Sleman – Desa Sinduadi menerima Tim Evaluasi Desa Binaan Keluarga Sakinah Tingkat DIY dengan pimpinan Rombongan Drs H Masduri MSi beserta rombongan, Kamis (5/11).  Tim diterima didepan  halaman balai Desa Sinduadi oleh  Kades Sinduadi, Camat Mlati, Kepala Kantor Kementrian Agama, Kabag Kesra serta segenap perangkat desa sinduadi, serta pengurus BAZ Sleman.

Rombongan Tim disambut iringan lagu-lagu qosidah ibu-ibu Dusun Porwosari dan kelompok karawitan ibu-bu Dusun Kutu Wates Kragilan beserta paduan suara PKK Sinduadi. Sambutan Bupati Sleman yang dibacakan Sri Murni Rahayu SH MM, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia bahwa evaluasi DBKS diharapkan dapat memotivasi seluruh warga masyarakat khususnya masyarakat Sinduadi ini untuk lebih aktif berperan serta dalam melaksanakan program DBKS di wilayahnya.

DBKS ini merupakan sarana yang strategis untuk menggerakkan masyarakat agar semakin meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai arti penting pembinaan keluarga. Perhatian dari para orangtua untuk menanamkan ajaran agama secara sungguh-sungguh dalam kehidupan berkeluarga mutlak diperlukan. Dengan senantiasa berpedoman pada ajaran agama, kita dapat menghadapi berbagai persoalan rumah tangga dengan sabar dan arif.

“Keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang mampu mewujudkan keluarga harmonis yang sejahtera. Keluarga yang sakinah akan melahirkan generasi yang berkualitas, beriman dan berakhlak mulia. Karena itu keluarga merupakan pilar penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas,” kata Sri Murni yang membacakan sambutan Bupati.

Kepada tim penilai juga disampaikan bahwa di Sleman senantiasa dikembangkan sikap saling hormat, menghormati dan semangat bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan amanat Pancasila Sila Pertama bulir ketiga. Dengan sikap toleransi ini, muncul sikap saling tolong menolong antar umat beragama dan menghindarkan masyarakat dari diskriminasi terhadap pemeluk agama lain.

Pengembangan gotong royong juga dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Penerapan prinsip gotong royong dalam upaya pemberdayaan masyarakat telah mendukung aktivitas pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Sleman.

Kepada seluruh warga masyarakat Desa Sinduadi sangat diharapkan dukungannya dalam mewujudkan terbentuknya DBKS. Mengingat tanpa adanya dukungan dan peran aktif dari masyarakat, maka program-program DBKS  tidak akan berjalan dengan optimal.

Selanjutnya dari BAZ Sleman memberikan bantuan untuk program kesehatan, pendidikan dan anak yatim secara simbolis Kepada Ny Purwati – Mranggen Tegal, Ninik- Jetis, Mulyadi – Pogung Kidul, Sarilah – Rogoyudan,  Zahra Agustin – Pogong Kidul, Tegar Wahyu – Jombor Kidul, dan Akabar Dwi K – Kragilan.

Sambutan Tim DBKS Drs H Masduri MSi menyampaikan bahwa tujuan Dari Evaluasi DBKS ini untuk menekan angka perceraian 5800 / tahun di DIY, mewujutkan terciptanya Keluarga sakinah yang berarti terjalinnya hubungan timbal balik antara suami  istri  yang selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21.

Tim juga melihat beberapa kegiatan diantaranya kegiatan Kelompok Pangrupi Jenazah, Konseling Remaja, Kegiatan Ibu-Ibu Simulasi Problem Keluarga diselesaikan dengan bermusyawarah.

Sleman – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sleman menemukan 38 orang pemilih tetap untuk Pilkada yang terdaftar di Desa Sidoarum Kecamatan Godean, justru masuk dalam daftar pemilih di dua desa lain pada kecamatan yang sama.

Sebanyak 19 orang diantaranya masuk di TPS 13 Desa Sidokarto, sedangkan 19 orang lainnya tercantum sebagai pemilih di TPS 11 Desa Sidorejo, seluruhnya sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disahkan KPU Sleman pada tanggal 1 Oktober lalu.

