Sleman – Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi mengatakan peringatan Harganas  mengingatkan akan pentingnya keluarga sebagai lingkungan hidup primer dan fundamental tempat terbentuknya kepribadian yang mewarnai kehidupan manusia. Keluarga merupakan pranata sosial pertama yang mengemban fungsi strategis dalam membekali nilai-nilai kehidupan bagi anak manusia yang tengah tumbuh dan berkembang.

“Dengan demikian kehidupan keluarga berpengaruh langsung dalam menentukan kualitas bangsa dan negara,” kata Gatot dalam puncak Peringatan Harganas XXII dan HAN di Kabupaten Sleman yang berlangsung di Lapangan Pemkab Sleman, Rabu (2/9).

Peringatan Harganas XXII dan HAN di Kabupaten Sleman berlangsung cukup meriah, dengan tampilnya atraksi dari anak-anak dan remaja dari 17 Kecamatan se Kabupaten Sleman. Peringatan juga  diisi dengan lomba melukis dan mewarnai yang diikuti oleh 1000 siswa TK dan SD se Kabupaten Sleman.

Penjabat Bupati Sleman didampingi Kepala Badan KB PMPP dan Kepala Dinas Pendidikan Sleman berkenan untuk menyapa anak-anak yang mengikuti lomba melukis dan mewarnai diseputaran lapangan Pemda kemudian dilanjutkan dengan meninjau gelar potensi UPPKS, ekspose desa prima, ekspose kesehatan anak, ekspose dokter kecil, ekspose informasi pelayanan akte kelahiran,  gelar kreativitas anak Sleman  serta kampanye stop kekerasan pada anak.

Selanjutnya Gatot mengatakan terbentuknya keluarga ideal, yaitu keluarga yang kecil bahagia dan sejahtera, terutama bagi masyarakat kurang mampu, hanya akan menjadi impian belaka, jika keluarga-keluarga tersebut berukuran besar. Setiap anak yang dilahirkan merupakan beban bagi pencari nafkah, dan orang tua yang memiliki banyak anak, harus membagi-bagi, sehingga tidak memungkinkan untuk mencukupi untuk memenuhi hak-hak anak akan kebutuhan gizi, kesehatan dan pendidikan.

Menurut Gatot, pemerintah bersama seluruh unsur masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan menciptakan iklim yang sehat bagi pembentukan keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Terlebih pada saat ini negara  menghadapi tantangan dalam menurunkan tingkat kelahiran, melakukan pemerataan peserta KB, menyediakan pelayanan KB yang terjangkau, dan melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) bagi terbentuknya ukuran keluarga yang ideal.

Di sisi lain, masih terdapat berbagai permasalahan sosial terutama kemiskinan yang dirasakan keluarga-keluarga Indonesia, termasuk sebagian warga Sleman yang memiliki akar permasalahan dari masalah kependudukan.

“Oleh karena itu saya mengajak seluruh masyarakat dan aparat pemerintah  untuk kembali membangkitkan gerakan KB di dalam kehidupan masyarakat. Mewujudkan keluarga yang kecil bahagia dan sejahtera tidak sekadar pembatasan kelahiran, tetapi lebih pada peningkatan kualitas keluarga. Peningkatan kualitas keluarga tidak terlepas dari pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak. Banyak dari keluarga yang belum memahami peran, tugas dan kewajiban sebagai orangtua dalam memenuhi hak anak-anaknya,” kata Gatot.

Sementara Kepala Badan KB PMPP, dr Nurulhayah MKes menyampaikan puncak Peringatan Harganas XXII dan HAN di Kabupaten Sleman ini melibatkan sekitar 2500 orang terdiri dari 1000 anak ikut lomba melukis dan mewarnai TK/SD, 1000 siswa SD, SMP, SMA/SMK dan 500 orang dewasa.

Tema dalam Harganas XXII yakni Harganas merupakan momentum upaya membangun karakter bangsa dan mewujudkan Indonesia Sejahtera, sementara untuk tema HAN yakni Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak.

Nurulhayah juga menyampaikan penghargaan yang diraih dalam tingkat nasional yakni Penghargaan Satya Lencana Wira Kencana Penyelenggara terbaik Bidang KB bagi Kabupaten Sleman, Juara I Lomba KB Lestari 10 tahun  Sugeng Rohmadi dan Ny Suryani, juara I KB Lestari 20 tahun  Tukino dan Ny Sri Sukarti, 5 besar Penyuluh KB  Drs Akhiz Isa Ansori.

Sementara dibidang perlindungan anak yakni penghargaan dari Menteri PPPA RI kepada Anak Dora Amorita sebagai Tunas Muda Pemimpin Indonesia kategori SD dan penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Pratama menjadi Madya.

Sleman – Minimnya sumber air bersih di Kecamatan Prambanan ini selalu terjadi ketika musim kemarau. Sebenarnya beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemkab Sleman untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Prambanan secara berkesinambungan. Salah satunya adalah pengembangan jaringan air bersih desa yang dikelola oleh masyarakat.

