Sleman– Kabupaten Sleman memiliki berbagai keunggulan dan kemudahan untuk investasi pengembangan usaha-usaha kreatif. Demikian disampaikan Staf Ahli Bupati Sleman Bidang Ekonomi dan Keuangan, Dra Sudarningsih MSi  di Sleman, Kamis (17/9). 

Menurut Sudarningsih potensi Kabupaten Sleman meliputi berbagai bidang usaha yang didukung ketersediaan tenaga kerja terampil dan terdidik. Dikatakan Sudarningsih,  Sleman juga memiliki potensi masyarakat yang ramah, heterogen, keamanan yang kondusif, kemudahan aksesibilitas serta ketersediaan infrastruktur jalan, listrik dan air yang dibutuhkan investor dalam kapasitas sangat memadai.

“Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi keunggulan tersendiri bagi Sleman dalam penanaman investasi,” kata Sudarningsih.

Kabupaten Sleman masih berpotensi bagi pengembangan usaha-usaha kreatif. Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Sleman pada 2015, nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat menjadi kurang lebih 231,963 juta US Dollar, sedangkan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp1,945 miliar.

“Peningkatan tersebut tentu saja cukup menggembirakan namun juga perlu dibenahi pula hal-hal yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya. Jangan sampai investor yang menanamkan modalnya di Sleman menjadi terkendala dengan perizinan dan berbagai dokumen yang diperlukan untuk berinvestasi,” tambah Sudarningsih.

Dijelaskan Sudarningsih bahwa kemudahan untuk mengajukan pengurusan izin PMDN yang sekarang bisa dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) juga merupakan salah satu wujud dukungan bagi komitmen pemerintah untuk memperbaiki bentuk pelayanan bagi para investor.

“Kami juga mengimbau agar perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh perizinan penanaman modal juga semakin tertib menaati Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013 khususnya dalam hal pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada BPMPTSP Kabupaten/Kota, BKPMPTSP Provinsi dan BKPM RI,” katanya.

Ia mengatakan, ketertiban penyampaian LKPM dapat dilihat dari data yang dihimpun BPMPPT Sleman yaitu dari 90 investor, baru 55 persen yang menyampaikan LKPM.

Sleman – Musim kemarau sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman sudah sejak awal memberlakukan sikap waspada terhadap kemungkinan terjadinya kekurangan air bersih di wilayah perbukitan Prambanan, Kamis (17/9).

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Drs Julisetiono SH MM  untuk mengatasi problema air bersih di wilayah Prambanan, pihaknya masih tetap mengandalkan pada fasilitas jaringan pipa air bersih yang sudah terpasang di wilayah perbukitan yang rawan krisis air bersih pada musim kemarau.

Wilayah Prambanan yang sangat rawan kekeringan, saat ini masih terdapat sejumlah titik di wilayah Desa Wukirharjo dan Gayamharjo Prambanan. Sehingga untuk kawasan tersebut Pemkab Sleman tetap mengalokasikan droping air sejak dua bulan lalu, karena belum terjangkau jaringan pipa air bersih.

“Dari BPBD Sleman tahun ini menyiapkan sekitar 150 tangki air untuk  droping di Prambanan,”  kata Julisetiono.

Sementara penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi mengatakan guna  menindaklanjuti minimnya sumber air bersih di Kecamatan Prambanan pada musim kemarau ini sejumlah upaya telah dilakukan oleh Pemkab Sleman untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Prambanan secara berkesinambungan.

Salah satunya adalah pengembangan jaringan air bersih desa yang dikelola oleh masyarakat. Jaringan air tersebut sudah terpasang di 5 desa di wilayah prambanan ini yaitu di Sambirejo, Gayamharjo, Wukirharjo, Sumberharjo dan Bokoharjo. Namun demikian infrastruktur tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan air ketika musim kemarau panjang seperti ini.

“Penanganan krisis air di musim kemarau seperti ini memerlukan komitmen dan langkah bersama, antara pemkab Sleman, swasta dan masyarakat,” kata Gatot.

Langkah tersebut tidak sekadar pemberian bantuan berupa droping air, tetapi lebih dititikberatkan pada upaya bagaimana menjaga kesinambungan jaringan air bersih yang mampu menjangkau masyarakat sepanjang waktu.

Hal ini dikarenakan  penyediaan air bersih melalui Paguyuban Pengelola Air Minum Perdesaan atau disingkat Perpamdes lebih murah dibandingan dengan droping air dari bawah ke atas.

Air memang merupakan kebutuhan pokok semua makluk hidup, oleh karena itu diharapkan  masyarakat di Kecamatan Prambanan ini dapat mengelola pemakaian air dengan hemat dan jangan sampai rebutan air dengan sesama warga.

