Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman pada tahun ini melakukan pengadaan 17 unit card reader atau alat pembaca data pada KTP Elektronik, yang usulannya sudah masuk dalam pembahasan anggaran APBD Perubahan 2015. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Sleman, Supardi SH mengatakan, karena termasuk aset daerah, pengadaannya akan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sleman, Kamis (22/10).

“Salah satu tujuannya untuk membaca E-KTP sah atau tidak, rencananya begitu dan sudah dibahas dalam APBD Perubahan”, kata Supardi di Sleman.

Menurut Supardi, jika kebutuhan alat tersebut sudah terealisasi, maka pada tahap awal ini akan didroping untuk 17 kantor Kecamatan yang ada, karena mereka melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sedangkan harga per unitnya mencapai Rp 15 juta.

“Kita bertahap, saya belum sampai untuk ke tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”, tambah Supardi.

Meski demikian tidak menutup kemungkinan, ke depan masing-masing instansi di lingkup Pemkab Sleman yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, bisa memiliki satu unit alat pembaca E-KTP. Hal itu bertujuan, agar kartu identitas kependudukan itu tidak di fotocopy berulangkali saat masyarakat mengurus pembuatan berkas.

“Yang SKPD pelayanan ke depan harus punya satu-satu, karena apa bedanya KTP Elektronik dengan KTP lama jika di fotocopy terus”, ujarnya.

Disamping itu, tujuan lain pengadaan card reader KTP Elektronik dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 yang rencananya akan menggunakan sistem e-voting, sehingga ke depan tidak lagi menggunakan surat suara ketika melakukan pemilihan di TPS.

“Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, Pemilu 2019 menggunakan sistem e-voting jadi tinggal gunakan KTP Elektronik, maka itu dipersiapkan mulai sekarang”, ujarnya.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus mengembangkan sektor pariwisata dengan meningkatkan daya tarik objek wisata dan sarana pendukungnya.

“Sektor pariwisata pada 2014 terdapat 99 objek dan daya tarik wisata,” kata  Asisten Bidang Pembangunan, Dra Suyamsih MPd di Sleman, Rabu (21/10).

Menurut Suyamsih, objek wisata di Sleman terdiri dari wisata alam, wisata candi, wisata agro, wisata desa, wisata museum, wisata pendidikan, wisata monumen, wisata sejarah.

“Usaha sarana wisata di Kabupaten Sleman, terdiri dari hotel bintang dan hotel melati sebanyak 171 buah, restoran 65 buah, serta rumah makan sebanyak 236 buah,” kata Suyamsih.

Suyamsih menambahkan, jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Kabupaten Sleman pada 2014 mencapai wisatawan, yang terdiri wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara atau meningkat 14,3 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah wisatawan.

“Pemerintah Kabupaten Sleman tengah mengembangkan desa wisata. Kebijakan pengembangan desa wisata yang dilakukan Pemkab Sleman adalah memberdayakan masyarakat untuk dapat mengelola desanya, sehingga mampu menjadi daya tarik wisata,” katanya.

Suyamsih mengatakan, selain itu melalui pengembangan desa wisata, masyarakat Sleman juga dimotivasi untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya.

“Dengan demikian langkah pengembangan desa wisata selain untuk menambah objek wisata juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat,” tutur Suyamsih.

Semakin banyaknya wisatawan yang menggemari wisata lingkungan atau kembali ke alam lanjut Suyamsih, mengakibatkan trend desa wisata semakin bertambah jumlahnya.

“Pada saat ini di Kabupaten Sleman telah memiliki 30 desa wisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat sekitar,” papar Suyamsih.

Sleman – Sistem Radar Cuaca dan Stasiun Klimatologi baru yang dibuat oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jogja diresmikan, Rabu (21/10). Stasiun yang dibangun di Jalan Kabupaten Desa Sendangadi Kecamatan Mlati tersebut  melengkapi perlengkapan yang dimiliki BMKG Jogja dikhususkan untuk sistem radar cuaca.

Kepala Balai Wilayah II BMKG Jogja, Joko Siswanto mengatakan pembangunan Radar Cuaca tersebut dirintis sejak tahun 2012 diatas  lahan seluas meter persegi. Dan stasiun tersebut digunakan untuk pengamatan cuaca dan kegempaan.

“Harapannya masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang cuaca, iklim, dan kegempaan atau geofisika. Data yang ada terbuka untuk diakses masyarakat,” kata Joko.

Menurut Joko, Radar Cuaca yang ada dapat digunakan untuk memprediksi cuaca ekstrim, sehingga dapat digunakan untuk menentukan langkah antisipasi untuk meminimalisasi dampak cuaca ekstrim tersebut. Sementara Sekretaris Utama BMKG RI, Widada Sulistya mengatakan  DIY merupakan 1 Provinsi dari 11 Provinsi lainnya merupakan sentra produksi tanaman pangan.

Menurut Widada, potensi bencana alam terbesar antara lain angin ribut, tanah longsor dan banjir. “Gempa memang jarang namun sekalinya terjadi gempa skalanya cukup besar seperti tahun 2006,” kata Widada.

Dikatakan pula bahwa untuk prediksi perubahan cuaca dapat dilakukan 4 jam sebelumnya, hingga tiga hari ke depan. Ada daerah lebih dari 100 hari tanpa hujan, terutama di wilayah pantai selatan. Prediksi bulan November baru masuk musim hujan, prediksinya mundur 1 bulan dari seharusnya. Sedang Wakil Gubernur DIY, Sri Paku Alam IX menyambut baik adanya pembangunan stasiun Radar Cuaca ini. Keberadaan fasilitas baru tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di DIY.

