Sleman – Hujan deras yang terjadi pada Selasa (10/2) siang hingga petang, menyebabkan terjadinya longsor sisi barat Bukit Pendekan, di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Sleman. Area longsor yang mencapai panjang 10 meter dan tinggi 20 meter itu kemudian menimpa rumah Suwito Harjono. Akibatnya, bagian belakang rumah Suwito Harjono rusak.

“Temboknya hancur terdorong material longsor,” kata Suwito Harjono, Rabu (11/2).

Menurut dia, kejadian ini merupakan yang pertama terjadi dalam 30 tahun terakhir. Suwito menyebutkan sudah tinggal di tempat ini lebih dari 30 tahun. Terjadinya longsor, jelasnya, karena terjadi kemarau panjang dan kemudian diikuti hujan deras dalam waktu panjang. Secara terpisah Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Sleman, Makwan menjelaskan, kawasan ini merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor.

“Karena warga membangun rumah tinggal dengan cara memotong kaki bukit dan tidak membangun pengamanan misalnya dengan terasering,” kata Makwan.

Terhadap bencana ini, Makwan mengatakan BPBD Sleman dibantu relawan, TNI dan Polri serta masyarakat sudah mulai melakukan pembersihan material longsoran.

“Kami juga menyediakan sejumlah peralatan pendukung dan konsumsi untuk kerja bakti,” katanya.

Dengan melihat kondisi ini BPBD menyarankan warga mengungsi jika terjadi hujan deras. Selain di Seyegan, longsor juga terjadi di Gayamharjo, Prambanan. Longsor di Prambanan ini merusakkan hutan rakyat. “Longsorannya berupa batuan lepas yang ukursnnya cukup besar,” jelasnya.

Sleman – Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang harus dilaksanakan dalam proses pembangunan dan penyelenggaraannya secara hati-hati dan cermat. Oleh karena itu sangat diperlukan kesamaan pemahanan dan persepsi dalam memahami Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015. Hal ini sangat penting agar proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sleman berjalan dengan baik dan benar.

Tanggungjawab didalam proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya tanggungjawab panitya pengadaan barang dan jasa semata, tetapi juga tanggungjawab para pimpinan SKPD. Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan tepat terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015, juga harus dimiliki oleh setiap pimpinan SKPD dan bahkan juga semua pejabat struktural. Demikian disampaikan Asekda Bidang Pembangunan, Dra Suyamsih MPd saat membuka Bimbingan Teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah di Lantai III BKD, Selasa (10/2).

Menurut Suyamsih pimpinan SKPD dan juga para pejabat struktural harus mampu mengendalikan dan mengontrol proses pengadaan barang dan jasa di instansinya masing-masing sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyerahan barang.

“Maraknya kasus hukum atas perkara proses pengadaan di tanah air, menyebabkan kegamangan aparat pemerintah untuk terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jumlah Pegawai Negeri Sleman yang memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sangat terbatas, serta belum sebanding dengan jumlah SKPD dan kebutuhan SDM untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman,” kata Suyamsih.

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman, Drs Iswoyo Hadiwarno melaporkan bahwa tujuan Bimtek tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam pengadaan baraang/jasa pemerintah, dan menambah ketrampilan dalam pengelolaan dokumen pengadaaan baraang/jasa pemerintah khususnya kontrak pengadaan.

Peserta Bimtek adalah pejabat pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK) dilingkungan pemerintah kabupaten sleman sebanyak 50 orang. Bertindak sebagai nara sumber Ir Fadli Arif, DESS (Direktur Advokasi dan penyelesaian sanggah wilayah II Jogja.

Sleman – Sekitar delapan batu besar diatas tebing di wilayah Bokoharjo Kecamatan Prambanan Sleman dikhawatirkan keberadaannya karena dianggap mengancam warga yang tinggal dibawah tebing. Untuk itu pihak Desa Bokoharjo Prambanan mengharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman melakukan pemecahan batu besar yang rawan longsor di wilayah tersebut.

“Upaya mitigasi ini masih sangat diperlukan mengingat potensi longsor masih tinggi selama musim hujan terjadi,” kata Kepala Desa Bokoharjo Prambanan, Suharyono kepada wartawan, kemarin.

Menurut Suharyono, ada sekitar 15 kepala keluarga di Dusun Gunungharjo yang tinggal di bawah batu tersebut. Terhadap kondisi ini juga sudah disampaikan ketika ada pertemuan dengan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Sleman, Heru Saptono mengatakan, pihaknya memang sudah berencana melakukan pemecahan batu di Bokoharjo. Sebagai tahap awal, BPBD Sleman telah memasang dua Early Warning System (EWS) longsor di Dusun Gunungharjo pada pertengahan Januari 2015 lalu.

Namun, pelaksanaan pemecahan batu direncanakan baru dimulai pada Maret mendatang. Pada bulan itu diperkirakan sudah lewat musim hujan. Diperkirakan tidak memungkinkan kalau pemecahan batunya dilakukan sekarang atau dalam waktu dekat.

“Kita juga tidak berani karena kondisi medannya licin dan berbahaya,” kata Heru.

BPBD Sleman saat ini lanjutnya masih fokus pada pemetaan titik rawan longsor. Termasuk juga mengetahui di mana saja posisi batu besar yang rawan longsor dan mengancam warga. Tidak hanya di Bokoharjo saja, tapi juga seluruh Prambanan. Titik rawan longsor tipe landslide juga dipetakan.