Gatot juga minta  peran organisasi pengelola pemakai air harus lebih dioptimalkan. Jika terjadi permasalahan hendaknya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, dirembug dan diupayakan secara musyawarah kekeluargaan.

Sementara menghadapi kemarau panjang tahun ini, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DP2K) Kabupaten Sleman telah menyiapkan 60 pompa air. Pompa tersebut akan disalurkan ke kelompok tani salak di beberapa kecamatan sentra budidaya. Diantaranya wilayah Turi, Tempel, Pakem, dan Kaliurang.

“Kalau sampai dua bulan mendatang tidak juga turun hujan, pompa akan langsung kami drop ke kelompok tani,” kata Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, DPPK Sleman, Edi Sriharmanto, kemarin.

Kemarau panjang akibat pengaruh El Nino ini dikhawatirkan berimbas terhadap budidaya salak. Jika dibiarkan kekeringan, tanaman salak bisa gagal berbuah. Resiko gagal panen ini terutama pada lahan salak yang ditanam tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Kalau yang sudah mengacu SOP, kecil kemungkinannya terkena pengaruh El Nino. Fokus kita terutama kebun salak yang belum sesuai standar,” ujarnya.

Jika petani sudah mengacu SOP, biasanya tidak terlalu tergantung musim. Mereka selalu melakukan persiapan untuk panenan berikutnya.

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Tanaman Pangan dan Hortikultura DP2K Sleman, Ananta mengatakan, penanggulangan dampak El Nino memang perlu penanganan khusus agar hasil produksi salak bisa terjaga. Terlebih awal November mendatang diperkirakan sudah mulai panen.

“Sekarang sedang musim berbunga. Sebaiknya petani sudah mulai melakukan pengairan terutama yang menggunakan sumber mata air, agar hasil panenan bisa optimal,” katanya.

Sleman – Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi meminta masyarakat Sleman untuk dpat  memanfaatkan lahan pekarangan kosong guna menanam tanaman produktif yang memiliki nilai ekonomis. Gatot menyampaikan hal tersebut saat melaunching  Sistem Tanaman Tabungan Sekolah (STTS) bagi warga dan siswa didik di  Dusun Sumber Gamol, Desa Balecatur Kecamatan Gamping Sleman, Kamis (17/9).

Launching ditandai dengan penanaman pohon buah oleh penjabat Bupati Sleman dan dari  PT Pertamina (Persero) TBBM Rewulu didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Sleman, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Sleman, Camat serta Kepala Desa Balecatur. Juga dilakukan penanaman pohon jahe di polibax yang dilanjutkan penanamannya oleh siswa-siswi SD di Balecatur.

Dikatakan Gatot melalui kegiatan penanaman dengan Sistem Tanaman Tabungan Sekolah (STTS) bagi warga dan siswa didik ini dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan pendidikan pada masyarakat Dusun Sumber Gamol, mengingat di Sumber Gamol dengan 235 KK , 75 KK masih rentan miskin.

Ditambahkan  Gatot bahwa  sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sleman, hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya masyarakat Kabupaten Sleman yang masih menggantungkan mata pencahariannya dari sektor pertanian.

Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak  yang mencapai 23,56% dari jumlah penduduk Sleman yang mencapai jiwa.  Sektor pertanian juga menjadi penyumbang PDRB primer terbesar di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 12,59% pada tahun 2014.

“Melalui program ini, diharapkan para petani memperoleh alternatif aktifitas pertanian dengan memanfaatkan pekarangan yang ada. Sehingga penerapan program ini tidak terbatas pada kepemilikan lahan yang luas namun cukup memanfaatkan perkarangan dengan mengaplikasikan metode yang sesuai dengan lahan tanam,” tutur Gatot.

Sejalan dengan kegiatan tersebut, lanjutnya diharapkan para petani di Dusun Sumber Gamol dapat memanfaatkan kegiatan ini sebaik mungkin. Sehingga para petani memiliki pengetahuan tentang perilaku budidaya pertanian yang ramah lingkungan serta tujuan dari STTS dapat tercapai, yakni meningkatnya pendapatan petani sekaligus anak petani di Dusun Sumber Gamol dapat memiliki tabungan sekolah.

Melalui kegiatan ini semua anak di Dusun Sumber Gamol memiliki tabungan sekolah, sekaligus dapat menjadi tambahan pemasukan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dusun Sumber Gamol,  Desa Balecatur Gamping.

Sleman – Sekretaris DPKAD Kabupaten Sleman, Dra Mei Suryaningsih MT mengatakan  bahwa perkembangan dana penguatan modal di Kabupaten Sleman sampai dengan semester I (Januari hingga Juni  ) 2015 tercatat akumulasi jumlah dana penguatan modal yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai Rp 227,994 miliar, Rabu (16/9).