Sleman – Sebagai daerah yang memiliki potensi bencana erupsi yang tidak dapat diprediksi kehadirannya, Pemerintah Kabupaten Sleman menyadari pentingnya upaya mitigasi bencana sejak dini.

Untuk itu upaya mitigasi bencana tidak hanya dilakukan dengan simulasi dan gladi, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman juga mengarahkan sekolah, desa dan kampung untuk memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana. Sehingga saat ini Pemkab Sleman telah memiliki, Desa Tangguh Bencana, Sekolah Siaga Bencana, serta Kampung Siaga Bencana, sebagai bentuk upaya seluruh pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mensiapsiagakan diri dalam menghadapi bencana.

Demikian disampaikan Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi sat membuka sarasehan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana di barak pengungsian Koripan Sindumartani Ngemplak Sleman, Selasa (20/10).

Dikatakan Gatot, Sleman  selain sebagai daerah yang memiliki potensi erupsi, pada beberapa waktu yang lalu Kabupaten Sleman juga mengalami bencana kekeringan dan pada saat ini juga tengah mengalami musim pancaroba yang memungkinkan terjadinya bencana angin kencang, petir dan hujan lebat sekaligus longsor.

Untuk itu diperlukan kesiapsiagaan dari berbagai pihak dalam mengantisipasi bencana tersebut, tidak terkecuali bagi masyarakat Sleman, karena masyarakat merupakan penerima dampak langsung dari bencana dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung yang akan merespon bencana di sekitarnya.

“Masyarakat perlu dibekali pengetahuan agar tidak hanya siap menghadapi bencana tapi juga tangguh menanggulanginya,” kata Gatot.

Menurut Gatot, masyarakat yang  tangguh bencana ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak melalui proses adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan jika terkena dampak bencana, mereka dapat membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dengan cepat memulihkan diri secara mandiri.

Yang jelas lanjutnya, peran masyarakat dalam mitigasi bencana men­jadi sangat penting, karena masyarakat merupakan subyek, obyek, sekaligus sumber pokok dalam usaha pengurang­an resiko bencana itu sendiri, karenanya partisipasi aktif masyarakat Sleman menjadi poin penting dalam upaya pengurangan resiko bencana, tidak akan didapat hasil yang maksimal jika hanya diupayakan oleh Pemerintah dan pihak swasta tanpa dibantu oleh masyarakat sendiri.

“Untuk itu saya mengharapkan peran aktif seluruh masyarakat Sleman dalam upaya kita meminimalisir resiko bencana. Kondisi daerah kita ini tidak dapat ditolak atau dihindari namun semoga apa yang kita upayakan bersama ini dapat memberikan dampak positif dan signifikan dalam meminimalisir resiko bencana di Kabupaten Sleman,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut Gatot juga menyerahkan bantuan tenda untuk desa tangguh bencana Purwobinangun, Pakembinangun Pakem dan Desa Donoharjo Ngaglik, serta bantuan sarana komunikasi  HT untuk 17 Kecamatan di Kabupaten Sleman.

Sleman – Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi menegaskan dirinya sebagai pejabat publik tidak akan turut campur dalam urusan politik praktis. Demikian pula para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemkab Sleman diminta tetap netral dan independen.

Namun demikian Gatot berharap pelaksanaan Pilkada Sleman yang rencanakan serentak dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 bisa berjalan lancar, aman dan tenteram, serta tanpa polemik yang berujung keresahan masyarakat.

“Saya berharap para pihak  yang terlibat dalam Pilkada Sleman untuk saling menahan diri. Masyarakat awam pun diminta mawas diri agar tak mudah terpancing provokasi pihak tertentu. Soal politik sudah jadi ranah KPU. Apapun metode pelaksanaan Pilkada, semoga lancar dan tertib,” kata Gatot menanggapi kisruh Pilkada Sleman, Selasa (20/10),

Dikatakan Gatot, jika Pilkada berjalan lancar maka Sleman segera memiliki Bupati definitif. Dengan begitu, pembangunan Sleman segera bisa berjalan optimal. Status Gatot sebagai Penjabat Bupati memang tak menghambatnya untuk menata roda pemerintahan. Bahkan mengatur anggaran untuk pembangunan. Namun, Penjabat Bupati memiliki kewenangan terbatas. Diantaranya, tak bisa melakukan mutasi pegawai dan dilarang menganulir pengajuan izin masyarakat.

“Prinsip, kewenangan penjabat memang tidak beda dengan definitif asal ada izin dari Gubernur. Tapi, Bupati definitif tentu lebih fleksibel,” tutur Gatot.

Gatot menegaskan, situasi politik yang terjadi saat ini tidak berpengaruh pada sistem pemerintahan.  Terkait keamanan, Gatot menjamin situasi politik masih relatif normal. Setiap gerakan arus bawah terpantau oleh desk pemantau Pilkada. Forum komunikasi pemimpin daerah juga selalu merapatkan barisan demi menjaga situasi kondusif dan mencegah gesekan horisontal.

Gatot mengingatkan masyarakat bahwa sukses Pilkada bukan bergantung pada siapa pemenangnya. Tapi, proses demokrasi yang berjalan dengan baik. Dan tanpa campur tangan unsur birokrat.