Sleman– Hasil pendataan 2005 yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Sleman, ternyata Sleman memiliki 414 rumah tradisional yang termasuk cagar budaya. Namun, rumah Joglo dan Limasan tersebut belum sepenuhnya ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kepala Disbudpar Sleman, Ir AA Ayu Laksmidewi TP MM mengatakan pihaknya masih menunggu Perda yang mengatur bangunan cagar budaya.

“Saat ini, raperda pendaftaran dan penetapan cagar budaya masih dibahas. Jadi kami belum bisa melakukan verifikasi untuk menetapkan bangunan-bangunan itu sebagai cagar budaya,” kata Ayu di kantornya, Kamis (5/2).

Setelah muncul Perda, pihaknya bersama tim verifikasi dari akademisi dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jogja akan melakukan proses pendataan serta penetapan.

“Jika ada Perda, kami berharap masyarakat semakin peduli, ikut menjaga, merawat serta mendaftarkan bangunannya sebagai cagar budaya,” harapnya.

Kasi Museum dan Kepurbakalaan Disbudpar Sleman, Juhartatik, menjelaskan rumah-rumah itu ada yang terawat dan ada pula yang tidak terawat. Meski begitu, pihaknya terus memberi pembinaan pada pemilik rumah agar mau menjaga dan merawat dengan baik.

“Untuk mengapresiasi sebagai warisan rumah tradisional itu, kami memberi penghargaan bagi yang berkomitmen menjaga, merawat dan mempertahankan bangunan itu seperti aslinya. Dimulai 2008 hingga 2014, ada sebanyak 36 rumah yang kami beri penghargaan,” tuturnya.

Sleman – Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman, Mirza Anfansury mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman belum memiliki rencana untuk memperbaiki akses jalan menuju lokasi wisata “Volcano Tour” Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan karena terkendala aturan tentang kawasan rawan bencana.

“Saat ini kami tidak bisa memperbaiki atau membangun fasilitas jalan umum yang rusak di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, meski sangat dibutuhkan masyarakat setempat sebagai pendukung wisata,” kata Mirza kepada wartawan, kemarin.

Menurut Mirza, sesuai dengan undang-undang dan kesepakatan yang ada, wilayah bahaya tidak diperbolehkan ada hunian atau pembangunan sarana prasarana.

“Pasca erupsi Merapi 2010, telah ada kesepakatan, baik Bupati, Gubernur maupun instansi terkait, bahwa di wilayah KRB III tidak ada hunian ataupun pembangunan fasilitas umum. Meskipun pembangunan atau perbaikan fasilitas umum dibutuhkan warga setempat, seperti di jalan yang ada di kawasan objek wisata `Volcano Tour`,” katanya.

Akses jalan dan fasilitas umum yang ada di KRB III bila ada kerusakan, diperbaiki oleh warganya dengan dana dari pemasukan pengunjung yang datang.

“Meski sangat dibutuhkan sekali, kami tidak bisa mendukung. Hanya, jika nantinya ada suatu kebijakan khusus dari Bupati atau Gubernur sendiri. Kalau memang, kebutuhan warganya tersebut, demi menunjang perekonomiannya, diperbolehkan untuk dilakukan perbaikan jalan,” tambahnya.

Mirza mengatakan, selama ini perbaikan atau pembangunan jalan yang dilakukannya ini, setelah erupsi 2010, hanya sebatas di KRB I atau II. Sedangkan di wilayah KRB III yang merupakan kawasan terlarang untuk hunian, tidak ada aktivitas pembangunan. Warga di Kecamatan Cangkringan yang menjadi pengelola wisata Volcano Tour mengeluhkan, selama ini pemasukan dari pengunjung yang didapatkan, paling banyak habis untuk perbaikan jalan.

“Perbaikan jalan yang dilakukan mulai pintu Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) hingga bekas rumah juru kunci Merapi, Mbah Maridjan, di Kinahrejo,” kata Ketua Pengelola Lava Tour Vulkano, Umbulharjo, Cangkringan, Bagyo.

Menuut dia, wisata yang banyak menarik minat pengunjung ini merupakan sumber pendapatan bagi warga korban erupsi Gunung Merapi 2010 yang saat ini direlokasi, dan tinggal di hunian tetap (Huntap).

“Ini sebagai sumber penghasilan bagi warga setempat, yang tinggal di Huntap. Tapi selama ini perbaikan jalan, diambil dari pemasukan tiket pengunjung”, katanya.

