Sleman – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Drs Juli Setiono Dwi Wasito MHum mengatakan kantor BPBD Sleman telah menyiapkan  100 tangki air sebagai antisipasi bencana kekeringan yang melanda wilayah setempat. Droping air tersebut akan diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.

“Proses pendistribusian air untuk droping ini dilakukan berdasarkan pengajuan dari masyarakat melalui pemerintah desa. Hal tersebut dilakukan agar bantuan droping sampai kepada masyarakat yang sangat membutuhkan,” kata Juli Setiono, Minggu (1/8).

Menurut Juli Setiono sebagai persiapan, apabila ada masyarakat yang membutuhkan dapat mengajukan ke BPBD melalui desa dan akan segera dilakukan droping, terutama lokasi yang belum tersambung instalasi air bersih. Namun air yang didroping ini untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, bukan sebagai pengairan lahan. Juli Setiono juga menyampaikan puncak kemarau diprediksi dalam kurun Agustus-September. Selama masa tersebut, pihaknya akan terus memantau wilayah-wilayah rawan kekeringan.

Sedang peta wilayah rawan kekeringan di Sleman  antara lain di Prambanan dan sebagian Gamping. Namun untuk Gamping dapat diantisipasi dengan  adanya instalasi air bersih dari PDAM Sleman dan cadangan air dari sejumlah embung.

Kendati demikian, Juli Setiono menyatakan darurat kekeringan belum diberlakukan. Pasalnya meski musim kemarau telah berlangsung, namun ancaman kekeringan di wilayah Sleman dinilai masih belum signifikan. Pasalnya di wilayah yang menjadi langganan kekeringan masih mendapatkan suplai air bersih.

Terutama lanjut Juli Setiono, di Prambanan sejauh ini masyarakat masih dapat mengakses air bersih dari sistem sumur yang dibangun di sana. Saat ini, pasokannya masih lancar dan jumlah debit air masih mencukupi.

Sleman – Sebanyak warga Sleman akan menentukan pemimpin di desanya. Rencannya, pada Minggu (9/8) mendatang, pemilihan kepala desa (pilkades) akan digelar secara serentak di 35 desa.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Sleman, Mardiyana mengatakan dengan penerapan aturan baru, penyelenggaraan pilkades kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Termasuk penggunaan surat suara yang tidak lagi menggunakan simbol calon kades yang maju.

“Melainkan menggunakan foto calon berikut dengan nama dan nomor urutnya. Sehingga penyelenggaraannya lebih terbuka kepada masyarakat karena pemilih langsung mengenali pilihannya,” kata Mardiyana.

Menurutnya dalam pilkades serentak tahap pertama yang digelar di 35 desa itu akan diikuti oleh 112 calon kades. Sebanyak 32 diantaranya merupakan calon incumbent.

“Saat ini calon sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Kami juga sudah menyosialisasikan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak pemilih yang tersebar di 699 tempat pemungutan suara,” paparnya.

Mardiyana menjelaskan Pemkab Sleman menyiapkan anggaran sekitar Rp 6 miliar untuk pelaksanaan Pilkades serentak. Dana tersebut akan dibagikan sesuai dengan kebutuhan panitia pilkades di tingkat desa.

“Hal ini mempertimbangkan kebutuhan TPS (tempat pemilihan suara), jumlah pemilih, dan calon yang ada,” kata dia.