Sleman – Salah satu rangkaian peringatan Hari Kartini ke 135 tahun 2015 tingkat Kabupaten Sleman, di selenggarakan sarasehan yang mengambil tema, Dengan Semangat Kartini, Kita Tingkatkan Kesetaraan Gender untuk Kemandirian Ekonomi Keluarga. Kegiatan sarasehan bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Selasa (21/4). 

Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI yang membuka acara tersebut mengaharapkan perempuan-perempuan di Sleman dapat menjadi Kartini-Kartini di zaman modern ini, yang secara aktif berjuang dengan gigih demi keberlanjutan pembangunan daerah. Peringatan Hari Kartini menjadi momen yang penting, untuk merefleksikan seberapa jauh peran perempuan dalam dalam proses pembangunan daerah.

Menurut Sri Purnomo, peran serta perempuan dalam proses pembangunan sudah terbukti mampu mempengaruhi peningkatan perekonomian baik di level keluarga maupun pembangunan di tingkat yang lebih luas.

“Meski demikian jika kita melihat realita keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, baik secara kuantatif maupun kwalitatif, keterlibatan perempuan masih belum maksimal,” kata Sri Purnomo.

Lebih lanjut, Sri Purnomo menyampaikan, meskipun Pemerintah telah memberikan kesempatan yang sama dan membuka ruang bagi kaum perempuan untuk berperan di ruang publik, kesempatan ini tidak berguna bila kaum perempuan sendiri tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang telah terbuka. Kenyataan di masyarakat selama ini kaum perempuan tidak dapat bebas berkiprah apabila masalah domestik keluarganya belum selesai.

Selama ini, kiprah kaum perempuan di masyarakat selalu terbatasi oleh permasalahan ekonomi dan keluarga sehingga hanya perempuan dengan latar belakang keluarga yang kuat yang mampu berkiprah aktif dalam setiap proses pembangunan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, perlu dukungan besar dari kita bersama, bagaimana memperkuat perekonomian keluarga, sehingga para perempuan di Sleman bisa secara aktif terlibat dalam setiap proses pembangunan.

Keterlibatan dalam proses pembangunan ini, tidak hanya dalam pelaksanaan, tetapi terlibat di seluruh proses pembangunan, dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring. Peluang dan kesempatan yang telah terbuka luas ini, seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Kondisi ini, harus menjadi perhatian dan pemikiran kita bersama.

Menurut Sri Purnomo, kiprah perempuan di pemerintahan khususnya di Pemkab Sleman selama ini sudah baik bahkan seimbang dengan kaum laki-laki. Kebijakan Pemkab Sleman menentukan bahwa karier pegawai ditentukan oleh kompetisi dan kompetensi. Artinya seorang pegawai dapat menduduki suatu jabatan eselon karena
kompetensinya serta kemampuannya yang lebih dari yang lain, dan bukannya karena ia laki-laki maupun perempuan. Seorang perempuan, karena kompetensinya bisa menduduki jabatan yang biasanya identik dengan laki-laki, demikian juga sebaliknya.

Dalam sarasehan menghadirkan narasumber dari akademisi yaitu Nurul Indarti dan dari kalangan pengusaha yaitu Sri Ekanti Subardini. Menurut Nurul Indarti untuk mewujudkan keseteraan gender, antara perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah khususnya disektor publik.

Sementara menurut Sri Ekanti, nasib perempuan sangat dipengaruhi oleh bagaimana perempuan beraktualisasi. Untuk bisa berkiprah maksimal khususnya dalam sektor publik, perempuan harus memiliki kemamuan, kemampuan dan berani mengimplementasikan kemauan dan kemampuannya dalam aktifitas nyata.

Sleman – Kabupaten Sleman sangat potensial untuk penyebaran penyalahgunaan narkoba karena banyak pendatang. Untuk mencegah peredaran narkoba, perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. 

Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu SS MHum mengatakan, setiap tahunnya ada ribuan orang yang masuk ke Sleman untuk sekolah maupun bekerja. Hal ini tentu menjadi lahan potensial bagi pengedar untuk menyebarkan narkoba.

“Kita harus waspada dengan potensi ini. Biasanya pengedar ini mengincar pendatang dengan modus pura-pura baik dengan memberikan sesuatu. Kemudian diberi narkoba secara gratis, tapi setela kecanduan disuruh beli,” kata Yuni, Selasa (21/4) terkait dengan diresmikanmya Padukuhan Kragilan Sidoluhur Godean sebagai kampung bebas narkoba dan asap rokok.