Sleman – Ayam goreng Kalasan pasti banyak orang sudah tahu dan ternyata hingga sekarang ayam goreng Kalasan tetap dicari dan digemari. Seperti diungkapkan Widodo 66 tahun, salah satu warga Dusun Bendan Desa Candisari Kecamatan Kalasan yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Pengusaha Ayam Goreng Kalasan bahwa usaha ayam goreng Kalasan ini dimulai sejak tahun 1982 dan bertahan hingga sekarang.

Pada mulanya hanya beberapa warga saja yang mengolah ayam goreng dan kini para pengusaha ayam goreng Kalasan ini sudah memiliki wadah kelompok Ayam Goreng “Maju Makmur”.

“Kelompok ini sempat mengalami kevakuman dalam bidang kepengurusan, namun usahanya tetap berjalan. Pada tahun 2013 Maju Makmur seperti ‘digugah’ oleh Dinas Perindagkop Sleman untuk aktif kembali dengan diberi stimulan baliho dan papan nama di setiap rumah anggota kelompok,” kata Widodo di Kalasan, Kamis (5/2).

Diceritakan Widodo, hingga kini jumlah anggota aktif sebanyak 30 orang sedang sekitar 10 orang tidak aktif dengan berbagai alasan. Diakui Widodo, masing-masing anggotanya tidak pernah mengalami kesulitan pemasaran. Ayam goreng Kalasan yang memiliki rasa gurih dan asin. Dalam setiap penjualannya dikemas dalam box lengkapdengan sambel, lalapan dan kremes.

“Meski hampir semua warga membuat ayam goreng namun untuk penjualannya tidak mengalami kesulitan ataupun persaingan. Karena masing©masing pengusaha sudah memiliki pasaran sendiri – sendiri,” tutur Widodo.

Ayam goreng Kalasan dipasarkan ke Temanggung, Muntilan, Salatiga, Boyolali, Purworejo hingga Kebumen. Selain berusaha untuk tetap bertahan, para pengusaha ayam goreng Kalasan juga berusaha mengendalikan merebaknya rentenir yang bisa membuat usahanya rugi. Dan yang dilakukan adalah dengan menghimpun dana untuk modal simpan pinjam anggotaya sejak bula Februari 2014 lalu. Setiap harinya kelompok ini mampu memproduksi hingga 500 ekor ayam goreng yang dikemas dalam box.

Jenis ayam yang digunakan umumnya adalah ayam ras, namun demikian jika ada pemesan yang menginginkan ayam kampung, Widodo tetap bisa memenuhinya. Harga jual 1 ekor ayam goreng jenis ayam ras yaitu Rp ,- sedangkan ayam kampung seharga Rp ,-. pada saat liburan maupun hari-hari besar, permintaan ayam goreng Kalasan mengalami peningkatan 30 hingga 100%.

Untuk ayam rasnya dikatakan Widodo tidak mengalami kesulitan karena diambil dari daerah Bantul. Meski tidak membuka warung dirumahnya, tetapi semua anggota kelompok juga melayani pembeli yang ingin makan ayam goreng ditempat. Namun harus memesan lebih dulu sehingga bisa disiapkan.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman siap memberikan tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun ternyata untuk pelaksanaannya membutuhkan proses panjang.

“Tunjangan kinerja untuk teknisnya tidak sulit, namun terkendala dengan sosialisasi yang harus dilakukan guna memberi pemahaman kepada `stakeholder` lain bahwa untuk memutuskan tunjangan kinerja tersebut memerlukan waktu atau proses yang panjang,” kata Sekda Sleman, dr Sunartono MKes di Sleman, Rabu (4/2).

Menurut Sunartono, untuk besaran tunjangan kinerja didasarkan pada hasil kajian, beban kerja serta prestasi yang diperoleh oleh seorang PNS. Bahwa pada intinya, sistem apapun yang digunakan, kinerja PNS tetap tergantung pada manusianya/ SDM-nya.

Dijelaskan Sunartono, tunjangan bagi PNS diberikan sebagai kompensasi, karena sudah menunjukkan “performance” kinerja yang baik dalam pembenahan reformasi birokrasi. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Keja Pegawai Negeri Sipil, setiap pegawai harus punya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang akan ditandatangani oleh atasannya.

