Sleman – Kondisi Kabupaten Sleman yang rawan bencana membutuhkan masyarakat yang tangguh dan siap menghadap bencana yang dapat terjadi kapan saja. Masyarakat yang  tangguh bencana ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak melalui proses adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan jika terkena dampak bencana, mereka dapat membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dengan cepat memulihkan diri secara mandiri.

“Oleh karena itu pembinaan dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) terus dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman,” kata Penjabat Bupati Sleman Ir Gatot Saptadi saat membuka dialog interaktif multipihak di Badan KB Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman, Selasa (1/9).

Disampaikan Gatot  bahwa Pemkab Sleman terus berupaya mendukung pembentukan Desa Tangguh Bencana. Sepanjang tahun 2015 telah dibentuk 5 desa tangguh bencana diantaranya di Desa  Pakembinangun, Purwobinangun dan Hargobinangun di Kecamatan Pakem serta Desa Glagaharjo di Kecamatan Cangkringan dan Desa  Donoharjo di Kecamatan Ngaglik.

Menghadapi fenomena bencana yang makin luas dan kompleks, sesuai Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat, harus tanggap terhadap ancaman bencana bukan hanya saat terjadi tanggap darurat bencana, tetapi juga pada pra bencana dan pasca bencana.

“Paradigma penanggulangan bencana, tidak lagi di titik beratkan pada penanganan kedaruratan, namun lebih pada upaya pengurangan resiko bencana, hal ini menuntut adanya kesiapsiagaan masyarakat,” kata Gatot.

Oleh karena itu lanjutnya, Pemkab Sleman menyadari pentingnya upaya mitigasi bencana sejak dini. Pembinaan dan pelatihan cara penanggulangan bencana harus dimulai sejak dini. Mitigasi bencana harus diperkenalkan dan diajarkan di bangku sekolah, bahkan sejak jenjang yang paling bawah. Siswa-siswa sangat perlu diberi pemahaman dan pembinaan bagaimana cara penanggulangan dan mitigasi bencana, karenanya Kabupaten Sleman telah menggalakkan sekolah siaga bencana yang tersebar dibeberapa wilayah yang memiliki potensi bencana.

“Selain itu untuk memudahkan melakukan upaya tanggap darurat, Pemkab Sleman juga telah menyusun Rencana Manajemen Pengelolaan Lingkungan (RMPL) serta melakukan pemetaan potensi kerawanan bencana, dengan pemasangan early warning system yang dipasang di 13 lokasi yang dianggap rawan terdampak erupsi merapi,” tutur Gatot.

Untuk pemulihan ekonomi  masyarakat pasca rehab rekon telah dilakukan berbagai upaya oleh multi pihak, yaitu peningkatan usaha ekonomi produktif baik bagi kelompok ataupun industri rumah tangga melalui pendampingan, pembinaan, pelatihan, dan penguatan modal secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu pemulihan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk serta peningkatan promosi produk yang dihasilkan.

Sedangkan koordinator PSM (Perempuan Sahabat Merapi) Ida Kristiana melaporkan bahwa maksud dan tujuan dialog tersebut  untuk mereview program para pihak  yang mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat di daerah rawan bencana, menyusun rekomendasi program perbaikan keberlanjutan ekonomi masyarakat di daerah rawan bencana, mengidentifikasi program para pihak  yang dapat disinergikan  untuk mendukung peningkatan kesiapsiagaan dan perbaikan keberlanjutan ekonomi masyarakat, dan adanya kesepakatan kerjasama para pihak untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan kelompok perempuaan yang diorganisir oleh PSM.***

Sleman – Kabupaten Sleman telah mengirimkan kontingen “Pesona Peksi Eka Kapti” dalam misi kesenian keluar daerah dalam Parade Budaya Lampung Culture dan Tapis Carnival V Minggu (30/8) lalu  di Kompleks Rumah Dinas Gubernur Lampung Jl. Dr Susilo Bandar Lampung. Kontingen Kabupaten Sleman tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Sekda Bidang Pembangunan Pemkab Sleman, Dra Suyamsih MPD.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Ir AA Ayu Laksmidewi TP MM dikantornya, Selasa (1/9). Menurut Ayu bahwa keikutsertaan Kabupaten Sleman dalam Parade Budaya Lampung Culture dan Tapis Carnival V tersebut dimaksudkan untuk meramaikan dan mensukseskan event yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Selain itu juga untuk mempromosikan potensi seni budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman di luar daerah. Harapannya hal ini akan sekaligus untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah. Dalam kesempatan tersebut jajaran Pemkab Sleman juga sekaligus melalukan audiensi dengan jajaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung untuk saling bertukar pengetahuan tentang pengembangan dan pemasaran dalam sektor pariwisata.

Diharapkan program misi kesenian dan kebudayaan keluar daerah dapat tetap dipertahankan dimasa mendatang, sehingga melalui program tersebut akan memberikan dampak positif dalam mengembangkan dan menggemakan sektor pariwisata yang menjadi salah satu unggulan bagi Kabupaten Sleman.

Sleman – Sebanyak 150 karyawan bagian spinning PT Primissima, di Medari, Sleman,  Selasa (1/9) menggelar aksi demo di Kantor Serikat Pekerja perusahaan tersebut. Ke-150 orang ini secara mendadak dipecat dengan alasan perusahaan kesulitan bahan baku. 

Dalam aksinya para karyawan ini menuntut agar manajemen melakukan komunikasi yang terbuka serta mengikuti persyaratan PHK sebagaimana yang diatur peraturan perundangan. Salah satu korban PHK, Mohammad Ngalimun menjelaskan, PHK yang dilakukan oleh perusahaan berlangsung sangat mendadak.

“Kami semua dipanggil di oleh Personalia dan dinyatakan di-PHK,” katanya.

Menurut dia, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena saat ini kesulitan bahan baku. Ia menyebutkan sebagai pabrik mori, PT Primissima memerlukan bahan baku berupa kapas.

“Kapas-kapas ini diimpor. Karena nilai tkar dolar mengalami kenaikan, perusahaan tidak mampu melakukan impor,” ujarnya.

Ngalimun menambahkan, mereka yang terkena PHK ini rata-rata memiliki masa kerja satu hingga dua tahun. Menyinggung pesangon yang akan dibayarkan, Ngalimun menyatakan belum ada kejelasan. Karena itu, mereka yang menjadi korban PHK kemudian menggelar aksi demo di depan kantor serikat pekerja setempat dengan alasan serikat pekerja yang ada tidak memberikan pembelaan kepada anggotanyan yang terkena PHK.

Setelah berorasi, akhirnya perwakilan karyawan sebanyak sepuluh orang untuk melakukan pertemuan secara tertutup dengan manajemen. Namun dalam pertemuan itu tidak membuahkan hasil. Para karyawan yang menjadi korban PHK mendesak agar pelaksanaan PHK sesuai dengan aturan dan mendesak agar mengundang institusi pemerintah yang menangani ketenaga kerjaan untuk ikut menyelesaikan. Mereka akan bertemu lagi dalam beberapa hari mendatang guna mencari penyelesaian yang terbaik.