Sleman – Peserta Jambore Siaran Nasional (JAMSINAS) RRI kunjungi Museum Gunung Merapi  dalam rangka Jambore Siaran Nasional (JAMSINAS) ke – 4 tahun 2015, Jum’at (10/4). 

JAMSINAS sudah menjadi agenda rutin yang digelar setiap 2 tahun skali. Diadakannya JAMSINAS untuk ajang silaturahmi antar angkasawan – angkasawati insan penyiar RRI di seluruh Indonesia. Dan, kali ini merupakan jambore ke – 4 yang berlangsung di Yogyakarta, setelah sebelumnya selalu di luar Pulau Jawa.

Ketua Panitia JAMSINAS ke – 4, Sudiman Bonaparte mengatakan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga menghibur korban bencana yang mendapatkan musibah. Ketika ada bencana apapun 1×24 jam RRI harus hadir menyelenggarakan siaran dan bahkan pengalaman di padang ada juga studio tenda pelipur lara.

Kunjungan ke Museum Gunung Merapi ialah peserta ingin melihat kronologi peristiwa gunung merapi sebagai bahan renungan, ketika nantinya di daerah menghadapi hal yang sama.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sleman Sri Purnomo berpesan setelah kembalinya peserta JAMSINAS ke wilayah masing – masing agar menyampaikan apa yang telah dilihat di Kebupaten Sleman, sehingga warga masyarakat tertarik untuk datang ke Kabupaten Sleman.

Sleman – Empat peserta Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Sleman merupakan siswa berkebutuhan khusus. Terkait hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sleman meminta kepada Disdikpora DIY untuk disediakan pendampingan serta soal khusus.

“Dua siswa masing-masing menyandang tuna netra dan ‘low vision’ di MAN Maguwoharjo, satu siswa ‘low vision’ di SMAN 1 Ngaglik dan satu siswa tuna rungu di SMK Budi Mulia 2. Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama pelaksanaan ujian siswa akan didampingi pendampingi khusus dari Disdikpora,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Arif Haryono SH kepada wartawan di Pemkab Sleman, Jumat (10/4).

Selain meminta didampingi dari Disdikpora juga mengajukan ada soal khusus. Bagi peserta tuna netra, yakni soal dengan huruf braille serta ukuran 20 bagi siswa low fision. Sedangkan bagi siswa dengan pendengaran lemah kemungkinan hanya terganjal di mata pelajaran Bahasa Inggris.

Menurut Arif berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, untuk siswa tuna netra maupun ‘low vision’ lebih memilih soalnya dibacakan. Sebab dengan membaca sendiri, siswa membutuhkan waktu lebih lama. Apalagi lembar jawab soal UN ukurannya relatif kecil. Tentu bagi penyandang ‘low vision’ akan mengalami kesulitan, sehingga akan lebih mudah jika dituliskan pendamping.

Sleman – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sleman bakal tersedot untuk memfasilitasi kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang. Beban fasilitas kampanye kepada daerah itu mau tidak mau harus dilakukan seiring dengan disahkannya UU No.8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perpu No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, Ahmad Shidqi menjelaskan, dengan disahkannya UU No.8/2015, kini ada beberapa item kampanye pilkada yang difasilitasi oleh KPU dari awalnya hanya satu yaitu debat publik. Item itu antara lain iklan di media massa cetak dan elektronik, baliho dan spanduk serta bahan kampanye poster atau pamflet kini ditanggung sepenuhnya oleh KPU.

Dengan aturan itu, pasangan calon (paslon) tidak perlu lagi memikirkan item kebutuhan kampanye. Pasangan calon nantinya hanya menyerahkan materi baliho, poster, spanduk. Selanjutnya KPU dengan menggunakan anggaran pilkada yang ada akan mencetak serta memasang iklan di tempat umum. Paslon tidak diperkenankan membuat media kampanye seperti beberapa item yang telah disebutkan. Meski demikian mereka diberi kesempatan membuat dalam bentuk lain seperti bentuk kaus, topi, mug atau aksesori lainnya.

“Soal teknis pemasangannya bagaimana, masih menunggu peraturan dari Pemerintah Pusat yang kini tengah digodok. Dengan aturan itu, maka ada konsekuensi anggaran bagi daerah,” kata Ahmad Shidqi.

Ahmad Shidqi menambahkan dengan adanya aturan baru tersebut maka akan ada konsekuensi anggaran yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah, mengingat anggaran Pilkada nantinya bukan dari Pusat melainkan daerah. Sebelum disahkannya UU No.8/2015, pihaknya sudah bersiap dengan anggaran Rp 24 miliar dengan estimasi Pilkada dua putaran.