Jaringan air tersebut sudah terpasang di 5 desa di wilayah prambanan ini yaitu di Sambirejo, Gayamharjo, Wukirharjo, Sumberharjo dan Bokoharjo. Namun demikian infrastruktur tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan air ketika musim kemarau seperti ini. Penanganan krisis air di musim kemarau seperti ini memerlukan komitmen dan langkah bersama, antara pemkab Sleman, swasta dan masyarakat.

Langkah tersebut tidak sekadar pemberian bantuan berupa droping air, tetapi lebih pada upaya bagaimana menjaga kesinambungan jaringan air bersih yang mampu menjangkau masyarakat sepanjang waktu. Hal ini dikarenakan  penyediaan air bersih melalui Paguyuban Pengelola Air Minum Perdesaan atau disingkat Perpamdes lebih murah dibandingan dengan droping air dari bawah ke atas.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Sleman Ir Gatot Saptadi saat memberikan bantuan Air Bersih di  Padukuhan Dlingosari Klumprit I Wukirharjo Prambanan Sleman, Rabu (2/9). Lebih lanjut disampaikan Gatot bahwa air merupakan kebutuhan pokok semua makluk hidup, oleh karena itu diharapkan agar masyarakat di Kecamatan Prambanan ini dapat mengelola pemakaian air dengan hemat dan jangan sampai rebutan air dengan sesama warga.

“Karena itu, peran organisasi pengelola pemakai air harus lebih dioptimalkan. Jika terjadi permasalahan hendaknya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, dirembug dan diupayakan secara musyawarah kekeluargaan,” kata Gatot.

Ditambahkan pula bahwa yang perlu diwaspadai untuk wilayah Prambanan adalah berpotensinya kekeringan, angin ribut, tanah longsor, dan bahaya kebakaran. Oleh karena itu masyarakat agar selalu berhati-hati terutama dimusim kemarau ini untuk tidak membakar sampah sembarangan untuk meminalisir bahaya kebakaran.

Sedangkan direktur Utama Bank BPD DIY Bambang Setiawan menyampaikan bahwa  bantuan sebanyak 150 tangki air untuk warga Prambanan tersebut agar dapat dimanfaatkan dengn baik, paaling tidak kebutuhan air dalam jangka pendek dapat terpenuhi. Laebih lanjut disampaikan bahwa program pemberian bantuan air bersih tersebut  merupakan salah satu program kepedulian Bank BPD DIY yang terankum dalam program CSR.

Bantuan Air bersih dari Bank BPD DIY taersebut diserahkan oleh Bambang Setiawan dan diterima Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi, selanjutnya bantuan tersebut diserahkan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut warga masyarakat setempat menyiapkan tumpeng untuk merayakan hari ulang tahun Gatot Saptadi.***

Sleman – Puluhan warga Kradenan, Banyuraden, Gamping, Sleman,  menolak pembangunan menara pemancar seluler. Penolakan tersebut diadukan pada DPRD Sleman dengan dalih menara telekomunikasi selular di wilayah RT 04 dan RW 17 Kradenan itu berdekatan dengan permukiman warga dan sekolah.

Warga keberatan karena lokasi yang berdekatan dengan pemukiman dinilai berbahaya jika menara ambruk. Tapi saat ini menara seluler tersebut dalam proses pembangunan. Bahkan sudah memiliki IMB yang dikeluarkan tahun 2015.

Juru Bicara Warga Kradenan, Agus Sartono mengatakan proses perizinan pembangunan menara tidak sesuai prosedur. Karena sosialisasi tidak melibatkan seluruh masyarakat. Bahkan nama dirinya yang bukan warga asli sana dicantumkan dalam berkas persetujuan pembangunan.

“Dulu saya punya tanah di sana sekarang sudah saya jual. Tapi nama saya malah tercantum di persetujuan pendirian tower,” kata Agus saat ditemui di Kantor DPRD Sleman, Rabu (2/9).

Agus mengatakan sebagian besar warga sudah menolak pendirian menara selular sejak awal. Warga yang rumahnya bersebelahan dengan menara, Abu Darin juga mengaku tidak pernah menerima sosialisasi pembangunan menara. Dia menuturkan warga Kradenan tidak mempermasalahkan adanya pendirian menara seluler. Asalkan lokasinya tidak membahayakan seperti sekarang.

Menurutnya warga sudah mengusulkan lokasi lain pembangunan menara pada pengembang. Tapi masukan tersebut tidak dihiraukan.

“Karena berdiri di dekat permukiman. Kami menuntut tower itu dibongkar,” katanya.

Aduan warga yang diterima pimpinan dewan dan Komisi A itu langsung menindaklanjuti. Sejumlah anggota legislatif pun segera melakukan tinjauan langsung ke tempat tower dibangun. Anggota Komisi A DPRD Sleman, Suwarno, menuturkan akan memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk mengusut pemberian izin bangunan tower di Desa Kradenan.

“Kami sudah ke lokasi dan akan memanggil pihak terkait untuk klarifikasi. Kami juga meminta agar pengembang tidak mengoperasikan towernua dulu, sampai perkara ini selesai,” ujarnya.***