Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berhasil menekan jumlah pengangguran di wilayah Sleman melalui berbagai upaya penambahan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat.

“Angka pengangguran di Kabupaten Sleman, pada 2014 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka pengangguran pada 2014 sebanyak atau 6,17 persen dari total angkatan kerja sebanyak orang,” kata Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Narkersos Sleman, Sutiasih, kemarin.

Menurut Sutiasih jumlah tersebut menurun dibandingkan 2013, jumlah pengangguran orang atau 6,47 persen dari angkatan kerja sebanyak orang.

“Sedangkan pada 2012 angka pengangguran tercatat sebanyak orang atau 6,74 persen dari jumlah angkatan kerja orang,” katanya.

Sutiasih mengatakan, setiap tahun jumlah pengangguran di Kabupaten Sleman selalu menunjukkan angka yang menurun.

“Namun memang hingga saat ini, jumlah pengangguran di Sleman masih tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di DIY karena jumlah penduduk dan pendatang di Sleman cukup banyak,” tutur Sutiasih.

Sutiasih mengatakan, data angka pengangguran yang dimiliki Dinas Nakersos Kabupaten Sleman berbeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman karena adanya perbedaan teknis pendataan. Pendataan Dinas Nakersos Sleman berdasarkan data dari desa-desa, sedangkan BPS pendataan secara sampling.

“Hal ini mengakibatkan angka pengangguran yang kami miliki berbeda dengan BPS, data angka pengangguran kami lebih tinggi jika dibandingkan dengan BPS,” katanya.

Sleman – Jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di Kecamatan Berbah tergolong masih tinggi. Pasalnya, jumlah KK yang masih dibawah garis kemiskinan mencapai lebih dari 10 persen dari jumlah KK keseluruhan yang mencapai sekitar 14 ribu KK.  Bahkan data dari Kecamatan Berbah tercatat, jumlah KK miskin di wilayah tersebut mencapai KK atau 14,5 persen dari jumlah KK keseluruhan sesuai dengan versi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman. Sementara menurut versi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah KK miskin di Kecamatan Berbah mencapai KK atau 16,3 persen dari keseluruhan KK.

Demikian diungkapkan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Berbah, Setiharno kepada wartawan, Jumat (20/2). Menurut Setiharno, meski jumlah KK miskin di Berbah tergolong tinggi namun berbagai upaya pengentasan kemiskinan sudah gencar dilakukan oleh pemerintah termasuk Pemerintah Kecamatan Berbah.

“Upaya pengentasan kemiskinan di Berbah dilakukan melalui dua cara, yakni melalui bantuan fisik dan pemberdayaan masyarakat,” kata Setiharno.

Untuk fisik, Kecamatan Berbah menggandeng Pemkab dan intitusi swasta dalam bantuannya. Namun bantuan ini bersifat stimulan untuk bangkit dari kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha. Kelompok usaha pemberdayaan masyarakat ini bergerak di bidang ekonomi kreatif. Kelompok ini sendiri sudah ada di beberapa desa seperti Tegaltirto dan Sendangtirto.

Pembinaan dilakukan dengan memberikan pelatihan usaha, untuk kemudian akan menjadi modal KK miskin untuk keluar dari kemiskinan asal mau berkembang. Kendati demikian, yang menjadi kendala dari usaha pengentasan ini justru dari mental KK miskin untuk mau bangkit. Sebab biasanya warga yang tadinya tergolong miskin, saat kehidupannya sudah masuk kategori tidak miskin lagi, tetap minta diperlakukan seperti sebelumnya.

Dicontohkan Setiharno, mereka tetap minta adanya bantuan dan hal-hal lain yang mestinya mereka sudah tidak berhak lagi.

“Karena itu, sekarang kami sedang melakukan pendataan untuk update data KK miskin di Berbah. Termasuk mensinkronkan antara data Pemkab dan BPS. Dengan begitu nantinya angka pasti KK miskin hanya ada satu. Sehingga untuk bantuan nanti benar-benar tepat sasaran,” kata Setiharno.