Guna menilai keberhasilan ada tim penilainya sendiri yang akan mengevaluasi sejauh mana reformasi birokrasi di instansi yang terkait. Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, setiap pemangku jabatan akan dievaluasi tiap tahun.

Bagi yang tidak menunjukkan kinerjanya, negara akan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas selama enam bulan, yang tidak menutup kemungkinan akan diturunkan atau dimutasi jika dalam penilaian tidak menunjukkan perform yang baik.

Sleman – Warga Dusun Pakem Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan membuat gerakan sedekah atau sodaqoh sampah. Gerakan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pengolahan sampah di dusun tersebut. Seperti diceriterakan Gunandar, Ketua Pengelola Sampah Permata Pakem Tamanmartani Kalasan bahwa kegiatan pengolahan sampah tersebut melibatkan seluruh warga yang ada di lima RT di dusun tersebut. Disebut gerakan sodaqoh sampah lantaran gerakan tersebut dilakukan secara sukarela oleh warga untuk mengumpulkan sampah rumah tangga di masing-masing rumah.

“Tidak hanya dikumpulkan, bahkan sampah sudah dipilah antara sampah organik dan non-organik,” kata Gunandar ketika menerima rombongan prestour wartawan dan Humas Sleman di tempat Pengolahan Sampah Mandiri (TPSM) Permata Dusun Pakem, Rabu (4/2). Menurutnya, pemilahan sampah yang dilakukan di masing-masing rumah tersebut meliputi sampah kertas, plastik, logam, dan organik.

Selain di tiap rumah, tempat sampah umum yang tersedia di dusun itu juga sudah menerapkan pemilahan sampah. Terdapat 17 tempat sampah umum yang tersebar di lima RT. Sampah dari 286 KK di Dusun Pakem kemudian akan ditampung di 17 titik dan setiap pekannya akan diangkut dan dikumpulkan di TPSM.

Gerakan tersebut dilakukan pasca banyaknya warga Dusun Pakem yang terkena Demam Berdarah Dengue (DBD) pada 2009 silam. Kondisi lingkungan yang kotor dan banyak mengundang penyakit itu akhirnya menggugah kesadaran warga untuk menciptakan lingkungan yang bersih.

“Pada waktu itu, buang sampah sembarangan sudah jadi hal biasa. Bahkan setiap kali musim hujan, banyak sampah yang masuk ke lahan pertanian karena terbawa aliran air dari saluran irigasi. Maka tidak heran jika banyak permasalahan yang ditimbulkan dari sampah,” jelas Gunandar.

Kendati mengundang keprihatinan warga, namun solusi permasalahan sampah melalui tempat pengolahan sampah mandiri belum mendapat sambutan hangat dari warga. Baru pada 2012 setelah mendapatkan perhatian dari pemerintah desa Tamanmartani dan Pemkab Sleman, kegiatan pengolahan sampah tersebut dapat berjalan optimal.

“Edukasi pengolahan sampah secara mandiri ini dilakukan secara bertahap kepada warga bahkan sempat belajar di Dusun Sukunan Sleman yang lebih dulu mengelola sampah mandiri, hingga akhirnya kemudian seluruh warga terlibat dalam kegiatan ini. Karena tanpa dukungan warga kegiatan ini tidak akan berjalan,” tutur Gunandar seraya menambahkan masih ada sekitar 5 persen warga yang belum melakukan sodaqoh sampah karena mereka memilih membayar melalui truk sampah keliling dari DPU.

Setelah ditampung di TPSM, sampah non-organik kemudian akan dijual untuk di daur ulang setiap bulan sekali, sementara untuk sampah organik akan diolah menjadi pupuk kompos. Sebagian keuntungan penjualan sampah tersebut digunakan sebagai kegiatan di Dusun Pakem dan sebagian lainnya digunakan untuk pengembangan pengolahan sampah.

“Hanya sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) seperti bekas lampu neon kami serahkan pengolahannya kepada DPUP Sleman,” tambah Gunandar.

Selain dimanfaatkan untuk didaur ulang, pengolahan sampah tersebut juga memberi manfaat bagi kelompok Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) setempat. Sampah-sampah yang tidak dapat dijual kemudian dimanfaatkan sebagai kerajinan rumah tangga seperti tas, bantal, dan dompet. Kerajinan itu kemudian dijual oleh kelompok sebagai cindera mata yang hasilnya dapat menambah pendapatan keluarga.