Sleman – Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi mengatakan kondisi Kabupaten Sleman yang rawan bencana membutuhkan masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi musibah alam seperti gempa, angin ribut, banjir, erupsi Merapi, tanah longsor dan lainnya. Untuk itu, pembentukan desa tangguh bencana  perlu terus didorong.

Sepanjang tahun 2015 ini sudah ada lima desa yang dikukuhkan tangguh bencana yakni Desa Pakembinangun, Purwobinangun, dan Hargobinangun di Kecamatan Pakem, Desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan, serta Desa Donoharjo  Kecamatan Ngaglik.

“Setelah terbentuk,  desa tangguh bencana harus tetap dibina bahkan pelatihan penanggulangan bencana sebaiknya dimulai sejak dini,”  kata Gatot, Jumat (4/9).

Gatot yang sebelumnya menjabat Kepala BPBD DIY ini menambahkan, makna tanggap terhadap ancaman bencana tidak hanya pada masa darurat tapi juga saat pra dan pasca bencana. Hal ini sesuai ketentuan UU Nomer 24 Tahun 2007.

Mengacu aturan  tersebut lanjutnya, paradigma penanggulangan bencana tidak lagi di titik beratkan pada penanganan kedaruratan, namun lebih pada upaya pengurangan resiko bencana. Di sisi lain tambah Gatot, hal ini menuntut kesiapsiagaan masyarakat.

Dan untuk memudahkan upaya tanggap darurat tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah menyusun Rencana Manajemen Pengelolaan Lingkungan (RMPL) dan melakukan pemetaan potensi kerawanan bencana. Langkahnya dengan pemasangan early warning system di  13 lokasi yang dianggap rawan terdampak erupsi Merapi.

Sleman – Java Promo bekerjasama dengan insan wisata menyelenggarakan Lomba Film Pendek “Pesona Java Promo” terbuka untuk umum mulai 1 September – 10 Oktober 2015. Lomba film ini diselenggarakan dalam rangka untuk mengenalkan potensi wisata yang tersebar di Kabupaten/ Kota Jateng – DIY yang tergabung dalam Java Promo kepada khalayak luas.

Selain itu juga untuk meningkatkan kreativitas masyarakat khususnya insan multimedia dan audio visual dalam memanfaatkan media sebagai sarana promosi pariwisata. Demikian dikatakan Sekretaris Java Promo, Ir AA Ayu Laksmidewi TP MM  di Kantor Sekber Java Promo Jl. Parasamya Beran Tridadi Sleman, Jumat (4/9).

Menurut Ayu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti lomba ini diantaranya  mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh dari website , film pendek berdurasi minimal 3 menit hingga maksimal 10 menit, diunggah pada periode 1 September hingga 10 Oktober 2015. Info selengkapnya dapat dilihat di website .

Dikatakan Ayu, Java Promo terdiri atas 16 Kabupaten/ Kota di Jateng- DIY, yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, Kota Yogyakarta, Kabupaten Klaten, Karanganyar, Boyolali, Kabupaten dan Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purworejo, Kebumen dan Kabupaten Semarang. Dalam lomba ini setiap peserta bebas untuk memilih berbagai destinasi wisata di masing-masing kabupaten/ kota anggota Java Promo tersebut.

“Juri yang dihadirkan dalam lomba ini adalah juri-juri profesional yaitu Videografer Sutikno Tekno Bolang, Cinematografer dan  Direktur Epic Java Film – Embara Films Febian Saktinegara dan dari insan wisata,” kata Ayu.

Dalam lomba ini akan dipilih 3 pemenang dan 2 pemenang favorit yang akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan, trophy dan piagam. Juara 1 memperoleh Rp 4 juta, Juara 2 Rp 3 juta, Juara 3 Rp 2 juta dan 2 favorit masing-masing mendapatkan Rp 1 juta.  Pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal 17 Oktober 2015.

Sleman – Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Sleman telah menetapkan  Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2015. Adapun jumlah DPS yang ditetapkan total sebanyak pemilih. Jumlah tersebut terdiri dari pemilih laki-laki dan pemilih perempuan. Pemilih yang tercantum dalam DPS tersebar di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak berada di Kecamatan Depok dengan pemilih dan tersebar di 275 TPS. Sedangkan wilayah dengan pemilih paling sedikit berada di Kecamatan Cangkringan dengan pemilih dan tersebar di 75 TPS.

Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi mengatakan terdapat penyusutan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPS dibandingkan dengan DP4. Pada DP4, tercantum calon pemilih.

“Setelah dimutakhirkan, memang ada penyusutan. Hal ini karena ada warga yang dicoret, seperti pindah kependudukan, menjadi anggota Polri atau TNI, dan meninggal dunia,” kata Ahmad Shidqi, Kamis (3/9) seraya menambahkan penetapan DPS Pilkada 2015 tersebut telah dilakukan melalui rapat pleno, Rabu (2/9).

Menurut Ahmad Shidqi, sempat terjadi perbedaan hasil penyusunan DPS di tingkat Kecamatan Tempel dan Turi antara PPK dengan Panwascam. Hal tersebut terjadi lantaran basis data yang digunakan dalam penyusunannya.

“Perbedaan ini terjadi karena sempat terjadi masalah pada server SIDALIH. Sehingga data yang diunduh berbeda. Namun masalah ini sudah dikomunikasikan dan sudah ditetapkan dalam pleno,” ungkapnya.

Selanjutnya hasil penetapan DPS akan disebar ke PPS untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Pada sosialisasi DPS, masyarakat diberikan waktu selama sepuluh hari untuk memberikan masukan. Dengan demikian, bagi masyarakat yang belum masuk dalam DPS dapat segera melapor kepada petugas.

“Misalnya ada yang belum masuk, bisa diperbaiki. Permasalahannya masyarakat sering kurang memperhatikan karena menilai masih lama Pilkada. Namun mendekati pelaksanaan, baru panik karena belum masuk DPT,”  kata Ahmad Shidqi.

Sleman – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Sleman akan menggelar Festival Upacara Adat dan Tradisi Budaya Tahun 2015 selama dua pada hari Sabtu dan Minggu 5 – 6 September 2015 pukul WIB di taman parkir Meseum Gunungapi Merapi (MGM) Hargobinangun Pakem Sleman. Festival upacara adat ini diikuti oleh 17 kecamatan se Kabupaten Sleman masing-masing mengirimkan satu kontingen. 

Ketujuhbelas kontingen perwakilan kecamatan se Kabupaten Sleman tersebut masing-masing terdiri atas minimal 50  orang. Demikian disampaikan Kepala Disbudpar Kabupaten Sleman Ir AA Ayu Laksmidewi TP MM,  di kantornya, Kamis (3/9) .

Ayu menambahkan bahwa Festival Upacara Adat dan Tradisi Budaya merupakan sebuah gelar kolosal tradisi unggulan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga eksistensi budaya lokal yang adiluhung. Selain itu juga dimaksudkan untuk penguatan nilai-nilai tradisi dan mewariskan nilai-nilai kearifan lokal kepada masyarakat khususnya generasi muda serta sebagai wahana apresiasi yang bermakna bagi para pelaku ritual upacara adat dan tradisi budaya serta masyarakat umum.

“Upacara adat dan tradisi budaya secara esensi menggambarkan keluhuran budi bagi masyarakat yang mengajarkan ketulusan, keikhlasan dan rasa syukur terhadap anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini penting untuk dilestarikan dan dikembangkan karena akan membentuk lingkungan masyarakat yang memiliki toleransi, kegotongroyongan dan rasa kebersamaan yang tinggi, kata Ayu.

Melalui ajang ini diharapkan tumbuh kompetisi positif sehingga kedepan akan meningkatkan kualitas SDM pelaku ritual upacara adat dan tradisi budaya di wilayah Kabupaten Sleman. Diharapkan event ini juga sekaligus menjadi bentuk sajian pertunjukan atraksi budaya yang dapat mendukung dan menjadikan daya tarik tersendiri terhadap kepariwisataan di Kabupaten Sleman. Pada gilirannya melalui event ini akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah Kabupaten Sleman.

Pemilihan destinasi Museum Gunungapi Merapi (MGM) sebagai lokasi penyelenggaraan festival upacara adat dan tradisi budaya ini dimaksudkan untuk lebih mengenalkan museum khususnya MGM kepada warga masyarakat sebagai sebuah wahana pendidikan keilmuan kegunungapian serta mitigasi bencana yang didalamnya juga terkandung kearifan lokal menghadapi fenomena alam Gunung Merapi.