”Ada warga dari Desa Sidoarum yang masuk di dua desa lain, jadi ini nyasar”, ungkap Anggota Panwaslu Sleman Sutoto Jatmiko di kantornya, Kamis (5/11).

Terkait persoalan ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar pemilih pada satu desa yang terdaftar di tempat lain bisa mencoblos di TPS sekitar tempat tinggal mereka, sehingga tidak ada satu orangpun yang kehilangan hak pilih. Sutoto juga berharap kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar melakukan pemetaan, sehingga TPS yang mendapat tambahan pemilih, surat suara cadangannya yang hanya 2,5 persen mencukupi.

”Karena ini kalau kita hitung, jika dikumpulkan dalam satu TPS tentu cadangan surat suara tidak mencukupi,” kata Sutoto.

Terpisah, Anggota KPU Sleman Imanda Yulianto mengatakan, terkait kasus pemilih nyasar di wilayah Kecamatan Godean pihaknya siap memfasilitasi formulir A5, agar mereka bisa melakukan pencoblosan di desa tujuan sesuai domisili. Upaya koordinasi dengan PPK Kecamatan Godean juga sudah dilakukan, untuk melakukan simulasi terkait dengan ketersediaan surat suara.

”Itu nanti disimulasikan, kira-kira akan ditempatkan di TPS dimana saja, yang pasti kita harapkan agar tidak terlalu jauh dengan lokasi mereka tinggal,” kata Imanda.

Imanda juga mensinyalir, kejadian itu akibat kesalahan sistem ketika berlangsung proses pendataan pemilih, meski mereka telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pihaknya kini berupaya mencari tahu faktor penyebab persoalan tersebut.

‪”Kita tidak menyalahkan sistem tapi mungkin ada kaitannya dengan itu, tapi kita masih mencari permasalahan kenapa sampai terjadi seperti ini,” tutur Imanda.

Sleman – Alokasi Dana Desa Kabupaten Sleman pada tahun 2016 dianggarkan mengalami kenaikan 225% dibandingkan tahun 2015. Bila tahun ini Dana Desa Sleman sebesar Rp 28 miliar maka pada tahun depan meningkat menjadi Rp 63,01 miliar. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Dr Boediarso Teguh Widodo dalam acara Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Aula lantai III Pemkab Sleman, Kamis (5/11).

Menurut Boediarso dengan bertambahnya alokasi Dana Desa pada tahun 2016 maka nantinya setiap desa di Kabupaten Sleman rata-rata akan menerima lebih dari Rp 700 juta. Boediarso mengatakan kebijakan pengalokasian dana desa yang semakin besar dalam struktur anggaran keuangan nasional ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang revolusioner dan radikal.

Kebijakan ini dikatakan Boediarso radikal karena merupakan perubahan yang sangat drastis dalam penganggaran dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Boediarso di hadapan perangkat Desa dan Camat yang hadir juga berharap agar mereka dapat memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya. Untuk itu Boediarso mengajak seluruh perangkat desa untuk meningkatkan kinerjanya agar bisa meraih reward.

“Meski dana desa sudah dianggarkan namun kemampuan setiap daerah berbeda-beda dalam memanfaatkannya. Sebagai gambaran dari 434 Kabupaten/Kota baru sebanyak 220 Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pelaksanaan dana desa,” kata Boediarso.

Ditambahkan pula bahwa  terdapat beberapa alasan pemerintah daerah tidak menyalurkan dana desa yaitu ada beberapa daerah yang menambahkan persyaratan penyaluran dana desa berupa dokumen RPJMDes dan RKPDes sehingga menyulitkan bagi desa untuk segera menerima dana desa, ada daerah yang belum menetapkan beberapa peraturan teknis, ada kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum karena kesalahan administrasi dan belum optimalnya pelaksanaan pelatihan kepada perangkat desa dan terlambatnya pendampingan desa.

