Sleman – Perolehan sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Sleman hingga akhir triwulan pertama tahun 2015 ini telah mencapai Rp 6,9 miliar. Pemasukan tertinggi dari Kecamatan Depok Rp 1,8 miliar, kemudian Ngaglik Rp 786 juta dan Mlati Rp 778 juta.

Demikian antara lain disampaikan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sleman, Haris Sutarta, kemarin. Menurut Haris, untuk pemasukan terendah dari Kecamatan Moyudan dan Minggir, masing-masing di kisaran Rp 50 juta.

“Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendongkrak penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui intensifikasi wajib pajak. Kami juga rutin melakukan sosialisasi sekaligus untuk mengingatkan wajib pajak terkait penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),” kata Haris.

Selain PBB P2, lanjut Haris, Dispenda Sleman juga mengurusi beberapa jenis pajak lain. Diantaranya hotel, restoran, reklame, hiburan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerangan jalan umum.

“Dari semua pajak itu, PBB P2 masih menjadi tumpuan Sleman dalam hal pemasukan daerah. Bahkan sektor pajak bumi dan bangunan menempati porsi 10 persen dari total pendapatan asli daerah,” katanya.

Haris mengatakan, diharapkan pemerintah pusat mengkaji dengan serius wacana penghapusan PBB yang beberapa waktu lalu sempat digulirkan.

“PBB merupakan salah satu andalan PAD Kabupaten Sleman,” tambah Haris.

Dikatakan Haris, jika rencana itu disetujui, Sleman akan kehilangan puluhan miliar potensi pajak.

“Tahun lalu, pemasukan dari PBB-P2 saja mencapai Rp 58 miliar. Sementara tahun 2015 ini, ketetapan pajak tersebut sebesar Rp 74,4 miliar dari objek pajak,” tuturnya.

Sleman – Masyarakat di Kabupaten Sleman terus didorong kemandiriannya untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu caranya melalui Pameran Potensi Daerah dan Gelar Budaya Kabupaten Sleman pada 24 April hingga 3 Mei 2015 Demikian disampaikan Ketua Badan Promosi Pariwisata Sleman Jono Lesmana, di Sleman, Kamis (23/4).

Menurut Jono dengan pameran lebih memprioritaskan untuk mengedukasikan masyarakat dan mengomunikasikan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Harapannya kunjungan dari masyarakat mendapat informasi mengenaimasalah pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan,” kata Jono.

Melalui pameran juga lebih menekankan kemandirian, bagaimana upaya masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi maupun pangan, menghadapi MEA 2015.

“Kalau tidak mandiri hanya dimanfaatkan sebagai pasar oleh negara-negara lain. Justru kami mendorong agar pelaku usaha untuk meningkatkan kulaitas dan mampu ekspor,” katanya.

Jono mengatakan dengan ada tampilan produk pertanian dan kehutanan, dapat menggugah masyarakat bagaimana dapat memenuhi kebutuhan pangan.

“Kami edukasi masyarakat sadar memanfaatkan halaman, lahan kosong dan berbagai potensi lainnya untuk memenuhi kebutuhan, jadi tidak hanya sekadar mampu membeli tapi mampu mencukupi secara mandiri,” papar Jono.

Sleman – Akibat hujan deras yang terjadi Rabu (22/4) sore mengakibatkan beberapa jembatan dan sejumlah pemukiman rusak. Kerusakan terparah berupa putusnya jembatan yang terjadi di jalan Provinsi yang menghubungkan Kecamatan Turi dan Pakem yang merupakan jalur alternatif Kecamatan Tempel-Kecamatan Pakem, tepatnya di Pules Lor/ Surodadi Desa Girikerto Kecamatan Turi.

Jembatan yang putus sepanjang kurang lebih 6 meter dengan kedalaman sungai 4 meter. Akibat putusnya jembatan tersebut arus lalu lintas dialihkan ke jalur selatan, dari lampu merah Kecamatan Turi ketimur hingga sampai Pulowatu.

Kondisi jembatan yang putus tersebut telah ditinjau Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI, Kamis (23/4) yang pada kesempatan tersebut didampingi antara lain Kepala BPBD Kabupaten Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasita SH MHum, Kepala Dinas PUP Nurbandi, Camat Turi dan Camat Pakem. Putusnya jembatan tersebut mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Sri Purnomo menyampaikan bahwa putusnya jembataan tersebut menjadikan arus lalu lintas jalur selatan menjadi semakin padat. Untuk mengatasi hal tersebut Pemkab Sleman akan segera memperbaiki meskipun darurat agar cepat berfungsi lagi, sedang untuk membangun jembatan secara permanen tentu membutuhkan waktu yang lama.

Lebih lanjut Sri Purnomo menyampaikan bahwa jembatan yang putus tersebut merupakan jembatan lama yang masih berupa gorong-gorong. Disamping meninjau jembatan di Poles Lor, Sri Purnomo melajutkan peninjauan jembatan Desa Kali Mangut di Surodadi Lor yang juga putus akibat hujan, sedang jalan Kabupaten di Nangsri Lor yang semula mulus juga rusak tergerus luapan kali di sisi kiri-kanan jalan.