Dalam festival upacara adat ini akan diambil 5  penyaji terbaik yang akan mendapatkan tropy dan uang pembinaan masing-masing Rp.6 juta, Rp.5 juta, Rp.4 juta, Rp.3 juta dan Rp.2 juta.

Sleman – Paguyuban Dukuh Sleman Cokro Pamungkas mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, Kamis (3/9). Kedatangan belasan Dukuh di Sleman ini diterima Komisioner KPU dan Paguyuban Cokro Pamungkas dipimpin Sukiman mengritisi aturan KPU terkait jabatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Kritik tersebut disampaikan lantaran dalam aturan tersebut kepala dukuh tidak memungkinkan masuk dalam KPPS. Pasalnya, dalam peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015, tercantum bahwa anggota KPPS hanya dapat menjabat selama dua kali periode. Sementara, sebagian besar Kepala Dukuh sudah pernah menjabat dalam Pileg dan Pilpres. Kondisi tersebut membuat sebagian besar Kepala Dukuh tidak dilibatkan kembali pada Pilkada 2015.

Sukiman menjelaskan dalam pasal 27 ayat q huruf k tersebut bagi Dukuh sangat sulit melaksanakan karena berbagai hal diantaranya setiap Tempat pemungutan Suara (TPS) anggota KPPS dipilih dan dimusyawarahkan dari wilayah Padukuhan dimana TPS itu berada dan personilya secara umum sudah menjabat/bertugas sebagai anggota KPPS. Ada yan bertugas sudah 2 kali atau lebih, namun dalam setiap KPPS belum siap untuk diganti/dirombak secara total bagi yang menjabat 2 kali atau lebih.

“Dalam hal mengganti harus melalui tahapan/regenerasi disetiap KPPS karena dibutuhkan personil yang pernah bertugas/berpengalaman agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan secara baik dan lencar,” kata Sukiman.

Sedang lanjut Sukiman, diwilayah Padukuhan dalam hal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih selama ini Dukuh menjadi pelaksana pemutakhiran data pemilih dan sangat berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan pemilihan. Secara umum diwilayah Padukuhan belum mempunyai tempat/fasilitas umum untuk menjadi Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga pilihannya dilaksanakan di tempat Dukuh yang menjabat.

“Karena itu berkaitan dengan hal-hal tersebut Dukuh di Sleman minta KPU Sleman mengijinkan bagi personil KPPS yang sudah menjabat dua kali atau lebih tetap dapat bertugas agar pelaksanaan pemilihan dalam Pilkada serentak Desember mendatang dapat berjalan dengan aman dan lancar serta sukses,” kata Sukiman.

Namun lanjutnya jika KPU tetap tidak melibatkan Dukuh, para Dukuh di Sleman akan “lumah tangan” atau tidak ikut campur dalam pelaksanaan .

“Anggota KPPS jumlahnya ada 7 orang, kami harapkan kalau ada penggantian sebanyak 4 orang sedangkan yang 3 orang adalah orang lama atau anggota KPPS lama. Kalau memang KPU tidak melibatkan Dukuh dalam KPPS maka para Dukuh di Sleman tidak akan ikut campur dalam Pilkada. Meski tidak ikut campur tapi tidak berarti boikot,” tutur Sukiman.

Menanggapi pernyataan Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas, Komisioner KPU Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Imanda Yulianto mengatakan KPU Sleman hanya sebagai penyelenggara Pilkada tidak bisa mengambil keputusan. Dan terhadap permasalahan yang disampaikan Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas ini KPU Sleman akan menyampaikan ke KPU RI melalui KPU DIY.

“KPU Sleman belum bisa mengambil keputusan dalam masalah ini apalagi Pilkada Sleman dinamika politiknya tinggi karena hanya mengusung  2 calon, sehingga tekanan akan sangat kuat,” kata Imanda.

Disisi lain Imanda juga mengakui peran serta Dukuh dalam Pilkada memang sangat dibutuhkan karena dari Dukuh data-data sangat dibutuhkan dalam Pilkada diantaranya, data coklit, menyusun anggota KPPS, lokasi TPS semua melibatkan Dukuh. Karena itu harapannya Pilkada Sleman, aman, sukses dan lancar.