Sleman – Ratusan mata air di Sleman belum dikelola secara optimal. Padahal potensi sumber daya air di Kabupaten Sleman ini sangat besar. Dinas Sumber Daya Air Energi Mineral (SDAEM) Sleman mencatat mata air di wilayah ini mencapai lebih dari 800 titik mata air. Namun yang terkelola oleh masyarakat baru 182 titik saja. Ironisnya, 40 titik mata air terancam keberadaannya lantaran terjadinya kerusakan lingkungan.

Kepala Bidang Penyedia dan Pembinaan Sumber Daya Air (PPSDA) Dinas SDAEM Sleman, Warsono mengatakan ancaman yang terjadi antara lain hilangnya mata air lantaran timbunan material maupun sampah. Terlebih kebanyakan mata air berada di lereng Gunung Merapi.

“Saat ini kami terus berupaya melakukan pelestarian mata air melalui konservasi, baik secara fisik maupun sosial,” kata Warsono di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut Warsono, konservasi secara fisik dilakukan dengan pembangunan penurapan atau pengumpul air di titik munculnya mata air. Selain itu, PPSDA juga membangun pemanfaat sumber daya air dengan embung talut permanen di sekitar mata air.

“Kegiatan fisik ini dilakukan untuk melindungi mata air, karena terdapat mata air yang muncul saat musim hujan saja. Sehingga diperlukan pengelolaan agar sumber dayanya dapat dimanfaatkan saat musim kemarau tiba,” ungkapnya.

Sleman – Kondisi Kabupaten Sleman yang rawan bencana membutuhkan masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi bencana yang dapat terjadi kapan saja. Masyarakat yang tangguh bencana yakni masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak melalui proses adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. 

Dan jika terkena dampak bencana, mereka dapat membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dengan cepat memulihkan diri secara mandiri. Hal tersebut disampaikan Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI ketika  mengukuhkan Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem sebagai Desa Tangguh Bencana di Barak Pengungsian Pandanpuro Hargobinangun Pakem, Kamis (9/4).

Lebih lanjut Sri Purnomo menambahkan pembinaan dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) mutlak diperlukan di wilayah Kabupaten Sleman. Karena masyarakat merupakan penerima dampak langsung dari bencana dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung yang akan merespon bencana di sekitarnya. Maka masyarakat perlu dibekali dalam konteks pemberdayaan agar tidak hanya siap menghadapi bencana tapi juga tangguh menanggulanginya.

Perlu disadari bahwa dalam setiap mitigasi bencana, dukungan dari masyarakat dan dukungan tim relawan mutlak diperlukan. Masyarakat juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam meng­ha­dapi bencana, dengan harapan kesiapsiagaan tersebut dapat bermanfaat dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi jatuhnya korban jiwa.

Menurut Sri Purnomo sampai saat ini sudah ada 5 desa tangguh bencana setelah sebelumnya sepanjang tahun 2014 telah dibentuk 4 desa tangguh bencana di antaranya di Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan, Kepuharjo Cangkringan, Sindumartani Ngemplak dan Girikerto Turi.

Selain mengembangkan desa tangguh bencana, berbagai pemangku kepentingan turut serta menguatkan kapasitas lokal karena penanggulangan bencana harus dilakukan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan swasta.

Sebelum dilakukan pengukuhan juga diadakan gladi lapang penanggulana bencana letusan gunung Merapi kerjasama BPBD DIY dengan BPBD Sleman, yang diikuti sekitar 210 peserta dari 12 padukuhan di Hargobinangun serta dilakukan penandatanganan MOU komitmen pemanfaatan sarana milik swasta yang dapat digunakan untuk mitigasi bencana bagi pengamanan masyarakat yakni UII, PPPG Kesenian dan RS Grasia.

Juga MOU pemanfaatan sarana antar desa yakni dengan desa tetangga Harjobinangun dan Pakembinangun Pakem. Kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan prasasti sekolah tangguh bencana bagi SDN Kiyaran I Wukirsari Cangkringan, SDN Umbulharjo Cangkringan dan SMPN I Cangkringan yang ketiga sekolah tersebut juga mendapat bantuan 1 buah HT dari Pemkab Sleman. Dalam kesempatan ini Kepala BPBD DIY juga menyerahkan bantuan 1 buah Cain sow kepada Pemerintah Desa Hargobinangun Pakem.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menyetujui alih fungsi lahan untuk mengembangan properti di wilayah Sleman telah sesuai aturan yang ada.

Bahkan menurut Sri Purnomo Pemkab tidak dapat mengalihfungsikan lahan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Pasalnya dalam pemberian izin pembangunan properti, Pemkab selalu mengacu pada RDTR sebagai kontrol.

“Dengan demikian alih fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya. Proses perizinannya tetap harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,” paparnya.

Khusus untuk pengembangan properti, kata Sri Purnomo, difokuskan pada hunian vertikal. Hal tersebut merupakan upaya Pemkab dalam menekan penyusutan lahan. Terlebih kebutuhan lahan hunian vertikal lebih sedikit dibandingkan pengembangan properti konvensional yang dibangun secara horizontal.

