Wahana Sindu Kusuma Edu Park Diresmikan Bisa Jadi Destinasi Wisata Unggulan Baru

Pemukulan GongSleman – Dengan diresmikannya wahana permainan bagi keluarga yaitu Sindu Kusuma Edu Park (SKE) yang berlokasi di Jl Jambon Desa Sinduadi Mlati Sleman bisa menjadi destinasi wisata unggulan baru di DIY khususnya di Sleman. Demikian antara lain sambutan Gubernur DIY yang dibacakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi DIY, Dr Ir Didik Purwadi MSe ketika meresmikan atau grand opening wahana permainan Sindu Kusuma Edu Park, Senin (16/2).

Selanjutnya Gubernur menyampaikan bahwa dengan keberadaan wahana permainan Sindu Kusuma Edu Park ini diharapkan dapat memberdayakan para pelaku wisata, kelompok sadar wisata dan masyarakat sekitar untuk menjadi wisata unggulan di DIY. Menurut Gubernur sektor wisata ini dapat berfungsi multi guna bukan hanya memberikan keuntungan bagi agen wisata, tetapi juga bermafaat bagi daerah dan juga masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomiannya.

“Ke depan diharapkan wahana ini menjadi tempat wisata yang menjadi tujuan kunjungan favorit wisatawan,” kata Didik yang membacakan sambutan Gubernur.

Disisi lain Gubernur juga menyampaikan bahwa dengan dikembangkannya destinasi wisata maka industri wisata tidak mengenal batas wilayah dan ruang sehingga diharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman dan DIY untuk saling sharing dalam mengemas wisata yang ditawarkan dengan baik sehingga bisa mendatangkan wisatawan untuk berkunjung.

Sementara Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI sebagai kabupaten yang terletak cukup strategis, Sleman memiliki berbagai potensi kewilayahan yang sangat menarik di berbagai sektor usaha, yang didukung dengan ketersediaan tenaga kerja terampil dan terdidik, aksesibilitas yang memadahi, serta ketersediaan prasarana dan sarana yang mendukung tumbuh kembangnya investasi.

Selain hal tersebut, Kabupaten Sleman juga memiliki keunggulan komparatif yang strategis, terletak pada jalur ekonomi regional dengan daya tarik jalur wisata utama di DIY yaitu Candi Prambanan, Borobudur, dan Kraton Yogyakarta.

“Hal ini menjadikan Kabupaten Sleman sebagai penghubung aktivitas pariwisata tidak hanya di Jawa Tengah dan DIY tetapi juga di Indonesia,” kata Sri Purnomo.

Salah satu potensi ekonomi masyarakat yang strategis di kembangkan dan didayagunakan untuk tingkatkan peluang kerja, adalah pada sektor pariwisata. Untuk itu Pemkab Sleman selalu berupaya untuk meningkatkan dan mengintensifkan promosi, mengembangkan destinasi dan menjalin kemitraan.

Selain program-program promosi rutin, pada pertengahan tahun 2014 yang lalu, Pemkab Sleman memperoleh fasilitasi rumah pariwisata yang diberikan Alam Mayang, Pekan Baru Riau, sebagai pusat informasi tentang Kabupaten Sleman. Rumah wisata ini diharapkan menjadi embrional wujud partnership alam mayang dengan institusi Pariwisata Daerah lain.

Dijelaskan Sri Purnomo, program dan kegiatan di sektor pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman  mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sebesar 5,03%, dengan jumlah wisatawan sebesar  wisatawan. Penambahan jumlah wisatawan tersebut juga didukung adanya peningkatan jumlah sarana wisata di tahun 2014, seperti hotel dan sarana wisata lainnya.

Untuk itu lanjut Sri Purnomo, Pemkab Sleman dan masyarakat Sleman menyambut baik keberadaan obyek wisata Sindu Kusuma Edu Park. Sebab Sindu Kusuma Edu Park dapat memperkaya destinasi wisata di Kabupaten Sleman pada khususnya dan DIY pada umumnya, serta dapat mendukung kemajuan pariwisata daerah.

“Keberadaan Sindu Kusuma Edupark ini tidak hanya sebagai wahana wisata keluarga saja, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan wahana wisata dengan konsep edukasi yang mencerminkan budaya DIY,” tutur Sri Purnomo.




Sleman Butuh Raperda RDTR

Sleman – Kabupaten Sleman membutuhkan raperda Rancangan Detail Tata Ruang (RTDR) sebagai penjabaran Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal itu untuk menghindari pemanfaatan ruangan yang tidak tepat. Ketua Komisi A Hendrawan Astono mengatakan, Perda RTRW yang dimiliki Sleman saat ini masih bersifat makro. Agar lebih detail perlu ditindaklanjuti dengan raperda RDTR untuk menjelaskan lebih detail ruang pemanfaatan wilayah.

“Sebenarnya banyak perda yang didasari dengan perda RDTR. Namun sampai saat ini kami belum memiliki perdanya, bahkan raperda pun belum dibahas. Padahal ini cukup penting,” kata Hendrawan kepada wartawan, kemarin.

