Sleman – Manasik Haji Kecil TK PKK Grogolan yang berlangsung di lapangan Grogolan Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Sleman, Kamis (19/3) berlangsung sangat meriah karena juga diikuti semua wali murid TK tersebut. Latihan Manasik Haji tersebut dimaksudkan untuk melatih dan menanamkan kepada anak yang sholih dan sholikahdan berakhlak mulia. Hal tersebut disampaikan kepada Kepala Sekolah TK PKK Grogolan, Desi Kurniawati SE disela – sela manasik.

Menurut Desi bahwa Manasik Haji tersebut sudah berlangsung untuk yang kelima kalinya dan secara rutin berlangsung setiap tahun dengan harapan bila nanti mereka betul-betul menunaikan ibadah haji paling tidak sudah mengetahui dasar dan rukunnya, hingga bila nanti melaksanakan tidak mengalami kesulitan.

“Untuk manasik haji tahun ini diikuti oleh 35 siswa serta para orangtua/ wali murid, hingga lapangan Grogolan yang cukup luas dengan rumput yang hijau tersebut sangat indah, karena ditaburi jilbab putih dari para calon haji,” kata Desi.

Proses manasik haji tersebut diawali dari para calon jamaah haji keluar dari ruangan sekolah menuju lapangan Grogolan yang ada didepannya, lapangan yang hijau tersebut layaknya di Tanah Suci, hanya bedanya di lapangan Grogolan meskipun cuaca panas, tetapi karena rumputnya yang hijau membuat udara cukup segar dan sejuk. Terlebih dengan semangatnya siswa dan wali murid mengikuti prosesi manasik haji tersebut.

Sedangkan Kepala Desa Umbulmartani Ngemplak, Erwanto pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa dengan digelarnya latihan manasik haji tersebut membuat siswa lebih tahu akan prosesi ibadah haji, yang kelak diantaranya akan menunaikan ibadah haji. Disampaikan Erwanto bahwa dengan manasik haji tersebut diharapkan akan menambah iman dan taqwa bagi siswa maupun wali siswa.

Menurut Erwanto seandainya semua TK yang ada di Kabupaten Sleman melakukan hal serupa maka pelaksanaan ibadah haji kedepan akan lebih baik dan lancar, karena dimungkinkan para siswa tersebut akan menjadi calon jamaah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Kalau dasar-dasar ibadah haji sudah diketahui dan dipahami maka pada pelaksanaannya nanti akan lebih lancar.

Sleman – Irjen Kementan RI, Ir Aziz Hidayat MM mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk pengembangan pertanian total sejumlah Rp 70 trilyun. Dengan anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah untuk berswasembada pangan. Juga disampaikan bahwa luas tanaman padi sudah mencapai kurang lebih hektar dan angka tersebut menduduki peringkat satu nasional. 

“Harga gabah pun saat ini meningkat menjadi Rp 3700/kg daripada sebelumnya yang hanya Rp 3200/kg,” kata Aziz ketika menghadiri panen padi kegiatan SL PTT di Bulak Kelopok Tani Sedyo Maju Katingan Desa Jogotirto Kecamatan Berbah Sleman, Kamis (19/3).

Aziz juga yakin wilayah DIY dapat mencapai panen padi sebanyak rata-rata 10 ton/hektar mengingat sebelumnya ketika panen di Bantul bisa mencapai 11 ton/hektar dan di Prambanan 9,7 ton/hektar. Turut hadir dalam panen tersebut Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI, Kepala Dinas Pertanian DIY, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, Kepala BPTP DIY, serta 2 orang peneliti dari IRRI (International Rice Research Institute).

Sementara Ketua KT Sedyo Maju, Siswanto melaporkan bahwa padi yang dipanen tersebut ditanam di sawah seluas 45 hektar dengan jenis padi inpari 10. KT Sedyo Maju merasa terbantu dengan adanya teknologi yang ditawarkan yaitu dengan tabela (tanam benih langsung) AWD (alternate wetting and drying) atau pengairan basah-kering untuk menghemat air serta sistem tajarwo. Menurut Siswanto kebanyakan anggota kelompok meminati sistem tabela. Dalam hasil ubinan diperoleh hasil 8 hingga 10 ton gabah kering.

Sedangkan Sri Purnomo pada kesempatan tersebut menyampaikan terimakasih dengan adanya bantuan teknoogi serta pendampingan dan pelatihan dari berbagai pihak (BPTP DIY, IRRI, Kementan) sehingga mampu meningkatkan hasil panen padi para petani. Dengan hasil yang makin meningkat tersebut kedepan, swasembada pangan juga dapatdiwujudkan.

Selanjutnya Aziz Hidayat menyerahkan secara simbolis alat tanam tabela dan tajarwo kepada kelompok tani. Acara dilanjutkan dengan sarasehan dan diskusi dengan narasumber dari BPTP DIY, IRRI dengan moderator dari PPL UPT BP3K Berbah.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dalam hal ini Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) menyediakan ribuan alat kontrasepsi untuk mendukung program Keluarga Berencana (KB). Sekarang ini peserta KB di Sleman sudah mencapai 80 persen. Kepala BKBPMPP Kabupaten Sleman, dr Nurul Hayah MKes mengatakan, pasangan subur di Kabupaten Sleman mencapai 150 ribu.

