Sleman – Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi (Disperindakop) Sleman, Drs Pustopo menyampaikan kenaikan harga kedelai impor tidak mempengaruhi harga tempe secara signifikan. Sebab di Sleman sendiri sempat terjadi penurunan harga kedelai. Sehingga kenaikan saat ini tidak begitu terasa memberatkan.

“Beberapa bulan lalu kan sudah pernah Rp sampai Rp , lalu turun jadi Rp . Sekarang kan naik sedikit, jadi tidak terlalu terasa dampaknya,” kata Pustopo , Rabu (26/8).

Pustopo menilai harga kedelai dan tempe saat ini masih stabil, meskipun para perajin mulai berinisiatif mengurangi ukurannya. Hingga sekarang Disperindakop masih memantau kondisi perindustrian tempe. Jika memang terjadi hambatan produksi karena kenaikan harga kedelai impor akibat melemahnya nilai rupiah, Pemkab Sleman akan segera melaporkannya pada pemerintah Provinsi DIY.

Pustopo menyampaikan, sebelumnya Disperindakop sempat mengadakan operasi pasar (OP) saat harga kedelai sedang tinggi-tingginya. Namun saat ini kebijakan tersebut belum bisa dilaksanakan.

“Sekarang masih normal jadi belum perlu OP. Yang penting persediaannya di pasaran masih aman,” katanya.

Sementara itu, salah satu perajin tempe di Dusun Krajan, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Arifin Saputra (42) mengaku sudah merasakan dampak kenaikan harga kedelai impor. Saat ini, harga kedelai berada di kisaran per kg dari sebelumnya per kg.

“Meskipun baru naik Rp 400, ukurannya mulai kita kurangi sedikit saja,” tuturnya.

Menurut Arifin kenaikan harga kedelai terjadi sejak Jumat pekan lalu. Meski begitu pasokan kedelai dan tempe tetap tersedia. Perajin pun tidak menaikan harga tempe. Hingga saat ini kedelai impor masih menjadi pilihan utama bahan baku tempe. Karena ukurannya yang lebih besar. Kualitas kedelai lokal pun sebenarnya bagus. Namun persediaannya sedikit.

“Kalau pemerintah bisa merangkul petani kedelai, kita pasti bisa menghasilkan ribuan ton per hari,” ujar Arifin.

Ia mengungkapkan perajin tempe baru kelimpungan jika harga kedelai mencapai Rp per Kg. Kalau sudah begitu terpaksa perajin harus menaikan harga tempe.

Sleman – Jajaran Polres Sleman menggelar apel siapa PAM Pilbup Sleman 2015 di Lapangan Denggung Sleman, Rabu (26/8). Kegiatan ini melibatkan sekitar 1356 personil Polri dari Polres dan Polsek se Kabupaten Sleman. Juga ikut dalam pasukan dari anggota Satpol PP dan Personil TNI. Bertindak selaku Pimpinan Apel Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi yang juga membacakan amatat Kapolda DIY.

Dalam kesempatan tersebut Gatot  juga meninjau kesiapan pasukan menyematkan secara simbolis tanda PAM Pilbup (Pemilihan Bupati)  kepada petugas. Kapolda DIY dalam sambutannya mengatakan agenda Pilbup serentak di 3 Kabupaten memerlukan kesiapan untuk menyelenggarakan pola pengamanan yang lebih baik. Prediksi gangguan keamanan sesuai analisa pileg pada waktu lalu dihadapkan pada permasalahan saat kampanye, masa tenang pemungutan suara, perhitungan suara dan saat pelantikan pejabat.

Prediksi yang kemungkinan timbul seperti bentrok saat kampanye, perusakan atribut kampanye maupun fasilitas umum, intimidasi dan aniaya kepada penyelenggara pemilu, money politik, black campaign,  pemilih ganda, penggelembungan suara, unjuk rasa, konflik petugas di TPS, perlu antisipasi dan ditindak lanjuti.

Perlu pengamanan yang lebih baik, efektif, sistemik dan menyeluruh didukung dengan melibatkan kekuatan personil, koordinasi dengan instansi terkait dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada. Polri dituntut untuk melakukan pengamanan yang lebih ekstra dan optimal.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan Pilbup serentak baik figur calon, tokoh pendukung, peran media, netralitas penyelanggara Pemilu, dan aparat keamanan maupun dukungan negara asing serta lembaga survery sangat mempengaruhi pola pengamanan yang diterapkan di Polda DIY dan jajarannya.

Langkah-lngkah yang perlu dilakukan yakni tetap jaga sinergitas dan netralitas anggota TNI dan POLRI dalam pengamanan Pilbup 2015. Setiap pergeseran logistik Pilbup harus dikawal anggota POLRI, rumuskan pola pengamanan TPS berdasarkan kriteria TPS dengan memperhatikan jumlah personil dan kebutuhan.

Petakan kembali daerah rawan dan bentuk kerawanannya secara tajam oleh surveyer setempat, tingkatkan fungsi inteligent di kewilayahan, antisiapasi dan cegah terjadinya peruskan alat peraga, kampanye hitam, pembunuhan karakter serta aksi intimidasi, teror, ancaman dan bentuk kekerasan politik serta konflik internal parpol yang dapat memunculkan konflik antar masa pendukung atau simpatisan maupun relawan.

Laksanakan operasi cipta kondusif atau rasia dengan melibatkan kekuatan besar dengan sasaran senjata api, sajam, miras, dan barang berbahaya. Upayakan cara bertindak yang efektif dan antisipasi bentrok masa dan bentuk-bentuk pelanggaran Pilbup, lakukan terus langkah-langkah preventif dengan meningkatkan kesadaran berbagai pihak agar tidak melakukkan tindakan kekerasan dan melanggar hukum.

Tingkatkan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya, penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan pada pilkada dan yang tidak kalah pentingnya tetap waspadai serangan teror terhadap personil atau markas personil.

Sementara itu Kapolres Sleman AKBP Faried Zulkarnain usai apel siaga mengatakan kekuatan personil yang disiapkan jajarannya disesuaikan dengan pentahapan Pilbup.
Saat kampanye disiapkan 700 personil dibantu dengan aparat keamanan lainnya, saat pemungutan suara melibatkan bantuan dari POLDA DIY melibatkan 1370 personil dibagi di masing-masing TPS.

Ancaman setiap tahapan kemungkinan terjadinya gesekan antar pendukung, adanya kampanye hitam maupun perusakan alat peraga kampanye dan serangan fajar untuk mendapatkan suara. Titik yang dipetakan kerawan saat kampanye meliputi wilayah Sleman, Gamping, Godean dan wilayah perbatasan Tempel dan Prambanan, termasuk kerawanan adanya mobilisasi masa pendukung dari luar wilayah.

Tindakan tegas akan dilakukan pada pelanggar seperti larangan pawai/ arakan-arakan, baik helm, kelengkapan kendaraan dan knalpot blombongan. Pihaknya akan melakukan rasia sebelum kampanye dibengkel tempat memasang/mengganti knalpot blombongan, termasuk melaksanakan cipta kondusif dengan melakukan rasia penjualan miras yang biasanya diminum saat kampanye yang bisa menimbulkan gesekan.