Dipandang perlu raperda RDTR itu karena sekarang banyak investor yang masuk di Sleman untuk mengembangkan bisnisnya. Dikhawatirkan jika belum ada perda RDTR, pemanfaatan ruang ternyata menyalahi ketentuan.

“Dalam RDTR nanti harus menentukan wilayah yang diperuntukkan barang dan jasa, pemukiman dan pertanian secara lebih jelas. Termasuk untuk mengatur di wilayah mana saja apartemen atau hotel itu boleh dibangun,” terangnya.

Menurutnya, hal itu akan menjadi ‘PR’ berat bagi dewan dan eksekutif karena untuk membuat Perda RDTR itu perlu kajian yang bagus dan tepat. Jika kajian tidak tepat, masyarakat nantinya yang dirugikan atas aturan itu.

“Harapan kami, raperda RDTR bisa masuk prolegda tahun ini supaya bisa segera dibahas. Kalau prolegda bisa diubah, sebaiknya ditambahi dan bisa menjadi raperda inisiatif dewan,” katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiyarta mengatakan, untuk prolegda tahun ini sudah ditetapkan. Mengenai adanya permintaan penambahan raperda RDTR, pihaknya akan komunikasi dengan eksekutif.

“Nanti kami akan komunikasi dengan eksekutif apakah memungkinkan ditambah raperda atau tidak. Kalau memang bisa, kami tidak masalah dilakukan penambahan,” kata Haris.




Ekspor Keripik Salak Terganjal Izin Keamanan Pangan HACCP

Sleman – Meski sudah menjadi incaran pengelola hotel berbintang, keberadaa produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) belum bisa dibilang sukses. Pasalnya meski dengan potensi dan kualitas yang layak jual tetapi pelaku UMKM justru mengalami kesulitan untuk ekspor produknya.

Sri Sujarwati salah satu pelaku UMKM yang memproduksi aneka olahan salak di Desa Kembangarum Kecamatan Turi Sleman mengungkapkan hingga saat ini usahanya masih terkendala belum diperolehya sejumlah persyaratan sertifikat yang digunakan sebagai pelengkap dokumen ekspor, seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Menurut Sri Sujarwati salak pondoh tidak hanya dapat diekspor dalam bentuk buah. Produk olahan seperti keripik salak sebenarnya juga dapat diekspor ke Amerika Serikat.

“Beberapa syarat perizinan juga sudah terpenuhi. Hanya saja, ekspor ke Amerika Serikat masih terganjal proses perizinan keamanan pangan HACCP,” kata Sri Sujarwati,  kemarin.

Diakuinya, sudah tiga tahun direncanakan tetapi belum bisa terealisasi pengirimannya.

“Kami akan terus menjalin komunikasi dengan dinas terkait agar ekspor ke Amerika bisa segera terealisasi,” tutur Sri berharap.




Warga Sleman Diminta Hati-Hati Ada 126 Depot Air Minum Tak Bersertifikat

Sleman – Warga Sleman diminta berhati-hati saat mengisi ulang air minum di depot air minum. Pasalnya, dari 129 depot air minum yang ada di Sleman, baru tiga depot yang sudah mengantongi sertifikat higien sanitasi.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman, dr Mafilindati Nuraini MKes  mengakui adanya usaha depot air minum yang belum mengurus sertifikasi tersebut. Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan pembinaan bagi pemilik usaha agar segera memenuhi persyaratan sertifikasi.

“Perbup No 36/ 2008 tentang Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan jelas-jelas mengatur tentang sertifikasi ini. Sehingga kelayanan produk dapat terjaga,” kata Linda, Minggu (15/2).

Menurutnya sertifikat tersebut merupakan kontrol dari pemerintah untuk melindungi konsumen. Selain itu, sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinkes itu ditujukan agar pemilik usaha pengelolaan pangan termasuk depot air minum, tetap menjaga kualitas produknya.

“Sertifikat ini bisa tidak berlaku jika pemilik usaha tidak menjaga kualitas produknya,” ungkapnya.

Selain depot air minum, data dari Dinkes Sleman menyebutkan dari 145 usaha boga dan katering yang bersertifikat baru 33 atau 22,7 persen, sementara untuk restoran atau rumah makan dari 258 usaha yang bersertifikat baru 12 atau 8,9 persennya.

Sedangkan untuk sertifikat produk pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) dari 6300 usaha yang terdaftar, terdapat atau 22,9 persennya yang sudah bersertifikat.

Linda mengatakan sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk memberikan rasa aman dan perlindungan pada konsumen. Pihaknya juga melakukan pembinaan kepada pemilik usaha, sementara untuk sanksi pihaknya tidak dapat memberikan lantaran aturan yang ada berupa perbup.

“Kami juga melakukan pembinaan dan pemeriksaan sampel makanan PKL pangan dan pedagang asongan makanan. Bagi yang layak dikonsumsi, akan penempelan stiker yang menyatakan makanan tersebut aman dikonsumsi,” jelasnya.