Sleman – Dimulai dari perempatan Jalan Kaliurang (Kentungan) hingga ke perempatan UGM (Fakultas Geografi UGM) dilaksanakan kerja bakti membersihkan sampah yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman, Drs Purwanto, Jumat (20/2). Dalam kegiatan tersebut diikuti langsung oleh unsur forum komunikasi koordinasi pimpinan Kecamatan Depok, Desa, Padukuhan, dan masyarakat disekitar lokasi pelaksanaan kerja bakti.

Menurut Purwanto, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan bulan peduli sampah, yang mengambil tema “gropyok sampah”. Apalagi segala aktifitas manusia tidak mungkin terlepas dari sampah.

“Oleh karena itu sampah harus kita kelola dengan baik agar tidak menimbulkan penyakit, tidak menyebabkan banjir, tidak menyebabkan polusi, dan tentunya dapat mengganggu keindahan suatu tempat, untuk itu kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah disembarang tempat dan juga mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan nantinya program 3R (reduce, reuse, recycle) dapat terwujud,” kata Purwanto.

Kegiatan kerja bakti ini lanjut Purwanto dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu di Kecamatan Depok (perempatan Kentungan Jalan Kaliurang hingga Fakultas Geografi UGM) dan di Kecamatan Ngaglik disekitar pasar Gentan.

Puncak kegiatan hari peduli sampah ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2015 yang bertempat di lapangan Denggung Sleman yang rencananya akan dihadiri oleh Gubernur DIY, dan juga Bupati dan Walikotas se-DIY. Camat Depok Drs Budiharjo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hal yang sangat positif, karena selain melibatkanaparatur pemerintah juga melibatkan langsung masyarakat, terutama disekitar jalan kaliurang ini yang merupakan pusat bisnis di kawasan Depok.

Budiharjo berharap nantinya, tidak hanya berhenti pada kegiatan hari ini, namun diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin agar tercipta keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah maupun tempat usahanya.

Sleman – Beberapa pejabat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng yang dipimpin Wakil Bupati Buleleng, dr Nyoman Sutjidra belajar menata pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Sleman. Rombongan sebanyak 121 orang tersebut terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, beserta Asisten I,II,dan III Staf Ahli Bupati, SKPD se Kabupaten Buleleng serta seluruh Camat se Kabupaten Buleleng diterima Asisten Bidang Pemerintahan Sunaryo SH MKn di Aula lantai III Pemkab Sleman, Jumat (20/2).

Menurut Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra maksud kedatangannya di Sleman adalah ingin menata pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Oleh karena itu Pemkab Slemanlah yang menjadi tujuan yang paling tepat karena Pemkab Sleman sudah lebih baik dari pada Kabupaten Buleleng,” kata Nyoman.

Sementara Sunaryo  menjelaskan bahwa Kabupaten Sleman dipercaya sebagai salah satu kabupaten dari 98 intansi pemerintah daerah dalam Program Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan oleh Wakil Presiden pada 28 Mei 2013 yang lalu.

Reformasi birokrasi diupayakan melalui 8 program reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan wawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal manajemen perubahan, Pemkab Sleman telah melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh pegawai dilingkungan  Pemkab Sleman.

Selain itu untuk mengatasi permasalahan-permaslahan yang butuh penyelesaian dalam waktu yang cepat Pemkab Sleman juga menyelenggaraan Forum Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah setiap hari Selasa, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan yang dilaksanakan rutin setiap bulan untuk seluruh pimpinan OPD. Selain pembenahan dalam sistem kelembagaan, Pemkab juga melakukan pembenahan dalam tatalaksana dengan upaya pengembangan 30 Sistem Informasi

Manajemen, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Penyusunan Standar Pelayanan (SP) serta optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Untuk itu pada penataan perundang-undangan telah dilaksanakan revisi tarif retribusi izin gangguan, penataan tahapan perizinan, pemberian pembebasan, pengurangan, dan keringanan pajak dan retribusi.

“Pada tahap pelaksanaannya, kami telah melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO  pada 33 Unit Kerja, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah/PPK-BLUD pada 30 Unit Kerja, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diampu oleh 19 SKPD yang mengimplementasikan 15 SPM,” kata Sunaryo.

Menurut Sunaryo percepatan SPM ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga Pemkab Sleman dapat terus mengevaluasi kekurangan pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.