Sementara anggota Komisi I DPR RI Dr H Sukamta menyampaikan bahwa adanya dana desa yang diturunkan langsung dari pusat langsung ke desa ini menjadi peluang untuk meningkatkan pembangunan di desa. Sukamta mengatakan adanya dana desa merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada pembangunan di desa. Hal ini menunjukkan perubahan paradigma pembangunan di Indonesia yang selama ini terkonsentrasi di kota-kota besar berubah menjadi di desa-desa.

Sukamta berharap dana desa bisa dikerjakan oleh masyarakat sendiri sehingga selain membangun sekaligus membuka lapangan kerja. Sukamta yakin Sleman dapat memanfaatkan dana desa dengan baik mengingat potensi SDM yang sangat memadahi karena merupakan kota pelajar. Bahkan Sukamta juga menyampaikan bahwa Sleman layak bila ditunjuk sebagai pilot project.

Sementara  Plt Asisten Bidang Pemerintahan Jasim Sumirat SH menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2015, Kabupaten Sleman mendapatkan alokasi Rp 28 miliar yang telah dialokasikan ke 86 desa dengan Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Desa. Berdasarkan keputusan tersebut dengan formulai pembagian berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa mendapatkan rata-rata sebesar Rp 300 juta.

Dana tersebut pada tahap I telah disalurkan sebanyak 40% sebesar RP 11,2 miliar dari rekening kas daerah langsung ke rekening kas desa dengan syarat menyampaikan APBDesa yang telah didahului RPJMDesa dan RKP Desa.

Sedangkan untuk tahap II, dana sebesar Rp 9,6 miliar telah diterima di rekening kas daerah dan telah disalurkan ke 74 desa yang telah menyampaikan laporan realisasi semester I. Sedangkan untuk 8 desa lain terus didorong untuk segera menyusun laporan dalam waktu dekat sehingga seluruh dana desa tahap II segera terselesaikan.

Jazim berharap penyelenggaraan sosialisasi menjadi media yang tepat bagi aparat desa untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola dana desa dan menyusun laporan realisasi penggunaan desa secara transparan dan akuntabel.

Sleman – Dalam rangka mewujudkan kepedulian masyarakat terhadap air, maka masyarakat Padukuhan Gungan Srodokan akan menggelar Kampanye Air 2015 dengan tema “Ngurus Air Untung Hulu Hilir” di Hunian Tetap Dongkelsari pada Minggu 8 November 2015, Kamis (5/11).

Rencananya kampanye akan dihadiri oleh Kepala Dinas SDAEM Sleman Ir. R. Sapto Winarno, MT, Camat Cangkringan Edi Harmana, Lurah Desa Wukirsari Fuad Jauhari Lutfi, Koramil Cangkringan, Polsek Cangringan, Dukuh se-Desa Wukirsari, dan Karang Taruna Bakti.

Dengan digelarnya kampanye air “Ngurus Air Untung Hulu Hilir” diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan kepentingan konservasi, pelestarian, perlindungan sumber air, juga mengamankan dan mendayagunakan sumber air secara arif dan bijaksana, serta mengenalkan potensi yang ada di Padukuhan Gungan Srodokan kepada masyarakat luas.

Sedangkan rangkaian acara kampanye akan diisi dengan senam, kirab budaya, sarasehan sungai, hiburan jathilan, pemerikasaan, penyuluhan dan sikat gigi bersama serta nonton bareng yang akan digelar secara marathon dari pukul WIB sampai WIB di Hunian Tetap Dongkelsari.

Adapun hiburan yang akan ditampilkan untuk memeriahkan acara kampanye ialah dari SD N Gungan, Kelompok Tani Muda Berkarya, Pemuda Pemudi Padukuhan Gungan, Kelompok Kesenian Jathilan Turonggo Mudo, dan Santri dari Masjid Al Hidayah.

Selain kegiatan tersebut, akan diramaikan dengan stand pameran “Gubug Warga” yang menampilkan produk olahan makanan dari organisasi di Padukuhan Gungan Srodokan dan sekitanya. Stand pameran “Gubug Warga” akan berlangsung sepanjang acara Kampanye Air 2015 “Ngurus Air Untung Hulu Hilir”.