Untuk itu lanjut Yuni, guna mencegah peredaran narkoba, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri namun perlu dukungan dari masyarakat. Dengan adanya kampung bebas narkoba ini sangat membantu dalam mencegah peredaran narkoba. Camat Godean, Drs Ahmad Yuno Nurkayadi MM mengapresiasi adanya kampung bebas narkoba dan bebas asap rokok berbasis masyarakat. Harapannya kesehatan masyarakat bisa terjaga dengan kepedulian warganya.

“Ternyata di sini kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat umum dan dekat ibu hamil sudah bagus. Mudah-mudahan ini juga bisa ditiru di padukuhan lainnya,” tuturnya.

Sementara Kades Sidoluhur Godean, Hernawan Zunanto SE menuturkan, desanya sudah memiliki satgas yang bertugas memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Di wilayah Sidoluhur sudah ada 3 padukuhan yang mendeklarasikan kampung bebas narkoba dan asap rokok.

Sleman – Ratusan siswa Taman Kanak-kanak (TK) mengikuti kegiatan simulasi pemadaman kebakaran di lapangan Pemkab Sleman, Selasa (21/4). Mereka mengikuti pembelajaran terhadap bahaya kebakaran dan pencegahannya.

Ratusan siswa RA Al Islam Kalijoso, Secang dan BA Medura, Blabak, Magelang berkumpul di lapangan yang ada di seberang Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sekaligus UPT Damkar Kabupaten Sleman. Berbagai materi penanganan bencana kebakaran diajarkan oleh petugas Damkar secara ringan dengan dikemas dalam kegiatan outbond.

Selain materi, siswa usia dini tersebut juga diajarkan praktek memadamkan api sekaligus pencegahannya. Mereka juga dikenalkan berbagai peralatan yang digunakan petugas saat melakukan penanganan terhadap bencana kebakaran yang terjadi. Lina Rochayati, Kepala RA Al Islam Kalijoso mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kartini. Sehingga tidak hanya mengenal, namun siswa diharapkan akan lebih memahami tygas dari Damkar.

“Sebelumnya anak-anak sudah mengenal berbagai profesi saat belajar di kelas. Dan kegiatan ini sebagai pengenalan langsung,” paparnya.

Sleman – Guna mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sleman yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menyiapkan dana sebesar Rp 24 miliar.

“Dana tersebut untuk asumsi satu putaran pemilihan, dan 30 persennya atau sekitar Rp 7 miliar hingga Rp 8 miliar untuk biaya kampanye calon,” kata Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Shidqi SAg kepada wartawan, Selasa (21/4).

Menurut dia, pihaknya saat ini juga sedang mengkaji 10 draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang salah satunya mengharuskan KPU memfasilitasi setidaknya empat kegiatan kampanye calon.

“Empat kegiatan kampanye yang harus difasilitasi tersebut yakni, debat publik, pembuatan baliho, dan spanduk, iklan di media serta pencetakan brosur dan leaflet calon,” katanya.

Ia mengatakan, hal ini nantinya akan kontroversi karena dapat berimplikasi pada pembengkakan biaya pilkada.

“Ini yang harus benar-benar dicermati dalam pengelolaan anggarannya,” katanya.

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, jumlah kepala keluarga (KK) di Sleman mencapai  KK.

“Dengan jumlah tersebut, KPU Sleman saat ini sedang membuat hal ini menjadi daftar inventaris masalah yang akan disampaikan ke KPU pusat,” katanya.

Sleman – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Sleman terus mewaspadai tumbuhnya paham radikal agama di lingkungan sekolah. Pasalnya berkembangnya paham tersebut di kalangan pelajar dikhawatirkan akan berdampak negatif.

Kepala Disdikpora Sleman, Arif Haryono SH mengatakan hal tersebut menjadi perhatian serius bukan hanya oleh pemerintah namun aparat penegak hukum. Pasalnya, di Sleman pernah muncul kasus radikalisme agama di sekolah berupa pelarangan hormat terhadap bendera Merah Putih.

“Namun untuk kasus ini sudah lama ditangani dan saat ini kami terus melakukan pendampingan kepada sekolah bersangkutan,” kata Arif tanpa menyebutkan nama sekolah yang dimaksud, kemarin.

Menurut Arif sebagai langkah antisipasi, Disdikpora melakukan pengawasan kepada tiap sekolah. Pengawasan terutama dilakukan saat upacara bendera, sehingga diketahui sekolah mana saja yang tidak menggelar upacara atau pelarangan untuk memberi hormat kepada lambang negara.

“Tujuannya untuk memupuk rasa nasionalisme terutama bagi para siswa. Meskipun bukan sebagai indikator, namun dengan upacara bendera dapat menumbuhkan rasa cinta kepada negara,” ungkapnya.