Wantimpres Kunjungi Minapadi di Sleman

Sleman – Ketua Wantimpres Prof Sri Adiningsih dan anggota Prof Sudarta mengadakan kunjungan ke Kabupaten Sleman untuk melihat langsung berita yang mengguncangkan media sosial yakni keberadaan Minapadi (Ikan Padi) dan Ugadi (udang galah padi) di Kabupaten Sleman, Jumat (13/2). 

Menurut Adiningsih berita tersebut membuat penasaran dirinya untuk melihat langsung ke lapangan dan Presiden pun tertarik khususnya Ugadi, karena memang pemerintah saat ini baru gencar untuk meningkatkan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan.

Wantimpres diterima Sekda Sleman, dr Sunartono MKes beserta Assekda I dan II, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Sleman beserta jajarannya di RR Sekda B Pemkab Sleman dilanjutkan peninjauan ke lapangan di Ndero Harjobinangun dan Samberembe Desa Candibinangun Pakem serta BPP (Balai Penyuluh Pertania) Pakem tempat uji praktek minapadi dan ugadi.

Sunartono pada kesempatan tersebut menjelaskan luas lahan pertanian Sleman sekitar 22 ribu hektare ada sekitar 63 hektare untuk lahan mina padi dan ugadi karena tidak semua lahan pertanian bisa dijadikan sebagai lahan mina padi dan ugadi. Ikan yang ditabur jenis nila, tawes dan udang sementara padi yang ditanam jenis umur panjang dengan system jajar legowo (jarak tanam 25 cm x 12,5 cm).

“Saat ini juga dikembangkan minapadi model Kodal (Kolam dalam 60 sampai 80 cm). Mina padi dan Ugadi di Sleman telah dilakukan selama 2 x dengan hasil lahan seluas 1000 meter persegi dapat meningkatkan produksi padi sekitar 20 hingga 30 % dan untuk ikannya yang jenis nila dan tawes mencapai Rp 3 juta hingga Rp 4 juta dan untuk udang bisa mencapai Rp 5 juga hingga Rp 6 juta,” kata Sunartono.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kelompok Tani Mina Muda Samberembe Satrianto, yang menyatakan sebelumnya untuk 1000 meter tanaman padi hanya mampu produksi 6 kuintal setelah dilakukan pola mina padi produksi padi meningkat 7 hingga 8 kuintal ditambah dengan keuntungan yang didapat dari ikannya.

Keuntungan dari mina padi dan ugadi menurutnya mengurungi penggunaan pupuk sampai 70 % karena kotoran ikan dapat menjadi pupuk tanaman, beras mentes, tanaman kokok dan gulma tanaman dapat menjadi makanan ikan dan udang, Tikus juga tidak masuk ke tanaman padi karena terhalang kolam. Sementara kendala yang dihadapi yakni kesulitan dalam memperoleh benih udang karena harus inden selama 2 bulan di tempat pembibitan di Samas Bantul. Dan belum adanya teknologi untuk mengolah pakan ikan alternatif dengan menggunakan bahan-bahan dari lingkungan lokal.

Sementara Adiningsih dan Sudarto didampingi Assekda II dan Kepala Dinas Pertanian Sleman menebarkan benih udang galah di lahan percontohan Ugadi Pokdakan (Kelompok Muda IKan) Mina Ngelo Sembada dusun Dero Harjobinangun Pakem dibawah bimbingan PPL Frans Xeromaxin. Jenis tokolan (udang sebesar tokolan) sejumlah  ekor benih untuk luas lahan pertanian 1000 meter. Benih padi yang ditanam Ciherang dengan pola tanam jajar legowo perkiraan panen 15 Mei 2015.

Adiningsih mengakui pola mina padi dan ugadi ini bisa dijadikan model secara nasional, karena terbukti dapat meningkatkan produksi 20 hingga 30 % yang dapat mendukung upaya pemerintah untuk swasembada pangan. Model ini juga dapat menjadi potensi wisata mina tour karena banyak orang tertarik untuk mengunjunginya, selain dapat menikmati keindahan lingkungan, belajar juga dapat sekaligus menikmati ikan. Kedepan perlu dikembangkan sehingga juga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dan menghidupkan perekonomian.

Melihat kondisi ini didukung dengan kelompok tani muda dan bimbingan para penyuluh maka gerakan semacam ini bila dilakukan di seluruh Indonesia untuk mencapai berdikari dalam pangan, Adinginsih optimis akan dapat tercapai lebih cepat dari target pemerintah selama 3 tahun. Apabila percontohan ini berhasil Presiden RI sangat tertarikkhususnya Ugadi sehingga Adiningsih akan melaporkan dan apabila memungkinkan mengupayakan untuk memanennya.

Adiningsih juga mengapresiasi kelompok tani dalam berkreativitas untuk mengembangkan produk pangan yang terintegrasi yakni padi, udang, ikan dan tanaman  lain seperti kacang panjang di pematang sawah dalam satu lahan pertanian yang bisa menjadii upaya yang mendukung program swasembada pangan dari pemerintah.