Sleman – Dinas Budaya dan Pariwisata Sleman mengadakan even Famtrip Media Sosial untuk mengenalkan objek wisata yang berada di Sleman, Senin (30/11). Belakangan ini, Media Sosial menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mengenalkan objek wisata kepada masyarakat.

Panitia Famtrip Media Sosial, Wasita menyampaikan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenalkan objek wisata yang belum begitu dikenal. Melalui media sosial diharapkan mampu mengenalkan objek wisata yang ada di Sleman ke masyarakat, tambahnya.

Dikemas dengan konsep Famtrip Media Sosial, Dinas Budaya dan Pariwisata mengajak untuk diikuti oleh 20 peserta dari berbagai komunitas media sosial dan travel blogger. Komunitas media sosial dan blogger yang mengikuti even ini tidak hanya berasal dari area Yogyakarta saja melainkan dari luar kota seperti Jakarta dan Semarang.

Adapun objek wisata yang dikunjungi dalam Famtrip Media Sosial ialah Museum Gempa Sarwidi, Omah Petruk, Desa Wisata Pulesari, dan KWT Sri Rejeki. Di Museum Gempa Sarwidi peserta diajak untuk mengenal struktur bangunan tahan gempa, jenis – jenis gempa dan sejarah dari museum itu sendiri. Sedang di Omah Petruk peserta diajak untuk mengenal kegiatan seni yang rutin digelar, karya seni berupa patung – patung dari seniman, serta fasilitas penginapan yang unik untuk pengunjung.

Untuk Desa Wisata Pulesari, selain dikenalkan tentang kegiatan – kegiatan desa, peserta diajak mencicipi makanan dan olahan dari bahan salak. Sedangkan untuk tujuan akhir famtrip peserta diajak mengunjungi KWT Sri Rejeki. Dalam kunjungan tersebut peserta diajak untuk mengetahui sejarah berdirinya KWT Sri Rejeki dan berbagai olahan salak seperti kopi, wajik, keripik, manisan, asinan, caramel, dan geplak.

Sleman – Pasca erupsi Merapi 2010, banyak areal hutan yang terbakar. Instansi terkait bersama warga terus melakukan langkah penghijauan. Namun upaya ini tidak mudah karena yang dominan tumbuh di kawasan hutan Merapi justru pepohonan jenis akasia. Hal ini disayangkan lantaran pohon tersebut bukan merupakan tanaman asli Merapi, melainkan berasal dari Australia.

“Tanaman ini jadi semacam gulma. Tumbuh menyebar dan mendominasi hampir seluruh bagian hutan, atau istilahnya infasi alien spesies,” kata Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Dhany Suryawan, Selasa (1/12).

Menurut Dhany, jika pepohonan ini terlalu dominan akan merugikan lantaran tumbuhan asli Merapi sulit masuk dan berkembang. Idealnya, hutan di daerah tropis pegunungan berupa campuran yang terdiri dari berbagai jenis tanaman. Sebab jika hanya satu jenis, produksi yang dihasilkan kurang maksimal.

Dengan adanya hutan campuran, sumber air bisa diperbanyak. Selain itu juga menghasilkan sumber pakan satwa yang beragam, serta dapat mengantisipasi kebakaran hutan.

“Kalau akasia itu disukai satwa, mungkin tidak terlalu masalah. Tapi monyet yeng terkenal doyan mengkonsumsi apa saja tidak mau memakannya, sehingga tanaman gulma ini jadi masalah,” ungkapnya.

Untuk mencegah gulma itu berkembang semakin luas, TNGM berupaya melakukan pengkayaan flora. Dari hasil kajian, akasia Australia tidak bisa hidup secara optimal jika berada dibawah naungan. Karenanya, TNGM mengupayakan penanaman pohon asli Merapi yang tergolong cepat tumbuh dan dapat menjadi naungan. Semisal pohon dadap dan salam. Upaya penanaman ini sudah dilakukan sejak tahun 2012.

“Yang bisa kami lakukan adalah upaya pengkayaan. Tidak mungkin kalau ditebang karena sesuai peraturan, di kawasan taman nasional tidak boleh ada penebangan pohon,” terangnya.

Meluasnya tanaman gulma jenis ini pernah terjadi pada tahun 2006. Berdasar pengalaman saat itu, akasia Australia bisa mati dengan sendirinya tapi butuh waktu lama. Di Fakultas Kehutanan UGM juga sedang dikembangkan musuh alami bagi akasia Australia.

Sleman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman mulai menyortir 800 lembar surat suara pengganti, Selasa (1/12). Logistik ini merupakan pengganti surat suara yang sebelumnya ditemukan rusak. Ditargetkan proses sortir ulang selesai dalam waktu satu hari. Selanjutnya, logistik tersebut akan dikemas kemudian disetting.

“Surat suara pengganti sudah didrop dini hari tadi. Pagi ini disortir, setelah itu akan langsung dipacking,” kata anggota KPU Sleman Bidang Logistik dan  Keuangan, Aswino Wardhana dikantornya, Selasa (1/12).

