Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman telah menyusun kebijakan pembangunan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

“Kebijakan tersebut meliputi perubahan paradigma, pembenahan organisasi, peningkatan profesionalisme SDM kesehatan, pembenahan sistem pembiayaan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pembenahan sistem informasi,” kata Bupati Sleman. Drs H Sri Purnomo MSI di Sleman, Jumat (30/1).

Dikatakan Sri Purnomo bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan pada sarana kesehatan milik pemerintah, menjadi prioritas utama pemerintah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan merupakan substansi dasar kebutuhan masyarakat.

Pemkab Sleman lanjut Sri Purnomo telah berupaya untuk melakukan pembenahan terhadap Puskesmas agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

“Dengan diterapkannya sertifikat ISO 9001 versi 2000 dan 2008 pada 23 puskesmas serta lima puskesmas dengan pelayanan rawat inap, diharapkan nantinya seluruh puskesmas di Kabupaten Sleman memiliki sertifikat ISO, sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman,” tutur Sri Purnomo.

Sri Purnomo menambahkan, para Kepala Puskesmas diharapkan untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Tugas kepala puskesmas ini merupakan tugas yang penting, karena harus terus mendorong peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat Sleman,” katanya.

Kepala Puskesmas juga memiliki tugas yang cukup berat, selain memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Kesehatan, Kepala Puskesmas juga melakukan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi terhadap pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga serta promosi dan kesehatan lingkungan.

“Kepala Puskesmas juga harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja puskesmas kepada pimpinan,” kata Sri Purnomo.

Sleman – Sekolah Vokasi UGM setiap tahunnya  menerima sekitar mahasiswa, termasuk tahun 2015 ini akan menerima mahasiswa berbagai jurusan, dan sampai saat ini jumlah mahasiswa vokasi UGM mencapai 8000 an mahasiswa, karena sampai saat ini sudah tiga tahun penerimaan mahasiswanya. 

Sekolah Vokasi UGM meliputi beberapa jurusan yaitu jurusaan Bahasa, Seni, dan menejemen budaya yang meliputi D3 bahasa Inggris, D3 bahasa Perancis, D3 bahasa Jepang, D3 bahasa Korea, D3 Bahasa Mandarin, D3 Kearsipan, D3 Kepariwisataan. Demikian  disampaikan Radhian Krisnaputra dari tim vokasi UGM saat melakukan sosialisasi Sekolah vokasi UGM di lantai 3 DPKAD Sleman, Kamis (29/1).

Disampaikan Radhian bahwa disamping jurusan tersebut masih ada beberapa jurusan yaitu Layanan dan informasi kesehatan  yang meliputi D4 Bidan pendidik, dan D3 Rekam medis. Jurusan Teknologi Kebumian yang meliputi D3 Teknik Geomatika dan D3 Pengindraan jauh dan sitem informasi Geografi. Jurusan  yang lain Teknik Elektro dan Informatika meliputi D3 Teknik Elektro, D3 Metrologi dan instrumantasi, D3 komputer dan sistem informasi, D3 elektronika dan instrumentasi dan D4 teknologi jaringan.

Selain itu jurusan Ekonomi dan Bisnis meliputi D3 Akuntansi, D3 manajemen, D3 ekonomi terapan. Teknik Sipil meliputi D3 Teknik sipil, D4 teknologi pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sipil. Teknologi hayati dan veteriner meliputi  D3 Agroindustri, D3 pengelolaan  hutan daan D3 kesehatan hewan. Juga jurusan Teknik Mesin meliputi D3 Teknik mesin, dan D4 Teknologi pengelolaan dan perawatan alat berat.

Disampaikan pula untuk penerimaan mahasiswa melalui beberapa jalur yaitu jalur penelusuran Bibit Unggul (undangan) yang meliputi PBUTM ( Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu) yaang diperuntukkan bagi siswa dengan nkemampuan akademik tinggi tetapi tidak mampu secara ekonomi.

PBUK (Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan), PBUB (Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi), PBUSMAK (Penelusuran Bibit Unggul Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah daan Kejuruan).

“Sementara untuk penerimaan mahasiswa melalui ujian tulis (utul) untuk dua gelombang,” kata Radhian.

Mengenai prosedur pendaftaran , calon mahasiswa membayar biaya pendaftaran melalui sistem multi-payment Bank Mandiri, BNI, BRI, atau BTN, pada tanggal 3 Februari 2015 hingga 4 Mei 2015, sebesar Rp (PBUTM), Rp   (PBUB dan  PBUSMAK), Rp   (PBUK).

Pendaftaran juga bisa melalui Login ke situs http: untuk mengisi formulir pendaftaran dan pilihan program studi (dapat memilih 3 program studi sesuai urutan prioritas keminatan). Mengunggah berkas pendaftaran dan semua persyaratan disertai bukti prestasi pendukung (sertifikat,piagam, dan lain-lain) pada situs diatas.

Pendaftaran dilaksanakan tanggal 3 Februari 2015 hingga 5 Mei 2015 (hari terakhir pendaftaran ditutup pada pukul WIB). Informasi lengkap dapat dilihat di website ().

Ketentuan pemilihan Prodi bagi siswa SMA/MA jurusan IPA dapat memilih semua Program studi. Siswa SMA/MA jurusan IPS dapat memilih semua program studi, kecuali teknik ekeltro, teknik mesin, teknik sipil, D4 teknologi jaringan, D4 teknik pengelolaan dan perawatan alat berat, D4 teknik pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur Sipil, Agroindustri, Elektronika, dan Instrumentasi (ELINS), Metrologi dan Instrumentasi.

Sementara untuk siswa SMK memilih program studi yang memiliki kesesuaian dengan bidang kejuruannya.

