggaraan Pilkades menjadi tanggung jawab Pemkab. Sementara, desa hanya membantu terutama apabila terdapat kekerungan anggaran pada kegiatan tersebut.

“Total ada 35 desa yang akan mengikuti Pilkades serentak ini. Semuanya sudah dikaver oleh Pemkab,” paparnya.

Sleman – Asekda Bidang Pembangunan, Dra Suyamsih MPd mengatakan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sleman yang memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sangat terbatas, serta belum sebanding dengan jumlah satuan kerja perangkat daerah dan kebutuhan untuk pengadaan barang dan jasa.

“Pemkab Sleman memiliki 56 SKPD dengan pegawai, namun pegawai yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa baru 330 orang, dan belum tersebar di seluruh SKPD,” kata Suyamsih, kemarin.

Dikatakan Suyamsih, masih terdapat 7 instansi yang belum memiliki pegawai bersertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, yaitu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Kecamatan Pakem, Kecamatan Mlati, Kecamatan Minggir, Kecamatan Berbah, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Tempel.

“Karena itu Pemkab Sleman senantiasa mendorong dan berupaya agar aparat yang bersertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, semakin bertambah,” katanya.

Dijelaskan bahwa pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman telah terbentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui pelelangan/seleksi. Tujuan pembentukan ULP adalah untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Suyamsih menambahkan, semua proses pelelangan/seleksi yang dilaksanakan ULP tetap menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di LPSE.

“Pengelola ULP agar selalu berkoordinasi dengan SKPD pemilik paket pekerjaan maupun dengan LPSE,” tutur Suyamsih.

Sementara pada 2014 Pemkab Sleman telah melaksanakan paket pengadaan melalui LPSE sebanyak 247 paket pekerjaan yang dilaksanakan secara e-proc (elektronik) dengan nilai pagu anggaran Rp 341,5 miliar.

“Dari hasil pelaksanaan LPSE 247 paket tersebut telah diperoleh efisiensi selisih pagu anggaran dan penawaran senilai Rp 32,3 miliar atau 8,52 persen,” katanya.

Dengan hasil tersebut Suyamsih berharap pada tahun 2015 ini semua paket pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya harus dengan sistem lelang dilaksanakan melalui LPSE. Untuk itu para pimpinan SKPD dan juga aparat yang telah memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa diminta untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengembangkan sikap kehati-hatian dan kecermatan.

Sleman – Hujan deras yang terjadi pada Selasa (10/2) siang hingga petang, menyebabkan terjadinya longsor sisi barat Bukit Pendekan, di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Sleman. Area longsor yang mencapai panjang 10 meter dan tinggi 20 meter itu kemudian menimpa rumah Suwito Harjono. Akibatnya, bagian belakang rumah Suwito Harjono rusak.

“Temboknya hancur terdorong material longsor,” kata Suwito Harjono, Rabu (11/2).

Menurut dia, kejadian ini merupakan yang pertama terjadi dalam 30 tahun terakhir. Suwito menyebutkan sudah tinggal di tempat ini lebih dari 30 tahun. Terjadinya longsor, jelasnya, karena terjadi kemarau panjang dan kemudian diikuti hujan deras dalam waktu panjang. Secara terpisah Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Sleman, Makwan menjelaskan, kawasan ini merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor.

“Karena warga membangun rumah tinggal dengan cara memotong kaki bukit dan tidak membangun pengamanan misalnya dengan terasering,” kata Makwan.

Terhadap bencana ini, Makwan mengatakan BPBD Sleman dibantu relawan, TNI dan Polri serta masyarakat sudah mulai melakukan pembersihan material longsoran.

“Kami juga menyediakan sejumlah peralatan pendukung dan konsumsi untuk kerja bakti,” katanya.

Dengan melihat kondisi ini BPBD menyarankan warga mengungsi jika terjadi hujan deras. Selain di Seyegan, longsor juga terjadi di Gayamharjo, Prambanan. Longsor di Prambanan ini merusakkan hutan rakyat. “Longsorannya berupa batuan lepas yang ukursnnya cukup besar,” jelasnya.