Setelah terbit aturan baru, Pilkada hanya dilakukan satu putaran saja dan paslon yang mendapatkan suara terbanyak adalah pemenang. Kendati demikian, dalam aturan itu menambahkan fasilitasi kampanye oleh KPU di tiap daerah, sehingga anggaran diprediksi bakal tetap membengkak di atas Rp 24 miliar.

“Perkiraan awal, anggaran pertama yang disetujui Rp 24 miliar. Dengan adanya fasilitasi kampanye ini, mungkin akan membengkak. Tapi karena aturan turunan masih digodok, nanti anggaran akan dibahas ulang,” ujarnya.

Pengeluaran pertama terbesar dalam Pilkada yaitu tersedotnya ke honorarium badan ad hoc seperti pembentukan PPS dengan personel enam orang tiap desa dan juga PPK. Sedangkan terkait logistik seperti TPS dan daya dukung transportasi akan menyedot anggaran terbesat di urutan kedua.

Menurut Shidqi, efek positif dari pemberian fasilitas yaitu setiap pasangan calon akan merasakan hal yang sama terkait promosi atau kampanye. Selain itu pemasangan baliho atau spanduk lebih tertata rapi karena pemasangan dilakukan langsung oleh KPU.

“Keuntungannya memang ada penataan dalam pengelolaan manajemen misal pemasangan alat peraga seperti baliho, spanduk nanti akan lebih melihat estetika. Serta mengantisipasi perang baliho dan spanduk antar peserta,” ujarnya.

Sleman – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sleman, Arif Haryono SH mengatakan Kabupaten Sleman siap melaksanakan Ujian Nasional (UN) untuk SMA, MAN dan SMK.

“UN  untuk SMA, MAN dan SMK ini akan dilaksanakan tanggal 13 hingga 15 April 2015, siswa akan mengerjakan soal mata pelajaran utama yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris,” kata Arif kepada wartawan di Pres Room Pemkab Sleman, Jumat (10/4).

Dikatakan Arif untuk materi soal ujian dalam pendistribusiannya akan dilakukan melalui masing-masing sekolah yang menjadi kelompok kerja (pokja). Dijadwalkan soal UN akan sampai pada H-2 (Sabtu, 11/4) di pokja sekolah yang sudah ditunjuk. Dan soal baru akan diambil oleh sekolah pada hari H (Senin, 13/4) pagi.

Menurut Arif ada 4 SMA dan 5 SMK yang ditunjuk sebagai pokja. Untuk pokja SMA antara lain SMAN 1 Sleman, SMAN 1 Godean, SMAN 1 Kalasan, SMAN 2 Ngaglik. Sedangkan pokja untuk SMK, antara lain SMKN 2 Depok, SMKN 1 Tempel, SMKN 1 Godean, SMKN 1 Depok dan SMKN1 Kalasan.

Untuk jumlah paket soal yang digunakan dalam UN kali belum diketahui, namun Arif meminta sekolah tetap mempersiapkan siswa untuk menghadapi UN. Baik persiapan materi maupun mental.

“Ketika siswa siap secara materi maupun mental, maka siswa tidak perlu khawatir dalam menjalani UN,” kata Arif.

Arif juga meminta siswa untuk menjalani UN secara jujur meski tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Mulai tahun ini, kelulusan siswa akan ditentukan oleh masing-masing sekolah tempat siswa menempuh pendidikan. Dengan diserahkannya kelulusan siswa sepenuhnya kepada pihak sekolah, bukan berarti sekolah seenaknya meluluskan siswanya. Sekolah juga harus mengikuti aturan dan ketetapan dari pusat seperti Permen (peraturan menteri) dan POS.

Sementara ditambahkan Arif, berdasarkan hasil verifikasi Pustekom Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 6 sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara UNberbasis CBT (on line) dinyatakan lulus. Sekolah penyelenggara UN on line tersebut antara lain SMKN 2 Depok, SMK Muhammadiyah Prambanan, SMKN 1 Kalasan, SMKN 1 Seyegan, SMKN 1 Godean, SMK Dirgantara.

“Keenam sekolah yang akan mengadakan UN CBT sudah siap bahkan sudah melakukan beberapa kali ujicoba dan tidak ada hambatan. Antisipasi juga sudah dilakukan bila listrik mati sekolah sudah menyiapkan genset,” kata Arif.

Ditambahkan Arif, serves semua sekolah juga sudah siap dan untuk naskah ujian dari Pusat dan akan bisa diakses nanti pas pelaksanaan UN sehingga tidak akan ada kebocoran. Untuk pengawasan ujian dilakukan silang dengan jumlah pengawas dari 249 ruang SMA/MAN dibutuhkan pengawas 498 orang, dan untuk 327 ruang SMK dibutuhkan 650 pengawas.