“Sehingga kebutuhan RTH (ruang terbuka hijau) dan fasilitas umum lainnya tetap terpenuhi. Selain penyusutan lahan dapat ditanggulangi,” kata Sri Purnomo.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mendorong kalangan petani salak di daerah ini untuk berinovasi dengan meningkatkan nilai jual dari komoditi itu. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Sleman Edi Sriharmanto, Selasa (7/4) mengatakan luas lahan salak di Sleman mencapai  hektar dan tidak akan ada lagi perluasan lahan.

“Kami berupaya mendorong perbaikan kualitas produksi dibandingkan menambah luas untuk meningkatkan hasilnya. Jika pohon-pohon itu sudah tua dan perlu diregenerasi, ya harus dipotong dan dirobohkan. Biar nanti tumbuh yang baru,” katanya.

Menurut Edi, tidak adanya perluasan lahan perkebunan salak pondoh salah satu alasannya untuk menjaga kestabilan lingkungan.

“Lahan di wilayah Sleman bagian timur, seperti Depok, Kalasan, dan Prambanan dikhususkan untuk tanaman padi. Kemudian, di tengah, seperti Turi dan Tempel untuk salak. Yang bagian atas, dekat Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) untuk hutan rakyat sebagai kawasan tempat resapan air. Kalau salak tidak bisa untuk resapan air, sehingga agar air tetap bisa terjaga, maka luas lahan salak tidak ditambah,” katanya.

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Tanaman Pangan dan Hortikultura DPPK Kabupaten Sleman, Ananta mengatakan inovasi pembuatan salak jenis baru sudah berlangsung dari sebelumnya Kabupaten Sleman hanya dikenal dengan salak lokal, salak pondoh, dan salak pondoh super saat ini sudah muncul jenis lain.

“Seperti salak madu probo yang sudah didaftarkan di Kementerian Pertanian untuk mendapatkan label hak paten. Kemudian, ada jenis salak gading dan salak manggala. Untuk salak gading dan manggala belum didaftarkan hak patennya,” katanya.

Ananta mengatakan pembuatan salak jenis baru ini salah satunya dengan cara penyilangan perkawinan. “Penyerbukannya disilang,” ujarnya.

Ia mengatakan dengan adanya inovasi seperti ini, maka salak di Sleman diharapkan mempunyai nilai tambah yang lebih dibanding daerah-daerah lain, apalagi untuk jumlah produksi selama ini dirasa sudah mencukupi. Baik untuk memenuhi pasar lokal maupun diekspor.

“Setiap tahunnya hasil produksi petani dalam satu rumpun yang berisi dua hingga tiga pohon salak, menghasilkan enam kilogram, bahkan beberapa tahun terakhir ini ada peningkatan bisa sampai delapan hingga sembilan kilogram,” katanya.

Sleman – Sebanyak 329 orang CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Golongan II dan III dari tenaga honores K-2 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengikuti diklat prajabatan. Pembukaan diklat prajabatan CPNS tersebut dilakukan oleh Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI di Pendopo Parasamya Pemkab Sleman, Selasa (7/4).

Tujuan dan sasaran diklat seperti yang dilaporkan Kepala BKD Sleman, Drs H Iswoyo Hadiwarno untuk membentuk CPNS yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat diindikasikan dengan wawasan kebangsaan  sebagai dasar mengutamakan kepentingan Nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya, memahami sikap tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberatasan korupsi serta memahami ketentuan kepegawaian berkaitan peran dan fungsi ASN dan kedudukan, kewajiban dan hak PNS.

Diklat diselenggarakan selama 6 hari, peserta diklat diasramakan dibagi dalam 8 angkatan, 2 angkatan CPNS Golongan II dan 6 Angkatan CPNS Gololongan III dimulai  dari tanggal 12 April hingga 3 Oktober 2015 di Gedung Gelanggang  Pemuda  Youth Center Bolawen Tlogoadi Mlati, Sleman. Peserta wajib untuk dapat lulus dari diklat prajabatan sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS.

Dalam sambutan pengarahan Sri Purnomo berharap para peserta Diklat Parjabatan adalah  Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdidik, terlatih dan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pekerjaan. Diklat Prajabatan merupakan sarana untuk membentuk sosok PNS yang setia dan taat pada negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini selaras Peraturan Kepala LAN (Perkalan) No. 18 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa tujuan utama diklat prajabatan adalah terwujudnya PNS yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Melalui diklat prajabatan ini saudara diharapkan dapat memahami wawasan kebangsaan, memahami sikap untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di instansinya serta memahami pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat. Bebas korupsi serta memahami peran dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara,” kata Sri Purnomo.

Menurut Sri Purnomo, era sekarang yang semakin kompleks menuntut ketangguhan dan profesionalisme PNS sebagai pelayan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut saya menekankan dan mengingatkan kepada seluruh peserta Diklat  untuk senantiasa belajar dan bekerja bersungguh – sungguh, berangkat dari hati yang suci dan ikhlas, agar apa yang kita harapkan yaitu masyarakat mandiri, sejahtera lahir batin dapat terwujud. Sebagai aparatur pemerintah dituntut untuk cerdas, kreatif dan penuh inovasi, serta kapabel dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan.

“Jangan sampai dalam melaksanakan tugas, saudara hanya menunggu perintah dari atasan. Saudara harus pro aktif dalam melihat situasi di unit kerja saudara. Karena hanya dengan sikap pro aktif, kreatif dan inovatif, maka saudara dapat mengikuti perkembangan dan perubahan yang senantiasa terjadi di tengah-tengah   masyarakat kita,” pesan Sri Purnomo.