Pihak KPU setidaknya sudah tiga kali melakukan sortir. Tahap pertama pada pertengahan November lalu. Dari surat suara yang dipilah, didapati sekitar lembar diantaranya rusak. Surat suara yang rusak itu lalu dikembalikan ke percetakan, dan pada 21 November logistik penggantinya dikirim ke KPU Sleman. Setelah disortir ulang ternyata masih ditemukan sekitar 800 lembar yang rusak, kemudian dikirim kembali ke percetakan.

Temuan ratusan lembar surat suara yang rusak itu ada di tiga TPS wilayah Kecamatan Tempel. Selain surat suara, dikatakan Aswino logistik yang juga dikembalikan adalah bantalan untuk alas pencoblosan. Sebab saat awal didrop, logistik bantalan tersebut berwarna kuning. Lantaran identik dengan warna salah satu parpol sehingga dikhawatirkan muncul anggapan tidak netral, bantalan itu kemudian diminta agar diganti.

“Logistik bantalan penggantinya sudah didrop tadi malam, diganti dengan warna hitam. Tapi baru separo jumlah TPS, rencana hari ini dilengkapi semuanya,” ujar Aswino.

Logistik bantalan ini keseluruhan berjumlah buah. Di tiap TPS akan didistribusi tiga unit alas pencoblosan. Hari ini, pihak KPU sudah mulai melakukan setting, dan ditargetkan selesai Sabtu mendatang. Nantinya, PPK juga akan dilibatkan untuk supervisi kotak suara yang akan didistribusikan. Rencana, distribusi logistik dilaksanakan pada tanggal 7-8 Desember 2015.

“Pokoknya sehari menjelang Pilkada semua logistik sudah terkirim ke desa-desa,” tutur Aswino.

Sleman – Menjelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman terus mengadakan sosialisasi Pilkada. Sosialisasi kali ini dengan sasaran penyandang disabilitas di Sleman yang berlangsung di Kantor KPU Sleman, Selasa (1/12). 

Bersamaan dengan sosialisasi Pilkada yang dihadiri sekitar 60 penyandang  tunanetra tersebut juga dilakukan simulasi pemilihan dengan menggunakan kartu suara seperti yang akan dilaksanakan dalam Pilkada. Simulasi mulai dari pengenalan nama-nama calon Bupati dan Wakil Bupati, gambar, visi misinya.

Selanjutnya para penyandang disabilitas mempraktekkan cara menggunakan hak pilihnya mulai dari meraba kartu suara, masuk bilik, memilih hingga memasukkan kartu suara di kotak suara.

“Kartu suara untuk penyandang tuna netra dilubangi yang kemudian dimasukkan gambar calonnya. Mereka akan mencoblos gambar melalui lobang yang sudah ada dalam kartu suara,” kata Komisioner KPU Sleman Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas, Indah Sri Wulandari.

Sementara Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi mengatakan  kegiatan sosialisasi Pilkada bagi penyandang disabilitas ini dimaksudkan untuk membantu penyandang tuna netra dalam peran sertanya di Pilkada mulai  pemungutan dan penghitungan suara.

“Kegiatan sosialisasi KPU ini bukan yang pertama dan sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi dengan sasaran berbagai kalangan,” kata Ahmad Shidqi.

Dengan sosialisasi ini harapannya semua pihak bisa berpartisipasi aktif mengawal pelaksanaan  Pilkada. Di Sleman sehingga Pilkada bisa berjalan lancar. Berkaitan dengan pemilu akses dijelaskan Ahmad Shidqi, KPU Sleman sudah menerapkan prinsip-prinsip aksebilitas non diskriminasi artinya tetap memfasilitasi dan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

Untuk memfasilitasi penyandang tunanetra ini KPU Sleman sudah menyediakan tamplate untuk tuna netra. Sesuai DPT Pilkada Sleman tercatat ada 238 pemilih tuna netra. Dan jumlah pemilih tuna netra ini dapat bertambah. Pendataan dilapangan jumlah pemilih tuna netra bertambah dan KPU telah menyediakan 985 tamplate yang akan didistribusikan di semua PPS yang di setiap desa ada 8 sampai 9 PPS.

Sedang untuk penyandang tuna daksa dikatakan Ahmad Shidqi juga diperhatikan KPU. Sebab sudah ada buku panduannya diantaranya dalam membuat TPS harus memudahkan akses bagi tuna daksa.

Sleman – Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam upacara peringatan HUT KORPRI ke 44 di Kabupaten Sleman, Senin (30/11). Dalam upacara ini juga dihadiri Kapolres Sleman, Dandim Sleman, Kajari Sleman dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Sekda Serta pejabat di lingkungan Pemkab Sleman. Peserta Upacara dari PNS di lingkungan Pemkab Sleman. 