Dengan jumlah penerima dana penguataan modal mencapai sekitar an orang/kelompok/koperasi. Adapun perinciannya untuk Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Rp 145,289 miliar, Disperindakop Rp 48,658 miliar, Dinas Nakersos Rp 9,473 miliar, Dinas Budpar Rp 3,030 miliar, Dinas Pasar Rp 5,323 miliar, Badan KB, PM dan PP Rp 8,120 miliar dan piutang khusus mencapaai Rp 8,100 miliar.

“Sedang uang yang masih beredar di masyarakat per 30 Juni 2015 mencapai Rp 43,927 miliar,” kata Mei Suryaningsih dalam Forkom dana penguatan modal yang berlangsung di Resto Merapi Komplek Perumahaan Pesona Merapi Ngaglik.

Forkom  diikuti kelompok penerima dana penguatan modal binaan dari Badan KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman sebanyak 70 peserta dari 17 kecamatan di Kabupaten Sleman. Sedang untuk hari kedua 17 September 2015 akan diikuti  kelompok pedagang pasar penerima dana penguataan modal binaan  dari Dinas Pasar Kabupaten Sleman.

Sementara Asekda Bidang Administrasi,  Djoko Handoyo SH  menyampaikan bahwa forum komunikasi ini  merupakan satu kesempatan yang strategis untuk menjalin komunikasi, koordinasi dan meningkatkan kemitraan yang lebih baik diantara pengelola dana penguatan modal, para penerima dana penguatan modal dan BPD DIY selaku bank penyalur.

“Dengan komunikasi yang terjalin ini diharapkan  pengelola, penerima dan bank penyalur memiliki kesamaan pemahaman terhadap dana penguatan modal, baik cara pengajuannya, peruntukan pemanfaatan dana, proses pengembalian dan pelaporannya,” kata Djoko.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dana penguatan modal yang bersumber dari APBD tersebut memiliki keterbatasan dan belum menjangkau seluruh kebutuhan kelompok yang ada di 17 kecamatan se-Kabupaten Sleman.

“Oleh karena itu, tidak semua pengajuan proposal otomatis akan diberikan dana karena harus dilakukan seleksi dan diverifikasi, untuk menentukan kelompok usaha yang layak mendapatkan dana penguatan modal,” tambah Djoko.

Disampaikan pula bahwa para penerima  penguatan modal  tidak serta merta semua pemohon bantuan dana penguatan modal dapat memperoleh bantuan.

Hal ini dikarenakan telah ada aturan  peruntukan dan penggunaannya bahkan waktunya pun tidak bisa ditentukan sesuka hati. Karena pada prinsipnya, dana bantuan yang berasal dari APBD ini juga harus mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Untuk itu diharapkan kelompok usaha penerima dana benar-benar memanfaatkannya untuk usaha ekonomi produktif. Gunakanlah dana penguatan modal ini dengan sebaik-baiknya dan cermat serta penuh kehati-hatian.

“Manfaatkanlah seluruh dana yang diterima untuk mengembangkan usaha yang ditekuni, sehingga pengembangan usaha tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota kelompok,” tutur Djoko.

Sleman – Selama dua hari mulai Rabu hingga Kamis (16-17/9) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) liar. Hal ini terkait  maraknya APK ilegal yang terpasang di beberapa lokasi di wilayah Sleman, Rabu (16/9).

Menurut Kepala Satpol PP Sleman ,Drs Joko Supriyanto,  penertiban ini  dilakukan di 17 kecamatan di Sleman karena  APK bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan maju dalam Pilkada 2015 sudah difasilitasasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman.

Karena itu pemasangan APK disejumlah wilayah dianggap ilegal dan harus dibersihkan. Dikatakan Joko penertiban APK tersebut dilakukan di sejumlah lokasi yang disinyalir terpasang APK liar. Untuk operasi ini petugas akan disebar secara mobile dibeberapa wilayah yang disinyakir terpasang APK liar.

Joko menjelaskan APK ilegal tersebut diduga dipasang oleh oknum simpatisan dari masing-masing pasangan calon. Kendati demikian, pihaknya juga telah meminta tim sukses dan pendukung masing-masing pasangan calon yang akan maju Pilkada 2015  untuk menertibkan sendiri APK ilegal tersebut.

Sementara untuk APK yang ditertibkan Satpol PP akan diamankan, jika mengkehendaki untuk mengambil silahkan datang ke kantor Satpol PP dan tentu akan ada sanksi yang diberikan.

“Jika dalam waktu tertentu tidak diambil, maka akan kami musnahkan APK hasil penertiban tersebut,” kata Joko.