Sleman – Anggaran pengadaan buku kurikulum 2013 terancam tak terserap pada tahun anggaran ini. Pasalnya dengan diterapkannya kembali kurikulum 2006, sontak membuat anggaran pengadaan buku yang dipihaki APBD 2015 tidak dapat digunakan.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sleman, Arif Haryono SH mengatakan anggaran yang diajukan adalah pengadaan buku kurikulum 2013 sebesar Rp 800 juta. Buku tersebut rencananya untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing sekolah.

“Pengadaannya dilakukakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang menerapkan kurikulum ini. Apalagi, di Sleman hampir semua sekolah sudah siap menerapkan K13,” kata Arif, Kamis (29/1).

Menurutnya, atas dasar itulah pihaknya mengajukan pengadaannya dalam APBD Kabupaten Sleman 2015. Namun lantaran adanya perubahan mendadak dari Kemendikbud terkait sekolah non-piloting kurikulum 2013 harus kembali ke kurikulum 2006, maka anggaran yang pengadaan sebesar Rp 800 juta yang sudah diketok itu tidak dapat digunakan.

“Secara spesifik anggarannya digunakan untuk pengadaan buku pegangan bagi siswa berbasis K13. Namun karena sekolah diminta kembali ke kurikulum 2006, maka anggarannya tidak dapat digunakan,” kata Arif.

Padahal, dengan adanya perubahan tersebut kebutuhan sekolah akan buku-buku kurikulum 2006 meningkat. Bahkan Arif mengaku sudah mendapatkan laporan adanya kekurangan buku pegangan siswa.

Kendati demikian, pihaknya tidak dapat serta merta mengalokasikan anggaran pengadaan buku untuk pengadaan buku berbasis kurikulum 2006. Pihaknya lebih memilih menunggu adanya rekomendasi dan petunjuk dari Kementerian terkait masalah tersebut.

“Yang tercantum kan anggaran untuk pengadaan buku K13, jika langsung dialokasikan untuk buku kurikulum 2006 berarti melanggar aturan dan pengadaannya tidak sesuai dengan pengajuannya,” paparnya.

Sleman – Dinas Perundustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Sleman belum menentukan sikap terkait peredaran apel impor jenis Granny Smith dan Royal Gala di wilayah setempat.  Kepala Disperindagkop Sleman, Drs Pustopo mengatakan hingga sejauh ini pihaknya belum menerima laporan terkait adanya penjualan kedua jenis apel asal Amerika Serikat itu. Dengan demikian, pihaknya belum mengambil tindakan meskipun sudah ada larangan dari Kementerian Perdagangan terkait peredarannya.

“Belum ada laporan dari petugas kami di lapangan. Sejauh ini kedua produk ini belum ditemukan di wilayah Sleman,” ungkapnya, Kamis (29/1).

Menurutnya kendati belum menerima laporan, pengawasan terus dilakukan guna mengantisipasi dampak negatif dari peredaran apel Negeri Paman Sam itu. Disperindagkop Sleman, kata Pustopo, juga tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menyikapi fenomena ini.

“Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa pihak, seperti BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) DIY,” katanya.

Lebih lanjut Pustopo mengatakan meskipun ada temuan, namun pihaknya tidak bisa mengambil tindakan sepihak. Pasalnya, penindakan baru dapat dilakukan jika terdapat bukti jika apel yang dijual mengandung zat berbahaya.

“Maka dari itu perlu uji dari BPOM dulu. Jika terbukti ya kami tindak. Seperti halnya pedagang yang menjual mie berformalin, pedagang bersangkutan langsung diberi pembinaan dan sanksi,” paparnya.

Seperti diketahui  apel impor jenis Granny Smith dan Royal Gala masih dijual bebas di Pasar Buah Gamping. Pedagang mengaku masih banyaknya permintaan dari konsumen, membuat pedagang memilih tetap menyediakan apel tersebut. Pedagang juga berdalih produk apel impor diminati karena lebih awet ketimbang produk lokal. Walaupun harganya relatif lebih mahal, namun tidak membuat apel ini sepi pembeli.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di dukung dengan upaya penurunan prosentase KK miskin, penurunan pengangguran, peningkatan perlindungan masyarakat (sosial, keamanan, ketertiban dan bencana).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya untuk menurunkan persentase KK miskin yang pada tahun 2014 menjadi 11,85%, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 13,89%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 4,21% atau sebanyak orang, yang pada tahun 2013 yaitu 6,27%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman masih rendah yaitu 5,81%, masih lebih rendah jika dibandingkan rata-rata nasional yaitu 6,25%.  

“Tantangan yang tidak dapat dielakkan pada penghujung tahun 2015 ini adalah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015,” kata Sri Purnomo di Sleman, Rabu (28/1).

Untuk mensikapi hal tersebut, diperlukan perubahan mindset serta culture-set masyarakat guna menghadapi persaingan bebas, dari produk fisik, jasa, maupun kesiapan tenaga kerja masyarakat Sleman. Oleh karena itu Sri Purnomo berharap SKPD di Sleman melakukan perencanaan dan kegiatan pembangunan dengan lebih cermat, taktis dan antisipatif di segala aspek. Tidak hanya pada aspek fisik semata, namun juga perlu memperhatikan aspek sosial, serta dampak lingkungan.

“Aspek sosial dan dampak lingkungan seringkali muncul akibat dampak dari kegiatan pembangunan yang lain. Permasalahan sosial dan lingkungan tidak muncul tiba-tiba, oleh karena itu setiap melakukan perencanaan ekonomi, fisik dan sebagainya harus dimasukan pertimbangan antisipasi  permasalahan yang mungkin muncul,” tambah Sri Purnomo.