Gatot  yang membacakan sambutan Presiden RI selaku Ketua Dewan Pembina Korpri Pusat mengatakan empat puluh empat tahun bukanlah usia yang singkat. Namun Presiden bangga karena Korpri terus berusaha untuk menguatkan eksistensinya, terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

Memang tidak mudah, namun kesungguhan untuk terus-menerus mengusahakan hal tersebut akan membuahkan hasil dan manfaat. Baik dan buruknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat berada di tangan para anggota Korpri.

Pengharapan masyarakat saat ini terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangat besar. Karenanya, sebagai insan aparatur negara dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Selama satu tahun Pemerintahan banyak hal yang sudah kita lakukan, antara lain mendorong transformasi fundamental ekonomi Indonesia melalui kebijakan mengubah ekonomi berbasis konsumsi ke ekonomi berbasis produksi, mengakselerasi program tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan, serta mendorong pembangunan yang lebih merata di luar pulau Jawa.

Pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara udara, penyeberangan perintis, tol laut dan lain sebagainya terus dipacu. Demikian juga upaya mewujudkan swasembada pangan melalui pembangunan bendungan baru, penyediaan teknologi, pendampingan pertanian, pembangunan jaringan irigasi teknis dan pencetakan sawah baru, terus dikerjakan tanpa lelah.

“Sementara itu kita juga tidak pernah berhenti memperhatikan penegakkan hukum, termasuk penegakkan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Kita juga bekerja keras untuk menggerakkan pembangunan pedesaan melalui alokasi dana desa, pembangunan perumahan, peningkatan akses kesehatan dan kondisi kesehatan, serta peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan,” kata Gatot yang membacakan sambutan Presiden.

Sementara Gatot menambahkan bahwa dengan kerja keras itu akan memberikan fondasi bagi  semua pihak untuk terus melangkah, serta tetap optimis dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan yang makin berat dan kompleks. Lima amanat yang di sampaikan Presiden yakni Pertama, lakukan percepatan reformasi birokrasidi semua tingkatan. Lakukan reformasi birokrasi tanpa basa-basi, cari terobosan serta cara-cara baru dengan menghindari business as usual.

Berbagai upaya perbaikan harus terus dilakukan dari hulu sampai hilir, baik pada area perubahan mental aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, maupun area perubahan pelayanan publik.

“Rakyat ingin segera melihat terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang melayani bukan dilayani, serta birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” kata Gatot.

Kedua, lanjut Gatot, bangun mentalitas baru yang positif, yang berintegritas, yang memiliki ethos kerja, dan yang berjiwa gotong royong. Bongkar pola pikir dan mentalitas-mentalitaslama yang negatif. Jadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama seluruh anggota Korpri, bukan sebatas program atau proyek yang digerakkan oleh anggaran. Dengan Integritas,  kembalikan jati diri Korpri sebagai abdi negara yang terpercaya.

Dengan Etos Kerja, ditegaskan kembali Korpri sebagai abdi masyarakat dan pelayan rakyat yang tangguh. Serta dengan gotong royong, ditegakkan kembali eksistensi Korpri sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

Ketiga, persiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman pangkas semua kerumitan birokrasi serta pastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dengan kualitas tinggi dan waktu yang cepat. Birokrasi harus adaptif dan inovatif dengan tantangan-tantangan baru. Pelayanan publik harus bisa dilakukan dengan lebih efisien dan kompetitif.

“Untuk itu, saya meminta agar mekanisme kerja birokrasi juga harus berubah kearah sistem pemerintahan elektronik atau E-Government, mulai dari budgeting procurement, audit, catalog, purchasing, cash flow management system dan banyak lagi yang lain,” tambahnya.

Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan cara itu pemberian informasi dan pelayanan pada warga bisa dilakukan dengan lebih cepat.

Ke empat, jaga netralitas anggota Korpri dalam pesta demokrasi, khususnya Pemilu Kepala Daerah yang akan digelar akhir tahun ini, Anggota Korpri harus fokus pada tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi kepada siapapun juga.

Kelima, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktifitas nasional dan daya saing bangsa.  Memasuki era baru, era persaingan yang bukan lagi antar daerah, antar kota ataupun antar Provinsi, tetapi sudah memasuki persaingan antar negara.

“Saya mengharapkan dukungan penuh dari jajaran anggota Korpri untuk mengakselerasi peningkatan daya saing bangsa Kita harus yakin bahwa bangsa kita pasti mampu berkompetisi di era kompetisi regional dan global. Presiden juga mengajak untuk terus meningkatkan kinerja, mendorong efisiensi, memperkuat sinergi, agar pelayanan publik semakin baik serta daya saing bangsa kita pun semakin tinggi,” tambah Gatot.

Pada gilirannya semua akan berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta penguatan posisi Indonesia di pentas dunia. Usai upacara kemudian dilanjutkan Ziarah ke Makam Pahlawan Dr. Wahidin Sudiro Husodo dengan Irup Pj Sekda Sleman dan diikuti pejabat Eselon II.