Namun belum 100 persen yang mengikuti program KB, karena masih ada 20 persen yang belum KB. “Dari 20 persen itu, 8 persen memang tidak mau ikut KB dan 12 persen ingin mempunyai anak sehingga tidak ikut KB dulu,” kata Nurul di Sleman, kemarin.

Dijelaskan Nurul, untuk mendukung program KB, saat ini pihaknya telah menyediakan alat kontrasepsi. Diantaranya, IUD , pil butir, kondom 239 gros, suntik , susuk KB 366 dan fallopering 100.

“Alat kontrasepsi itu cukup untuk kebutuhan bagi. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi,” tutur Nurul.

Menurut Nurul sekarang ini jumlah penduduk di Sleman mencapai sekitar . Laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sekitar 1,21 persen. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian jumlah penduduk melalui program KB.

“Target kami, dari 8 persen yang belum ikut KB itu akan diturunkan menjadi 7 persen. Supaya pertumbuhan penduduk tidak tinggi,” terangnya.

Sleman – Puluhan warga Dusun Gadingan Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Sleman mendatangi kantor Bupati Sleman, Rabu (18/3). Kedatangan warga Gadingan  tersebut untuk menyampaikan aspirasinya menolak pembangunan apartemen oleh PT M Icon di wilayahnya. Sementara Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan semua permohonan perizinan harus ditempuh sesuai dengan prosedur, harus melalui rembug dusun dan pembicaraan-pembicaraan dengan warga. 

“Jika belum ada semua itu maka persyaratan belum lengkap dan tidak akan diproses,” kata Sri Purnomo ketika menerima wakil-wakil dari warga Gadingan Desa Sinduharjo Ngaglik di Ruang Rapat Sekda B Sleman.

Pada kesempatan tersebut warga juga diterima oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Purwatno Widodo, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Kunto Riyadi, Kabag Humas Dra Sri Winarti, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Dra Ephipana Kristiyani, Kabid Ketertiban Satpol PP Eko Suharsono dan SKPD terkait.

Salah satu warga Anang (Ketua RT 02) mengatakan bahwa salah satu alasan warga menolak pembangunan apartemen adalah masalah air, biasanya air di sekitar lokasi hotel dan sejenisnya akan kering, dan juga menimbulkan limbah cair yang menganggu. Selain itu lanjut Anang juga menimbulkan dampak sosial.

“Pembangunan apartemen yang direncanakan 16 lantai atau 600 unit tersebut tentu diperuntukkan bagi orang-orang yang berduit dan biasanya dari luar Sleman, dan tentu tidak akan mensejahterakan warga Sleman,” kata Anang.

Warga lain, Pandu dari karang taruna mengatakan bahwa dengan berdirinya apartemen akan timbul konflik agraria, akan menyebabkan hilangnya kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam masyarakat berganti dengan individualisme dan hedonisme, serta mengganggu estetika ruang. Sedang Purwatno Widodo mengatakan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menyurati  pihak PT M Icon agar menyelesaikan persoalan tersebut dengan warga.

Purwatno juga mengatakan bahwa pengembang yang sudah mendapatkan IPT, tidak serta merta bisa membangun, tetapi harus ada site plan serta IMB. Oleh karena itu jangan ada konflik antara warga dengan pengembang dan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu.

Sleman – Keberadaan reklame yang semrawut di wilayah Kabupaten Sleman menimbulkan berbagai dampak dan masalah. Diantaranya keberadaan papan promosi ini menyisakan sampah visual yang jamak ditemui di jalanan yang ada di Sleman.

Atas kondisi ini Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan pendataan ulang terkait keberadaan papan reklamen yang ada di Sleman. Hal tersebut menyusul adanya himbauan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, terkait penertiban reklame yang menjadi sumber masalah sampah visual.

“Atas himbauan ini, kami akan segera melakukan pendataan mana saja yang akan ditertibkan,” kata Sri Purnomo, Selasa (17/3).

Menurutnya, Pemkab sudah mulai mengomunikasikan hal ini kepada beberapa pemilik jasa reklame. Dengan demikian, diharapkan penyedia jasa iklan reklame akan menertibkan sendiri papan iklannya itu.

“Sudah dikomunikasikan, terutama di lokasi yang memang semrawut,” ujarnya.

Kendati demikian, upaya Pemkab ini terpentok dengan wewenang izin penyelenggaraan reklame terutama di jalan-jalan nasional. Padahal lokasi tersebut merupakan hutan reklamen seperti Jalan Solo.

“Untuk izinnya diampu Balai Besar Jalan Raya yang berkantor di Jawa Timur. Jadi adanya reklame itu bukan atas izin Pemkab Sleman, itu sudah di luar kewenangan kami,” katanya menjelaskan.