Sleman – Di era pengaruh modernisasi yang makin kuat, anak anak pramuka Jogja menampilkan gelar kreasi dan atraksi dalam upacara pembukaaan jambore daerah (jamda) tahun 2015 DIY di Bumi Perkemahan Taman Tunas Wiguna Babarsari, Caturtunggal Depok Sleman, Selasa (3/11).

Jambore daerah yang diselenggarakan oleh Kwarda DIY dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 7 November 2015. Berbagai tarian tradisional dan atraksi ketrampilan ditunjukan oleh pramuka penggalang sebagai peserta jambore.

Hadir dalam upacara pembukaan selaku Inpsektur Upacara, Assisten 1 DIY, Sulistiyo SHCn yang mewakili Gubernur DIY selaku Mabida Kwartir Daerah  menyampaikan dengan jambore diharapkan pramuka penggalang peserta jambore untuk menjadikan kegiatan jambore sebagai sarana belajar, berkarya dan membangun semangat persatuan.

Jambore  juga bisa di manfaatkan untuk meningkatkan ketrampilan dan menanamkan kebanggan sebgai generasi muda indonesia. Gubernur juga mengharapkan dengan jambore, peserta akan menjadi generasi muda  yang aktif, kreatif dan energik. Sementara Ketua Kwarda DIY yang diwakili prof Suwarsih menyampaikan bahwa dalam jambore di harapkan peserta bisa menunjukkan jiwa kedisiplinan dan rasa persaudaraan.

Kerja sama antara berbagai pihak dlam pelaksanaan jambore untuk selelau ditingkatkan sehingga  brrmanfaat bagi pengembangan generasi muda dimasa depan Jambore Daerah tahun 2015 mengangkat tema “Membangun rasa cinta alam dan persahabatan guna mewujudkan generasi yang berbudaya, berkarakter dan mandiri” dengan tetap memegang semboyan pramuka “Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan”.

Kegiatan Jambore Daerah 2015 diikuti oleh kurang lebih 3000 anggota pramuka penggalang dari Kabupaten/Kota.***

Sleman – Kemajuan pembangunan di Kabupaten Sleman ternyata masih menyisakan masalah. Salah satu yang menjadi tantangan Sleman ke depan adalah permasalahan sosial. Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Forum Pemantau Indepanden Kabupaten Sleman (FORPI) , Selasa (3/11).

Hempry Suyatno, Anggota FORPI Sleman yang menjadi narasumber FGD menyampaikan bahwa kemajuan pembangunan dapat dilihat dari berbagai faktor dan salah satunya kondisi pembangunan sosial. Pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya menjadi bagian penting untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan.

Hempry mengatakan realita yang terjadi pembangunan sosial sering terpinggirkan di tengah kemajuan pembangunan fisik. Kondisi ini berakibat pembangunan secara keseluruhan justru menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial.

Disampaikan Hempry pada tahun 2015 tercatat beberapa peristiwa gangguan keamanan sosial dan budaya di Kabupaten Sleman, diantaranya munculnya cafe-cafe, tempat hiburan dan berbagai bentuk kehidupan malam di Kabupaten Sleman telah menimbulkan berbagai persoalan tersendiri.

“Terjadinya tindak kekerasan dan tawuran antar remaja, meninggalnya mahasiswa di kamar kosnya, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan maraknya salon plus juga menjadi catatan permasalahan di Sleman,” kata Hempry.

Selain itu berbagai isu-isu sosial juga perlu mendapatkan perhatian yaitu anak jalanan, disabilitas, kesetaraan gender, penanganan lansia, kasus pernikahan dini dan juga isu intoleransi antar umat beragama.

Menurut Hempry berbagai hal ini menjadi tantangan bagi pembangunan di Sleman ke depan. Siapa pun nanti yang akan terpilih menjadi pimpinan Sleman harus menaruh perhatian terhadap permasalahan sosial dan budaya tersebut. Perhatian terhadap permasalahan sosial ini penting agar pembangunan Sleman tidak terjadi ketimpangan.

Sementara itu Kepala Bidang Sosial Pemerintahan Bappeda Sleman, Pranama mengatakan bahwa Sleman masih memiliki isu-isu strategis di bidang sosial yang perlu mendapatkan penanganan.

Isu-isu strategis bidang sosial itu di antaranya adalah penduduk miskin, kasus HIV/AIDS yang meningkat, tumbuhnya kos-kosan eksklusif, maraknya pusat hiburan malam, PSK terselubung yang kontra produktif dengan status Sleman sebagai pusat pendidikan, pariwisata dan budaya serta melemahnya nilai-nilai gotong royong dan pluralitas.

Permasalahan sosial ini diakui Pranama merupakan tantangan pembangunan Sleman ke depan. Sebagai tindak lanjut, menurut Pranama berbagai permasalahan ini telah menjadi masukan dalam menyusun perencanaan pembangunan Sleman di masa yang akan datang.