Sedangakn banjir di Padukuhan Glagah Ombo mengakibatkan lonsornya talud, dan di Cepet Purwobinangun Pakem talud sepanjang 25 meter longsor dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 30 juta. Sementara di Kalireso talud jalan Provinsi ambrol termasuk rumah yang ada didekatnya sebagian tergerus air kerugian talud diperkirakan mencapai Rp 50 juta.

Sementara 3 rumah yang tertimpa pohon beberapa waktu lalu yang menimpa rumah Yuliono di Duwet Sendangadi Mlati, Wiratmono di Gondang Banyurejo Tempel dan salah satu warga Ngino juga mendapat bantuan dari PT Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur dan Boko berupa uang total Rp 20 juta.

Bantuan diserahkan oleh Kepala Program Kerja Bina Lingkungan PT Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur dan Boko, Repto Pranowo dan diterima Bupati Sri Purnomo, dan selanjutnya diserahkan kepada 3 warga yang mendapat bantuan. Penyerahan tersebut berlangsung di Duwet Sendangadi Mlati. Ditempat lain tepatnya di Padukuhan Mrican Pringgodani Depok sebanyak 48 rumah juga terendam air hingga sepinggang akibat luapan kali Gajah Wong.

Ditempat tersebut Sri Purnomo menyerahkan bantuan karung/bagor sebagai tanggul kali. Sedang di padukuhan Grinjing Papringan Caturtunggal Depok sebanyak 46 rumah juga terendam air setinggi 1 meter yang diakibatkan juga meluapnya kali Gajah Wong. Ditempat tersebut Sri Purnomo juga menyerahkan bantuan peralatan kerja berupa antara lain angkong, sekop dan peralatan lainnya.

Sleman – Dalam upaya menggali pokok-pokok pikiran tentang toleransi dan kerukunan umat beragama, sebagai bahan merumuskan kebijakan pemerintah dalam memelihara kerukunan Umat beragama di Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menyelenggarakan dialog antar umat beragama yang bertajuk Antisipasi Konflik Sosial Untuk Menjaga Kehidupan Beragama Yang Harmonis Di Kabupaten Sleman. 

Kegiatan ini di selenggarakan di Aula Lantai 3 Pemkab Sleman, Kamis (23/4) yang diikuti oleh perwakilan dari MUI, Majelis Agama Khatolik, Majelis Agama Kristen, Majelis Agama Hindu, Majelis Agama Budha, serta ormas keagamaan yang ada di Kabupaten Sleman.

Bupati Sleman, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan  Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Sunaryo SHCn mengatakan bahwa kegiatan dialog ini merupakan kegiatan yang strategis untuk menghimpun informasi dan deteksi secara dini terkait dengan permasalahan yang ada didalam masyarkat, baik permasalahan sosial ataupun permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan dan agama.

Dengan deteksi dini terhadap permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan juga tindakan pencegahan. Hal ini mengingat kondisi masyarakat Sleman yang heterogen dengan berbagai latar belakang, memiliki potensi akan munculnya gesekan atau konflik, yang pada akhirnya akan merugikan kita semua.

Selain itu, keberadaan Kabupaten Sleman sebagai daerah tujuan pendidikan dan pariwisata, menuntut seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga citra Sleman dan DIY yang nyaman dan kondusif. Terlebih lagi, bergulirnya roda kehidupan masyarakat, sangat tergantung dengan terciptanya suasana yang aman dan kondusif, jauh dari konflik dan maraknya kriminalitas.

Menurut Bupati, perbedaan agama dan kepercayaan seringkali dijadikan alat pemecah persatuan dan kerukunan umat oleh kelompok-kelompok tertentu atau bahkan untuk berhadapan dengan kebijakan pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena kelompok-kelompok tersebut sering lupa dengan makna dan hakikat dari Bhineka Tunggal Ika yang melekat pada lambang negara kita.

Belakangan ini perbedaan agama dan kepercayaan seringkali dijadikan pemicu konflik, baik horisontal maupun vertikal oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Berkenaan hal tersebut, dikatakan Bupati diperlukan peran serta tokoh agama dan pemuka agama dalam mewujudkan tri kerukunan demi menjaga keutuhan bangsa dan negara kesatuan RI. Hal ini sangat berperan penting untuk memberikan pemahaman yang lebih dinamis tentang kerukunan intern, antar dan antara umat beragama dengan pemerintah.

Selain itu peran serta tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan serta mewujudkan peningkatan dan kesadaran umat beragama dalam mempererat persaudaraan sesama penganut umat beragama.

Oleh karenanya, melalui kegiatan dialog antar umat beragama ini, Bupati berharap, kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama yang dinamis, humanis dan demokratis dapat ditransformasikan kepada masyarakat ditataran grassroot.***