Menurut Heru, BPBD Sleman juga berencana menyiapkan stasiun penakar hujan. Nantinya akan ada alat untuk memantau pergerakan tanah. Data hasil pantauan tersebut bisa jadi informasi awal untuk mengantisipasi longsor.

Terkait pengajuan 75 EWS ke BPBD DIY, Heru mengaku masih menunggu keputusan soal berapa yang akan disetujui. Jika semuanya disetujui, setidaknya akan ada 50 EWS yang diprioritaskan dipasang di wilayah Prambanan. Selain Bokoharjo, akan dipasang juga di wilayah Desa Wukirharjo dan Gayamharjo Prambanan.

Sleman – Ketua KONI Kabupaten Sleman, Ir Pramana mengatakan Pada tahun 2015 ini akan berlangsung Porda DIY yang dilaksanakan di Kulonprogo.

“Untuk itu Kabupaten Sleman sudah mentargetkan menjadi Juara Umum di Porda Kulonprogo 2015. Dan target juara umum tersebut sudah dibahas dalam rapat anggota perdana pada hari Sabtu (7/2) lalu di Bappeda Sleman,” kata Pramana, Senin (9/2).

Menurut Pramana dalam rapat anggota tersebut telah dibahas rencana serta evaluasi persiapan masing – masing cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Daerah (Porda) Kulonprogo 2015. Pramana menyatakan bahwa KONI Sleman sudah memasang target juara umum dalam ajang Porda 2015 tersebut. Ia menjelaskan bahwa rapat anggota KONI Sleman merupakan rapat anggota paling cepat pada tahun ini dibandingkan KONI di wilayah lain yang ada di DIY.

“Kami memang rencanakan secepat mungkin untuk rapat anggota. Agar kita bisa membuat rencana kerja dan rencana anggaran yang matang. Salah satunya supaya target kita menjadi juara umum di Porda bisa tercapai,” ujar Pramana.

Pramana juga menegaskan bahwa kemenangan di ajang Porda amat prestisius bagi KONI Sleman. Karena menurutnya ajang Porda menjadi tolok ukur untuk melihat keberhasilan program kerja yang dibuat oleh KONI di suatu daerah.

“Target juara umum menjadi keharusan bagi kita di setiap penyelenggaraan Porda. Sekali pun kita selalu diunggulkan kita tidak boleh meremehkan kontingen dari daerah lain. Oleh karena itu kami adakan rapat anggota secepat mungkin agar persiapan lebih matang,” pungkasnya.

Sleman – Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, Ir Widi Sutikno MSi mengatakan Kabupaten Sleman sebenarnya banyak memiliki potensi pangan lokal yang dapat dikembangkan di wilayah sekitar sebagai upaya menciptakan ketahanan pangan.

“Hanya saja masalah dan tantangan yang kita hadapi untuk mencapai status ketahanan pangan yang mantap masih cukup berat, sehingga harus diupayakan melalui pengembangan berbagai potensi yang ada,” kata Widi Sutikno, Senin (9/2).

Dikatakan Widi, bagi Kabupaten Sleman upaya yang harus ditempuh untuk memantapkan ketahanan pangan mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif. Termasuk pola konsumsi pangan penduduk masih terdominasi beras, padahal ketergantungan yang berlebihan terhadap satu jenis komoditas sangatlah rawan.

Menurut Widi, sebagai daerah yang berada di wilayah gunung berapi, Kabupaten Sleman dianugerahi tanah pertanian yang subur dan keaneka ragaman hayati yang sangat kaya.

“Di daratan tersedia berbagai macam spesies tumbuhan yang potensial untuk didayagunakan sebagai bahan pangan,” kata Widi.

Widi menambahkan bahwa upaya pendayagunaan diversifikasi pangan telah dilakukan namun perkembangannya masih sangat lambat sehingga jauh dari harapan.

“Diversifikasi adalah salah satu cara adaptasi yang efektif untuk mengurangi risiko produksi akibat perubahan iklim dan kondusif mendukung perkembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal,” tuturnya.

Pada sisi konsumsi lanjutnya, diversifikasi pangan memperluas alternatif pilihan pangan dan kondusif untuk mendukung terwujudnya pola pangan harapan. Pendek kata, diversifikasi pangan dapat meningkatkan ketahanan pangan sehingga dapat dipandang sebagai salah satu pilar pemantapan ketahanan pangan.

Pada sisi lain, katanya, pemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman memerlukan kesatuan kerja multisektor dalam satu pemahaman yang sama. Masalah pangan memerlukan penanganan yang tepat dan bersifat holistik. Keterlibatan seluruh `stakeholder` merupakan salah satu cara efektif untuk mengelola peluang/risiko yang dihadapi, meminimalkan biaya, sekaligus optimalisasi pencapaian tujuan.

Diungkapkan Widi bahwa kerja sama multipihak sangat diperlukan mengingat kondisi yang dihadapi semakin komplek dan tidak akan terselesaikan hanya oleh satu sektor saja.

“Kami tekankan kepada pemilik hotel dan restoran di Kabupaten Sleman untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan produk pangan lokal serta memperluas jaringan penggunaan pangan lokal tersebut,” katanya.