Sleman – Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi mengtakan  bahwa kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilingkungan sekolah sangat diperlukan mengingat banyaknya sekolah yang berada di wilayah rawan bencana. Untuk itu diperlukan kerjasama antar sekolah dalam upaya pengurangan resiko bencana.

Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman telah dan tengah terus mengembangkan sekolah siaga bencana (SSB) dalam upaya mitigasi bencana. Pemkab Sleman juga akan mengimplementasikan konsep sister school sebagai salah satu upaya dalam pengurangan resiko bencana di Kabupaten Sleman.

”Sister school merupakan salah satu aspek yang dikerjasamakan dalam Paseduluran Desa. Paseduluran Desa sendiri merupakan kesepakatan kedua wilayah desa untuk melakukan upaya kegiatan penanggulangan bencana secara bersama-sama yang didasari oleh semangat solidaritas,” kata Gatot dalam sosialisasi  Pengurangan Resiko Bencana di RM Pring Sewu Jalan Magelang, Selasa (3/11).

Hadir dalam acara tersebut Kepala Sekolah/Guru, Wali Murid, Komite Sekolah, Yakum Emergency, Linkar Jogja  dan Perwakilan siswa.

Menurut Gatot, latar belakang implementasi sister school adalah keinginan untuk memberikan suasana belajar mengajar yang nyaman dan layak bagi siswa didik yang sekolahnya terkena dampak dari bencana, sehingga proses belajar mengajar dapat tetap berjalan dengan efektif, yakni dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dilokasi sekolah yang tidak berdampak bencana yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat pengungsian.

Dikatakan pula bahwa dalam konsep sister school ini terdapat beberapa poin kesepakatan antar pihak yang bekerjasama yakni, kesepakatan dalam penyelengaraan kegiatan belajar mengajar, kesepakatan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan serta kesepakatan proses evakuasi siswa.

Diharapkan melalui penerapan konsep sister school  di Kabupaten Sleman ini dapat mengurangi resiko bencana yang timbul khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga para siswa tetap dapat memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan secara baik dan layak walaupun sedang dalam kondisi bencana.

Selain upaya yang dilakukan melalui implementasi  mitigasi bencana diperlukan pula kerjasama yang baik antara semua  pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya mensukseskan upaya pengurangan resiko dimakasud, karena kerjasama semua pihak baik pemerintah, swasta dan tentu saja masyarakat merupakan formulasi yang sangat diperlukan dalam rangka meminimalisir resiko bencana di Kabupaten Sleman.

Oleh karena itu lanjut Gatot, pada semua pihak dihimbau  untuk mau dan mampu bekerja sama dalam upaya pengurangan resiko bencana di Kabupaten Sleman, dengan menyatukan langkah dan tujuan, merapatkan barisan serta mengukuhkan tekad dalam upaya mitigasi bencana sehingga dapat tumbuh kesolidan dalam upaya kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana di Kabupaten Sleman.

Sementara Kepala BPBD .Sleman,  Julisetiono Dwi  Wasito SH MM mengatakan  penyelenggaraan bahwa Erupsi Gunung  Merapi Tahun 2010 memberikan pengalaman dan pelajaran bagi stakeholder penanggulanan bencana.

Salah satu dampak yang terjadi hancurnya sekolah dan tidak berjalannya kegiatan proses belajar mengajar, sehingga menuntut pemerintah untuk membangun sekolah-sekolah darurat demi anak didik tetap belajar.

Dari pengalaman tersebut di atas maka BPBD Sleman mengajukan usulan kegiatan Sister School ke BNPB guna kelangsungan proses Kegitan Belajar Mengajar saat kondisi darurat. Sister School adalah kegiatan  mempersaudarakan Sekolah Siaga Bencana yang berada di daerah rawan Bencana Erupsi Gunung Merapi.

Pembangunan Sister School untuk tahun  2015 ada 20 sekolahan, di 5 Kecamatan dan 10 Desa Rawan Bencana Merapi. Fasilitasi 10 Pasang sekolah yang terpilih terdiri pertama SMP Taman Dewasa Cangkringan dengan SMK N Cangkringan,  kedua SD Gungan dengan SD Umbulwidodo, Ketiga SD Kloposawit dengan SMP N 1 Turi, Keempat SD Glagaharjo dengan SD Bronggrang, Kelima SD dengan SD Kejambon 2 dengan pertemuan sebanyak 8 kali 25 orang, sampai dengan gladi.

Untuk  SD dengan SMAN 1 Pakem, SMK dengan SMK  Muh.1 Sleman, SMA N 1 Cangkringan dengan SMAN 1 Pakem, SD N Banyurip 1 dengan  SDN 1 Turi, SDN Cancangan dengan SDN Kiyaran 2. Dengan pertemuan 4 Kali 25 orang sampai dengan Dokumen Rekonti.

Pelaksanaan pelatihan Relawan Sekolah dengan peserta 100 orang 3 hari dan gladi di masing-masing sekolah dengan peserta 100 orang. Waktu pelaksanaan 8 pertemuan di Bulan November, sementara untuk pelaksanaan fasilitasi di sekolah tempat pelaksanaan berada di masing-masing sekolah.

Sleman – Untuk meningkatkan peran serta masyarakat  untuk memperkuat dan mempercepat sasaran program kegiatan PKK KB Kesehatan, dilakukan pencanangan kegiatan PKK KB Kesehatan di tingkat Kabupaten Sleman. Demikian  disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman, Hj Sri Wahyuni Gatot Saptadi saat acara pencanangan  PKK KB Kesehatan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Selasa (3/11).

Menurut Sri Wahyuni untuk memotivasi pelaksanaan yang dilaksanakan berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa hingga dasa wisma, juga diadakan 4 jenis lomba yakni untuk Pelaksana terbaik kegiatan PKK KB Kesehatan, Pelaksana terbaik Posyandu, LBS dan PHBS. Untuk Evaluasi tingkat Kabupaten akan dimulai 2 November hingga 2 Desember 2015.

Sementara oleh Assek II Bidang Pembangunan, Dra Suyamsih MPd mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas keluarga masyarakat Sleman, melalui keterpaduan kebijakan dan pelaksanaan program di berbagai bidang. Dengan program yang terintegrasi dan sinergis diharapkan upaya-upaya di bidang KB, Kesehatan dan pemberdayaan perempuan dapat semakin meningkatkan capaian kesejahteraan masyarakat.

Meskipun angka kematian bayi dan kematian ibu serta derajat kesehatan masyarakat sudah cukup baik namun masih diperlukan usaha keras untuk memberikan pemahaman bahwa kaum ibu, baik yang tergabung dalam PKK maupun ibu rumah tangga lainnya memiliki peran yang cukup dominan dalam peningkatan kualitas keluarga.

Suyamsih juga menyampaikan kesadaran masyarakat Sleman dalam melaksanakan program KB juga semakin tinggi. berdasarkan pendataan bidang keluarga berencana pada tahun 2014 jumlah  jumlah  jiwa dalam setiap keluarga yaitu 3,44 jiwa. Sampai dengan tahun 2014 prevalensi KB dapat dipertahankan di atas 97%. Pada akhir tahun 2014 jumlah peserta KB aktif sebanyak peserta dengan jumlah peserta baru sebanyak peserta dan jumlah pasangan usia subur (PUS) tercatat pasangan.

Perkembangan keikutsertaan KB pria dan wanita mengalami peningkatan. Jumlah KB pria pada tahun 2014 meningkat 16,19% dibandingkan kondisi tahun 2010. Sedangkan peserta KB wanita meningkat 11,74% dari orang menjadi pada tahun 2014.

Sleman – Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi mengatakan terkait dengan  pelaksanaan  dana desa yang merupakan  dana yang berasal dari APBN sedang menjadi insyu hangat dalam pelaksanannya di daerah-daerah. Sebagai sumber dana yang berasal dari rakyat maka penggunaannya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengelolaan keuangan yang benar.

“Sehingga kedepan tidak ada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang terjerat kasus hukum dikarenakan  dalam penggunaan dana desa yang menyalahi peraturan perundang-undangan,” kata Gatot dalam  sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) oleh tim TP4 Kejaksaan Negeri Sleman di lantai III Pemkab Sleman, Selasa (3/11).

Dikatakan Gatot bahwa kepada para Kepala Desa agar terus belajar, dan kepada SKPD, dan para Camat untuk selalu mendampingi  dan memberikan pengawasan serta memberikan fasilitas dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diterapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Ditambahkan Gatot bahwa  pada tahun anggaran  2015 Kabupaten Sleman mendapatkan alokasi sejumlah Rp 28,048 miliar dan telah dialokasikan ke seluruh desa di Kabupaten Sleman sebanyak 86 desa . Pengalokasian dana tersebut dengan formulasi pembagian berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis , setiap desa mendapatkan rata-rata Rp 300 juta, dengan nilai terendah Rp. 308,780 juta dan tertinggi Rp 363,285.

Yang jelas lanjut Gatot dana tersebut pada tahap I telah diterima dari pemerintah pusat pada tanggal 18 Mei 2015 dan telah disalurkan/transfer ke desa sebesar 40 %  sejumlah Rp 11,219 miliar dari rekening kas daerah ke rekening kas desa melalui pemindahbukuan pada tanggal 9 Juli 2015.

Penyaluran dana tahap II dari pemerintah pusat sebesar Rp 28,048 miliar juga telah diterima Pemkab Sleman per Agustus 2015 dan telah disalurkan ke desa-desa  yang telah menyampaikan  laporan realisasi semester I. Sedangkan jumlah desa yang telah menyampaikan laporan realisasi semester I  sebanyak  74 desa dengan dana desa tersalurkan  sebanyak Rp 9,514 miliar (84,80 %).